Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas
M. Faisal Rahendra Lubis
Universitas Islam Sumatera Utara
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No.40 Tahun 2007 M.Faisal Rahendra Lubis
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 17, No 2 (2018): EDISI JANUARI 2018
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v17i2.350

Abstract

In a company, there is a meeting known as General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Directors, and Board of Commissioners. For that, there is a director who is fully responsible for managing a company both inside and outside of the Court based on the provisions of the General Meeting of Shareholders (GMS) and the Board of Commissioners. Business people want more limited liability. It means that there is separation of private property from the limited liability, or the separation of private property from the third parties. Limited Company, hereinafter referred to as the Company, is a legal entity as a capital alliance, established under the agreement, conducting or running the wheel of  business activity with a capital base which is entirely divided into shares, and it complies with the requirements of the Law on Limited Liability Companies and the Rules of implementation as well. Important organs within the limited liability company have been regulated in Laws No. 40, 2007 about Limited Liability Company. Each member of the Board of Directors must also have good intentions and full responsibility in carrying out  duties for the benefit of the company. If in performing their duties, there is an indication that a director abuses his power for personal gain and causes financial loss resulting in bankruptcy of the company, the director has to be responsible for that or his personal assets will be used as collateral for the repayment of the Company's debts in the condition of bankruptcy. Keywords: Accountability, Board of Directors, Bankruptcy
Perbuatan Melawan Hukum Menguasai Tanah Hak Milik Orang Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3302 K/Pdt/2018) M. Faisal Rahendra Lubis
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 20, No 2 (2021): Edisi Januari 2021
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v20i2.3615

Abstract

Unlawful deed are an adverse effect to the rights of other people created by the law. This indicates that unlawful deed of disobedience based on consent and legal actions resulting from man’s own actions. Studies suggest that an act is unlawful when it adds to the several elements of an act, it must unlawful deed, it must inflict harm, it is wrong, and between the act and the harm inflicted there must be a causal relationship. Unlawful deed in this case by violating the ordinance in article 1335 dan article 1337 KUHPerdata, that is a forbidden cause and the existence of covenant matters or materials in violation of the law make it subject to article 1365 KUHPerdata. It was concluded that elements of unlawful deed constituted unlawful deed performed by the individual and those works were contrary to the right of another person to possession of property that didn’t belong to him. As a result when a man takes possession of the land of another’s property, the owner of the land of another’s property is required to vacate and return the land of property rights to its owner. All forms of deeds are categorized unlawful deed when they are unlawful deed, and when an individual has done wrong at the expense of the rights of another.Keywords: Unlawful Deeds, Legal Consequences, Land Of Proferty
Peran Akademisi dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Masyarakat (Sosialisasi Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara) M. Faisal Rahendra Lubis
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 2, No 3 (2020): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) April
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.272 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v2i3.138

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran akademisi dalam Pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Harapannya, dapat terwujud stabilitas pembangunan nasional, masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Banyak upaya pemulihan namun keberhasilannya sendiri sangat bergantung pada sikap profesionalisme lembaga yang menangani program rehabilitasi ini, kesadaran dan kesungguhan penderita untuk sembuh serta dukungan kerja sama antara penderita, keluarga dan lembaga. Masalah yang paling sering timbul dan sulit sekali untuk dihilangkan adalah mencegah datangnya kembali kambuh (relaps) setelah penderita menjalani pengobatan. Untuk itu para aktivis di lingkungan kampus, diharapkan lebih meningkatkan perannya dalam memerangi penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan dan aktivitas Anti-Narkoba baik pada tataran ilmiah maupun pada tataran praktik di lapangan, membentuk kelompok-kelompok pendidik sebaya yang bertugas membantu mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba dan mendorong terbentuknya aktifitas dalam kampus, seperti halnya pengembangan pusat informasi dan konseling masalah penyalahgunaan narkoba
Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat Terhadap Pemerintahan Provinsi Reza Putra Ramadhan; Maria Rosalina; Muhammad Faisal Rahendra Lubis
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 4 (2021): Edisi Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.469 KB) | DOI: 10.30743/jhah.v1i1.4641

Abstract

AbstrakPenyelesaian suatu sengketa di Pengadilan merupakan keputusan akhir antara pihak yang bersengketa, dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan atas suatu peristiwa hukum. Sengketa dapat terjadi antara kelompok masyarakat dengan pemerintah terkait pembangunan suatu daerah yang dilakukan pemerintah. Dimana kelompok masyarakat setempat tidak mendapatkan perlakuan yang layak. Dalam mempertahankan hak masyarakat, maka kelompok masyarakat dapat mengajukan class action ke Pengadilan demi mendapatkan keadilan dan pertanggungjawaban dari suatu peristiwa yang dimaksud. Class action merupakan gugatan penyelesaian permasalahan antara sekelompok orang yang mengalami kerugian atas suatu pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dimana dalam hal ini kelompok masyarakat tersebut dapat mengajukannya penyelesaian ke Pengadilan setempat demi mendapatkan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami kelompok masyarakat tersebut, adapun pendaftaran gugatan class action harus memenuhi syarat. seperti halnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 896K/PDT/2019 tentang gugatan class action. Dimana Hakim Mahkamah Agung menolak seluruh keberatan kelompok masyarakat ciliwung cisadane (BWSCC). Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 896K/PDT/2019, tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ciliwung cisadane (BWSCC). Walaupun putusan tersebut telah sesuai dengan bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak memberikan penyelesaian di kedua   belah pihak. Karena dengan adanya putusan tersebut sangat disayangkan nasib masyarakat yang menderita tanpa adanya pertanggungjawaban yang diterima atas kerugian yang dialmi akibat proyek pemerintah tersebut.  Kata Kunci : Gugatan Perwakilan Kelompok,  Masyarakat, Pemprov DKI Jakarta  AbstractThe settling of an issue in a court was a final decision between the parties, with a view to getting justice upon a legal event. An issue may be raised between a community group and a government with regard to the construction of a governmental area. Where local communities don't get decent treatment. In the defense of civil rights, public groups can take action to the court in order to bring justice and accountability to the event involved. Class action is a problem settlement lawsuit between a group of people who lose money over a government development. In this case the group of people should submit a settlement to local courts in order to account for the loss of the community group, as well as the registration of the class action suit must be qualified. As in Supreme Court ruling number 896k /PDT/2019 on the class action suit. Where the Supreme Court judge ruled against all objections from the ciliwung cisadane (BWSCC) public groups. That the ruling of Supreme Court number 896k /PDT/2019, does not reflect a sense of justice for the ciliwung cisadane (BWSCC) society. Though the ruling has been in harmony with the sound of current legislation, it does not provide a mutually beneficial solution. Because such a ruling would be unfortunate for people who suffer without responsibility for the losses imposed on them by the government project. Keywords : Settlement, Bukit Duri Community, DKI Jakarta Provincial Government
Pengaruh Perkawinan Dini Terhadap Tingginya Angka Perceraian M. Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v1i2.3247

Abstract

AbstractThe effect of early marriage on divorce is one of the most prevalent problems today. Marriage at an early age is marriage under age (young age), which in terms of age of course there is no readiness of the prospective husband and wife to carry out the marriage. The high number of divorce applications in the local religious courts is one of the factors caused by the emergence of early marriage. One of the factors that cause early marriage is economic factors, customs and culture as well as factors of promiscuity. Divorce often occurs because before entering into marriage the two brides were not mentally and age ready to build a household, which causes the very high divorce rate in Indonesia. So in this case the role of the government, academics and society must provide early socialization and education to the community regarding early marriages that occur in the community, so that every community can understand and understand what marriage is and the purpose of forming a Sakinah, mawaddah, warrohamah household, so that achieved a harmonious household in family life. Keywords: Influence, Marriage, Early Marriage and Divorce. AbstrakPengaruh pernikahan usia di usia dini terhadap perceraian merupakan salah satu masalah yang saat ini sangat banyak terjadi. Pernikahan pada usia dini adalah pernikahan dibawah usia (usia muda) yang dari segi usia tentu belum ada kesiapan pasangan baiuk calon suami dan calon istri untuk dapat melaksanakan pernikahan. Tingginya permohonan perceraian di pengadilan agama setempat menjadi salah satu faktor yang disebabkan oleh timbulnya pernikahan diusia dini. Faktor yang menyebabkan pernikahan dini salah satunya yaitu faktor ekonomi, adat istiadat dan budaya serta faktor pergaulan bebas. Perceraian sering banyaknya terjadi dikarenakan sebelum menjalin pernikahan kedua mempelai belum siap secara mental dan usia untuk membangun rumah tangga, yang menyebabkan angka sangat tingginya di Indonesia perceraian. Maka dalam hal ini peran pemerintah, akademisi dan masyarakat harus memberikan sosialisasi dan edukasi dini terhadap masyarakat terkait pernikahan dini yang terjadi di lingkungan masyarakat, agar setiap masyarakat dapat mengerti dan memahami apa aitu pernikahan dan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warrohamah, sehingga tercapai rumah tangga yang harmonis dalam kehidupan berkeluarga.Kata Kunci : Pengaruh, Pernikahan, Pernikahan Dini dan Perceraian.
KELALAIAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2604 K/Pdt/2019 M.Faisal Rahendra Lubis; Tajuddin Noor
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 1 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v17i1.5155

Abstract

A notary is a public official of the state who is given the right and authority to make state documents or deeds that are needed by the public to obtain legal recognition and validity. A Notary cannot refuse an application for a deed and can be sued if he refuses without a clear reason as per the code of ethics of his position as a Notary. The type of research in this study is normative juridical with a research study approach to dispute cases in Decision Number 2604 K/Pdt/2019 concerning Notary Accountability for Negligence in making Authentic Deeds that occurred in Banjarmasin, a Notary is considered to have been negligent in carrying out his duties because he violated the provisions of Article 16 Paragraph (1) letter m. In the decision, the Panel of Judges stated that the Notary is obliged to withdraw/cross/delete the Deed that has resulted in a loss in the agreement. Conclusions on negligence caused by a Notary in carrying out his duties resulted in an Authentic Deed which has a strong evidentiary value turned into an underhand deed. Of course this reduces the privilege of the Authentic Deed, so the regulation regarding sanctions for violations in making the Authentic Deed must be strengthened, so that the Notary upholds the nature of prudence and vigilance in carrying out his duties. As well as a lack of understanding of the procedure for reporting losses to Notaries, socialized more clearly.
Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl) Anggi Zidan Romatua Sagala; Syarifuddin Syarifuddin; Muhammad Faisal Rahendra Lubis
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 3, No 2 (2022): Edisi Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v3i2.5527

Abstract

Perlindungan Desain Industri dalam Upaya Memajukan Produk Lokal dalam Era Revolusi Industri 4.0 M. Faisal Rahendra Lubis; Masnun Masnun
MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/mkd.v4i2.2853

Abstract

The potential for intellectual property in terms of industrial design is vast, especially in supporting the national economy. Therefore, legal protection for industrial design urgently needs, which will have an impact on the emergence of much creativity from creators in creating new designs, especially in the era of the industrial revolution 4.0. Recognition of the protection of intellectual property rights is philosophically closely related to the school of thought or natural law doctrine which emphasizes the human factor in using his mind to solve problems faced in all aspects of his life. Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design enacted to provide opportunities for designers who came from the Small and Medium Enterprises group that controlled nearly 90% of businesses in the State of Indonesia, which expected to take advantage of the protection of these Industrial Designs.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG TANJUNG BALAI Danialsyah Danialsyah; M. Faisal Rahendra Lubis; Panca Sarjana Putra; Dikko Ammar; Gema Rahmadani
Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jhm.v2i2.439

Abstract

Ketentuan hukum tentang pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat dengan jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditur lainnya. pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai merupakan perjanjian accesoir dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Disimpulkan bahwa penyelesaian hukum apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit usaha rakyat dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai adalah memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi.
Co-Authors Anggi Zidan Romatua Sagala Danial Syah Dikko Ammar Gema Rahmadani Masnun Masnun Panca Sarjana Putra Reza Putra Ramadhan Rosalina, Maria Syarifuddin Syarifuddin Tajuddin Noor