Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBEBANAN FIDUSIA SECARA FIDUSIA ULANG ATAS SUATU BENDA YANG SAMA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA Tajuddin Noor Noor
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Fiduciary guarantees have been used in Indonesia since the Dutch colonial era as a form of guarantee born from jurisprudence. This form of collateral is widely used in lending and borrowing transactions because the loading process is considered simple, easy, and fast, but does not guarantee legal certainty. Because fiduciary collateral objects are under the authority of the fiduciary giver and are not registered. The issuance of the Fiduciary Guarantee Act No. 42 of 1999 is expected to accommodate the needs of the community regarding the imposition of fiduciary guarantees as a means to assist and provide legal certainty to the parties concerned. The most important part to understand from fiduciary arrangements in this Fiduciary Security Act is about how to regulate fiduciary collateral and whether objects that are subject to fiduciary .

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Lisensi Merek Menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek Tajuddin Noor
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 17, No 2 (2018): EDISI JANUARI 2018
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v17i2.348

License Institution is one of the most important A license agency is one of the most important parts to implement HAKI (Intellectual Property Rights) of trademark and services. The implementation of the brand licensing agreement in Indonesia is regulated by the Branding Act No. 15, 2001. License is a permit given by a registered brand owner to other parties with an agreement based on the granting of rights (not transfer of rights) to use the brand, either for the whole or part of the type of goods and / or services that are registered in certain time and conditions. In licensing, the law provides legal protection to those who are well-liked. This provision constitutes a fundamental application of legal protection to the parties concerned. The legal protection of those parties is regulated in the Branding Act, Article 48, 2001. Keywords: Legal Protection, Good-willed Parties, Brand Licensing Agreement

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG MELALUI AKTA PERDAMAIAN (Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2017/PN. Blg) Tajuddin Noor
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 18, No 3 (2019): Edisi Mei 2019
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v18i3.1206

Analysis of settlement of debt receivables disputes between PT. Bank Perkreditan Rakyat NBP 5 and Lisbon Manurung, defendant I, and Tetty Herawati, the defendant II. The settlement is carried out based on Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 concerning Procedures for Completion of Simple Lawsuits because the value of the material claim does not exceed 200,000,000.00 Rupiahs (two hundred million rupiahs). The dispute ended with the ruling of the peace deed because of the good intentions of the parties who ended the dispute by means of peace. In the study of the decision, the author applied legal research in a normative juridical manner. The result of this study indicates that the legal analysis of debt settlement through agreements / deeds of peace has legal consequences for the parties, namely closed appeal and cassation legal efforts, which have permanent legal force, and executive power. Keywords: Debt and Receivables, Peace, Settlement.

Aspek Hukum Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha (LEASING) Tajuddin Noor; Masnun Masnun; Kurnia Ganda Putri
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakDi Indonesia dikenal adanya lembaga keuangan baik lembaga keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank. Selain dari kedua lembaga ini dikenal pula lembaga pembiayaan yaitu Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga Pembiayaan dalam menjalankan kegiatan usahanya salah satunya dilakukan ole perusahaan pembiayaan. Salah satu dari perusahaan pembiayaan ini bentuknya adalah sewa guna usaha atau yang lebih dikenal dengan Leasing. Lembaga pembiayaan dan perusahaan pembiayaan saat ini diatur dengan Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Salah satu materi yang disampaikan adalah tentang aspek hukum perjanjian pembiayaan leasing. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang hukum pembiayaan leasing kepada masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Khususnya menyangkut hak dan kewajiban serta perlindungan hukum kepada masyarakat yang terikat sebagai Debitur (Konsumen) pada perjanjian pembiayaan leasing dengan perusahaan leasing agar masyarakat tidak dirugikan jika terjadi masalah hukum selama berlangsungnya perjanjian pembiayaan leasing.Key Words : Perjanjian , Pembiayaan, LeasingABSTRACTIn Indonesia, there are known financial institutions, both bank financial institutions and non-bank financial institutions. Apart from these two institutions, there are also financing institutions, namely Business Entities that carry out business activities in the form of providing funds or capital goods. One of the Financing Institutions in carrying out their business activities is carried out by financing companies. One of these financing companies is in the form of leasing or better known as Leasing. Financing institutions and finance companies are currently regulated by Presidential Regulation No. 9 of 2009 concerning Financing Institutions and Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 84/ PMK.012/ 2006 Regarding Financing Companies. The Community Service Team, Lecturers of the Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra conducted Legal Counseling for the Village Community of Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency. One of the materials presented was about the legal aspects of the leasing financing agreement. The aim is to provide an understanding of the law on leasing financing to the people of Suka Beras Village, Perbaungan District, especially regarding the rights and obligations as well as legal protection to the community who are bound as debtors (kunsumen) in the leasing financing agreement with the leasing company so that the community is not harmed if there are legal problems during the course of the lease. leasing agreement. Key Words : Agreement, Financing, Leasing.

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan Terhadap Produk Yang Dipasarkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/PDT.SUS-BPSK/2020) Frans Mangatur; Tajuddin Noor; Sutarni Sutarni
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 4 (2021): Edisi Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakSNI merupakan bentuk nyata keinginan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menyatakan secara jelas standar dan syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap produk SNI wajib dalam perundang-undangan di Indonesia, pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI, dan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020. Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui SNI wajib megacu kepada Undang Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pengaturan standardisasi wajib juga dapat ditemukan di dalam UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dan UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Pada dasarnya, UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian merupakan derivatif dari Pasal 9 ayat 1 huruf (a) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI adalah mengacu pada pertanggungjawaban produk (product liability). Pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawabannya secara perdata dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen dengan merujuk kepada Undang Undang Perlindungan Konsumen berkenaan dengan kerugian yang ditimbulkan. Perlindungan hukum terhadap konsumen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020 sudah tepat sebab berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan ternyata air minum dalam kemasan Merek Sanford dapat dimanfaatkan oleh konsumen baik dikonsumsi maupun dijual kepada pihak lain dan konsumen telah mendapatkan manfaatnya serta konsumen mendapatkan keterangan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang, yang diperdagangkan tersebut. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Usaha, SNI. AbstractSNI is a tangible form of the government's desire to provide protection to consumers. UU no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection does not clearly state the standards and requirements that must be met by business actors, regulating consumer protection laws for mandatory SNI products in Indonesian legislation, business actors' accountability for products that do not meet SNI obligations, and legal protection efforts for consumers. Bottled Drinking Water (AMDK) by analyzing the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020. Legal protection for consumers through SNI must refer to Law no. 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment. Mandatory standardization arrangements can also be found in Law number 3 of 2014 concerning Industry and Law number 7 of 2014 concerning Trade. Basically, the Law on Standardization and Conformity Assessment is a derivative of Article 9 paragraph 1 letter (a) of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The responsibility of business actors for products that do not meet SNI obligations refers to product liability. Business actors can be held civilly responsible by providing compensation to consumers by referring to the Consumer Protection Act regarding the losses incurred. Legal protection for bottled drinking water (AMDK) consumers in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020 is correct because based on the facts revealed in court and it turns out that drinking water in the Sanford brand can be used by consumers, both consumed and consumed. sold to other parties and consumers have benefited and consumers have received correct, clear and honest information regarding the condition of the goods being traded. Keywords: Accountability, Business Actor, SNI

Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Benda Melalui Online Tajuddin Noor
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract In practice, economic activity in Indonesia is always based on the existence of a legal relationship between one party and another. The form of a legal relationship is always done in the form of an agreement or contract. One of the most common forms of agreement in a business relationship or transaction is a sale and purchase agreement which is stipulated in the Criminal Code in Book III of Engagement Law in Chapter V. At this time the sale and purchase agreement has developed very rapidly in practice that occurs in the community. The development of the Sale and Purchase Agreement has taken advantage of developments in the information technology sector. This can be seen by the occurrence of buying and selling transactions online. This is of course very beneficial for the community. Legally, the development of online buying and selling transactions can occur and is justified because Indonesian contract law adopts an open system with several most important principles such as the principle of freedom of contract, consensual principle, and other principles. One thing that needs to be considered from a legal aspect, especially the rights and obligations of the seller and the buyer in this online transaction. The goal is to ensure legal certainty for the parties and avoid the risks that might be experienced. Therefore it is necessary to pay attention to the aspects of legal protection, especially for consumers in buying and selling objects online. The research method used was the juridical normative approach, namely the approach carried out by collecting secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Laws that specifically regulate online buying and selling transactions do not yet exist, but there are several laws and regulations that can be used as guidelines in providing legal protection in online buying and selling transactions. Keywords: Legal Protection, Consumers, Online Buying and Selling Transactions AbstrakKegiatan ekonomi pada prakteknya di Indonesia selalu didasarkan atas adanya hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Wujud dari hubungan hukum itu selalu dilakukan dalam bentuk perjanjian atau kontrak. Salah satu bentuk perjanjian yang paling banyak dilakukan dalam hubungan bisnis atau transaksi adalah perjanjian jual beli yang didalam KUHPdt diatur pada Buku III Hukum Perikatan pada Bab.V. Pada saat ini perjanjian jual beli telah berkembang sangat pesat didalam praktek yang terjadi dimasyarakat . Perkembangan Perjanjian Jual Beli ini telah memanfaatkan perkembangan yang terjadi pada bidang tehnologi informasi . Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya transaksi jual beli melalui online. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat . Secara hukum perkembangan transaksi jual beli melalui online ini dapat terjadi dan dibenarkan karena hukum perikatan Indonesia menganut sistem terbuka dengan beberapa asas yang terpenting seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensual, dan asas lainnya . Satu hal yang perlu diperhatikan dari aspek hukum yaitu khususnya hak dan kewajiban pihak penjual dan pihak pembeli dalam transaksi melalui online ini. Tujuannya agar adanya jaminan kepastian hukum bagi para pihak dan terhindar dari resiko yang kemungkinan akan dialami . Oleh karena itu perlu diperhatikan aspek perlindungan hukum khususnya terhadap konsumen pada transaksi jual beli benda melalui online. Metode Penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer ,bahan hukum sekuder dan bahan hukum tersier. Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang transaksi jual beli melalui online belum ada tetapi ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman dalam memberikan perlindungan hukum pada transaksi jual beli melalui online. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen , Transaksi Jual beli Online

Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengelola (Bandar) Pada Perjanjian Arisan Online (Studi Putusan Nomor 99/Pdt.G.2017/PN.Bjm) Tajuddin Noor; Suhaila Zulkifli
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakPada era tehnologi yang semakin maju saat ini implementasi perjanjian ditengah-tengah masyarakat tidak hanya terbatas pada perjanjian-perjanjian yang sudah ada nama dan pengaturannya pada Buku III KUHPerdata sebagai suatu perjanjian yang bernama. Tetapi banyak perjanjian-perjanjian yang tidak ada nama dan pengaturannya didalam KUHPerdata dilaksanakan oleh masyarakat sebagai akibat dari kebutuhan akan pranata hukum tersebut. Dari sisi hukum hal ini tentu tidak melanggar hukum, khususnya hukum perdata. Karena hukum perdata bagian hukum perikatan menganut sistem terbuka dan beberapa asas seperti asas kebebasan berkontrak. Arisan Online adalah satu satu bentuk pranatahukum yang banyak dilakukan ditengah-tengah masyarakat yang pelaksanaannya berbasis kepada tehnologi informasi, melalui media sosial seperti face book, instagram,whatsapp dan sebagainya. Untuk berkomunikasi diantara para peserta arisan online yang tidak bertatap muka. Objek pada penelitian ini adalah Putusan Nomor 99/Pdt.G.2017/PN.Bjm dengan rumusan masalah yang dibahas adalah: 1. Bagaimana penyelesaian hukum wanprestasi pada perjanjian arisan online, 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 99/Pdt.G.2017/P.N.Bjm. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.KataKunci : wanprestasi, perjanjian, arisan online AbstractIn the era of increasingly advanced technology, the implementation of agreements in the midst of society is not only limited to agreements that already have a name from the arrangement in Book III of the Civil Code as a named agreement. implemented by the community as a result of the need for the legal system. From a legal perspective, this certainly does not violate the law, especially civil law. Because civil law, the engagement law section adheres to an open system and several principles such as the principle of freedom of contract. Online arisan is an online darrisan in the form of a legal institution that is mostly carried out in the midst of society whose implementation is based on information technology, through social media such as face book, instagram, whatsapp and so on. To communicate among online arisan participants who do not meet face to face. The object of this research is Decision Number 99/Pdt.G.2017/PN.Bjm with the formulation of the problems discussed are: 1. How is the legal settlement of default in the online social gathering agreement, 2. How is the judge's legal considerations in Decision Number 99/Pdt.G.2017/P.N.Bjm.. The method used in this study is normative juridical with secondary data derived from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Keywords : default, agreement, online social gathering

KELALAIAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2604 K/Pdt/2019 M.Faisal Rahendra Lubis; Tajuddin Noor
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 1 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v17i1.5155

A notary is a public official of the state who is given the right and authority to make state documents or deeds that are needed by the public to obtain legal recognition and validity. A Notary cannot refuse an application for a deed and can be sued if he refuses without a clear reason as per the code of ethics of his position as a Notary. The type of research in this study is normative juridical with a research study approach to dispute cases in Decision Number 2604 K/Pdt/2019 concerning Notary Accountability for Negligence in making Authentic Deeds that occurred in Banjarmasin, a Notary is considered to have been negligent in carrying out his duties because he violated the provisions of Article 16 Paragraph (1) letter m. In the decision, the Panel of Judges stated that the Notary is obliged to withdraw/cross/delete the Deed that has resulted in a loss in the agreement. Conclusions on negligence caused by a Notary in carrying out his duties resulted in an Authentic Deed which has a strong evidentiary value turned into an underhand deed. Of course this reduces the privilege of the Authentic Deed, so the regulation regarding sanctions for violations in making the Authentic Deed must be strengthened, so that the Notary upholds the nature of prudence and vigilance in carrying out his duties. As well as a lack of understanding of the procedure for reporting losses to Notaries, socialized more clearly.

PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF Tajuddin Noor; Suhaila Zulkifli
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2765

Sebagai bentuk penjaminan, lembaga penjaminan fidusia muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tertentu. Ini penting untuk lembaga agunan yang asetnya sebagian besar terdiri dari barang-barang bergerak. Undang-Undang Jaminan Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999) mengatur bahwa benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dapat dijadikan sebagai subjek jaminan fidusia. UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten sama-sama mengatur evolusi jaminan fidusia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019, Terkait Ekonomi Kreatif, telah ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Juli 2022. Kekayaan Intelektual yang dapat diagunkan sebagai Jaminan Fidusia diatur dengan Peraturan Pemerintah ini. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan (1) bagaimana pengaturan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan berupa fidusia dalam pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku Ekonomi Kreatif; dan (2) bagaimana pengaturan benda bergerak sebagai agunan dalam bentuk fidusia dalam Sistem Hukum Penjaminan. Secara metodologis, penyelidikan ini bersifat yuridis normatif, dengan data sekunder yang dikumpulkan dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

Tinjauan Yuridis Tanggung Renteng Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1017 K/Pdt/2021) Siti Kayla Haliza; Tajuddin Noor; Azhari AR
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 4, No 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v4i2.7163

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search