Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MERCATORIA Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Veteran Law Review Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Pencerah Bangsa Journal of Law & Policy Review
Tan Kamello
Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Penerapan Norma Hukum Klausul Baku Dalam Klausul Penarikan Kendaraan Bermotor Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Wanda Myra Carissa; Tan Kamello; Hasim Purba; Dedi Harianto
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 4, No 3 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (912.137 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v4i3.822

Abstract

This article aims to consumer financing agreements, standard clauses that have made previously by finance companies are stipulated as fixed requirements and cannot negotiate anymore. In the consumer financing agreement, there is a fiduciary guarantee so that a vehicle withdrawal clause include as a consequence of the breach of contract carried out by the consumer. This vehicle withdrawal clause often creates problems ahead between finance companies and consumers as in the District Court's Decision No. 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska and No. 24/Pdt.G/BPSK/2013/PN.Skw. The problem in this research is about how the legal force of the standard clause in the consumer financing agreement according to the regulations in force in Indonesia, how the legal protection of consumers the application of the vehicle withdrawal clause in the consumer financing agreement and how the legal reasoning of judges in assessing the validity of the vehicle withdrawal clause in a consumer financing agreement (Study of District Court Decisions No. 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska and No. 24/Pdt.G/BPSK/2013/PN.Skw). The research employed normative laws and analytically descriptive. This research also using the statute approach and conceptual approach. Analysis of the data used in legal materials in this research will carry out in a qualitative analysis of primary data and secondary data that describe and analyze the standard clauses and vehicle withdrawal clauses in consumer financing agreements, as well as concluding by deductive method. This study concludes that the legal force of a standard clause in a valid and binding consumer financing agreement applies as a law to the parties as long as it meets formal and material conditions based on Law No.8/1999 concerning Consumer Protection, OJK Regulation No. 1/POJK/07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, OJK Circular Letter No.13/SE.OJK.07/2014 concerning Standard Agreement and OJK Regulation No. 35 /POJK.05/2018 concerning Business of a Financing Company. Legal protection for consumers in the application of a vehicle withdrawal clause because of a breach of contract by the consumer is preventive legal protection and repressive legal protection. Legal reasoning for judges in making decisions does not consider the validity of the agreement process in the consumer financing agreement because the vehicle withdrawal clauses listed can categorize as defects in the agreement abuse of circumstances.
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM JUAL BELI TANAH DENGAN AKTA PPAT DI KOTA BINJAI Arifin Saleh; Tan Kamello
JURNAL MERCATORIA Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v7i1.656

Abstract

Kesadaran hukum masyarakat dalam pemindahan hak atas tanah dengan menggunakan akta PPAT mempunyai arti yang sangat penting. PPAT merupakan pejabat umum yang diangkat atau ditunjuk oleh pemerintah yang berwenang dalam pembuatan akta-akta otentik.Tanah memiliki sifat khusus yaitu merupakan benda kekayaan yang dalam keadaan bagaimanapun masih bersifat dalam keadaan tetap.Oleh karena itu, tanah memiliki sifat ekonomis yang tinggi. Selain itu ada hubungan yang sangat erat antara manusia dengan tanah di dalam kehidupannya. Manusia yang mempunyai hak atas tanah berarti memiliki kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah tersebut, maka seseorang harus mempunyai alat bukti yang kuat berupa sertipikat tanah.Pendaftaran tanah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah, karena merupakan kewajiban bagi pemegang hak yang bersangkutan dan harus dilaksanakan secara terus menerus setiap ada peralihan hak atas tanah tersebut dalam rangka menginventariskan data-data yang berkenaan dengan peralihan hak atas tanah tersebut.
PEMBERIAN KREDIT MODAL BERGULIR UNTUK KOPERASI DAN USAHA KECIL DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA Salmek Saragih; Tan Kamello; Elvi Zahara Lubis
JURNAL MERCATORIA Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v1i1.726

Abstract

Salah satu pembangunan ekonomi nasional adalah koperasi dan usaha kecil yang bertujuan mengembangkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam pengembangan usaha bagi koperasi dan usaha kecil telah menerima dana bergulir yang disalurkan oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara. Dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif di dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pemberian Kredit Modal Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Kecil belum berjalan dengan baik, yaitu belum dapat mensejahterakan anggotanya. Factor-faktor maupun prinsi-prinsip bisnis bagi koperasi dan usaha kecil di Kota Medan belum berjalan dengan baik. Hambatan-hambatan dalam rangka pemberian kredit di kota Medan meliputi kurangnya informasi tentang kredit bagi koperasi dan usaha kecil. Disamping itu sistem pendanaan kredit yang diberikan tidak cocok dengan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu system pemberian kredit bagi koperasi dan usaha kecil yang ada pada saat ini perlu disederhanakan dan disesuaikan dengan kondisis yang sebenarnya system kredit yang fleksibel yang mampu dan mudah dijangkau, penyebaran informasi yang lebih aktif kepada koperasi dan pengusaha kecil melalui kegiatan pendidikan, pelatihan maupun konsultasi yang dilakukan demi terciptanya pemberdayaan ekonomi rakyat di Sumatera Utara.
Penyelesaian Sengketa Pengurus Dengan Anggota Koperasi Melalui Mediasi (Studi Penelitian Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Medan) Salsabila Batubara; Tan Kamello; Saidin Saidin; Dedi Harianto
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 2 (2023): Januari - Juni
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan memiliki peran terhadap Koperasi dalam hal pembinaan, pengawasan, evaluasi pelaksanaan dan pelaporan tugas serta hadir untuk memberi solusi terhadap sengketa yang muncul dari koperasi. Salah satu peran tersebut adalah untuk membantu menyelesaikan sengketa koperasi yang dilaksanakan secara non litigasi. Adapun pelaksanaan penyelesaian tersebut diberikan dalam bentuk mediasi untuk menghasilkan suatu perdamaian antara pengurus koperasi dengan pengawas sebagai organ dalam koperasi. Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana aturan mediasi yang dipedomani Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam penyelesaian perselisihan di Koperasi, bagaimana pelaksanaan kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan dalam menyelesaikan sengketa pengurus dengan anggota Koperasi melalui mediasi, serta bagaimana upaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan untuk mengatasi kendala dalam upaya mediasi penyelesaian perselisihan di Koperasi. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Mediasi yang dipedomani Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pelaksanaan kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan dimana melakukan penelitian terlebih dahulu tentang duduk perkara perselisihan. Upaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Medan untuk mengatasi kendala dalam upaya mediasi penyelesaian perselisihan di Koperasi dimana dalam menyelesaikan perselisihan sengketa atau pengurus koperasi dengan anggota koperasi tidak terlepas dari faktor pendorong dan penghambatnya.
Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan Pengadilan Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia Henrico Valentino Nainggolan; Tan Kamello; Hasyim Purba; Jelly Leviza
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 4 - April 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i4.155

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan Putusan Mahkamah Konsitusi No.18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan Pengadilan Bogor No. 143/Pdt.G/2020/PN.Bgr mengenai eksekusi jaminan fidusia, dikarenakan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 konstruksi eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan yaitu apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial, atau hak kreditur untuk menjual benda objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan melalui fiat executie terlebih dahulu. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan bersifat deskriptif eksplanatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan No. 143/Pdt.G/2020/PN.Bgr Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor tersebut memiliki tafsiran tersendiri mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019, dengan memaknai maksud dari kata harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berarti harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan. Meskipun demikian, penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan No. 143/Pdt.G/2020/PN.Bgr didasarkan dari fakta tergugat yang tidak beritikad baik. Sehingga prosedur eksekusi melalui jalur fiat executie dipandang tepat dan sesuai.
The Development of Procedural Law Through the E-Court System After Pandemic in Indonesia herina wati; Tan Kamello; Marlia Sastro
Veteran Law Review Vol 6 No SpecialIssues (2023): April 2023
Publisher : Faculty of Law |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v6iSpecialIssues.4957

Abstract

Technological developments and Covid 19 Pandemic "forced" the Supreme Court (MA) to make breakthrough in procedural law, namely by launching E-Court application, through MA rules Number 3 of 2018 which was exchanged for rules Number 1 of 2019 concerning Case Administration and Trial in E-Courts. E-Court is instrument in court for service of case registration depositing case money to court summons and trial and online delivery of court documents. This study aims to analyze and provide an overview to public of breakthroughs made by the MA for Development of Procedural Law through e-court system. Research method used qualitative research, normative juridical approach. The development of procedural law was initially only intended for registration and examination of civil cases through Supreme Court rules (Perma) No. 3 of 2018 was replaced with Perma No. 1 of 2019 concerning Case Administration and Trial in Electronic Courts. But then e-court is not only for civil cases, it’s also to adjudicate criminal cases with issuance of MA regarding the online criminal trial file Number 4 of 2020. The application for electronic proceedings is an attempt by the Supreme Court to eliminate the obstacles commonly experienced by the judiciary, namely the lack of speed in resolving cases, the difficulty of obtaining data from the court, and the credibility of the integrity of the judiciary, especially judges
Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan Maralutan Siregar; Tan Kamello; Hasim Purba; Rosnidar Sembiring
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.187

Abstract

Penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terdapat dalam4 (empat) putusan Pengadilan Negeri Medan, Keempat putusan yang berbeda penafsiran oleh majelis hakim, ada dua putusan yang diterima yaitu Putusan Nomor 728/Pdt.G/2016/PN Mdn., dan Putusan Nomor 584/Pdt.G/2014/PN Mdn, sedangkan dua putusan yang tidak diterima, yaitu Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PN Mdn. dan Putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PN Mdn. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam perspektif hukum materiil; Landasan hukum pemisahan gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam perspektif hukum materiil dan menurut persepsi hakim Pengadilan Negeri Medan dan Advokat; Kriteria pemisahan gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam pandangan hakim di Pengadilan Negeri Medan dan Advokat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif bersifat deskriptif, digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa gugatan wanprestasi harus didasari dengan ada perikatan/perjanjian terdapat Pasal 1234 KUHPerd., dan timbulnya hak menuntut pada prinsipnya membutuhkan somasi. Sedangkan PMH aturan tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerd., Perbuatan yang melanggar hukum (undang-undang) atas perbuatannya menimbulkan kerugian kepada orang lain, dan hak tanpa somasi. Sehingga kedua pasal tersebut menjadi pemisah antara gugatan wanprestasi dan PMH. Maka dalam penyusunan gugatan harus benar-benar diperhatikan mengenai persyaratan gugatan yakni syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan Pasal 8 nomor 3 Rv, supaya gugatan dapat di terima antara posita dan petitum harus sejalan. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1875/K/Pdt./1984 dan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt./1997, penggabungan gugatan wanprestasi dan sekaligus gugatan PMH merupakan suatu pelanggaran terhadap tertib beracara di Pengadilan. Gugatan wanprestasi harus didasari adanya perjanjian yang dilakukan antara penggugat dan tergugat. Karna gugatan wanpretsasi lahir disebakan adanya perjanjian, sedangkan Perbutan melawan hukum disebakan karna undang-undang. Dari segi unsur-unsurnya terdapat perbedaan baik dari segi sanksi, yang mana wanprestasi ganti ruginya secara rinci di atur dalam Undang-undang, sedangkan PMH tidak di atur.
Penemuan Dokumen yang Bersifat Menentukan Disembunyikan Pihak Lawan Sebagai Penyebab Pembatalan Putusan Arbitase Carin Felina; Tan Kamello; Rosnidar Sembiring; Idha Aprilyana Sembiring
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 10 - October 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i10.239

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang menilai dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/ PN.Jkt.Pst membatalkan putusan arbitrase dan menganalisis dan menjelaskan kepastian hukum tentang pembatalan putusan arbitrase dikaitkan dengan adanya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan yang dijadikan dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase. Menggunakan penelitian hukum nomatif dan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan no. 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst memutuskan membatalkan putusan arbitrase karena terbuktinya dasar permohonan pemohon pembatalan putusan arbitrase yakni ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham belum dapat memberikan jaminan kepastian hukum, oleh sebab seharusnya melawati pembuktian yang sangat kompleks. Disarankan yaitu perlu dilakukan penyempuranaan perangkat hukum tentang arbitrase khususnya mengenai pembatalan putusan arbitrase.
Sinkronisasi BPJS Kesehatan dalam Pendaftaran Peralihan Hak Tanah: Studi Kasus di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan Kristin Lusyana Sitorus; Tan Kamello; Rudy Haposan Siahaan; Agusmidah Agusmidah
Journal of Law & Policy Review Vol 1, No 2 (2023): Journal of Law & Policy Review, December
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v1i2.450

Abstract

Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 mewajibkan pembeli untuk terdaftar di BPJS Kesehatan dalam pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli, menambahkan persyaratan baru. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sinkronisasi regulasi keanggotaan BPJS Kesehatan dalam pendaftaran peralihan hak tanah, implementasi persyaratan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, dan penundaan pelaksanaan. Penelitian normatif melibatkan wawancara dan studi literatur, menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara kualitatif. Temuan menunjukkan sinkronisasi vertikal tidak praktis untuk Instruksi Presiden sebagai regulasi kebijakan. Sinkronisasi horizontal antara Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 24 Tahun 2011 kurang relevan. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan awalnya menerapkan persyaratan kartu BPJS Kesehatan, namun surat edaran pada 18 Agustus 2022 mengindikasikan penundaan, menunjukkan ketidakselarasan. Penundaan sesuai karena Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, surat edaran tidak menyebutkan durasi penundaan, menimbulkan ketidakpastian hukum dan masalah manfaat.
Co-Authors Agusmidah Agusmidah Arifin Saleh Carin Felina Dedi Harianto Elvi Zahara Lubis Hasim Purba Hasyim Purba Henrico Valentino Nainggolan herina wati Idha Aprilyana Sembiring Jelly Leviza Kristin Lusyana Sitorus Maralutan Siregar Marlia Sastro Rosnidar Sembiring Rudy Haposan Siahaan Saidin Saidin Salmek Saragih Salsabila Batubara Wanda Myra Carissa