Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Veteran Law Review JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa Jurnal Esensi Hukum
Syamsul Hadi
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Arts Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENGOPTIMALAN PERAN PENGGIAT MEDIA SOSIAL DALAM MANANGKAL RADIKALISME DI DUNIA MAYA Slamet Tri Wahyudi; Syamsul Hadi
Esensi Hukum Vol 3 No 2 (2021): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v3i2.101

Abstract

Dengan perkembangan teknologi saat ini yang mempercepat arus informasi menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan radikalisme dan terorisme di dunia maya. Media sosial membuat penyebaran radikalisme semakin cepat dan mudah untuk dapat diakses oleh setiap orang. Maraknya penyebaran radikalisme di dunia maya haruslah disikapi secara tegas oleh pemerintah, karena hal ini sangat berbahaya terhadap stabilitas kemanan bangsa Indonesia. Dari data statistik menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia tertinggi nomer tiga dunia. Tinggi nya pengguna media social harus dipandang menjadi potensi yang dapat digerakkan pada hal positif, salah satunya adalah menggerakkan penggiat media sosial untuk dapat berkontribusi dalam upaya menangkal radikalisme di dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran penting penggiat media social dalam upaya menangkal faham radikal yang bertentangan dengan Pancasila khususnya di dunia maya. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan untuk diakamodirnya penggiat media social ke dalam suatu UU atau peraturan lainnya guna menegaskan kedudukan dan peran penggiat media social dalam upayanya menangkal radikalisme di dunia maya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai peran penggiat media social dalam upaya menangkal radikalisme. Menyadari tentang pentingnya peran penggiat media sosial dalam upaya pencegahan radikalisme di dunia maya. Untuk itu, dibutuhkan perhatian pemerintah untuk merangkul dan mengakomodir kepentingan penggiat media sosial agar tetap solid dalam mencegah radikalisme melalui upaya kontra radikalisasi terhadap konten-konten yang bermuatan radikalisme di dunia maya.
Optimizing The Role Of The Indonesian National Army In Addressing The Crime Of Terrorism Slamet Tri Wahyudi; Syamsul Hadi; Aji Lukman Ibrahim
Veteran Law Review Vol 5, No 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Faculty of Law, Pembangunan Nasional Veteran Jakarta University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v5i1.4306

Abstract

The role of the Indonesian National Army (Tentara Nasional Indonesia “TNI”) in countering terrorism is part of the strategy to combat terrorism. With the escalation of the threat of terrorism which not only threatens national security, but also state sovereignty, the involvement of the TNI is a necessity in order to defend the country from threats or terrorist attacks. This study describes the urgency of the TNI's involvement in efforts to overcome acts of terrorism that threaten state sovereignty, and how the ideal role of the TNI in efforts to combat criminal acts of terrorism is described. The method used in this research is normative legal research, using a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study indicate that there is a need for regulations that clarify the main tasks and functions of the TNI in combating terrorism. The proposed efforts to involve the TNI in counter-terrorism include aspects of enforcement and prevention. In the aspect of prosecution, the technical involvement of the TNI in counter-terrorism operations is at the back, when the Anti-Terror Detachment 88 is in a condition beyond over capacity and the gradation of threats that endangers the sovereignty of the state. In the prevention function, the role of the TNI is more focused on the effective use of intelligence forces in supporting the prevention of criminal acts of terrorism. Technically, the role of the TNI that must be carried out is early warning, early prevention, and prosecution and restoration of an area as a result of acts of terrorism.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI Dian Khoreanita Pratiwi; Syamsul Hadi; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman; Dian Eka Pertiwi
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 4 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i3.18539

Abstract

Konstitusi Negara menjamin tentang pekerjaan yang layak untuk setiap warga negara Indonesia. Tahun 2021 jumlah TKI yang bekerja di luar negeri paling banyak berada di wilayah Asia Pasifik, dilanjutkan dengan Timur Tengah dan Afrika. Banyaknya TKI yang berada diluar negeri menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penempatan dan perlindungan TKI tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam penempatan tenaga kerja Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil dalam penelitian bahwa Penempatan TKI harus dilakukan proses yang ketat tanpa mengenyampingkan hak konstitusi warga negara. kewenangan penempatan TKI berada pada pemerintah pusat perlu dilakukan perubahan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penempatan TKI. TKI yang berada di luar negeri harus diberi perlindungan. Perlindungan diberikan sebelum bukan hanya pada saat diluar negeri, namun juga sebelum pemberangkatan calon TKI tersebut. Kata kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, TKI   The State Constitution guarantees about decent work for every Indonesian citizen. In 2021, the number of migrant workers working abroad is the most in the Asia Pacific region, followed by the Middle East and Africa. The large number of migrant workers who are abroad is the responsibility of the government and local governments in the placement and protection of these migrant workers. The problem in this study is how the authority of local governments in the placement of Indonesian workers and how to legally protect Indonesian workers abroad. The method used in this study is normative juridical. The results in the study that the placement of migrant workers must be carried out a strict process without prejudice to the constitutional rights of citizens. The authority to place migrant workers is with the central government, it is necessary to change by giving authority to local governments in the placement of migrant workers. Migrant workers who are abroad must be given protection. Protection is provided before not only when abroad, but also before the departure of the prospective migrant workers. Keyword : Authority, Local Government, Migrant Workers
PENINGKATAN KESADARAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PELAJAR SMAN 34 JAKARTA PADA PEMILU SERENTAK 2024 Taufiqurrohman Syahuri; Syamsul Hadi; Gilang Abi Zaifa
Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa Vol 6, No 2 (2023): NOPEMBER
Publisher : STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31932/jpmk.v6i2.2905

Abstract

ABSTRACTThe participation of young voters in the democratic process is crucial in determining the future of the country. Young voters play a significant role in expressing their aspirations and voices in the democratic process. The low awareness among young voters, especially among students, poses a challenge to democracy due to the limited involvement of young people. Young individuals who meet the criteria for voting have the right to actively participate in the electoral process and express their choices. This right is constitutionally protected and forms the basis for the exercise of political rights. One of the ways to enhance the awareness of young voters and encourage their active participation in elections is through education and community engagement. This is particularly important in the context of SMAN 34 Jakarta. The goal of community engagement activities is to increase the awareness of young voters and motivate them to use their voting rights in elections. The method employed in these community engagement activities is the presentation and delivery of educational materials to the participants. During these activities, evaluations are conducted to assess the participants' understanding. The outcomes of these community engagement activities include increased awareness and understanding among young voters. This serves as a positive starting point in building a more democratic and participatory society in the electoral process.Keywords: Young Voters, Voting Rights, Democracy, StudentsABSTRAKPartisipasi pemilih pemula dalam pesta demokrasi merupakan suatu hal penting dalam penentuan masa depan negara. Pemilih pemula memiliki peranan penting dalam penyampaian aspirasi maupun suara dalam proses demokrasi. Rendahnya kesadaran pemilih pemula khusunya di kalangan pelajar menjadi hambatan demokrasi terkait minimnya partisipasi anak muda. Generasi muda yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih memiliki hak untuk berpartisipasi menyuarakan hak pilihnya terhadap pilihannya. Ini mejadi hak yang diatur dalam konstitusi yang menjadi terselenggaranya hak politik. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pemilu adalah dengan dilakukannya penyuluhan atau pengabdian masyarakat terkait pentingnya partisipasi pemilih pemula di SMAN 34 Jakarta. Tujuan dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran para pemilih pemula untuk ikut aktif menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan metode pemaparan atau penyampaian materi kepada peserta kegiatan. Dalam kegiatan ini juga dilakukan evaluasi terhadap para peserta guna mengukur pemahaman para peserta. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pemilih pemula. Hal ini menjadi awal yang baik untuk membangun masyarakat yang demokratis dan partisipatif dalam pemilu.Kata Kunci: Pemilih Pemula, Hak Pilih, Demokrasi, Pelajar
Co-Authors Aji Lukman Ibrahim Dian Eka Pertiwi Dian Khoreanita Pratiwi Gilang Abi Zaifa Slamet Tri Wahyudi Taufiqurrohman Syahuri Taupiqqurrahman