Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.686
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Inovasi PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) Jambura Law Review GANEC SWARA PALAR (Pakuan Law review) Law Research Review Quarterly Jurnal Abdidas Jurnal Ilmiah Publika Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Jurnal Abdimas Terapan Hang Tuah Law Journal Journal of Comprehensive Science (JCS) Innovative: Journal Of Social Science Research Estudiante Law Journal Jurnal Abdimas Terapan Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Erman I. Rahim
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Initiating the Implementation of Merging Crimes in Corruption Self-help Housing Stimulant Assistance Cecep Ibnu Ahmadi; Dian Ekawati Ismail; Erman Rahim
Hang Tuah Law Journal VOLUME 7 ISSUE 1, APRIL 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v7i1.157

Abstract

Corruption in practice is not only a self-imposed crime but opens up space for other crimes both before and after the occurrence of corruption crimes. There are other criminal acts such as in the case of Self-Help Housing Stimulant Assistance in Pohuwato Gorontalo. However, in the process of law enforcement, only articles in the Corruption Law are used. Therefore, the focus of the problem in this paper is to examine the obstacles in investigating corruption in the Self-Help Housing Stimulant Assistance and how to apply the merger of criminal acts in corruption is implemented. The type of research used is normative research supported by empirical data. The results of this study indicate that the obstacles that affect the investigation of corruption in Self-Help Housing Stimulant Assistance consist of the minimum allocated budget, limited human resources, and facilities and infrastructure that are not following the cases handled. Meanwhile, the application of Article 263 of the Criminal Code in this case,  should have been carried out by the method of merging criminal acts, namely concursus realis, because the perpetrators carried out the initial act of forging signatures regulated in Article 263 of the Criminal Code and then resulted in the birth of corruption crimes charged with Article 2 of the Corruption Law.
Penyebab Perbedaan Putusan Pelanggaran Kode Etik KPU Bone Bolango Pada Pilkada Tahun 2020 Alti Mohamad; Erman R Rahim; Fence M. Wantu
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1302

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbedaan putusan pelanggaran kode etik KPU Bone Bolango pada tahun 2020. Metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya putusan yang berbeda antara DKPP dan KPU terkait penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah disebabkan karena interpretasi yang berbeda terhadap kewenangan yang dimiliki masing-masing Lembaga tersebut. Selain itu multitafsir dari ketentuan yang ada disebabkan oleh ketidakpastian hukum yang mengatur secara secara lengkap terkait dengan pelanggaran kode etik dan pelanggaran perilaku.
MODEL PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS KORBAN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA BERAT Supriyadi Supriyadi; Dian Ekawaty Ismail; Erman I Rahim
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8550

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab Kecelakaan lalu lintas korban Meninggal Dunia Dan Luka Berat di Kabupaten Pohuwato dan upaya penyelesaian yang sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 serta model penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dan luka berat.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan  kasus, dan pendekatan sosiologi hukum (yuridis sosiologis). Hasil penelitian (1) Upaya penyelesaian Perkara kecelakaan lalu lintas Korban Meninggal Dunia Dan Luka Berat sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi: Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c. (2) Model penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dan luka berat perdamaian menjadi alternatif penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas karena adanya kesadaran dari kedua pihak untuk menjalin hubungan baik antara keluarga pelaku maupun korban kecelakaan.
Factors Influencing the Application of Regional Regulation Number 3 of 2021 Concerning Zakat Management in the City of Gorontalo Asrul Aswar; Erman I. Rahim
Estudiante Law Journal VOL. 5 NO. 1 FEBRUARY 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v5i1.20010

Abstract

This study aims to identify the factors that influence the application of these regional regulations. This study uses a qualitative approach by conducting in-depth interviews with several related parties, such as the Gorontalo Municipal Zakat Agency (BAZ), zakat management institutions, and the community. The results of the research show that there are several factors that influence the application of Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning Zakat Management in the City of Gorontalo. First, regulatory factors, namely the clarity and consistency of regulations, as well as a deep understanding of the contents of these regulations. Second, institutional factors, such as the capacity and competence of zakat management institutions, support from local governments, and the active involvement of the community in zakat management. Third, social and cultural factors, including people's perceptions of zakat, trust in zakat management institutions, and a culture of mutual assistance in society. This study also found several obstacles in the implementation of these regulations. These obstacles include the lack of public understanding of these regulations, low community participation in zakat management, lack of local government support in implementing regulations, and limited capacity and competence of zakat management institutions. Based on these findings, this study recommends several steps to improve the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning Zakat Management in the City of Gorontalo. These steps include increasing socialization of regulations to the public, increasing community participation in zakat management, increasing the capacity and competence of zakat management institutions, and strengthening support from local governments.
STRATEGI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DESA BOTUBARANI MASA PANDEMI COVID-19 Usman Moonti; Erman I. Rahim; Ardiansyah Ardiansyah
Jurnal Abdimas Terapan Vol. 1 No. 1 (2021): JURNAL ABDIMAS TERAPAN (NOVEMBER)
Publisher : Program Vokasi Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.835 KB) | DOI: 10.56190/jat.v1i1.1

Abstract

Strategi pengembangan potensi kewirausahaan desa Botubarani masa pandemi covid-19 bertujuan untuk memberikan pemahaman wawasan tentang pendidikan kewirausahaan. Kegiatan pengabdian ini diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk berwirausaha dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa Botubarani. Masa pandemi covid-19 memberikan dampak pada masyarakat di berbagai sektor kehidupan termasuk pada sektor ekonomi. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi pada masyarakat untuk mengubah mindset pola pikir mereka sehingga tertarik berwirausaha dengan melakakan inovasi kewirausahaan untuk mengatasi keterbatasan akses selama masa pandemi Covid-19. Materi yang disampaikan terkait tentang stategi Pengembangan kewirausahaan pada masa pandemi Covid-19, Stategi pemasaran, dan jenis jenis kewirausahaan yang cocok di masa pandemi Covid-19. Hasil dari sosialisasi ini menumbuhkan keinginan yang sangat kuat dari masyarakat sehingga tergerak hatinya untuk merintis usaha secara mandiri dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki di Desa Botubarani. Hal ini juga akan berlanjut pada kegiatan pendampingan dan pelatihan inovasi kewirausahaan untuk lebih menggali potensi diri yang dimiliki oleh masyarakat di desa Botubarani.
PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU Khuzul Fiqri Taniyo; Dian Ekawaty Ismail; Erman Rahim
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i1.7792

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis  kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis baru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach). pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Adapun dalam teknik analisis data, penelitian ini melakukan langkah-langkah interpretasi dan konstruksi bahan hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, masih ada ketidakpastian hukum terkait dengan narkotika jenis baru yang belum diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, keberadaan narkotika jenis baru ini mempertanyakan peran dan keabsahan undang-undang tersebut, karena prinsip hukum pidana berasaskan legalitas belum sepenuhnya terpenuhi.Kata Kunci : Implikasi Yuridis, Penyidikan Noodweer, Kepentingan TersangkaAbstractThis article aims to analyze the juridical implications of the regulation of termination of investigation on the basis of forced defense (noodweer) in terms of the interests of the suspect. This research is normative in nature using a statutory approach and a case approach as well as a qualitative descriptive approach. The data collected is grouped and selected according to its quality and truth, then connected with theories, principles and legal rules obtained from literature studies so as to obtain answers to the problems formulated. The subjects of this research are informants from the Police and the Prosecutor's Office in the form of data needed by researchers. The results showed that the juridical implications of the regulation of termination of investigation based on forced defense (noodweer) must consider the interests of the suspect, where the termination of the investigation must be legally accountable. The termination of the investigation must be based on existing facts that legally justify the termination. If the termination is done without sufficient reason, it can damage the image of the police as investigators in the eyes of the public. Keyword : Juridical Implications; Noodwer Investigation; Suspected Interest.
GAGASAN IDEAL PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK HAK PRIVASI DI INDONESIA Suryani Intan Pratiwi Puwa; Fenty Puluhulawa; Erman Rahim
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i2.7939

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi sebagai bentuk hak privasi di Indonesia dan  menganalisis dan mengkonstruksikan gagasan ideal pengaturan perlindungan data pribadi sebagai bentuk hak privasi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan “statute approach”, pendekatan komparasi “comparative approach”, dan pendekatan konseptual “conceptual approach”. Selanjutnya disusun secara sistematis untuk diperoleh gambaran yang utuh dan peneliti mengolahnya dengan menggunakan teknik deskriptif analitis.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terdapat pengecualian hak subjek data pribadi yang meliputi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; kepentingan proses penegakan hukum; kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Kelemahanya, pengecualian tersebut tidak dijabarkan secara detail mengenai batasan dan mekanismenya, sehingga potensi yang terjadi ialah penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam pelaksanaannya. Adapun perihal transfer data transfer Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang tidak mencantumkan persetujuan subyek data sehingga mengakibatkan hak privasi pemilik data pribadi diabaikan dan tidak memiliki nilai tambah bagi perlidungan data pribadi, baik di dalam negeri maupun di negara lain.  Kata Kunci : Perlindungan; Data Pribadi; Hak Privasi. AbstractThe purpose of this study is to identify and analyze personal data protection arrangements as a form of privacy rights in Indonesia and to analyze and construct the ideal idea of personal data protection arrangements as a form of privacy rights in Indonesia. The type of research used is Normative Law research, using a statutory approach "statute approach", a comparative approach "comparative approach", and a conceptual approach "conceptual approach". Furthermore, it is arranged systematically to obtain a complete picture and the researcher processes it using analytical descriptive techniques. The results of this study indicate that in Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data there are exceptions to the rights of personal data subjects which include the interests of national defense and security; the interests of the law enforcement process; public interest in the context of administering the state; the interest of supervising the financial services sector, monetary, payment systems, and financial system stability carried out in the context of administering the state; or statistical interests and scientific research. The weakness is that these exceptions are not spelled out in detail regarding the limitations and mechanisms, so that the potential for what occurs is abuse of power in its implementation. As for data transfers, transfers of personal data outside the jurisdiction of the Republic of Indonesia do not include data subject consent, resulting in the privacy rights of owners of personal data being ignored and having no added value for the protection of personal data, both domestically and in other countries.  Keyword : Protection; Personal data; Privacy Rights .
Implementasi Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan Peraturan daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Ilomata Cici Cahyani Lamunte; Erman I Rahim; Julius T. Mandjo
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i3.1051

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of community participation in the application of Gorontalo District Regulation Number 04 of 2014 concerning the Control of Livestock in Ilomata Village and the factors that influence it. The research method used in this research is empirical legal research. The results of this study indicate that the implementation of community participation in the Implementation of Regional Regulations of Gorontalo Regency Number 04 of 2014 concerning Controlling Livestock in Ilomata Village has not been optimal because socialization in the formation and implementation of regional regulations has not been thorough and breeders have not fully known and understood these regional regulations. Enforcement of regional regulations is also not fully optimal and the provision of livestock facilities is inadequate.
Formulasi Ideal Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia Anugrah Ramadhan Rivaldiyanto Suleman; Erman I Rahim; Nuvazria Achir
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6892

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana formulasi masa jabatan Kepala Desa yang ideal ditinjau dari prinsip Good Governance, Sistem Demokrasi dan perbandingan kekuasaan pemerintahan yang lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang merupakan suatu proses penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum untuk menjawab dan menghasilkan konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa jabatan Kepala Desa yang seharusnya dibatasi menjadi 5 tahun dengan maksimal 2 periode berturut-turut. Hal ini tentu sejalan dengan prinsip Good Governance karena mengandung unsur keadilan, prinsip negara hukum yang menjelaskan bahwa sudah seharusnya sebuah kekuasaan itu haruslah dibatasi agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, kemudian masa jabatan 5 tahun juga terdapat sirkulasi demokrasi dan membuka ruang bagi masyarakat lain yang merasa dirinya layak untuk maju sebagai Kepala Desa.
Analisis Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum Yusuf Apriyanto Bantu; Erman I Rahim; Abdul Hamid Tome
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 (2024): Maret : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v1i1.95

Abstract

This article conducts a normative analysis of the Constitutional Court's Decision No. 85/PUU-XX/2022 concerning the establishment of a special electoral court within the framework of legal sovereignty theory. The objective is to scrutinize the decision's compatibility with the principles of legal sovereignty, emphasizing the universal application of law. The normative method is employed, focusing on legal documents, statutes, and constitutional provisions. The study reveals that the decision's implications raise concerns regarding the universal enforcement of law in addressing complex electoral disputes. The absence of a special electoral court challenges the effective resolution of election-related issues. This analysis contributes to the ongoing discourse on the role of legal sovereignty in shaping the electoral dispute resolution system
Co-Authors Abdul Hamid Tome Abdul Hamid Tome Achir, Nuvazria Alti Mohamad Anugrah Ramadhan Rivaldiyanto Suleman Ardiansyah Ardiansyah Ardiansyah Ardiansyah Asrul Aswar Cecep Ibnu Ahmadi Cici Cahyani Lamunte Dian Ekawati Ismail Dian Ekawaty Ismail Dian Ekawaty Ismail Fence M. Wantu Fenty Puluhulawa Indah Amanah Poetri Soedasno Oei Pantouw ISTI ANJELINA MOHAMAD Khuzul Fiqri Taniyo Lutfi Salam Damopolii Moh. Rusdiyanto Puluhulawa Nurvazria Achir Rahmi, I.G. Ayu Ketut Riewanto, Agus Riska Buhungo Supriyadi Supriyadi Suryani Intan Pratiwi Puwa Usman Moonti Yusuf Apriyanto Bantu