Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Problematika Ritual Ibadah Haji: Telaah Perilaku Sosial Keagamaan Hujjaj di Kota Jambi Sissah, Sissah; Rahman, Fuad
Media Akademika Vol 27, No 3 (2012)
Publisher : Media Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Haji merupakan ibadah kunci yang dianggap sebagai penyempurna dari keseluruhan aktivitas ibadah sehingga muncul asumsi bahwa orang yang telah melaksanakan ibadah harus soleh dan menjadi panutan masyarakat sekitarnya. Namun kenyataan saat ini berbicara lain, banyak hujjaj yang melanggar aturan agama terutama mereka yang berada di lingkungan birokrasi, politik, dan sebagainya (amoral). Pertanyaan yang mengemuka mengapa saat ini banyak hujjaj yang melakukan perbuatan menyimpan (amoral) padahal mereka telah berhaji bahkan lebih dari satu kali. Artikel ini berupaya menyelami faktor penyebab munculnya fenomena ini, sehingga diharapkan ke depan hujjaj senantiasa menjadi panutan bagi komunitas sekitarnya mulai dari keluarga, masyarakat bahkan negara. Artikel ini berdasarkan penelitian lapangan (field research) di mana pengumpulan dan pencarian data melalui wawancara, angket dan dokumentasi. Teknik penarikan sampel melalui purpossive sampling (sampling bertujuan) dan yang dijadikan sampel adalah seluruh komponen yang dianggap berkepentingan dalam mengemukakan pandangan mengenai fenomena positif maupun negatif tersebut. Artikel ini menunjukkan kejanggalan dalam memaknai haji secara filosofis dan orientasi dalam melaksanakan haji terkadang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh ajaran Islam. Atas dasar ini, banyak dijumpai pelanggaran sikap maupun perilaku yang dilakukan hujjaj sebagaimana yang diamati saat ini.
Fatwa MUI Jambi (Studi Kritis terhadap Pengalihfungsian Pemakaman Umum {TPU} dan Kaver Alquran Bergambar) Rahman, Fuad
Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 24, No 2 (2009)
Publisher : Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

MUI is an organization for Islamic thinkers to unite all Moslems aspirations and also a placefor society to get official religious advice (fatwa) about social-religious problems. But, that aspirations is notfuffilled enough, even more critics appear after MUI made a controversial decision and it was suspected to have political interest. Decision No. 05/W-MUI/II/1992 about legality to remove public Holy Grave (TPU) and also Decision No. 0L/W-MUI/VI/2005 about legality of Alqurans pictured kaver. These decisions have so many responsesfrom Islamic thinkers, academicians, NGO, and society and it have made a long polemic discussion up to now.
Kualitas Keagamaan Masyarakat Jambi dan Usaha Untuk Memahami Alquran Hasan, Hadri; Rahman, Fuad
Kontekstualita Vol 28, No 1 (2013)
Publisher : Kontekstualita

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article is a part of a study to measure the quality of Muslim’s religious live in Jambi in terms of people’s understanding toward al-Quran and the study of their everyday social practices based on the Muslim holy book. Through a mix of data collection methods which consists of questionnaire, interviews with community leaders and experts as well as discussions with focus groups (FGD), the study found that the ability of Muslims in Jambi to understand the al-Quran and the community’s ability to implement socio-religious roles based on the understanding of al-Quran have been good enough at the level. Factors affecting the community did not reach a better level are due to the lack of ability to translate al-Quran, and understand al-Quran as a substantive source. Another factor why the quality of public understanding on the al-Quran is not maximal is the lack of motivation of the family and social environment to carry out religious activities, to socialize and improve behavior in worship. Keywords: kehidupan keagamaan, pemahaman Alquran.
Implementasi Social Services oleh Pendidikan Tinggi Islam: Studi Kasus IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Rahman, Fuad; Sururuddin, Sururuddin; Harun, Hermanto
Kontekstualita Vol 28, No 2 (2013)
Publisher : Kontekstualita

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Masalah utama penelitian dalam artikel ini adalah signifikansi pendidikan tinggi dalam melakukan kegiatan pelayanan sosial. Lokus penelitian ini adalah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Hasil penelitian menemukan bahwa kendala ketika melakukan kegiatan pelayanan sosial adalah konseptual dan metodologi ketika melaksanakan program pengabdian masyarakat di lapangan. Secara konseptual, pelayanan sosial program hanya diterjemahkan ke dalam mahasiswa kerja lapangan sosial, sedangkan metodologi kerja lapangan tidak membawa kreativitas baru atau inovasi. Masyarakat menuntut perguruan tinggi Islam untuk memberikan pelayanan sosial dengan tindakan lebih nyata seperti bimbingan bagi guru agama, bimbingan dalam pengelolaan dan pelaksanaan zakat dan manajemen masjid, serta bantuan teknis dalam melaksanakan kegiatan sosial-ekonomi. Kata kunci: Pengabdian Masyarakat, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Pelayanan sosial.Abstract: The main issue to be explored in this article is how unsignificant a higher education in performing social services activities. The locus of this study is IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Barriers that occur when conducting social services activities including conceptual and methodological obstacles when implementing community service programs in the field. Conceptually, social services programs simply translated into college students social field work, while the methodology of field work does not bring any new creativity or innovation. Communities demand that the Islamic university to give social services with concrete actions such as guidance for religious teachers, guidance in the management and implementation of zakat and management of mosque, as well as technical assistance in carrying out socio-economic activities. Keywords: Social Services, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Community Services.
Nafkah Isteri Ter-Thalaq Ba'in: Kajian Sejarah Sosial Pemikiran Imam Ahmad ibn Hambal Rahman, Fuad
JURNAL AT-TURAS Vol 4, No 1 (2017): Sosiologi Hukum Islam Kontemporer
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1054.299 KB) | DOI: 10.33650/at-turas.v4i1.194

Abstract

The obligation of ‘iddah for divorced women has been under rule of Islam. Meanwhile, it is also obligation for men to provide his divorced women a material support during ‘iddah period. It aims to facilitate her for living survival after the firstly time divorce. However, the rule possibly changes if the divorce is condemned in terms of thalaq ba’in, a condition in which the men takes three-divorce or state the third divorce to women with its implication to the prohibition for getting remarriage except only if the women has been under married by other men. For this case, the four ulama’s (with four schools of thought) have different decisions, but Imam Ahmad ibn Hambal determined that there is no obligation for providing material support for the divorced woman with thalaq ba’in. The enforcement of this law is based on the hadith as narrated by Asy-Sya’bi from Fathiman binti Qais from Rasulullah on the women with thalaq ba’in.
Resolusi Konflik Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Pitria, Ana; Rahman, Fuad; Ramlah, Ramlah
Journal of Comprehensive Islamic Studies Vol. 2 No. 1 (2023): Comprehensive Perspective on Islamic Studies
Publisher : Center for Religious Studies and Social Empowerment Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56436/jocis.v2i1.235

Abstract

This article reveals that the implementation of divorce outside the Religious Courts carried out by the people of Bathin II Babeko District, Bungo Regency, is allegedly not in accordance with the regulations set by the government for people to carry out divorces in front of a court hearing. This article comes from qualitative research using data collection methods through observation, interviews and documentation. Research findings show that the implementation of divorce outside the Religious Courts by the people of Bathin II Babeko District was witnessed by religious figures and the families concerned and some were not witnessed by anyone. While the guarantee of child support is usually with the father, there are also some who do not receive their rights because their husband remarries, or goes abroad and is irresponsible. The response of religious leaders and local sharia officials stated that divorce carried out outside of court has two legal positions; valid according to religious law but not valid according to state law. Artikel ini mengungkap pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama yang di lakukan oleh masyarakat Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo yang disinyalir tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah agar masyarakat melaksanakan perceraian di depan sidang pengadilan. Artikel ini berasal dari penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama oleh masyarakat Kecamatan Bathin II Babeko disaksikan oleh tokoh agama dan pihak keluarga yang bersangkutan dan ada pula yang tidak disaksikan  oleh siapapun. Sedangkan jaminan nafkah anak biasanya berada pada ayah, namun ada juga beberapa dari mereka yang tidak mendapatkan haknya dikarenakan sang suami menikah lagi, ataupun pergi merantau dan tidak bertanggung jawab. Respon tokoh agama dan pegawai syara’ setempat menyatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan mempunyai dua kedudukan hukum; sah secara hukum agama akan tetapi tidak sah secara hukum Negara.
Pengaruh Maqashid Syariah Index, Islamicity Performance Index dan Debt Equity Ratio terhadap Profitabilitas dengan Intellectual Capital sebagai Variabel Moderating pada Bank Umum Syariah di Indonesia Izati, Hanifa Al; Nengsih, Titin Agustin; Rahman, Fuad; Mubyarto, Novi
Ekonomis: Journal of Economics and Business Vol 8, No 2 (2024): September
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/ekonomis.v8i2.1754

Abstract

This study aims to determine and test the effect of the Sharia Index Maqashid Index, Islamic Performance Index, and Debt Equity Ratio on the profitability of sharia commercial banks in Indonesia, using intellectual capital as a moderation variable. This study uses quantitative research methodology and takes secondary data from the annual financial statements of Indonesian Sharia Commercial Banks in 2018-2022. The sample of eight banks was selected through the use of purposive sampling. Data analysis techniques are called Moderated Regression Analysis (MRA). The results of this study are as follows: (1) Sharia Maqashid Index has no influence on profitability; (2) Islamic performance index has an influence on profitability; (3) Debt Equity Ratio has a negative influence on profitability; (4) Intellectual Capital can moderate the influence of the Sharia Maqashid Index on profitability; (5) Islamic performance index of profitability cannot be moderated by intellectual capital; and (6) Intellectual Capital can moderate the effect of debt equity ratio on profitability.
Legalisasi Hukum Nikah Sirri pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian Novikawati, Novikawati; Rahman, Fuad; Ramlah, Ramlah; Zulkarnain, Zulkarnain
JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Desember 2022 - Mei 2023)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v4i1.1573

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empiris tentang adanya perkawinan sirri dalam hukum positif, pengesahan perkawinan sirri melalui perkawinan sedarah, dan implikasi dari pengesahan perkawinan sirri di Pengadilan Agama Muara Bulian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Teknik pengelolaan dan analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan data dan pembahasan yang telah dilakukan dan dipaparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Nikah sirri dalam perspektif hukum positif yaitu dilaksanakan meskipun sah menurut ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai bukti perkawinan yang sah; b) Tidak semua pengesahan nikah sirri melalui pengesahan nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian dikabulkan, hanya pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam, dan c) Pengesahan nikah siri melalui konstituen nikah berimplikasi pada kepastian hukum untuk status hukum perkawinan yang sah dan anak yang lahir di luar nikah mendapat pengakuan negara.
Implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan di Bawah Umur Afrianti, Desi; Rahman, Fuad; Ramlah, Ramlah; Aggraini, Dwi
JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Juni 2023 - November 2023)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v4i2.1661

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan yang mengkhawatirkan dan perlu mendapat perhatian yaitu meningkatnya pernikahan di bawah umur di Muara Bulian karena berbagai faktor, salah satunya adalah rendahnya pendidikan baik dari anak maupun orang tuanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Statuta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di bawah umur, KUA Kabupaten Muara Bulian berangkat dari penjelasan Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan “Maka untuk menjamin terlaksananya ketentuan ini. Kedua, faktor pendukungnya adalah agar Kementerian Agama melakukan terobosan kebijakan untuk menekan pernikahan dini dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang ketentuan batasan usia menikah melalui kerjasama dengan Kepala Desa/Lurah, kemudian dengan melibatkan Penduduk Keluarga Berencana Nasional. Badan (BKKBN) untuk mengkampanyekan usia ideal menikah. Ketiga, strategi pemerintah dalam memperbaiki implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan di bawah umur di KUA Kabupaten Muara Bulian adalah KUA telah berupaya mencegah pernikahan di bawah umur dengan memberikan edukasi. kepada masyarakat melalui seminar, ceramah, khutbah, dan pengajian, dan majelis meja memberikan nasehat yang informatif kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai masalah perkawinan dan rujuk sebagai materi utama.