Putri Dianita Ika Meilia
Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Jakarta

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Tinjauan Etis Rangkap Profesi Dokter-Pengacara Agus Purwadianto; Putri Dianita Ika Meilia
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.724 KB) | DOI: 10.26880/jeki.v1i1.2

Abstract

Semakin tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menjadikan profesi dokter semakin rentan terhadap tuntutan malpraktik. Sehubungan dengan itu, rangkap profesi dokter dan pengacara memberikan kesempatan untuk meningkatkan keadilan dalam kasus malpraktik. Namun, dalam membela sebuah kasus medis, dokter yang merangkap profesi sebagai pengacara bisa hadir dalam dua sisi, yaitu sebagai pembela koleganya terhadap gugatan tidak masuk akal dari pasiennya, atau pembela pasien dengan gugatan malpraktik yang lebih jelas. Dokter-pengacara rentan terhadap konflik kepentingan dikarenakan loyalitas ganda yang ia perankan secara etikolegal maupun medikolegal pada saatnya berperkara, di dalam sidang maupun di luar sidang pengadilan. Untuk itu diperlukan peran organisasi profesi untuk mengurangi atau bahkan meniadakan konflik kepentingan tersebut.
Etika Menyampaikan Informasi Diagnosis Penyakit Terminal kepada Pasien sesuai Konteks Budaya Indonesia Pukovisa Prawiroharjo; Putri Dianita Ika Meilia; Ghina Faradisa Hatta
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.842 KB) | DOI: 10.26880/jeki.v4i1.41

Abstract

Sikap dan perilaku pasien terhadap berita buruk, misalnya diagnosis penyakit terminal ataupun kondisi medis buruk lainnya, harus ditangani secara khusus. Di balik kewajiban dokter untuk bersikap jujur dan mengedepankan autonomy pasien, prinsip etik beneficencedan non-maleficence menjadi pertimbangan dalam penahanan sebagian atau seluruh informasi yang dapat melemahkan psikis atau sik pasien. Selain itu, budaya patrilineal dan matrilineal di Indonesia yang masih kental juga mempengaruhi keluarga pasien saat turut serta membuat keputusan atas kondisi medis pasien. Prima facie dalam masalah ini perlu ditinjau dengan mempertimbangkan faktor budaya, kondisi sik dan psikis pasien, serta Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang menjadi pilar dari pertimbangan etik kedokteran di Indonesia.
Dokter Beriklan: Sebuah Tinjauan Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2012 Pukovisa Prawiroharjo; Putri Dianita Ika Meilia
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.523 KB) | DOI: 10.26880/jeki.v1i1.4

Abstract

Kebutuhan masyarakat akan informasi kompetensi kedokteran di era di mana perkembangan pemasaran dapat dikemas secara eksplisit maupun implisit, baik di media cetak maupun elektronik, menjadi polemik tersendiri bagi dokter. Untuk menunjukkan kapabilitasnya di hadapan masyarakat, penampilan citra baik paling singkat dapat dilakukan melalui iklan. Penelusuran literatur dilakukan untuk menjawab pertanyaan etik terhadap dokter beriklan. Secara etik, baik iklan diri maupun produk dengan klaim kesehatan dan kecantikan yang melibatkan identitas dan gelar seorang dokter tidak dibenarkan kecuali dokter tersebut memiliki STR non-aktif dan/atau pada iklan produk non-kesehatan non-kecantikan yang tidak memunculkan gelar dan atribut dokter sama sekali pada kontennya. Lebih lanjut terkait pelaksanaannya, diharapkan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) mampu mengembangkan regulasi baru untuk menindaklanjuti sejawat yang mengalami dilema etik terkait dokter beriklan ini.
Tinjauan Etik Prioritas Alat Pelindung Diri (APD) untuk Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Kedokteran dan Kesehatan Bachtiar Husein; Prijo Sidipratomo; Putri Dianita Ika Meilia; Gilbert Mayer Christianto
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26880/jeki.v4i2.47

Abstract

Sejak awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Di Indonesia, kasusnya pun masih terus bertambah. Seiring dengan bertambahnya jumlah kesakitan dan kematian akibat COVID-19, seluruh komponen masyarakat, khususnya di dunia kedokteran dan kesehatan, bak sedang berperang. Dalam berperang melawan COVID-19, alat pelindung diri (APD) menjadi salah satu senjata yang penting untuk memutus rantai penularan. Terjadinya kelangkaan APD menimbulkan risiko bagi para profesional pemberi asuhan (PPA) dalam memberikan layanan kesehatan. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas aspek etika kedokteran penggunaan APD oleh para PPA, khususnya dalam kaitannya dengan prioritas keselamatan diri agar tetap dapat memberikan layanan kesehatan yang terbaik.
Prinsip Penetapan Sanksi bagi Pelanggaran Etik Kedokteran Anna Rozaliyani; Putri Dianita Ika Meilia; Nurfanida Librianty
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.641 KB) | DOI: 10.26880/jeki.v2i1.11

Abstract

Sebagai profesi yang menjunjung tinggi hubungan luhur dengan pasien, dokter wajib menjunjung tinggi nilai-nilai etik yang terkandung dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) tahun 2012. Pelanggaran etik kedokteran perlu disikapi dengan pemberian sanksi yang sesuai, yang bertujuan sebagai pembinaan terhadap teman sejawat. Prinsip, tujuan, dan ketentuan pemberian sanksi tersebut diatur oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran PB IDI.
Etika Kedokteran dalam Kegiatan Tanggap Darurat Bencana R Sjamsuhidajat; Putri Dianita Ika Meilia; Itsna Arifatuz Zulfiyah
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.84 KB) | DOI: 10.26880/jeki.v4i1.39

Abstract

Bencana dapat menghancurkan satu negara dalam waktu singkat, baik karena kerusakan struktur maupun wabah penyakit yang diakibatkan setelahnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap bencana, baik bencana yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia. Untuk mencegah dan mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh bencana, Indonesia membutuhkan sistem penanggulangan bencana yang kokoh. Berbagai dilema etik sering kali muncul dalam penanggulangan bencana ini. Beberapa dilema etik yang paling menonjol di Indonesia antara lain dilema dalam triase, melakukan riset, meminta informed consent, memberikan pelayanan dalam sarana yang terbatas, serta melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga medis yang membantu korban bencana sesuai Konvensi Jenewa.