Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Global Strategis JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) JPPOL : Jurnal Poros Politik
Elpius Kalembang
Universitas Timor
Arts Humanities Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
POLITICAL IDENTITY OF THE IKATAN SARJANA MELAYU INDONESIA LANGKAT REGENCY (ISMI) IN LANGKAT ELECTION YEAR 2018 Surya Yudha Regif; Elpius Kalembang; Samsul Ode
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 5, No 2 (2020): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : rogram Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Political identity refers to the political mechanisms of organizing identity, both as a political identity as well as a social identity and also as a resource and political means. The view of scholars is a study that can be used as a basis for society to make political choices. Indonesian-Malay Scholar Association Langkat is a scholar as part of the ethnic Malay with the population of the highest number two ethnic identity in the district of Langkat but the winner of the regional head election of 2018 is derived from the Karo ethnic the third largest population in the area. The design of the research uses a qualitative approach based on the phenomenology and Constructivism paradigm in developing science. Research is done on a natural object that develops as is, researchers do not manipulate and researchers are also not affected by the dynamics of the object. The result shows the strength of the alignments of the Malay ethnic group in Langkat Regency in the election of Langkat Regency which makes it one of the victory factor of the Bupati election and vice regent of Langkat Regency in 2018 but not the main factor of victory.
Non-State Actors' Efforts to Resolve Indonesia-Timor Leste Border Disputes at the Un-Surveyed Segment Point: A Constructivism Perspective Elpius Kalembang; Yosef Serano Korbaffo
Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.51-74

Abstract

Hasil diplomasi antara Indonesia dan Timor Leste yang menyatakan bahwa lahan di titik un-surveyed segment merupakan wilayah milik Timor Leste, sebagaimana tertuang dalam Provisional Agreement tahun 2005, pada kenyataannya tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat. Hal ini kemudian berdampak pada adanya dualisme klaim masyarakat lintas negara. Masyarakat subdistrik Passabe di Timor Leste mengklaim lahan tersebut berdasarkan Provicional Agreement tahun 2005, sedangkan masyarakatKecamatan Bikomi Nilulat di Indonesia mengklaim lahan yang sama berdasarkan pada kesepakatan-kesepakatan adat masyarakat Kerajaan Bikomi dan Kerajaan Ambenu sebagai bagian dari anggota suku Atoni Meto. Dengan menggunakan perspektif konstruktivisme, penulis berpendapat bahwa perbatasan di titik unsurveyed segment telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan adat masyarakat Kerajaan Bikomi dengan Kerajaan Ambenu. Oleh karena itu, masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat menghendaki adanya peninjauan kembali terhadap hasil Provisional Agreement tahun 2005 tersebut. The results of diplomacy between Indonesia and Timor Leste which stated that the land at the point of the un-surveyed segment was Timor Leste’s territory, as stated in the 2005 Provisional Agreement, had in fact never been socialized to the people of Bikomi Nilulat Subdistrict. This then has an impact on the dualism of cross-country community claims. The people of the Passabe sub-district in Timor Leste claimed the land based on the 2005 Provincial Agreement, while the people of the Bikomi Nilulat sub-district in Indonesia claimed the same land based on the customary agreements of the people of the Bikomi Kingdom and the Ambenu Kingdom as members ofthe Atoni Meto tribe. Using a constructivist perspective, the author argues that the border at the point of the un-surveyed segment has been determined based on the customary agreements of the people of the Bikomi Kingdom and the Ambenu Kingdom. Therefore, the people of the Bikomi Nilulat sub-district want a review of the results of the 2005 Provisional Agreement.
KOMUNIKASI EFEKTIF PEMERINTAH DAERAH DENGAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Bernardus Seran Kehik; Elpius Kalembang
JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dasar dari komunikasi efektif adalah adanya komunikasi timbal balik yang dilakukan oleh komunikator dengan komunikan dalam pengiriman pesan, dengan memperhatikan isi pesan yang disampaikan baik melalui media komunikasi maupun melalui pesan secara langsung. Pola hubungan Pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperlukan komunikasi yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mencapai tujuan kegiatan pambangunan yang dilaksanakan. Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang kurang baik berdampak pada kinerja kedua lembaga tersebut. Produk kebijakan public yang mereka hasilkan bersama menjadi kurang efektif karena dalam proses pembahasannya bisa terganjal hal-hal yang bersifat non teknis. Persoalan komunikasi yang timbul biasanya disebabkan antara lain oleh permasalahan legitimasi, ego sektoral lembaga, pemahaman terhadap tugas dan fungsi yang keliru, konflik politik karena ego sektoral yang masih melekat pada Esekutif dan Legislatif. Peneliti menyimpulan bahwa komunikasi efektif guna membangun pola hubungan sejajar antara Pemerintah Daerah dengan DPRD di Kabupaten Timor Tengah Utara selama ini dapat berjalan dengan baik. Walaupun dalam komunikasi efektif tersebut terdapat muatan kepentingan politik partai yang cukup kental dari masing-masing lembaga.
DAMPAK KONSTRUKSI GENDER TERHADAP ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PEREMPUAN Hendrika Jelia Bitin Berek; Bernardus Seran Kehik; Elpius Kalembang
JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 4 No 3 (2022): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dampak konstruksi terhadapa angka partisipasi sekolah perempuan di Desa Kletek disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pengetahuan masyarakat mengenai gender masih sangat rendah. Selain dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat tentang gender masih sangat rendah, dipengaruhi juga oleh pola pikir masyarakat terhadap perempuan. Banyak anggapan yang dibangun di dalam masyarakat bahwa tugas utama perempuan adalah mengurus rumah tangga sehingga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi sekolah kaum perempuan di Desa Kletek. Selain itu juga peran laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan baik dalam hal adat maupun dalam kebiasaan sehari-hari. Sehingga menyebabkan tingkat partisipasi sekolah untuk kaum perempuan di Desa ini masih lebi rendah daripada laki-laki. Dengan hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan bahwa: perlu ditingkatkan pengetahuan masyarakat tentang gender dengan cara melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat untuk dapat mengubah pola pikir masyarakat terhadap perempuan. Kata kunci: Dampak, Konstruksi Sosial, Gender, Perempuan, Desa Kletek
Co-Authors Bernardus Seran Kehik Hendrika Jelia Bitin Berek Regif, Surya Samsul Ode Yosef Serano Korbaffo