Garuda - Garba Rujukan Digital

GAGASAN PENGATURAN YANG IDEAL PENYELESAIAN YUDISIAL MAUPUN EKSTRAYUDISIAL PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Bagus Hermanto; Mas Aryani
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 4 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendorong penguatan terhadap elemen-elemen negara hukum Indonesia. Penguatan tersebut berimplikasi terhadap eksistensi dan metode penghormatan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia oleh negara dalam rangka membawa bangsa dan negara ke arah tujuan yang lebih baik. Hal tersebut salah satunya harus disertai dengan pengaturan yang ideal atas penyelesaian yudisial maupun ekstrayudisial pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia dalam rangka mendukung negara hukum Indonesia sebagaimana visi negara melalui rumusan pada Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji serta menggagas pengaturan yang ideal terhadap penyelesaian secara yudisial maupun ekstrayudisial atas pelanggaran hak asasi manusia berat dimasa mendatang. Adapun tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan studi konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemikiran pengaturan yang ideal atas penegakan yudisial dan ekstrayudisial pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia dimasa mendatang.

PENEGASAN KEDUDUKAN PENJELASAN SUATU UNDANG-UNDANG: TAFSIR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bagus Hermanto; Nyoman Mas Aryani; Ni Luh Gede Astariyani
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i3.612

Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mendorong pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik di Indonesia. Salah satu peraturan perundang-undangan Indonesia yakni Undang-undang. Suatu undang-undang harus mencantumkan penjelasan undang-undang, namun demikian, sejumlah undang-undang melanggar eksistensi dan fungsi penjelasan dalam Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan mendorong diuji melalui Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut tentunya kedepan tidak tepat untuk terjadi kembali dengan menegaskan fungsi Penjelasan dalam suatu Undang-undang. Adapun tulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji serta menegaskan fungsi dan kedudukan penjelasan dalam Undang-undang maupun produk legislasi lainnya melalui tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini menemukan bahwa beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan landasan otentik dalam menegaskan kedudukan penjelasan dalam suatu undang-undang dan diharapkan kedepan bagi pembentuk undang-undang dengan kesadarannya untuk memperhatikan kedudukan dan fungsi penjelasan dalam sebuah undang-undang.

REKONSTRUKSI PENGUATAN EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA DAN STATUTA ROMA TERHADAP PENGATURAN UNDANG-UNDANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA Bagus Hermanto
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Perlindungan hak asasi manusia harus ditegakkan melalui sarana hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tegasnya, negara harus menjamin perlindungan atas hak asasi manusia melalui legislasi nasional dengan aspek kepastian hukum dan hak asasi manusia. Hal tersebut merupakan tanggungjawab negara atas hak asasi manusia, salah satunya melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia. Keberadaan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia perlu adanya penguatan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan pada Statuta Roma dalam mewujudkan visi negara seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji serta merekonstruksikan eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan pada Statuta Roma. Adapun tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan studi konseptual dan pendekatan undang-undang. Melalui tulisan ini diharapkan dapat merekonstruksikan penguatan eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia.

REKONSTRUKSI KEJELASAN KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM KERANGKA PENGUATAN DAN PENEGASAN SISTEM PRESIDENSIIL INDONESIA Bagus Hermanto; Mas Aryani
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menciptakan perubahan yang mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni terjadinya pergeseran konsep kekuasaan eksekutif dari executive heavy menjadi legislative heavy. Lembaga kepresidenan sebagai salah satu cabang kekuasaan negara memiliki peran strategis membawa bangsa dan negara ke arah tujuan yang lebih baik. Hal tersebut salah satunya harus disertai dengan merekonstruksikan kejelasan kedudukan Wakil Presiden dalam kerangka penegasan dan penguatan sistem kepresidenan di Indonesia pada masa mendatang, demi terselenggaranya pemerintahan menuju visi Negara seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji serta merekonstruksi kejelasan kedudukan Wakil Presiden dalam sistem presidensiil di Indonesia. Adapun tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan studi konseptual dan pendekatan undang-undang. Melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekonstruksi kejelasan kedudukan Wakil Presiden dalam kerangka penegasan dan penguatan sistem presidensiil di Indonesia.

REKONSTRUKSI PERGESERAN PARADIGMA UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PRA PEMILIHAN KEPALA DAERAH Bagus Hermanto; Kadek Agus Sudiarawan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v16i3.505

Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-undang Pemerintahan Daerah yang memberi ruang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak mendorong pergeseran paradigma upaya administratif dalam penyelesaian sengketa pra-pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pergeseran paradigma upaya administratif tersebut memberi kewenangan pada PT TUN untuk mengadili sengketa penetapan pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Daerah, serta Mahkamah Agung dalam hal kasasi atas putusan PT TUN tersebut. Hal tersebut salah satunya harus disertai dengan penegasan yang sejalan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang selaras dengan paradigma upaya administratif pada Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-undang Pemerintahan Daerah kaitannya dengan sengketa pra-pemilihan kepala daerah di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode Penulisan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji serta merekonstruksi pergeseran paradigma upaya administratif termasuk dalam penyelesaian sengketa administratif pada tahapan pra-pemilihan Kepala daerah di Indonesia.

GAGASAN PERLUASAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PIHAK PEMOHON DALAM SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Bagus Hermanto; Nyoman Mas Aryani
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendorong pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni menangani sengketa kewenangan antar lembaga negara, namun konstruksi norma a quo membatasi definisi lembaga negara sebagai pihak pemohon dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara. Hal tersebut harus direkonstruksi untuk memberikan perluasan definisi lembaga negara sebagai pihak pemohon dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara di Mahkamah Konstitusi. Adapun tulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus serta pendekatan Perbandingan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji serta menggagas perluasan definisi lembaga negara sebagai pihak pemohon dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara di Mahkamah Konstitusi.

REKONSTRUKSI PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG IDEAL DA-LAM IKHWAL KEKOSONGAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM RANGKA PENEGASAN DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL INDONESIA Bagus Hermanto; Mas Aryani
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menciptakan pergeseran paradigma sistem pemerintahan Indonesia, yakni terjadinya pergeseran konsep kekuasaan eksekutif dari executive heavy menjadi legislative heavy. Perubahan tersebut berimplikasi terhadap lembaga-lembaga negara khususnya lembaga kepresidenan yang memiliki peran strategis membawa bangsa dan negara ke arah tujuan yang lebih baik. Hal tersebut salah satunya harus disertai dengan merekonstruksikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam kerangka penegasan dan penguatan sistem kepresidenan di Indonesia pada masa mendatang, demi terselenggaranya pemerintahan menuju visi negara seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji serta merekonstruksikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perspektif sistem presidensiil di Indonesia. Adapun tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan studi konseptual dan pendekatan undang-undang. Melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekonstruksikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang ideal dalam hal kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

PENGUATAN PENGATURAN KELEMBAGAAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, PERLUKAH? Bagus Hermanto
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2021
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v18i2.742

Aktualisasi Pancasila mengalami degradasi akibat tekanan secara internal maupun eksternal yang mendorong perlunya satu lembaga khusus untuk membina nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dibentuk sebagai revitalisasi Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila dan memiliki peranan strategis dalam mengkoordinasikan aktualisasi Pancasila. Diskursus terjadi terkait perlu tidaknya penguatan terhadap pengaturan kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji serta menegaskan urgensi penataan dan penguatan pengaturan kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Adapun artikel ini berbasis metode penulisan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Artikel ini menegaskan bahwa penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sangat fundamental dan dapat dijustifikasi mencermati pertimbangan-pertimbangan, persoalan-persoalan dan bentuk hukum yang tepat.

Reformulasi Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia: Perspektif Politik Hukum, Problematik, dan Prospek Pengaturan Bagus Hermanto
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Legsilasi Indonesia Volum 19 Nomor 2 - Juni 2022
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v19i2.849

Dinamika masyarakat internasional mendorong aktualisasi hak asasi manusia, kehormatan, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam seluruh instrumen hukum internasional, seperti halnya dalam persoalan kewarganegaraan. Negara-negara menghadapi kendala dalam mengimplementasikan perlindungan hak atas kewarganegaraan. Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia juga merefleksikan dinamika dan persoalan yang mengemuka dalam praktiknya, baik dari segi materi maupun formal, dalam perspektif norma internasional. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan menemukan kendala hukum yang mengemuka dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006, dan artikel ini juga mengusulkan kerangka ideal dalam reformulasi Undang-undang Kewarganegaraan yang akomodatif dan adaptif sebagai kerangka kebijakan hukum dalam persoalan Kewarganegaraan di Indonesia. Artikel ini berbasis metode penelitian yuridis normatif yang diperkuat dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual hukum, dan pendekatan kasus. Artikel disimpulkan dengan adanya prospek kedepan bagi pemerintah Indonesia untuk mengatasi kendala dan persoalan yang mengemuka dalam hal kewarganegaraan melalui reformulasi Undang-undang Kewarganegaraan. Artikel ini juga mendorong relevansi dan kemungkinan pengukuran yang digunakan dengan adopsi instrumen hukum internasional terkait dengan pengakuan stateless, diaspora, kepastian hukum wanita atau pria dalam perkawinan campuran, dalam bingkai hak asasi manusia, dan penghormatan perlindungan oleh negara.

Formulasi Pengaturan Undang-Undang Berbasis Omnibus Legislation Terhadap Penguatan Hak Asasi Manusia Bagus Hermanto
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i1.1008

Dinamika hak asasi manusia pasca reformasi di Indonesia ditandai dengan lemahnya substansi hukum, tidak komprehensif, tidak efektif, dan tidak mencerminkan pengaturan yang sejalan dengan perkembangan global maupun kebutuhan hukum dalam perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Pengaturan yang diperlukan untuk diformulasi dengan berbasis metode omnibus legislation dalam undang-undang komprehensif terkait ruang lingkup konseptual hak asasi manusia, perencanaan pembangunan hak asasi manusia, penataan struktur dan birokrasi hak asasi manusia, pengaturan terhadap kelompok rentan, penyesuaian perkembangan global dengan kebutuhan pengaturan domestik terkait hak asasi manusia. Tulisan ini mengkaji, menganalisis dan menelaah dinamika penerapan metode omnibus legislation di Indonesia, serta persoalan hak asasi manusia dan formulasi norma undang-undang komprehensif hak asasi manusia berbasis omnibus legislation. Tulisan ini menegaskan bahwa metode legislasi ini dapat diterapkan dalam pengaturan hak asasi manusia dengan pengaturan yang menyangkut konsep, perkembangan, penyesuaian hukum internasional dan domestik, kelompok rentan, pembangunan hak asasi manusia, institusi dan birokrasi hak asasi manusia, dan penegakan serta pilihan hukum penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search