Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN YANG DILARANGDALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA KERAMBA JARING APUNGDI HARANGGAOLHORISON KABUPATEN SIMALUNGUN Roida Nababan; Jeremia Saragih
Visi Sosial Humaniora Vol. 1 No. 2 (2020): Visi Sosial Humaniora: Edisi Desember 2020
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/vsh.v1i2.76

Abstract

This study aims to analyze the forms of agreement prohibited in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition carried out by floating net cage business actors in Haranggaol Horison, Simalungun Regency. This study uses a juridical empirical and normative juridical approach, through field research and literature research to obtain primary data and secondary data. Literature study is carried out on statutory regulations and other literature and field research is carried out by interviewing business actors of floating net cages in Haranggaol Horison, Simalungun Regency. The data obtained were then analyzed using a quantitative approach and described by analytical descriptive. The results of the study concluded that the forms of agreements that are prohibited under Law 5 of 1999 carried out by business actors in Haranggaol Horison include oligopoly, price fixing agreements, oligopsony, and vertical integration. To prevent the form of a prohibited agreement, it is necessary to establish a cooperative for floating net cage fish business actors to supervise business competition, direct and mitigate the impact of unfair business competition.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN YANG DILARANG DALAM UNDANG-UNDANG ANTIMONOPOLI (STUDI PADA PELAKU USAHA KERAMBA JARING APUNG DI HARANGGAOL HORISON) jeremia saragih; Debora; Lesson Sitohang
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 3 (2019): Edisi Desember 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini disusun karena terjadinya perkembangan budidaya ikan KJA (Keramba Jaring Apung) di perairan Danau Toba mampu meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perjanjian yang dilarang dalam Undang-undang Antimonopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha Keramba Jaring Apung di Haranggaol Horison. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Dalam penelitian kepustakaan, studi pustaka dilakukan pada peraturan perundang-undang dan studi pustaka lainnya. Sedangkan, penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai narasumber yakni pelaku usaha Keramba Jaring Apung di Haranggaol Horison. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang berdasarkan Undang-Undang 5 Tahun 1999 yang dilakukan pelaku usaha di Haranggaol Horison antara lain oligopoli, perjanjian penetapan harga, oligopsoni, dan integrasi vertikal. Untuk mencegah bentuk perjanjian yang dilarang perlu dibentuknya Koperasi bagi pelaku usaha ikan keramba jaring apung di Haranggaol Horison untuk mengawasi persaingan usaha, mengarahkan serta menanggulangi dampak dari persaingan usaha tidak sehat.