Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Nagari Law Review Visi Sosial Humaniora Jurnal Hukum PATIK Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat
Debora, Debora
Universitas HKBP Nommensen
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
The Pattern of Supervision and Action Against Illegal Financial Technology Peer to Peer Lending Debora Debora; Haposan Siallagan
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.932

Abstract

The existence of illegal fintech is still a public concern due to the inadequate regulation tools that are able to regulate and take firm action against the existence of illegal fintech. The difficulty faced by regulators in taking action against illegal fintech is because it is difficult to be tracked and illegal entities that have been blocked can easily recreate new illegal fintech entities. This study was conducted by using normative legal research, which was reviewing material law that contains normative legal rules. As the result, there are conclusion namely, first Illegal fintech P2PL actors try to trick the public by resembling the company’s platform name and/or logo, name, and identity color from legal fintech P2PL that has been registered/licensed at the OJK and SWI’s efforts to take action against these fintech P2PL companies are by blocking sites, conducting joint inspections of business activities which assumed as illegal investments, ordering illegal fintech P2PL companies to stop business activities, and improving coordination in handling cases with related agencies. OJK through SWI seeks to stop the chain of Illegal fintech P2PL by routinely coordinating with the Minister of Communication and Information to block illegal services
Legal Protection On Consumers Of Fintech Peer To Peer Lending Due To Covid-19 Pandemic Debora Debora
Nagari Law Review Vol 5 No 1 (2021): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.69-75.2021

Abstract

In March 2020, the WHO stated Covid-19 is pandemic disease. The Indonesian government has taken actions to prevent the spreading of Covid-19 by limiting people’s activities. Covid 19 has resulted in people who loans at lending institutions, having difficulty paying installments. The government issues policies in response to the Covid-19 effect, such as economic relaxation. However, the policy did not cover consumers Fintech Peer to Peer (P2P) Lending, this created a legal vacumm. The problem in this research is the urgency of legal protection for Fintech P2P lending consumers during pandemic Covid-19. The purpose of this research is for OJK policy to issue a stimulus to Fintech P2P Lending consumers. This research applied juridicial normative methodology. It uses secondary data, which consists primary legal material, namely the OJK regulations on Covid-19 prevention and related literature, analyzed descriptively analytically. The research shows that consumer fintech P2P lending are affected by Covid-19 pandemic, so they need to get legal protection, in the form of stimulus given to lenders and borrower of fintech P2P lending.
TRANSAKSI JUAL BELI SAMPAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi pada Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri, Paya Bakung Kabupaten Deli Serdang) Debora; Divo Anantama
Visi Sosial Humaniora Vol. 2 No. 1 (2021): Visi Sosial Humaniora: Edisi Juni 2021
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/vsh.v2i1.346

Abstract

Waste management efforts in North Sumatra are carried out in various ways, including through the Waste Bank program. Saving waste in the waste bank is carried out by buying and selling waste. The type of research used is empirical legal research. The practice of buying and selling waste at the Sunggal Mandiri Garbage Bank with residents, namely in the collection, management, and utilization of waste, where the community directly contributes to the collection and sorting of waste, while the Garbage Bank is tasked with managing waste so that waste can be disposed of. In article 4 paragraph 1 of the Consumer Protection Act No. 8 of 1999, consumers or property buyers have rights including comfort, security and safety in consuming products and services and choosing them according to the exchange rate and conditions according to the agreement.
PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUAGAN TERHADAP SIMPAN PINJAM ONLINE (FINTECH) natal situmorang; Marthin Simangungsong; Debora
Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 3 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/patik.v9i3.240

Abstract

Fintech peer to peer lending atau yang umum dikenal dengan layanan pinjaman online mulai berkembang pada tahun 2016, layanan pinjaman online ini sering digunakan untuk membantu usaha mikro, kecil, menengah(UMKM) lokal. Dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada kepada aturan hukum yang berlaku yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian diketahui OJK melakukan pengawasan terhadap Fintech Peer to Peer lending adalah berdasarkan pada Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK secara umum dan secara khusus diatur dalam Peraturan OJK No.77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pemblokiran yang telah dilakukan belum dapat secara efektif mencegah kemunculan pinjaman online ilegal. Salah satu penyebab utamanya karena pembuatan aplikasi pada google bersifat terbuka sehingga perusahaan pinjaman online ilegal dapat membuat kembali layanan serupa meski telah dilakukan pemblokiran berkali-kali.
ANALISA YURIDIS AKIBAT KEBIJAKAN PT. TELKOMSEL YANG BERUBAH-UBAH ATAS PRODUK YANG DIJUALNYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Bernard Tambunan; Besty Habeahan; Debora
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 1 (2019): Edisi April 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia salah satu operator internet dan komunikasi terbesar adalah PT. Telkomsel.Anak perusahaan dari PT. Telkom ini memiliki omset1,3 triliun rupiah dalam setahun untuk penjualan produknya. Namun hal itu bukanlah suatu kelebihan dan kehebatan Telkomsel semata. Salah kasus yang sampai ke pengadilan akibat dari kerugian yang dialami oleh salah seorang pelanggannya, karena tidak terima akan kebijakan dari Telkomsel yang berubah-ubah sehingga membuat salah seorang pelanggan dari Telkomsel ini merasa mengalami kerugian dan menyelesaikan masalahnya melalui jalur hukum. Bagaimanakah Telkomsel menanggapi dan menyelesaikan masalah ini, dan bagaimana tanggungjawab Telkomsel terhadap keluhan dari para pelanggannya tersebut. Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yurudis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajiannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan yaitu, bahwa Telkomsel harus mengganti segala kerugian yang diderita konsumennya sebagai akibat dari kesalahan Telkomsel tersebut, selain membayar biaya perkara. Dalam hal ini Telkomsel melanggar Pasal 1320 dan Pasal 1328 KUH Perdata dan Pasal 18 ayat huruf (a) UUPK.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN YANG DILARANG DALAM UNDANG-UNDANG ANTIMONOPOLI (STUDI PADA PELAKU USAHA KERAMBA JARING APUNG DI HARANGGAOL HORISON) jeremia saragih; Debora; Lesson Sitohang
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 3 (2019): Edisi Desember 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini disusun karena terjadinya perkembangan budidaya ikan KJA (Keramba Jaring Apung) di perairan Danau Toba mampu meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perjanjian yang dilarang dalam Undang-undang Antimonopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha Keramba Jaring Apung di Haranggaol Horison. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Dalam penelitian kepustakaan, studi pustaka dilakukan pada peraturan perundang-undang dan studi pustaka lainnya. Sedangkan, penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai narasumber yakni pelaku usaha Keramba Jaring Apung di Haranggaol Horison. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang berdasarkan Undang-Undang 5 Tahun 1999 yang dilakukan pelaku usaha di Haranggaol Horison antara lain oligopoli, perjanjian penetapan harga, oligopsoni, dan integrasi vertikal. Untuk mencegah bentuk perjanjian yang dilarang perlu dibentuknya Koperasi bagi pelaku usaha ikan keramba jaring apung di Haranggaol Horison untuk mengawasi persaingan usaha, mengarahkan serta menanggulangi dampak dari persaingan usaha tidak sehat.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMBERIAN LABEL GIZI YANG TIDAK SESUAI DENGAN MUTU PADA PRODUK PANGAN OLAHAN Martono Anggusti; Debora
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 3 (2018): Edisi Desember 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Label Informasi Nilai Gizi pada produk pangan mempunyai peranan penting dalam terwujudnya keamanan pangan bagi konsumen dan jaminan atas informasi yang benar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab produsen terhadap konsumen atas produk pangan olahan yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label gizi dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemberian label gizi yang tidak sesuai dengan mutu produk pangan olahan. Metode yang digunakan dalam penelitian penelitian ini adalah metode kepustakaan (Library Reaserch). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pelaku usaha sebagaimana tertulis dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal konsumen yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan Pasal 54 ayat (2) yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau diluar pengadilan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG PADA LAYANAN GO SEND (STUDI DI PT. GOJEK INDONESIA MEDAN) Manuella Pasaribu; Haposan Siallagan; Debora
Jurnal Hukum PATIK Vol. 6 No. 3 (2017): Edisi Desember 2017
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengangkutan adalah kegiatan dari transportasi memindahkan barang (commodity of goods) dan penumpang dari satu tempat (origin atau port of call ) ke tempat lain (part of destination. Transportasi di Indonesia sedang digencarkan dengan munculnya transportasi berbasis aplikasi atau biasa dengan tranportasi online, Gojek adalah salah satunya. Penggunaan jasa pengangkutan terkadang menimbulkan kekecewaan konsumen atau pengguna jasa pengiriman barang, hal ini mengakibatkan konsumen atau penggunaan menuntut ganti rugi atau pun pertanggungjawaban PT. Gojek tersebut. Adapun penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan dengan cara riset serta wawancara kepada narasumber. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian di analisa secara deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh dan menyeleksi data yang bakan diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penejlasan tentang kenyataan yang sebenarnya,. guna menjawab permasalahan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Asuransi dalam hal ini Asuransi Utama Gosend tidak memenuhi unsur-unsur suatu asuransi yang dimana suatu asuransi harus memiliki premi sebagai imbalan untuk penggantian rugi konsumen.
Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja July Esther; Herlina Manullang; Debora; Arismani
Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat : Edisi Agustus 2021
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/pengabdian.v2i2.333

Abstract

This outreach activity aims to increase knowledge about the criminal law aspects of the impact of narcotics abuse and increase the experience of communicating and interacting with the community directly through this community service activity. This training is conducted offline. Participants are 40 Youth Church of HKBP Sidorame Medan. The implementation is opening, counseling, video screening, presentation of posters on the impact of narcotics abuse, question and answer sessions, and participant feedback. Participants were enthusiastic about this activity, as seen from the participants' feedback. As many as 80 % of participants thought this extension went very well and all participants agreed that this activity was very useful Counseling delivered according to the needs of participants, invites all parties including parents, teachers, and the community to take an active role in being aware of the threat of narcotics to the younger generation. There are many things that can still be done to prevent teenagers from abusing narcotics, and to help teenagers who have fallen into drug abuse
Ketentuan Hukum Merek Wellknown Mark Dalam Pemberlian Melalui Online Debora; Jinner Sidauruk; Lesson Sihotang; Marthin Simangunsong
Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat : Edisi Februari 2022
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/pengabdian.v3i1.471

Abstract

Information technology related to online business transactions is growing very rapidly. Business actors and consumers, both in urban centers and in areas, use information technology to shop or transact, including transactions for goods labeled with Well Known Marks (Famous Brands) that are protected by Trademark Law, which are traded through online system facilities. In online transactions related to well-known brand products, there are still violations that are detrimental to the brand owner. In connection with this, it is important to conduct socialization to the community, including teenagers who are also very potential consumers of branded goods that are traded through the internet. Nationally, Well Known Marks in Indonesia are regulated based on Article 4 and Article 6 of Law no. 20 of 2016 concerning Brands. Meanwhile at the international level the provisions governing Famous Marks are through the provisions of Article 6bis of the Paris Convention and Article 16 (2) of the TRIPs Agreement. Online business transactions in Indonesia are regulated by Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In connection with the rapid development of transaction practices for well-known branded goods through the online system, for the sake of legal protection for both well-known brand owners and consumers, especially teenagers who tend to be adaptive to changes in new trends, it is important to understand the legal provisions, both trademark law and trademark law. information technology law as regulated in UU No. 20 of 2016 and the U.U. No. 11 of 2008 and PP No. 71 Year 2019
Co-Authors Arismani Bernard Tambunan Besty Habeahan Divo Anantama Esther, July haposan siallagan Herlina Manullang Jeremia Saragih Jinner Sidauruk Julianti Lesson Sihotang Lesson Sitohang Manuella Pasaribu Marthin Simangungsong Marthin Simangunsong Martono Anggusti natal situmorang