Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Visi Sosial Humaniora Jurnal Hukum PATIK
Tulus Siambaton
Universitas HKBP Nommensen
Arts Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT IKLAN YANG MENYESATKAN PADA MEDIA CETAK Tulus Siambaton; Yosua Lorenzo Tarigan
Visi Sosial Humaniora Vol. 1 No. 2 (2020): Visi Sosial Humaniora: Edisi Desember 2020
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/vsh.v1i2.83

Abstract

This study aims to determine the implementation of legal protection for consumers due to misleading print media advertising against misleading advertisements in print media viewed from Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection because, in fact there are still consumers who do not know how the legal protection is due to such misleading advertising. The method used in the writing of this research is the method of library research that collects data by doing library material or secondary data that includes legislation, books, mass media, and other reading related to the writing of this research and field research methods , which is a research process by collecting data related to obtained directly from the field. In this study the collection of data in the form of interviews obtained at the place of pre-determined interviews. From the results of research obtain the form of legal protection that can be done by consumers due to misleading print media advertising is in the form of the Institution Consumer Protection Society (LPKSM) which has the task of one is to assist consumers in fighting for rights, which is based on the The Consumer Protection of Law in protecting consumers other than those officially established by the government, in Chapter IX Article 44 and the accountability of the respective business actors are those responsible for providing compensation for damage, pollution and / or consumer loss resulting from the consumption of goods and / or services produced or traded under Article 7, Article 19 paragraph (1) and Article 20 UUPK (The Consumer Protection of Law).
PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH hizkia hutabarat; Erita Sitohang; Tulus Siambaton
Jurnal Hukum PATIK Vol. 10 No. 1 (2021): Edisi April 2021
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/patik.v10i1.223

Abstract

Tindakan mengadili suatu tindak pidana merupakan persoalan terpenting dan merupakan pusat dari sistem peradilan pidana. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penambangan pasir di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin ? (Studi Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. kualitatif, yaitu dengan analisis bahan yang diperoleh berdasarkan kualitasnya. Penulis akan menganalisis Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk. dapat diambil kesimpulan ialah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan penambangan pasir secara ilegal yang menimbulkan kerusakan lingkungan dalam Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk, pada prinsipnya diperoleh dari fakta-fakta hukum persidangan yang didasarkan atas alat bukti yang sah diantaranya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk beserta barang bukti yang membuktikan Terdakwa melakukan pertambangan pasir tanpa izin di wilayah pesisir yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat. Hakim juga mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I (BUKAN TANAMAN) YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM theo siallagan; Jinner Sidauruk; Tulus Siambaton
Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 1 (2020): Edisi April 2020
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/patik.v9i1.227

Abstract

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika tgersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi sipemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial masyarakat atau lingkungan, maka yang menjadi rumusan masalah adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku pidana yang menyalah gunakan narkotika golongan I (Bukan tanaman) yang beratnya melebihi 5 gram (Studi Putusan No.2638/Pid.Sus/2019/Pn.Medan). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data sekunder. banyaknya keselahan yang dalam bentuk kelaaliann maupun kesengaajaan, dimulai dari jenis dakwaan yang digunakan, yang seharusnya menggunakan dakwaan subsideir akan tetapi jaksa penuntut umum memilih dakwaan alternatif, sesuai dengan fakta hukum yang ada, sangat jelas terbukti pasal 114 pada dakwaan alternatif pertama terbukti sesuai dengan BAP, akan tetapi hakim berpendapat lain sehingga memutuskan untuk memilih dakwaan alternatif kedua. Seharusnya penegak hukum harus sesuai dengan asas “Fiat justitia ruat caelum” artinya “Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh.
TINJAUAN KEABSAHAN ARISAN ONLINE OLEH SEKELOMPOK MAHASISWA DENGAN PERJANJIAN Magdalena malau; Tulus Siambaton; Uton Utomo
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 1 (2019): Edisi April 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keabsahan perjanjian arisan online yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dan untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab owner jika terdapat anggota arisan melakukan wanprestasi pada Arisol Trivan. Arisan online merupakan suatu perjanjian tidak tertulis, karena kesepakatan antara para pihak disetujui secara lisan melalui transaksi elktronik dan teknologi informasi. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kepustakaan. Metode kepustakaan adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan bahan yang ada diperpustakaan seperti buku buku, jurnal ilmu hukum atau artikel, majalah hukum, perundang undangan, data yang diperoleh dari karya ilmiah dan internet, dengan permasalahan yang akan dibahas untuk menyempurnakan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika seseorang memutuskan mengikuti arisol trivan dan sepakat melaksanakan rules dari arisan maka pihak tersebut sudah mengikat dirinya dalam perjanjian arisan (pasal 1313 KUHPER). Perjanjian dalam arisol trivan bersifat perjanjian yang lisan dengan unsur saling percaya antara satu sama lainnya dan perikatan tersebut menimbulkan hubungan hukum yang mana terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, hal ini berlandaskan pasal 1320 KUHPER. Saat melakukan pembayaran arisan slip dari hasil transaksi merupakan alat bukti yang sah bagi para pihak arisan, hal ini berlandaskan pasal 5(1) UU ITE.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG BERDASARKAN UU NO. 30 TAHUN 2000 (STUDI DI BREAD LIFE MALL CENTER POINT MEDAN) Maya Sari Butar-butar; Erita Wage Wati Sitohang; Tulus Siambaton
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 3 (2019): Edisi Desember 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang rahasia dagang ini pada kenyataannya masih minim informasi tentang apa saja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini dan berdampak pada para pelaku usaha yang juga tidak memiliki upaya hukum dan kurangnya memberikan perlindungan terhadap resep yang akan dilakukan oleh pemilik rahasia dagang apabila terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas resep tersebut. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di toko roti Bread life Mall Center Point Medan dan bagaimana pengawasan yang dilakukan induk perusahaan terhadap anak perusahaan khususnya pada toko roti Bread life Mall Center Point Medan.. Upaya yang layak yang dilakukan dalarn hal melindungi informasi yang dirahasiakan terhadap informasi resep yang tentunya memiliki nilai ekonomis karena berguna bagi kegiatan usaha oleh pemilik rahasia dagang maka informasi tersebut menjadi terlindungi oleh Undang-Undang Rahasia Dagang yang juga menimbulkan hak bagi pemilik rahasia dagang. Pengawasan yang dilakukan oleh induk perusahaan dan anak perusahaan terlihat dari hubungan hukum dalam bentuk pengawaannya dimana bentuk pengawasan yang dilakukan induk perusahaan terhadap anak perusahaan dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN TERBUKA hendy martin butar-butar; Budima NPD Sinaga; Tulus Siambaton
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 2 (2018): Edisi Agustus 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ilmu hukum perseroan mengenal adanya prinsip “Mayority Rule Minority Protection”. Prinsip tersebut menekankan agar pemegang saham minoritas diperhatikan kepentinganya dan hak-haknya. Hal ini disebabkan dengan posisi yang minoritas, mereka cenderung kurang terlindungi hak-haknya dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas. Penelitian hukum ini adalah Perlindungan Hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka yang ditinjau dari Undang-Undang yang berkaitan dan bagaimana upaya hukum bagi pemegang saham minoritas terkait dengan perlindungan hukumnya. Penelitian hukum ini diambil dari pendekatan yuridis normatif yang merupakan suatu penelitian dengan menelaah semua Undang[1]Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Akhir dari penelitian hukum ini adalah menjawab bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka.
TINJAUAN HUKUM PRAKTIK JUAL RUGI DALAM INDUSTRI RETAIL BERDASARKAN UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PADA SWALAYAN MAJU BERSAMA GLUGUR) lukman haryanto sianipar; Lesson Sitohang; Tulus Siambaton
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 3 (2018): Edisi Desember 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual Rugi adalah tindakan suatu perusahaan menetapkan harga di bawah biaya produksi dengan maksud menyingkirkan pesaing. Penelitian hukum ini adalah dampak kegiatan jual rugi (Predatory pricing) yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam industri ritel pada perusahaan PT. Swalayan Maju Bersama Glugur yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Mengenai Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak jual rugi yang dilakukan pelaku usaha dalam melakukan praktik jual rugi dan untuk dampak hukum menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Mengenai Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian hukum ini diambil dari pendekatan hukum normatif-empiris. Data normatif akan bersumber dari literatur hukum, buku hukum, jurnal hukum dan materi lainnya. Sedangkan data empiris akan diperoleh dari wawancara dengan narasumber selaku HRD Menejer. Penelitian hukum ini akan menjawab dampak jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha PT. Swalayan Maju Bersama Glugur dan hubungan pasal 20 dan 7 mengenai penetapan harga berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1999. Akhir dari penelitian hukum ini adalah juga untuk mencari tahu dampak yang terjadi akibat dari kegiatan jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha.
Co-Authors Budima NPD Sinaga Erita Sitohang Erita Wage Wati Sitohang hendy martin butar-butar hizkia hutabarat Jinner Sidauruk Lesson Sitohang lukman haryanto sianipar Magdalena malau Maya Sari Butar-butar theo siallagan Uton Utomo Yosua Lorenzo Tarigan