Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.857
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Visi Sosial Humaniora Nommensen Journal of Legal Opinion Jurnal Hukum PATIK Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat
Jinner Sidauruk
Universitas HKBP Nommensen
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Jinner Sidauruk
Visi Sosial Humaniora Vol. 1 No. 2 (2020): Visi Sosial Humaniora: Edisi Desember 2020
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/vsh.v1i2.181

Abstract

Article 1 of the Marriage Law, Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on Almighty God. In the definition of marriage, we also see an element of bonding between a man and a woman as husband and wife. For this reason, husband and wife need to help and complement each other so that each can develop his personality to help and achieve spiritual and material well-being. In inbreeding has been carried out for a long time by people in certain areas who still have blood relations. Where this is done over and over again becomes a habit and then the marriage becomes a culture for a certain area. From the foregoing, it can be seen that inbreeding exists in Indigenous communities where Customary Law applies and Islamic societies that apply Islamic law. After the enactment of the Marriage Law No.1 of 1974 concerning marriage, marriages made with relatives or inbreeding have been restricted and even prohibited in the Marriage Law but if this is violated and occurs, the marriage can be canceled.
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN MIE INSTAN DALAM KEMASAN YANG TELAH KADALUWARSA Jinner Sidauruk; Nova Sari Simanjuntak
Nommensen Journal of Legal Opinion Vol 02 No 01 Januari 2021
Publisher : Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/njlo.v2i01.213

Abstract

The Research is motivated to see how The development of economic sector trade produce various types of goods or variations of food. But in the circulation of food in Indonesian special its instants noodles is still a matter to be considered, where consumers are often harmed by violations committed by business actors by selling instants noodles that have expired. Global competition makes business actors justify any means to reap the benefits of one of them by distributing food expired so that they can reduce the number of losses. Writing method used in this journal writing empirical juridical method that essentially examines the law in its application in public life. The hallmark of empirical juridical research is a study that goes from the das sollen gap (theory)to the das sein (practice or reality). The result of this research is Legal protection for consumers related to the circulation of instant noodles expired in Denpasar is worth noting where many consumers not only inDenpasar city feel the loss due to food or beverage expired. With the existence of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, the guaranteed consumers who feel aggrieved and the Food and Drug Supervisory Agency in his duties only become a medium in coaching for business actors or producers who sell goods or foods that are expired, while in cracking down in the implementation of public health Office. Not only provide guidance, drug and food regulatory agencies can provide recommendations for follw-up by the health service, as well as the consumer community should be more careful in buying food and if they find naughty business actors in terms of selling expired foods can report to the agency drug and food superintendent.
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI DAN PERUSAHAAN ANGKUTAN ATAS DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI ANGKUTAN DARAT (Studi CV. Belawan Indah) Jinner Sidauruk; Grace M. C. Lumbantobing
Nommensen Journal of Legal Opinion Vol 02 No 02 Juli 2021
Publisher : Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/njlo.v2i02.385

Abstract

CV Belawan Indah as a company engaged in the field of freight services is also not free from problems arising from mistakes of drivers and transport companies. In discussing the problems in this thesis needed a method of data collection, to obtain data with research. The research in question is the research method of library research and interviews that is collecting material obtained from primary data and secondary data. The data obtained will be analyzed normatively which is descriptive qualitative so that it illustrates the reality. Based on research results obtained at CV. Belawan Indah that the driver and the transport company are jointly responsible by disadvantage arising in the freightage via truck transportation to delays, damage, and lose the goodsin each operation of transportation and efforts of the owner of the disadvantage in the freightage the goods can file a claim for compensation through a consumer and business dispute resolution agency or the so-called BPSK or through a court of law within the general court.
ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENAMBANGAN PASIR DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TANPA IZIN (Studi Putusan No. 113/Pid.B/2018/PN.Ffk) desi sitanggang; Ojak Nainggolan; Jinner Sidauruk
Jurnal Hukum PATIK Vol. 10 No. 1 (2021): Edisi April 2021
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/patik.v10i1.222

Abstract

Tindakan mengadili suatu tindak pidana merupakan persoalan terpenting dan merupakan pusat dari sistem peradilan pidana. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penambangan pasir di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin ? (Studi Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. kualitatif, yaitu dengan analisis bahan yang diperoleh berdasarkan kualitasnya. Penulis akan menganalisis Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk. dapat diambil kesimpulan ialah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan penambangan pasir secara ilegal yang menimbulkan kerusakan lingkungan dalam Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk, pada prinsipnya diperoleh dari fakta-fakta hukum persidangan yang didasarkan atas alat bukti yang sah diantaranya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk beserta barang bukti yang membuktikan Terdakwa melakukan pertambangan pasir tanpa izin di wilayah pesisir yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat. Hakim juga mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I (BUKAN TANAMAN) YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM theo siallagan; Jinner Sidauruk; Tulus Siambaton
Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 1 (2020): Edisi April 2020
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/patik.v9i1.227

Abstract

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika tgersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi sipemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial masyarakat atau lingkungan, maka yang menjadi rumusan masalah adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku pidana yang menyalah gunakan narkotika golongan I (Bukan tanaman) yang beratnya melebihi 5 gram (Studi Putusan No.2638/Pid.Sus/2019/Pn.Medan). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data sekunder. banyaknya keselahan yang dalam bentuk kelaaliann maupun kesengaajaan, dimulai dari jenis dakwaan yang digunakan, yang seharusnya menggunakan dakwaan subsideir akan tetapi jaksa penuntut umum memilih dakwaan alternatif, sesuai dengan fakta hukum yang ada, sangat jelas terbukti pasal 114 pada dakwaan alternatif pertama terbukti sesuai dengan BAP, akan tetapi hakim berpendapat lain sehingga memutuskan untuk memilih dakwaan alternatif kedua. Seharusnya penegak hukum harus sesuai dengan asas “Fiat justitia ruat caelum” artinya “Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh.
ANALISIS HUKUM PELANGGARAN HAK EKONOMI DI BIDANG PENYIARAN DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK YANG DILAKUKAN DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS (STUDI PUTUSAN No 193/PID.SUS/2019/PN.TTE) teguh sitompul; Jinner Sidauruk; Hisar Siregar
Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 3 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/patik.v9i3.248

Abstract

Dalam suatu ciptaan atau hasil karya ciptaan terkandung hak siar eksklusif untuk menyiarkan semua pertandingan Piala Dunia. Di dalam hak siar eksklusif juga terkandung hak ekonomi yang dimiliki si pencipta. Pelanggaran hak siar oleh perusahaan adalah dengan menyiarkan pertandingan sepakbola tanpa izin sipemegang hak siar eksklusif melalui TV kabel. Pasal 82 UU Nomor 40 Tahun 2007 (PT) menyebutkan Direktur mewakili Perseroan keluar dan kedalam. Dalam hal PT melakukan pelanggaran tindak pidana sebagaimana bahwa yang mewakili perseroan di depan pengadilan adalah direktur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka, seperti Putusan No 193. Pid.Sus/2019/PN TTe. Berdasarkan hasil penelitian Putusan No 193.Pid.Sus/2019/PN TTe diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Direktur PT. Bintang Kejora Cable telah memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada Direktur Perseroan Terbatas. Berdasarkan hal tersebut hakim menjatuhkan hukuman selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana kepada Direktur PT. Bintang Kejora Kable
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERULANG KALI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn) Samuel Sianipar; July Esther; Jinner Sidauruk
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 1 (2019): Edisi April 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang serupa dengan pelanggaran kesusilaan dan dapat mengancam masa depan seorang anak. Hal inilah yang menjadi alasan Indonesia membentuk Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. serta menggunakan metode pedekatan kasus dan metode pendekatan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Melalui fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, keterangan yang diberikan Terdakwa, dan keterangan para saksi serta alat bukti bahwa terdakwa M.RYANSYAH Als GOGON telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak yang Dilakukan Secara Berulang Kali yang dimana perbuatan terdakwa telah melanggar dan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 81 UUPA,dan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan apabila tidak membayar denda maka akan ditambah 3 (tiga) bulan kurungan penjara, Dalam hal ini dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No.398/Pid.Sus/2018/PN Mdn telah terpenuhi Unsur Objektif dan Subjektif.
KEDUDUKAN BANGUNAN DI ATAS TANAH WARISAN SAUDARA SEIBU (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 23/Pdt.G/2019/PN.Sbw) Cassandra Maria Pasaribu; Jinner Sidauruk; Uton Utomo
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 3 (2019): Edisi Desember 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum waris mana yang berlaku akan tergantung bagi pihak yang meninggal dunia. Dalam kasus yang terjadi pada Putusan Pengadilan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Sbw, bahwa di atas tanah warisan berdiri bangunan dan bangunan beserta tanah warisan tersebut dikuasai sepenuhnya oleh tergugat yang merupakan saudara seibu dari penggugat.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan bangunan di atas tanah warisan saudara seibu dan mengetahui cara mengeksekusi tanah yang di atasnya terdapat bangunan yang berasal dari pewaris yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, selanjutnya analisis yang dikemukan bersifat deskriptif. Bahwa kedudukan bangunan sesuai dengan hukum Perdata merupakan satu kesatuan yang dapat dimiliki secara bersama oleh ahli waris. Menurut hukum adat, kedudukannya adalah milik keturunan perkawinan kedua. Cara melakukan eksekusi sesuai dengan hukum perdata dapat dipakai eksekusi riil. Menurut hukum adat, karena menggunakan asas pemisahan horizontal, obyek sengketa bangunan bisa dinilai dengan uang.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMITE SEKOLAH YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG SEHINGGA TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2017/PN.MDN) togu oktavianus simbolon; July Esther; Jinner Sidauruk
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 1 (2018): Edisi April 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai extraordinary crime. Pengadaan pembangunan sekolah untuk mendukung infrastruktur pendidikan merupakan salah satu sumber yang dipergunakan oleh oknum-oknum untuk melakukan korupsi yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan suatu Negara. Permasalahan dalam ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana komite sekolah yang menyalahgunakan wewenang sehingga terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam Studi Kasus Putusan Nomor : 25/Pid.Sus Tpk/2017/PN.Mdn). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini. Hasil dari penelitian bahwa selaku unsur komite sekolah telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu unsur kesalahan, unsur tidak adanya alasan pemaaf, unsur sifat melawan hukum, dan unsur tidak adanya alasan pembenar.
UPAYA KEPOLISIAN DI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA) johan silalahi; July Esther; Jinner Sidauruk
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 2 (2018): Edisi Agustus 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara mengakibatkan orang tereksploitasi. Adapun yang menjadi permasalahan penelitian adalah upaya dan kendala Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Sumatera Utara. Metode Penelitian dan Metode yuridis empiris yaitu dengan cara meneliti secara langsung ke Panit Diretskrimum Polda Sumatera Utara ditambah dengan menelaah pustaka dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut. menggunakan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007. Hasil dari penelitian ini bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara menggunakan upaya-upaya Pre-emtif, Preventif dan Represif dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara, sedangkan kendala-kendala yang dihadapi adalah kurang kesadaran masyarakat dalam upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Panit Diretskrimum Polda Daerah Sumatera Utara dan adanya masyarakat yang menyalahgunakan aplikasi (MICHAT) sehingga menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Co-Authors Besty Habeahan Cassandra Maria Pasaribu Dakka Hutagaol Debora, Debora desi sitanggang Esther, July Grace M. C. Lumbantobing Hisar Siregar johan silalahi Lesson Sihotang Marthin Simangunsong Nova Sari Simanjuntak Ojak Nainggolan roby darwis haloho Roida Nababan Samuel Sianipar teguh sitompul theo siallagan togu oktavianus simbolon Tulus Siambaton Uton Utomo