Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Settlement Of Divorce Dispute Through The Forum Of Mediation In Judicial Institutions As An Effort Of Legal Protection For The Rights And Interests Of The Child Of Post-Divorce Ismail Rumadan; Ummu Salamah
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 21, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.995 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v21i2.4603

Abstract

Abstrak: Secara yuridis sudah ada pengaturan dalam Undang-undang Perkawianan Nomor. 1 tahun 1974 Pasal 41 tentang pemeliharaan hak anak akibat perceraian. Namun dalam prakteknya sering terjadi perebutan atas hak pemeliharaan anak. Perebutan atas hak pemeliharaan anak ini kerap terjadi dikarenakan masing-masing pihak (orang tua) merasa memiliki hak untuk dapat merawat anak-anaknya. Dengan adanya PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Presedur Mediasi di Pengadilan maka diharapkan penyelesaian sengketa perkawinan melalui forum mediasi dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kepentingan anak. Tujuan penelitian ini untuk dapat mengkaji upaya dalam dalam mewujudkkan perlindungan hukum terhadap hak dan kepentingan anak pascapercaian melalui forum mediasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pola penyelesaian sengeketa perceraian melalui forum mediasi dapat memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak (orang tuanya) yang tertulis dalam akta perdamaian. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative, setelah mengkaji sumber data yang didapatkan melalui kepustakaan juga menelaah hasil  mediasi di Pengadilan Agama yang terdapat dalam Akta Perdamaian.Kata Kunci: mediasi, peradilan, Akta Perdamaian Abstract: Legally, there is already a regulation focusing on Marriage Law, namely Law 1 of 1974 article 41concerning child care due to divorce. However, in practice there are struggles to take care of children’s right. This struggle over the children right occurs because each parents feels that they have the right to be able to take care of their children. With the PERMA Number 1 of 2016 concerning court mediation procedures, it is hoped that resolving marital disputes through mediation forums can provide legal protection for children's rights. The purpose of this study is to examine efforts in realizing legal protection for the rights and interests of post-divorce children through mediation forums. The results of the study show that the pattern of resolving divorce disputes through mediation forums can provide protection for the rights and interests of children with an agreement made by the parents written in the peace deed. The method in this research is normative legal research after reviewing the sources of data obtained through the literature, it also examines the results of mediation in the Religious Courts contained in the Peace Deed.Keywords: Mediation, Judicial, Settlement Agreement
PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEMULUNG WANITA RAWA LIMBA TANGERANG SELATAN MELALUI PELATIHAN PEMBENTUKAN USAHA KECIL MIKRO Sufyati HS; Ummu Salamah
Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : STKIP Citra Bakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38048/jailcb.v2i1.263

Abstract

Kebijakan pemberdayaan ekonomi sebagai basis dari sistem ekonomi kerakyatan melalui pengembangan usaha mikro dan kecil merupakan salah satu solusi strategis guna mengurangi jumlah rakyat miskin, disamping solusi lainnya. Usaha Kecil Mikro (UKM) sebagai salah satu lembaga yang berupaya untuk dapat memberdayakan masyarakat dalam bidang peningkatan ekonomi keluarga. Salah satu sasaran yang dapat diberdayakan ekonominya adalah ibu-ibu pemulung yang berada di Kampung Rawa Limbah Tanggerang Selatan. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk membantu para ibu -ibu pemulung di kawasan kampung Rawa Limbah Tanggerang Selatan dapat meningkatkan ekonomi keluarga dengan berwirausaha secara bersama-sama dalam komunitaslingkungan para istri pemulung. Salah satunya adalah dengan membentuk tim UKM secara berkelompok dalam menjalankan usahanya maupun dari aspek permodalannya secara musyarakah. Target yang ingin dicapai adalah agar ibu-ibu selepas mengerjakan kegiatan keluarga sehari-hari dapat membantu keuangan keluarga dengan berjualan secara kelompok. Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap pertama persiapan. Tahap kedua pelaksanaan yaitu penyuluhan pembentukan UKM. Mengidentifikasi jenis produk usaha yang akan dikembangkan pada UKM. Tahap ketiga pelatihan cara memasarkan produk dan melakukan pencatatan keuangan secara sederhana. Tahap Ke empat Pendampingan, Memberikan pendampingan secara berkala dalam memproduksi jenis usaha yang dikembangkan, dan tahap ke lima merupakan tahap akhir yaitu melakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kendala para ibu-ibu pemulung dalam melakukan kegiatan usahanya. Hasil yang dicapai melaluisimulasi dan pendampingan para ibu-ibu pemulung menjadi lebih kreatif dalam memanfaatkan waktu luang sehingga dapat membantu keuangan keluarga serta dapat meningkatkan pendidikan.
Peran Lembaga Mediasi Dalam Perkara Perceraian Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Ummu Salamah; Ismail Rumadan; Ciptro Handrianto; Alfurqan
Muwazah Vol 14 No 1 (2022)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v14i1.5338

Abstract

The focus of this study is to assess the role of divorce mediation institutions to protect women and children. In the case of divorce, the role of mediation institutions is urgently needed as an effort to protect women and children whose rights are often ignored which causes prolonged suffering. The issues raised in this study is the urgency of mediation in divorce cases and the role of mediation as an effort to provide protection for women and children. The method in this research is normative research, by examining the sources of data obtained through the literature as well as examining the results of mediation in the Religious Courts contained in the Peace Deed. The results of the study showed that mediation institutions have a significant role in resolving divorce cases. With the role of mediation and the expertise of a mediator, the conflicting members can reconcile in realizing a harmonious family. If it is not possible to reconcile, then the parties agree to fulfil the rights of the children to benefit the child as stated in the Peace Act.
Understanding the Role of Indigenous Peoples in Preserving Cianjur Pandanwangi Rice as a Product of Local Wisdom to Obtain Geographical Indication Certificates Ismail Rumadan; Pri Pambudi Teguh; Umar Husin; Ummu Salamah; M. Rendi Aridhayandi; Yuyun Yulianah
Law Doctoral Community Service Journal Vol. 1 No. 2 (2022): Law Doctoral Community Service Journal
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.767 KB) | DOI: 10.55637/ldcsj.1.2.5732.124-130

Abstract

Pandanwangi Cianjur rice which has a distinctive taste, as good quality rice because it is the result of rice varieties with special characteristics that are influenced by geographical and cultural conditions from Cianjur blood so that Pandanwangi rice is categorized as a product of local wisdom in Cianjur Regency and has received a Geographical Indication certification. (IG) from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. However, the ownership of this certificate does not guarantee an increase in the economy that is exploited from Pandanwangi rice because the Regional Government has not provided maximum assistance and guidance so that the community takes advantage of the potential of Pandanwangi rice as an economically viable source of income. Therefore, it is necessary to socialize and foster from various parties, especially from academics through community empowerment activities to understand the existence of Cianjur pandanwangi rice as part of local wisdom products so that it is maintained as a cultural value and can provide economic benefits for the local community.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Implementasi Dana Desa Di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Yuswarni; Yusreni Sabrie; Ummu Salamah
Journal of Public Power Vol. 6 No. 1 (2022): Juournal Public Power Vol. 6 No.1
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jpp.v6i1.742

Abstract

Empowerment is essentially a process that can make people more empowered and independent. In mobilizing this independence, of course, support and encouragement are needed to re-awaken their role and position, therefore through Village Law no. 6 of 2014 the government initiated the provision of village fund assistance, which aims as a form of state commitment to protect and empower villages to become strong, advanced, independent and democratic. The Village Fund is prioritized for the development of local economic potential in order to increase the capacity of rural communities in entrepreneurial development, increase income, and expand the economic scale of rural communities. This research was conducted using qualitative methods with descriptive data with the research location in Jogjogan Village, Cisarua District, Bogor Regency. The data collection techniques in this study were through observation, interviews, and documentation studies with the research informants being the village head and other village officials, as well as UMKM actors such as business groups, head of tourism managers, homestay or villa owners. In this study, the analysis technique used an interactive analysis model, namely through data reduction, data presentation, and finally drawing conclusions.
The Ideal Model for Resolving Land Disputes between Rice Farmers and Industrial Companies in Karawang Regency Ismail Rumadan; Pri Pambudi Teguh; Umar Husin; Ummu Salamah; Masidin; Hamrin; Ika Mayasari
Law Doctoral Community Service Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Law Doctoral Community Service Journal
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/ldcsj.2.1.6264.55-60

Abstract

Conflicts over agricultural land in Karawang Regency often occur between communities cultivating rice fields and companies. This conflict was triggered because Karawang Regency is one of the areas in West Java that is an investment destination, so the need for land is getting more significant for developing investment, especially in the industrial sector. This need then has implications for the transfer of land functions and the occupation of land owned by rice cultivators in Karawang Regency. This condition then creates an unavoidable conflict between sharecropper communities and companies that invest in the Karawang district. One ideal option for resolving conflicts between the community and the company is mediation. The choice places the parties in a balanced way to secure the interests of each, which can provide guarantees of legal certainty for the parties.
Halal Certification Guarantee for Food and Medicine Products (Human Rights Perspective) Asmah Asmah; Ummu Salamah
International Journal of Halal System and Sustainability Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/injhss.v1i1.197

Abstract

The Guarantee of Halal certificates for food and medicinal products is a must and an obligation. This aims to provide protection for consumers as well as a human right based on the belief in the religion and the rights that must be obtained as citizens. The method used in this paper is descriptive qualitative with a case approach and statutory regulations. The result of this study shows that halal certificates have a very important role not only for consumers but also for business actors. It becomes the part of the health rights for the citizens themselves and for their families as stated in the DUHAM.