Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak). Hakim, Muhammad Lutfi
al-adalah Vol 13, No 2 (2016): Volume 13, No 2, Desember 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.828 KB) | DOI: 10.24042/adalah.v13i2.1852

Abstract

Abstract: Pre-Marriage Training: The Concept and Its Implementation (Comparative Study between BP4 KUA and GKKB Congregation in the Eastern District of Pontianak). This study compared the practices of pre-married Training conducted in KUA and in the GKKB Congregation in the Eastern District of Pontianak. This study is a field research using descriptive-comparative analysis. The goal is to see the similarities and the differences between the two practices that can be utilized for further study. The study finds out that the pre-marital courses, either that was conducted at KUA—known as Suscatin—or that was carried out in the GKKB Church—termed as Pre-Marriage Consultation—are not different in principle. The difference is only on technical matters. The two institutions, in fact, have similar goal of encouraging, preparing, dan guiding the prospective husband and wife to be able to establish harmonious household.Abstrak: Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak). Penelitian ini membandingkan praktik pemberian bimbingan bagi pasangan yang akan menikah yang dilaksanakan di KUA dengan yang dilaksanakan di lingkungan gereja. Studi ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan analisis deskriptif-komparatif. Tujuannya adalah untuk melihat perbedaan dan persamaan di antara kedua lembaga tersebut yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk kajian lebih lanjut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara umum antara Kursus pra-nikah di KUA Kecamatan Pontianak Timur—yang dikenal dengan istilah Suscatin, dengan yang dilaksanakan di GKKB Jemaat Pontianak—dikenal dengan istilah Konseling Pra-Nikah—tidak memiliki perbedaan yang prinsip. Perbedaannya yang ada hanya pada hal-hal yang bersifat teknis. Keduanya memiliki tujuan yang sama yakni memberi arahan, gambaran persiapan, bimbingan, dan konseling kepada calon pasangan suami-istri untuk dapat membina rumah tangga yang sakînah, mawaddah, dan rahmah.
Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak). Hakim, Muhammad Lutfi
al-adalah Vol 13, No 2 (2016): Al-Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.828 KB) | DOI: 10.24042/adalah.v13i2.1852

Abstract

Abstract: Pre-Marriage Training: The Concept and Its Implementation (Comparative Study between BP4 KUA and GKKB Congregation in the Eastern District of Pontianak). This study compared the practices of pre-married Training conducted in KUA and in the GKKB Congregation in the Eastern District of Pontianak. This study is a field research using descriptive-comparative analysis. The goal is to see the similarities and the differences between the two practices that can be utilized for further study. The study finds out that the pre-marital courses, either that was conducted at KUA—known as Suscatin—or that was carried out in the GKKB Church—termed as Pre-Marriage Consultation—are not different in principle. The difference is only on technical matters. The two institutions, in fact, have similar goal of encouraging, preparing, dan guiding the prospective husband and wife to be able to establish harmonious household.Abstrak: Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak). Penelitian ini membandingkan praktik pemberian bimbingan bagi pasangan yang akan menikah yang dilaksanakan di KUA dengan yang dilaksanakan di lingkungan gereja. Studi ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan analisis deskriptif-komparatif. Tujuannya adalah untuk melihat perbedaan dan persamaan di antara kedua lembaga tersebut yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk kajian lebih lanjut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara umum antara Kursus pra-nikah di KUA Kecamatan Pontianak Timur—yang dikenal dengan istilah Suscatin, dengan yang dilaksanakan di GKKB Jemaat Pontianak—dikenal dengan istilah Konseling Pra-Nikah—tidak memiliki perbedaan yang prinsip. Perbedaannya yang ada hanya pada hal-hal yang bersifat teknis. Keduanya memiliki tujuan yang sama yakni memberi arahan, gambaran persiapan, bimbingan, dan konseling kepada calon pasangan suami-istri untuk dapat membina rumah tangga yang sakînah, mawaddah, dan rahmah.
Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn al-Qayyim Al-Jawziyyah) Hakim, Muhammad Lutfi
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3180.613 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i1.401

Abstract

Beberapa negara muslim dunia telah melakukan perubahan di bidang hukum keluarga, salah satunya adalah konsep hak ijbar wali dalam pernikahan. Hal ini disebabkan karena konsep hak ijbar wali yang didasarkan pada pendapat-pendapat para ulama di masa lalu sudah tidak relevan lagi pada masa sekarang ini. Teori perubahan hukum dan sosial yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bisa menjadi solusi bagi problematika yang berkembang di negara-negara muslim dunia saat ini. Teori ini menjawab mengapa konsep wali dengan hak ijbar -nya berbeda antara negara muslim satu dengan yang lainnya, yaitu bahwa setiap negara mempunyai latar belakang kultur, budaya, sosio-politik dan sosio-historis yang berbeda-beda. Inilah yang menyebabkan para ahli hukum di setiap daerah berbeda dalam menetapkan sebuah produk hukum. Tulisan ini bertujuan untuk melihat argumentasi yang menyetarakan hak memilih calon mempelai antara laki-laki dengan perempuan, tanpa ada hak ijbar dan intervensi wali di dalamnya. Hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan sosial yang terjadi pada masyarakat.
Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari’ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer Hakim, Muhammad Lutfi
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3327.311 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v10i1.913

Abstract

Syari’at Islam diturunkan untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia dan menghindari mereka dari kemudaratan sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri.Hal ini merupakan konsep dasar dari maqasid al-syari’ah sejak abad pertengahan Islam (era pemikiran klasik) yang dijelaskan Imam al-Syatibi dalam kitab al-muwafaqat. Namun kemudian konsep maqasid al-syari’ah ini mengalami perkembangan dan menjadi sebuah paradigma baru (new paradigm) dalam filsafat hukum Islam kontemporer, yaitu maqasid al-syari’ah yang dipopulerkan oleh Jasser Auda dengan pendekatan sistemnya. Perubahan paradigma dari maqasid yang lama ke maqasid yang baru ini terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan maqasid yang lama lebih pada protection (perlindungan) dan preservation (penjagaan/pelestarian), sedangkan maqasid baru lebih menekankan pada development (pengembangan) dan right (hak).
Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas Provinsi Kalimantan Barat Khamim, Khamim; Afad, M.Najmul; Widodo, Agus; Perdhiansyah, Perdhiansyah; Hakim, Muhammad Lutfi
Sosio Konsepsia Vol 10 No 3 (2021): Sosio Konsepsia
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v10i3.2435

Abstract

Abstrak: Dunia sekarang lagi dilanda Pandemi Covid-19. Ada 34 provinsi di Indonesia yang tergolong zona merah terdampak Covid-19, termasuk Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Penyebaran virus ini sangat cepat dan berdampak terhadap berbagai lapisan masyarakat, terutama ekonomi para karyawan dan masyarakat miskin di Provinsi Kalbar. Untuk menanggulangi dampak tersebut, perlu adanya peran dan partisipasi dari suluruh kalangan, termasuk Baznas Provinsi Kalbar sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tulisan ini fokus pada inovasi dalam fundraising filantropi Islam, pemanfaatannya dan kendala-kendala yang dialami Baznas dalam menanggulangi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan dan didukung dengan hasil wawancara dan dokumentasi, tulisan ini menemukan dua strategi yang digunakan oleh Baznas Provinsi Kalbar dalam fundraising ZIS yang mengalami kenaikan sebesar 2,92 kali dibandingkan tahun 2019, yaitu sosialisasi Fatwa MUI terkait pemanfaatan ZIS dan optimalisasi peran UPZ. Dalam hal pemanfaatannya pada masa pandemi Covid-19, Baznas Provinsi Kalbar mendistribusikan 91% dana ZIS pada bidang darurat kesehatan berupa program kesehatan dan kuratif, sedangkan sisanya (9%) dimanfaatkan untuk bidang darurat sosial-ekonomi berupa paket logistik keluarga, zakat fitrah dan fidyah, serta BTM. Terbatasnya waktu dan ruang gerak pada masa pandemi merupakan kendala yang dirasakan Baznas Provinsi Kalbar. Kata kunci: Filantropi Islam, Covid-19, Masyarakat Miskin, Baznas Provinsi Kalimantan Barat  
Kontroversi Hakim Perempuan; Doktrin Fiqh Sampai Regulasi di Negara-Negara Muslim Djazimah Muqoddas; Reviewed by: Muhammad Lutfi Hakim
Raheema Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : PSGA LP2M IAIN Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.713 KB) | DOI: 10.24260/raheema.v1i1.163

Abstract

Diskursus perbedaan antara laki-laki dengan perempuan selalu menjadi kajian yang menarik, baik dari substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas, akan tetapi efek yang ditimbulkan akibat perbedaan tersebut menimbulkan kontroversial. Hal ini dikarenakan, perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) dapat melahirkan seperangkat konsep budaya.Interprestasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang menyebabkan adanya ketimpangan gender dalam distribusi peran antara laki-laki dan perempuan di masyarakat.
Merdeka Belajar Dari Rumah: Sebuah Pemberdayaan Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19 Sri Ayu Tiwikrama; Mochammad Najmul Afad; Muhammad Lutfi Hakim
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37064/jpm.v9i1.8827

Abstract

Pandemi Covid-19 menjadikan pemerintah mengeluarkan kebijakan pembelajaran sekolah di rumah. Aktivitas peserta didik terpusat di rumah masing-masing. Praktiknya peserta didik justru sibuk bermain gadget yang berdampak pada rendahnya karakter peserta didik. Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan diantaranya riset problem masyarakat, perencanaan program, analisis dan penyusunan program, mengorganisasi masyarakat dan menentukan komunitas dampingan dan implementasi serta monitoring. Hasil data yang diperoleh melalui pengamatan dari sekelompok masyarakat sekitar yang menyasar pada anak-anak tingkat sekolah dasar. Pemberdayaan masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) Angkatan 49 IAIN Pekalongan dilakukan untuk menyelesaikan problematika tersebut diantaranya mengadakan kegiatan peningkatan literasi dan numerasi berupa literasi digital, bimbingan belajar tatap muka dan bimbingan belajar daring, kegiatan pelatihan kreasi kain, dan kegiatan hidroponik mengarahkan pada hasil nyata bentuk pemberdayaan dapat dilakukan dengan pembelajaran sederhana yang mengarah pada asas keterampilan hidup di tengah pandemi Covid-19
The Protection of Indonesian Migrant Workers under Fiqh Siyasah Dusturiyah Habib Ismail; Dani Amran Hakim; Muhammad Lutfi Hakim
Lentera Hukum Vol 8 No 1 (2021): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v8i1.18725

Abstract

The position of migrant workers is often seen as a weak party. To some extent, such migrant workers are regarded as similar to slaves. In Indonesia, the government has to protect all citizens, including those abroad who have the status of migrant workers. Migrant Workers’ Protection Law 18/2017 was issued to protect citizens as migrant workers. However, several migrant workers remained legally unprotected abroad. This study used the normative approach that aimed to discuss the protection of Indonesian migrant workers from two-fold, juridical and fiqh siyasah dusturiyah perspectives. While the government protected migrant workers by issuing Law 18/2017, it has more specifically provided directions and objectives to protect migrant workers. This Law ensures human rights for migrant workers despite legal, economic, and social protection for them and their families. Then, the protection of migrant workers from fiqh siyasah dusturiyah should be under the four principles of the workforce in Islam: human independence, human dignity, justice, and the clarity of the contract and wage transaction. KEYWORDS: Indonesian Migrant Workers, Right to Work, Islamic Law.
Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak). Muhammad Lutfi Hakim
al-'adalah Vol 13, No 2 (2016): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.828 KB) | DOI: 10.24042/adalah.v13i2.1852

Abstract

Abstract: Pre-Marriage Training: The Concept and Its Implementation (Comparative Study between BP4 KUA and GKKB Congregation in the Eastern District of Pontianak). This study compared the practices of pre-married Training conducted in KUA and in the GKKB Congregation in the Eastern District of Pontianak. This study is a field research using descriptive-comparative analysis. The goal is to see the similarities and the differences between the two practices that can be utilized for further study. The study finds out that the pre-marital courses, either that was conducted at KUA—known as Suscatin—or that was carried out in the GKKB Church—termed as Pre-Marriage Consultation—are not different in principle. The difference is only on technical matters. The two institutions, in fact, have similar goal of encouraging, preparing, dan guiding the prospective husband and wife to be able to establish harmonious household.Abstrak: Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak). Penelitian ini membandingkan praktik pemberian bimbingan bagi pasangan yang akan menikah yang dilaksanakan di KUA dengan yang dilaksanakan di lingkungan gereja. Studi ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan analisis deskriptif-komparatif. Tujuannya adalah untuk melihat perbedaan dan persamaan di antara kedua lembaga tersebut yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk kajian lebih lanjut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara umum antara Kursus pra-nikah di KUA Kecamatan Pontianak Timur—yang dikenal dengan istilah Suscatin, dengan yang dilaksanakan di GKKB Jemaat Pontianak—dikenal dengan istilah Konseling Pra-Nikah—tidak memiliki perbedaan yang prinsip. Perbedaannya yang ada hanya pada hal-hal yang bersifat teknis. Keduanya memiliki tujuan yang sama yakni memberi arahan, gambaran persiapan, bimbingan, dan konseling kepada calon pasangan suami-istri untuk dapat membina rumah tangga yang sakînah, mawaddah, dan rahmah.
Strategy of Cash Waqf Development on Gerakan Wakaf Produktif at Baitulmaal Munzalan Indonesia Foundations in Digital Era Bustami Bustami; Muhammad Lutfi Hakim
AL-TAHRIR Vol 20, No 1 (2020): Islam and Social Change
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/altahrir.v20i1.1934

Abstract

Abstract: The Ministry of Religion of the Republic of Indonesia released data that stated that almost 95% of waqf assets had not been used optimally. One reason is that there are only a few waqf management institutions that manage waqf property professionally and productively. Baitulmaal Munzalan Indonesia Foundation is present as one of the institutions engaged in zakat, infāq, alms, and waqf, as well as collaborating for the economic empowerment of the people. Having only been established for two years, BMI was entrusted with managing cash waqf amounting to Rp. 2,993,050,577.64 and has been distributed in the amount of Rp. 535,414,900.00 in 2018. This paper uses the type of field research and data collection techniques through interviews, documentation, and Focus Group Discussion (FGD). There are three research results in this paper. First, the Gerakan Wakaf Produktif in BMI consists of five programs, namely cash waqf, waqf asset waqf, profession waqf, benefit waqf, and waqf transfer of rights. Second, the management of cash waqf by BMI starts from planning the waqf-based infrastructure, determining the number of funds needed, and campaigning for it. The cash waqf funds collected are then used to buy raw materials used to build waqf based infrastructure. Third, BMI uses information technology in three ways, starting with collecting and managing cash waqf and its accountability report. The information technology it uses is social media, websites, and contact persons via mobile phones. الملخص: أصدرت وزارة الدين الإندونيسية بيانات تفيد بأن ما يقرب من ۹۵ في المئة من أصول الوقف لم تستخدم بالشكل الأمثل. أحد الأسباب هو أنه لا يوجد سوى عدد قليل من مؤسسات إدارة الوقف التي تدير ممتلكات الوقف بطريقة مهنية ومنتجة. تتواجد مؤسسة بيت المال منزلا إندونيسيا باعتبارها واحدة من المؤسسات العاملة في مجال الزكاة والإنفاق والصدقات والأوقاف، بالإضافة إلى التعاون من أجل التمكين الاقتصادي للناس. بعد أن تم تأسيسها لمدة عامين فقط، تم تكليف بيت المال منزلا إندونيسيا بإدارة الوقف النقدي بمبلغ ٢.٩٩٣.٠٥٠.٥٧٧,٦٤ روبية وقد تم توزيعها بمبلغ ٥٣٥.٤١٤.٩٠٠,٠٠ روبية في ٢٠١٨. تستخدم هذه الورقة نوع البحث الميداني وتقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق و مناقشة جماعية فى موضوع محدد. هناك ثلاث نتائج بحث في هذه الورقة. أولاً، تتكون حركة الأوقاف الإنتاجية في بيت المال منزلا إندونيسيا من خمسة برامج، هي الوقف النقدي، والأوقاف الأصولية، والأوقاف المهنية، والأوقاف، وحقوق التحويل. ثانيًا، تبدأ إدارة الوقف النقدي من قبل بيت المال منزلا إندونيسيا من تخطيط البنية التحتية القائمة على الوقف، وتحديد مقدار الأموال اللازمة، والحملة من أجله. ثم يتم استخدام أموال الوقف النقدية التي تم جمعها لشراء المواد الخام المستخدمة لبناء البنية التحتية القائمة على الوقف. ثالثًا، يستخدم مؤشر كتلة الجسم تقنية المعلومات بثلاث طرق، بدءًا بجمع وإدارة الوقف النقدي وتقرير المساءلة الخاص به. تكنولوجيا المعلومات التي تستخدمها هي وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وأشخاص الاتصال عبر الهواتف المحمولة. Abstrak: Kementerian Agama RI merilis data yang menyatakan bahwa hampir 95% aset wakaf belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah masih sedikit lembaga pengelola wakaf yang mengelola harta benda wakaf secara profesional dan produktif. Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia hadir sebagai salah satu lembaga yang bergerak di zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta mengkolaborasikannya untuk pemberdayaan ekonomi umat. Baru berdiri selama dua tahun, BMI dipercaya untuk mengelolah wakaf tunai sebesar Rp. 2.993.050.577,64 dan telah didistribusikan sebesar Rp. 535.414.900,00 pada 2018. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan FGD. Ada tiga hasil penelitian dalam tulisan ini. Pertama, Gerakan Wakaf Produktif di BMI terdiri dari lima program, yaitu wakaf tunai, wakaf aset, wakaf profesi, wakaf manfaat, dan wakaf pengalihan hak. Kedua, pengelolaan wakaf tunai oleh BMI dimulai dari merencanakan infrastruktur berbasis wakaf, menetapkan jumlah dana yang dibutuhkan, dan mengkampanyekannya. Dana wakaf tunai yang terkumpul, kemudian digunakan untuk membeli bahan-bahan baku yang digunakan untuk membangun infrastruktur berbasis wakaf. Ketiga, BMI menggunakan teknologi informasi dalam tiga hal, mulai dari penghimpunan dan pengelolaan wakaf tunai serta laporan pertanggungjawabannya. Teknologi informasi yang digunakannya adalah media sosial, website dan contak person melalui handphone.