Articles
<![CDATA[PARIWISATA DAN TANAH LABA PURA: ANCAMAN DAN TANTANGAN ]]>
<![CDATA[Duwira Hadi Santosa, Anak Agung Gede]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34148
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis dan mengelaborasi tantangan dan ancaman yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata yang memanfaatkan tanah laba pura sebagai bentuk investasi pariwisata serta konsep pengaturan pemanfaatan Tanah Laba Pura di Bali. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapitalisme pariwisata merupakan ancaman bagi eksistensi tanah laba pura apabila tidak dikelola dengan benar sehingga, perlu adanya kesadaran dari berbagai stakeholder untuk memahami dan mengembalikan esensi dan makna dari tanah laba pura sebagai bidang tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan pura. Untuk membantu mencegah dan menanggulangi ancaman yang ada diperlukan adanya peraturan dalam bentuk peraturan daerah yang dibuat dengan batasan yang jelas bahwa segala keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan tanah laba pura yang bersumber dari pariwisata harus dimanfaatkan untuk kepentingan pura itu sendiri.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UU PPLH Dengan Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup) ]]>
<![CDATA[Duwira Hadi Santosa, Anak Agung Gede]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31738
<![CDATA[Penelitian ini dibuat guna mengetahui serta menganalisa pertanggungjawaban pidana Korporasi terkait dengan pencemaran lingkungan hidup menurut UU PPLH dan Perbandingannya dengan UU Omnibus Law kluster lingkungan hidup dan Implikasi dari berlakunya UU Omnibus Law Kluster lingkungan hidup terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. Jenis penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai bahan hukum dan pendekatan perbandingan yakni dengan cara menggunakan perbandingan mickro yaitu dengan membandingkan antara undang-undang satu dengan yang lainnya. Teknik studi dokumen digunakan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum, dan kemudian penilaian, peninjauan ulang, dan argumentasi akan dibahas secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) dalam meminta pertanggungjawaban korporasi terhadap pencemaran lingkungan yang dalam pembuktiannya sangat sulit maka asas vicarious liability dan teori identifikasi digunakan, dalam perbandingannya beberapa ketentuan Pasal dirubah dan di hapus dan implementasi dari diberlakukannya Omnibus Law akan memberikan peluang terhadap korporasi untuk melakukan pencemaran lingkungan, dengan dikesampingkannya asas strict liability. ]]>
<![CDATA[The Employment Cluster of Omnibus Law: Embodiment the Concept of Nachtwakerstaat or Welfarestate? ]]>
<![CDATA[Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa]]>;
<![CDATA[Kadek Agus Sudiarawan]]>;
<![CDATA[I Made Marta Wijaya]]>
<![CDATA[ Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/fiatjustisia.v15no2.2219
<![CDATA[The presence of the omnibus law of the Employment Cluster of Job Creation Law haven’t consider to solve the crucial problems in the Manpower Law, but its further away from the purpose of the welfarestate concept and leads to the purpose of the nachtwakerstaat. The aims of this research to determine position omnibus law of the Job Creation Law after it’s passed within in the scope of welfarestate concept or nachtwakerstaat concept and to analyse the construction of labour law concept in accordance to concept of welfarestate in the future. This research used a normative legal research method with a statute approach and elaborated with a legal concept analysis approach. The results show there are crucial problems in the Employment Cluster of the Job Creation Law such as the elimination of several principal provisions in Manpower Law that indicates the role and presence of the state in labour law is getting minimum and also the Job Creation Law point out many things that returned the agreement mechanism by the parties. This show that, Employment Cluster of the Job Creation Law tends to the nachtwakerstaat concept and far away from welfarestaat concept. The solutions of the issues by doingrevision to the Employment Chapter of the Job Creation Law by adjusted the welfarestate concept, alsorestore and strengthen the function of the government as a part of industrial relations as a regulator and supervisor]]>
<![CDATA[UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR ]]>
<![CDATA[I Gst. Agung Rio Diputra]]>;
<![CDATA[A. A. Gede Duwira Hadi Santosa]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Seluruh masyarakat partisipasinya sangat diperlukan dalam upaya penegakan hukum seperti pada misalnya dapat diwujudkan menjadi saksi. Yang dimana menjadi saksi merupakan suatu keharusan pada negara hukum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi saksi pelapor atas terjadinya suatu peristiwa pidana, di samping itu agar dapat memberikan pengetahuan umum kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan saksi pelapor. Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif karena adanya konflik norma pada Pasal 10 ayat (2) karena terdapatnya tuntutan hukum terhadap saksi sedangkan pada Pasal 10 ayat (1) ini justru secara terang-terangan menyatakan bahwa saksi tidak dapat dituntut secara hukum sehinggapada penelitian inimemperoleh data dengan membaca dan menganalisa literatur, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam makalah ini. Kesimpulan dari penulisan ini adalah jaminan bagi seorang menjadi saksi yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa setiap saksi memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta bendanya, dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya serta memberikan keterangan tanpa tekanan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI SECARA ONLINE BERDASARKAN PERSPEKTIF CYBER CRIME ]]>
<![CDATA[Ni Made Rica Vitayanti]]>;
<![CDATA[A. A. Gede Duwira Hadi Santosa]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kemajuan di bidang teknologi dan informasi membawa pengaruh positif dalam perkembangan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dunia. Akan tetapi perkembangan teknologi dan informasi tidak hanya memberi pengaruh positif saja, melainkan memberi pengaruh negatif. Pengaruh negatif ini dapat dilihat seiring dengan munculnya tindak pidana baru yaitu kejahatan dunia maya (Cyber crime), yakni berupa prostitusi yang dilakukan secara online. Pengaturan mengenai larangan prostitusi online telah dirumuskan dengan jelas dalam hukum positif Indonesia, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Namun penegakan dalam kasus ini sangat sulit dilakukan, karena dalam bertransaksi prostitusi secara online yang melintasi batas lintas negara (bordeless).]]>
<![CDATA[MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN KONSEP PENGUASAAN NEGARA ATAS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ida Bagus Wira Adi Manuaba]]>;
<![CDATA[Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (179.617 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i12.p01
<![CDATA[Tujuan dilakukan penelitian ini agar dapat memahami konsep penguasaan Negara sebagai pemegang Hak Cipta atas EBT dalam UU Hak Cipta Tahun 2014 dan untuk mengetahui serta mengevaluasi kedudukan masyarakat hukum adat sebagai pengemban EBT saat ini agar dapat dilindugi dengan tepat dengan ketentuan hukum yang sui generis. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Serta dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu bahwa sampai saat ini konsep penguasaan Negara yang menjadi pemegang Hak Cipta atas EBT sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 38 ayat (1) UUHC belum tepat diterapkan. Hal ini didasarkan pada beberapa pendapat salah satunya yaitu adanya perbedaan konsep perlindungan karya cipta individual pada umumnya dengan konsep perlindungan EBT yang termasuk karya cipta komunal dan diwariskan secara turun temurun. Dalam permasalahn terkait kedudukan masyarakat hukum adat yang sampai sekarang belum jelas disebutkan dan diatur dalam UUHC, penting untuk kedepannya diatur secara tersendiri ketentuan peraturan perundang-undangannya dan wajib menyebutkan serta mengatur kedudukan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya atas EBT yang telah diemban dan dilestarikannya selama ini. Mengingat peran vital masyarakat hukum adat yang telah berperan positif melestarikan tradisinya dengan pengaturan khusus yang memberikan pemegang Hak Cipta ata EBT kepada masyarakat adatnya. The purpose of this research is to understand the concept of State control as the holder of Copyright over EBT in the Copyright Law of 2014 and to find out and evaluate the position of indigenous peoples as the current EBT bearers so that they can be properly protected by sui generis legal provisions. In this study, using a normative legal research method with a research approach that is a statutory approach and a legal concept analysis approach. And the data analysis technique used is descriptive qualitative analysis techniques. The result of this research is that until now the concept of State control which is the holder of the Copyright on EBT as stipulated in Article 38 paragraph (1) of the UUHC has not been properly applied. This is based on several opinions, one of which is the difference in the concept of protection of individual copyright works in general with the concept of EBT protection, which includes communal copyright works and is passed down from generation to generation. In matters related to the position of the customary law community which until now has not been clearly stated and regulated in the UUHC, it is important for the future to be regulated separately the provisions of the laws and regulations and must mention and regulate the position of the customary law community and their rights over EBT which have been carried and preserved for this. Given the vital role of indigenous peoples who have played a positive role in preserving their traditions with special arrangements that provide Copyright or EBT holders to their customary communities.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG DIRUGIKAN AKIBAT PRAKTIK PERSEKONGKOLAN DALAM PENGADAAN TENDER ]]>
<![CDATA[Putu Nindya Krishna Prasanti]]>;
<![CDATA[Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (46.674 KB)
<![CDATA[Pengadaan barang dan/atau jasa melalui proses tender saat ini tidak lepas dari tindakan persekongkolan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Penulisan ini akan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang dirugikan karena adanya praktik persekongkolan dalam pengadaan tender. Metode penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan menggunakan sumber yang berasal dari undang-undang dan buku-buku hukum. Kesimpulan daripada penulisan ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan akibat praktik persekongkolan dalam pengadaan tender dapat mengajukan pelaporan ke PKPU dan sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan praktik persekongkolan dalam pengadaan tender akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN MALPRAKTIK ANTARA HEALTH CARE PROVIDER DENGAN HEALTH CARE RECIEVER PADA PELAYANAN MEDIK MELALUI MEKANISME MEDIASI DI RUMAH SAKIT PURI KAWAN SEJAHTERA DENPASAR ]]>
<![CDATA[A.A. Ngurah Jaya Wikrama]]>;
<![CDATA[A.A Gede Duwira Hadi Santosa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (38.894 KB)
<![CDATA[Hubungan antara dokter dan pasien merupakan hubungan yang mempunyai kedudukan khusus. Yaitu Dokter atau Rumah Sakit berkedudukan sebagai pihak yang memberikan pelayanan kesehatan (Health Care Provider) dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan kesehatan (Health Care Receiver). Sebenarnya kedudukan antara dokter/rumah sakit dengan pasien merupakan kedudukan yang seimbang (horizontal), namun dalam perkembangannya kedudukan tersebut mulai bergeser kearah kedudukan yang kontraktual vertikal. Terjadinya pergeseran tersebutlah yang sering mengakibatkan terjadinya sengketa medik, yang dikenal sebagai Malpraktik. Malpraktik dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan dan diluar pengadilan. Tulisan ini bertujuanuntuk memahami dan mengerti tentang Pelaksanaan penyelesaian malpraktik antara Health Care Provider dengan Health Care Reciver pada pelayanan medik melalui mekanisme mediasi di Rumah Sakit khususnya Rumah Sakil Puri Kawan Sejahtera. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif (Penggambaran). Penelitian ini menggambarkan mekanisme penyelesaian malpraktik medik antara Health Care Provider dengan Health Care Reciver melalui mediasi di Rumah Sakit khususnya Rumah Sakit Puri Kawan Sejahtera Denpaasar. Di rumah sakit, khususnya Rumah Sakit Puri Kawan Sejahtera Denpasar umumnya terjadi malpraktik yuridik, yang mana penyelesaiannya terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme diluar pengadilan yaitu melalui mediasi. Apabila tidak mampu terselesaikan melalui mediasi baru dilanjutkan ke tingkat pengadilan. Mediasi merupakan upaya utama dalam penyelesaian kasus sengketa medis. Dengan proses mediasi diharapkan hubungan dokter pasien tetap terjaga dan mencapai kesepakatan perdamaian yang bersifat win-win solution. Dengan penyelesaian secara mediasi terhadap Malpraktik Medik, diharapkan hubungan dokter pasien akan tetap senantiasa terjaga dengan baik.]]>
<![CDATA[Hak Subrogasi Penanggung dalam Borgtocht ]]>
<![CDATA[Luh Made Asri Dwi Lestari]]>;
<![CDATA[Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p09
<![CDATA[The guarantee agreement (borgtocht) creates legal consequences such as subrogation rights for the guarantor who has borne debtor's debt to creditor. The provisions of Article 1820 of Civil Code and other articles related to borgtocht in other laws and regulations relating to guarantees show that there are no regulations for the protection of subrogation rights that the guarantor obtained in the guarantee agreement, resulting in a vacuum of norm against this matter. Determining the guarantor’s legal standing in guarantee agreement according to the Indonesian guarantee legal system and the binding strength of the authentic deed in protecting the subrogation rights of guarantor in the guarantee agreement are the goals from this research. The normative juridical research method is used in this paper by carrying out legal construction through the argumentum per analogiam method to solve the vacuum of norms, implemented by expanding the meaning of statutory provisions on similar issues and the existence of community interests that demand the same assessment. This research shows that the legal standing of guarantor are implicitly regulated in Articles 1831-1843 Civil Code and based on the argumentum per analogiam method the provisions of the authentic deed formulation in subrogation that occur because the meaning of the agreement is expanded to be applied to this issue, therefore the third parties obtain legal protection for the rights of subrogation that arise, after bearing repayment of debtor's debt. Perjanjian penanggungan (borgtocht) menimbulkan akibat hukum berupa hak subrogasi bagi penanggung yang telah melakukan penanggungan utang debitur terhadap kreditur. Ketentuan Pasal 1820 KUH Perdata dan pasal-pasal lainnya terkait dengan penanggungan serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan jaminan tidak terdapat pengaturan perumusan hak subrogasi yang diperoleh penanggung dalam perjanjian penanggungan, sehingga terjadi suatu kekosongan norma (vacuum of norm) terhadap persoalan ini. Mengetahui kedudukan hukum penanggung dalam perjanjian penanggungan menurut sistem hukum jaminan Indonesia dan kekuatan mengikat akta otentik dalam melindungi hak subrogasi penanggung dalam perjanjian penanggungan menjadi tujuan dalam penelitian ini. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penulisan karya tulis ini dengan melakukan konstruksi hukum melalui metode argumentum per analogiam untuk mengatasi kekosongan norma, yaitu perluasan makna ketentuan perundang-undangan terhadap persoalan yang mirip serta adanya kepentingan masyarakat yang menuntut penilaian sama. Hasil penelitian menunjukan kedudukan hukum bagi penanggung diatur secara implisit pada Pasal 1831-1843 KUH Perdara serta berdasarkan metode argumentum per analogiam ketentuan perumusan akta otentik pada peristiwa subrogasi yang terjadi karena persetujuan diperluas maknanya untuk diterapkan pada persoalan ini, sehingga pihak ketiga memperoleh perlindungan hukum atas hak subrogasinya yang timbul setelah dilakukannya penanggungan utang.]]>
<![CDATA[Pariwisata Kerta Masa: Gagasan Alternatif Kebijakan Pembangunan Pariwisata Bali ]]>
<![CDATA[Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa]]>;
<![CDATA[Luh Ayu Nadira Saraswati]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 4 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p05
<![CDATA[Kerta Masa is a noble value that is passed down across generations and lives in Balinese society. Carrying the spirit of order, tranquility, togetherness, harmony, and prosperity, the concept of Kerta Masa can be applied more broadly as a basis for quality and sustainable tourism development policies in Bali Province, in which the tourism direction development policies currently tends to be quantity oriented. " The purpose of this study is to determine the tourism arrangements in Bali as stipulated in the Bali Provincial Regulation Number 10 year 2015 concerning the Bali Province Regional Tourism Development Master Plan for 2015-2029 and this research is expected to contribute to the evaluation of the Regional Regulation which elevates Kerta masa tourism as an alternative of tourism development policies in Bali. Normative legal research is a method used in writing this journal that analyzes tourism policies before and after the COVID-19 pandemic and raises Kerta Masa tourism as an alternative idea for Bali tourism development policies. The results showed that Bali tourism, which is currently quantity oriented, is very vulnerable so that "No Tourist High Risk" and in the future Kerta Masa Tourism are very potential in making Bali's tourism climate more qualified and other leading industries can grow optimally in realized "No Tourist Low Risk". Kerta Masa merupakan nilai adiluhung yang diwariskan secara turun temurun dan hidup dalam masyarakat Bali. Mengusung semangat keteraturan, ketentraman, kebersamaan, keharmonisan, dan kesejahteraan, konsep Kerta Masa dapat diaplikasikan lebih luas lagi yakni sebagai landasan dalam kebijakan pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan di Provinsi Bali, yang mana arah kebijakan Pembangunan Pariwisata saat ini masih cenderung berorientasi kuantitas.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pariwisata di Bali dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029 serta penelitian ini diharapkan menjadi sumbang saran dalam evaluasi Peraturan Daerah tersebut yang mengangkat pariwisata kertamasa sebagai gagasan alternatif kebijakan pembangunan pariwisata Bali. Penelitian hukum normatif adalah metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yang menganalisis kebijakan pariwisata sebelum dan pasca pandemi COVID-19 serta mengangkat pariwisata kerta masa sebagai gagasan alternatif kebijakan pembangunan pariwisata Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata Bali yang saat ini beorientasi kuantitas sangat rentan sehingga “No Tourist High Risk” dan kedepannya Pariwisata Kerta Masa sangat potensial dalam menjadikan iklim pariwisata Bali lebih berkualitas dan industri unggulan lainnya dapat bertumbuh secara maksimal dalam mewujudkan “No Tourist Low Risk”.]]>
