Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.971
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Hasanuddin Law Review Udayana Journal of Law and Culture JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Indonesia Law Review (ILREV)
Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM PLATFORM E COMMERCE Purnami Singarsa, Ida Ayu Gede Artinia Cintia; Salain, Made Suksma Prijandhini Devi
Kertha Desa Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel jurnal ini adalah untuk mengkaji tentang perlindungan data pribadi konsumen dalam mekanisme perdagangan platform e-commerce saat ini dan perlindungan data pribadi konsumen di dalam mekanisme perdagangan platform e-commerce di masa yang akan datang. Artikel jurnal ini menggunakan penelitian dengan metode normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan fakta. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum data pribadi saat ini dapat menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun perlindungan data pribadi konsumen di dalam mekanisme perdagangan platform ecommerce di masa akan datang dapat menggunakan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi jika sudah disahkan, sehingga akan ada perlindungan hukum data pribadi yang tegas dan komprehensif. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Konsumen, E-Commerce ABSTRACT The purpose of writing this journal article is to examine the protection of consumer personal data in the current e-commerce platform trading mechanism and the protection of consumer personal data in the e-commerce platform trading mechanism in the future. This journal article uses research with a normative method with a case approach, a statutory approach, and a fact approach. The study results show that the current legal protection of personal data can use Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 11 of 2008 which was changed to Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. And the protection of consumer personal data in the trading mechanism of e-commerce platforms in the future can use the Personal Data Protection Bill if it has been ratified, so that there will be strict and comprehensive legal protection of personal data. Keywords: Legal Protection, Personal Data, Consumer, E-Commerce
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI MEKANISME GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTIONS) I Ketut Sedayatana; Made Suksma Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (class actions)”. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah apakah pengaturan class action tentang jumlah kelas (numerousity) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentanng Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK) sudah memadai dan apakah akibat hukum penyelesaian sengketa konsumen melalui class actions. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, bahwa pengaturan class actions dalam Pasal 46 ayat (1) UUPK belum memadai, karena belum ditentukan batas syarat minimal jumlah kelas (nomerousity) dalam suatu angka yang pasti, identifikasi secara khusus jumlah kelas konsumen yang dirugikan. Akibat hukum penyelesaian sengketa konsumen melalui class actions, yaitu proses berperkara menjadi sangat ekonomis (judicial economy), memberikan akses terhadap keadilan (access to justice), putusan  berlaku untuk semua konsumen yang sama dirugikan, sehingga konsuman tidak banyak menghabiskan tenaga, biaya, dan  waktu serta dapat menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi siapapun yang pernah merugikan hak dan kepentingan kelompok orang dalam masyarakat.
PEREMPUAN BALI DALAM PERWALIAN ANAK : SUATU STUDI GENDER DALAM HUKUM Anak Agung Bayu Krisna Yudistira; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Judul Perempuan Bali Dalam Perwalian Anak : Suatu Studi Gender Dalam Hukum menggambarkan suatu permasalahan hukum. Permasalahan hukum tersebut adalah bagaimanakah kedudukan perempuan bali dalam perwalian anak apabila dikaji dari Gender dalam Hukum. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan menggunakan teknis analisis gender.Berdasarkan pada permasalahan dapat dianalisis dari Gender dalam hukum, bahwa telah terjadi diskriminasi terhadap perempuan Bali dalam perceraian. Perlakuan diskriminasi tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) butir c Konvensi Perempuan. Diskriminasi ini disebabkan oleh karena Hukum Adat Bali masih memberikan posisi yang lemah bagi perempuan dalam perwalian anak, hal ini disebabkan budaya hukum dan aturan hukum adat Bali yang berlaku memberikan posisi yang lemah yaitu tidak adanya hak seorang ibu (perempuan Bali) terhadap anaknya setelah terjadi perceraian.
KEBEBASAN BERGERAK DALAM PEMBATASAN PERJALANAN INTERNASIONAL (TRAVEL RESTRICTIONS) PADA MASA PANDEMI COVID-19 Aisha Mahira Hakim Pambudi; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i02.p18

Abstract

Tulisan bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembatasan perjalanan yang diadopsi oleh negara-negara pada saat pandemi. Studi ini memakai metode normatif yang dipadupadankan perbandingan, kasus, dan perundang-undangan. Tulisan ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran dengan adanya penerapan Pembatasan Perjalanan Internasional pada masa Pandemi oleh Negara. Hasil studi memperlihatkan bahwa suatu pembatasan perjalanan internasional dapat diimplementasikan dengan dasar untuk kesehatan masyarakat dan tidak melanggar hak kebebasan bergerak jika suatu pembatasan tersebut selaras dengan hukum, adanya sasaran atau tujuan yang memang diperlukan, dan sejalan dengan hak lainnya yang terdapat pada Konvensi. Kata Kunci: WHO, Pandemi, Hak Kebebasan Bergerak, Pembatasan Perjalanan Internasional ABSTRACT This writing aimed to examines the COVID-19 as a Public Health Emergency of International Concern that mutated into a Pandemic. In the Temporary Recommendations, WHO underlined the need to avoid undue interference with international travel and trade. Nevertheless, state parties are still adopting additional health measures regarding travel restrictions. This writing utilizes normative legal research merged with a comparative, case, and statutory. It also reveals whether implementing entry regulations during a pandemic is permissible under international law. In regards to this study, imposing restrictions in the time of pandemic is possible, If the implementation does not go beyond restrictive and intrusive to international traffic and persons. Keywords: WHO, Pandemic, Rights of Freedom of Movement, International Travel Restriction
PENGATURAN ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Gusti Ayu Putu Rizky Putri Pratiwi; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 01, Jan 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini berjudul “Pengaturan Arbitrase Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Adapun yang melatar belakangi makalah ini adalah terkait dengan perlindungan konsumen yang lemah dalam perdagangan bebas di era globalisasi ini, karena hak-hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha, dan tak jarang hal ini menyebabkan terjadinya sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Dari adanya sengketa ini, dapat diselesaikan dengan melalui arbitrase. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan dengan mengkaji peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dari tulisan ini adalah sengketa konsumen ini dapat diselesaikan melalui non-litigasi yaitu melalui arbitrase. Arbitrase ini terdapat dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengaturan arbitrase dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 ini telah menyimpang dari ketentuan umum pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ketentuan yang menyimpang adalah ketentuan mengenai terlibatnya Pengadilan Negeri dalam mengadili sengketa para pihak yang sudah terikat perjanjian arbitrase.
Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Oleh Warga Negara Asing Kadek Mas Sri Kusumadewi; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i07.p07

Abstract

Penyusunan jurnal ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan dari akta perjanjian nominee pada kepemilikan saham Perseroan Terbatas serta mengidentifikasi tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta perjanjian nominee saham ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun Kode Etik Notaris. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif karena adanya kekosongan norma dalam suatu undang-undang yang justru menimbulkan praktik nominee saham. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen, kemudian bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif dilengkapi dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian memperlihatkan bahwa akta perjanjian nominee saham yang dibuat Notaris batal demi hukum lantaran substansi akta melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang akibat hukumnya terdapat pada ayat (2) bahwa perjanjiannya dinyatakan batal demi hukum, serta tidak memenuhi salah satu syarat objektif sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Kepemilikan saham menggunakan akta perjanjian nominee tidak memberikan akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang bersangkutan sepanjang sesuai prosedur, memenuhi syarat-syarat pendirian dan menjalankan kegiatan penanaman modal, sedangkan penggunaannya dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan terhadap pihak beneficiary, nominee maupun Notaris. Notaris yang memberikan jasanya untuk membuat akta perjanjian nominee saham telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, pidana, administratif, Kode Etik maupun menanggung akibat hukum dari akta jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban. Kata kunci: Pertanggungjawaban Notaris, Akta Perjanjian Nominee, Kepemilikan Saham, Perseroan Terbatas, Akibat Hukum. ABSTRACT The purpose of this journal is to study the legal consequences of the nominee agreement deed on share ownership of Limited Liability Companies and to identify the Notary’s responsibilities in making the share nominee agreement deed reviewed based on statutory regulations and the Notary’s Code of Ethics. The research method used is normative legal research because of the absence of norms in a law that actually causes the practice of nominee shares. This research uses a statutory approach and an analytical approach. The technique of collecting legal materials is through document studies, then the collected legal materials are analyzed using descriptive techniques equipped with a qualitative approach. The results obtained from the research show that the share nominee agreement deed made by the Notary is null and void because the substance of the deed violates Article 33 paragraph (1) of Law Number 25 of 2007 concerning Investment, which has legal consequences in paragraph (2) that the agreement is declared null and void, and does not fulfill one of the objective requirements for the validity of the agreement based on Article 1320 of the Civil Code. Ownership of shares using a nominee agreement deed does not give legal consequences to the Limited Liability Company concerned as long as it follows the procedure, meets the requirements for estabilshment and carries out investment activities, while its use may cause adverse legal consequnces to the beneficiary, nominee and notary public. The notary who gave his services to draft the share nominee agreement deed has violated the Law on Notary Position and the Notary Code of Ethics. Notaries can be held accountable for civil, criminal, administrative, Code of Ethics or bear the legal consequences of deeds if their actions meet the elements to be held accountable. Keywords: Notary Accountability, Nominee Agreement Deed, Share Ownership, Limited Liability, Legal Consequences.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DISABILITAS TERHADAP HAK MEMPEROLEH PEKERJAAN Yuni Ratnasari; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.352 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini adalah terkait dengan pekerja disabilitas terhadap hak untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan aturan dasar yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang harus diberikan kepada pekerja disabilitas terkait dengan hak memperoleh pekerjaan di dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap hak untuk memperoleh pekerjaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dari tulisan ini adalah pekerja disabilitas terkait dengan hak memperoleh pekerjaan telah mendapatkan perlindungan hukum di dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Sehingga tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat diminimalisir.
UPAYA PENYELESAIAN DALAM PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG YANG DILAKUKAN OLEH UD JAYA KACA DENPASAR Edward Wijaya; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.432 KB)

Abstract

Salah satu pendukung kegiatan perekonomian adalah usaha ekspedisi. Jasa layanan pengangkutan atau ekspedisi sangat penting perannya dalam memperlancar arus pengiriman barang baik domestik maupun internasional. Permasalahan yang paling sering muncul dalam usaha ini adalah wanprestasi. Khususnya mengenai perjanjian pengiriman barang yang dilakukan oleh Usaha Dagang Jaya Kaca Denpasar yang sangat perlu dicermati untuk mendapatkan keuntungan dan keadilan dari berbagai pihak.Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian dalam perjanjian pengiriman barang yang dilakukan oleh Usaha Dagang Jaya Kaca Denpasar. Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan secara yuridis empiris dimana data-data ditinjau langsung dari lapangan. Sedangkan jenis data yang digunakan penulis ialah jenis data primer yang merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli.Upaya penyelesaian Usaha Dagang Jaya Kaca Denpasar sering menggunakan penyelesaian secara non-litigasi, guna mendapatkan win-win solution sehingga permasalahan para pihak dapat diselesaikan dengan cepat, dan biaya ringan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG BERBENTUK BUKAN PERSEROAN TERBATAS (PT) Ni Luh Ristha Ariani; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.184 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil danMenengah (UMKM) Yang Berbentuk Bukan Perseroan Terbatas (PT)”. Makalah inimenggunakan metode penelitian hukum normatif kemudian dikaji dengan menggunakanpendekatan perundang-undangan. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahuiperlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berbentukbukan Perseroan Terbatas (PT). Dari analisa yang dibahas dapat disimpulkan bahwaUndang-undang Nomor 20 Tahun 2008 belum dapat diterapkan secara optimal untuk tujuanperlindungan hukum bagi UMKM karena keseluruhan Peraturan Pemerintah sebagaipelaksana undang-undang tersebut belum diterbitkan termasuk aturan penerapan sanksiadministrasi. Firma dan CV adalah badan usaha yang mengandung karakter badan hukumkarena undang-undang mengharuskan adanya pendaftaran dan publikasi.
UPAYA PENCEGAHAN (PREVENTIF) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAJI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Komang Andy Karsenda; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.159 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul “Upaya Pencagahan (preventif) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi". Makalah ini menggunakan metode analisis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Undang-Undang positif di Indonesia tentang pemberantasa tindak pidana korupsi sudah mengatur secara jelas hukum materiil dan hukum formil dalam pemberantasan korupsi. Namun pada saat ini masih saja terjadi kejahatan-kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat aparatur negara maupun penegak hukum di Indonesia. sehingga penanganan tindak pidana korupsi sampai saat ini terhadap pelaku tindak pidana korupsi terkesan tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum. Maka dari itu penanganan tindak pidana korupsi memerlukan salah satu upaya pencegahan (preventif) agar kedepannya uang Negara tidak lagi diambil untuk kepentingan sendiri tetapi dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Co-Authors Aisha Mahira Hakim Pambudi Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama Anak Agung Bayu Krisna Yudistira Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa ANAK AGUNG SRI UTARI Anggun Pratiwi Benjamin Halliwell Cok Gede Agung Wirahadi Prabhawa David Isles Desak Putu Dewi Kasih Dessy Gea Herrayani Dwijayanthi, Putri Triari Edward Wijaya Esther Sabatini Assa Gusti Ayu Putu Rizky Putri Pratiwi Hallewell, Benjamin I Dewa Gede Palguna I Gde Putra Ariana I Gede Pasek Eka Wisanjaya I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Mas Prabandari I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja I Ketut Sedayatana I Putu Gede Suryanata Ida Bagus Aswin Pranawasidhi Ida Bagus Wyasa Putra Irma Prawita Saragih Kadek Agus Sudiarawan Kadek Mas Sri Kusumadewi Komang Andy Karsenda Lila Sitha Rambisa Made Maharta Yasa Mochammad Lukman Hakim Ni Kadek Mirah Dita Ratnadi Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Ristha Ariani Ni Pande Putu Desi Astriani Ni Putu Janitri Purnami Singarsa, Ida Ayu Gede Artinia Cintia Putu Ari Sara Deviyanti Putu Tuni Cakabawa Landra Sagung Putri Wulandari Sawitri, Dewa Ayu Dian Yuni Ratnasari Zhafran Raihan Zaky