Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Sosiohumaniora

THE EFFECT OF POLICY IMPLEMENTATION OF BASIC HEALTH SERVICES DURING THE COVID 19 PANDEMIC (Study of Implementation of Basic Health Services in West Java Province) Tati Sarihati; Pandji Santosa
Sosiohumaniora Vol 23, No 3 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v23i3.32832

Abstract

Facing the Covid 19 pandemic, Indonesia is faced with the quality of essential health services that are still not optimal in various provinces. The main problems of vital health services that have emerged in West Java Province include the number and infrastructure of public health centers, the affordability of services and types of services such as maternal and child health, immunization, nutrition, environmental health and coverage of public health nursing performance. service quality variable, the theoretical approach of Fitzsimmons & Fitzimmons (2011) is used with Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy factors. The research method used is an informative survey approach by collecting data from library analysis sources and field experiments, including questionnaires, observations, and interviews. The sampling method used is Plain Random Sampling. The selected sample (n) was 92 people. The data analysis methodology used is route analysis. The results of the study reveal the positive and significant impact of policy implementation on the effectiveness of the quality of critical health services. In addition, it was also found that communication effectiveness variables that affect the quality of essential health services in West Java Province are also found
DISINTEGRASI, PEMERINTAHAN LOKAL DAN DANA PERIMBANGAN PUSAT DAN DAERAH Pandji Santosa
Sosiohumaniora Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.15 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v12i1.5437

Abstract

Peraturan tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah ini titik beratnya masih pada pembagian proporsi bukan pada pemberian kewenangan yang luas dalam pengelolaan sumberdaya. Penekanan lebih besar pada bagi hasil sumberdaya alam (SDA) dinilai lebih menguntungkan daerah yang kaya dan tidak menguntungkan daerah bukan penghasil kekayaan alam. Sumber dana alokasi umum, meskipun didasarkan formula yang lebih objektif dan transparan, tetapi cenderung mengutamakan pemerataan dan kurang memperhatikan sisi keadilan. Keberhasilan pemerintah untuk mengatasai masalah keuangan daerah sebenarnya merupakan langkah penting dalam menggerakkan roda pemerintahan di daerah, tetapi dampak yang ditimbulkannya akan berpotensi kepada tuntutan pembagian keuangan yang lebih tepat, tuntutan federalisasi, sampai ke ancaman disintegrasi ketika pemerintah pusat dinilai mempertahankan perimbangan keuangan pusatdaerah secara tidak adil karena tidak memperhitungkan kontribusi daerah kepada pendapatan pusat. Untuk mengantisipasi munculnya dampak negatif di atas maka setiap desain perimbangan keuangan selain perlu dirancang lebih cermat dan memperhitungkan pemerataan daerah juga hendaknya kebijakan dana perimbangan pusat dengan daerah senantiasa bersendikan elemen potensi kapasitas penerimaan daerah, kontribusi daerah kepada pendapatan pusat, serta menjamin otonomi daerah dan akuntabilitas lokal.