Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

INISIATIF OPEN DATA PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA BANDUNG Achdiat Achdiat; Thomas Bustomi; Endah Marlovia
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v12i2.3756

Abstract

Kota Bandung memulai penerapan inisiatif open data pada 11 Desember 2015. Open data bagi Kota Bandung adalah sebuah prinsip keterbukaan sebagai bagian dari perbaikan proses manajerial pemerintahan agar pengambilan keputusan berjalan efektif dan efisien. Sejak diterapkan, Pemkot Bandung telah memanfaatkan open data secara konkret, salah satunya untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara real-time (waktu nyata secara kuantitas) khususnya dalam bidang keuangan, perdagangan dan kesehatan. Penerapannya di sektor UMKM , ada banyak masalah yang dihadapi: keberlangsungan komitmen kepemimpinan, budaya birokrasi yang sebagian besar masih tertutup, kapabilitas yang rendah, kebijakan yang belum mendukung, standar dan kualitas data, kurangnya kegunaan, aksesibilitas data, dan juga kemampuan publik dari pengguna data untuk memahami dan memanfaatkan big data. Karenanya, penelitian ini secara teknis, ingin memahami tata kelola dalam penerapan open data di Kota Bandung dan proyeksi kedepan bagi UMKM dalam memanfaatkan open data untuk meningkatkan layanan dan produk melalui pemahaman big data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasilnya, dalam kasus Kota Bandung tata kelola open data banyak dipengaruhi oleh komitmen kepemimpinan politik yang akan menentukan tindakan dari komitmen tersebut: kerangka kebijakan / hukum, struktur kelembagaan dan kapabilitas pemerintah, pasokan data dan permintaan data, keterlibatan dan kemampuan komunitas untuk membuka dan memanfaatkan data, dana untuk program open data, infrastruktur dan pemanfaatan teknologi, cerita-cerita sukses dan pelibatan perguruan tinggi. Secara umum open data di Kota Bandung telah mencapai aspek transparansi, tetapi belum mencapai akuntabilitas dalam konsep pemerintahan terbuka. Disisi lain, sampai saat ini belum ada bukti yang cukup pemanfaatan open data bagi UMKM. Disarankan, dalam kasus sektor UMKM yang baru mengadopsi big data, memahami bahwa pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem tata kelola open data: Pemerintah, komunitas, NGO, media, perguruan tinggi, swasta dan publik sangat penting untuk mencapai nilai-nilai yang dijanjikan open data.
PARTISIPASI PUBLIK DALAM COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PROGRAM SISTER CITY BANDUNG DAN JEPANG DALAM MENANGGULANGI SAMPAH DI KOTA BANDUNG Thomas Bustomi; Andre Ariesmansyah; Asep Kusdiman
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13 No 1 (2022): Vol. 13 No. 1, Januari 2022
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v13i1.5037

Abstract

Partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan akan mendatangkan keuntungan, yakni memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi para pem- buat keputusan melalui pengembangan pembuatan kebijakan yang berkualitas, bahwa kondisi yang ada pada awal kolaborasi dapat memfasilitasi atau menghambat kerja sama di antara para pemangku kepentingan dan antara lembaga dan pemangku kepentingan. sumber daya untuk berpartisipasi, atau untuk berpartisipasi secara setara dengan pemangku kepentingan lainnya, proses tata kelola kolaboratif akan rentan terhadap manipulasi oleh aktor yang lebih kuat. Hasil observasi dan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa sampah yang berada di pasar tersebut belum dikelola dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari penumpukan sampah dan daya tampung (TPS) yang kurang memadai di pasar sehingga sampah tercecer dimana-mana. Di sisi lain pola perilaku pengguna pasar yang belum dan cenderung tidak memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan besrama dan partisipasi dalam pengelolaan sampah masih kurang dan terabaikan, Karakteristik sampah di Kota Bandung terdiri dari sampah Organik (Sisa-sisamakanan, sayur-sayuran, buah-buahan) dan sampah Anorganik (plastik, alumunium, logam). Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa bahwa secara umum karakteristik sampah masih dominan sampah organik yang sebetulnya sangat mudah di oleh untuk kepentingan pembangunan lingkungan; Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi public dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung dengan model sister city menunjukan bahwa faktor internal (pendidikan, pendapatan, kepedulian terhadap sampah, pengetahuan tentang sampah) sementara pengetahuan tentang sampah pada aspek (Jenis sampah) tidak mempengaruhi tingkat partisipasi public, demikian juga faktor eksternal meliputi (peraturan, bimbingan dan penyuluhan, dan fasilitas teknologi); Kondisi lingkungan (kondisi drainase) tidak mempengaruhi tingkat partisipasi public. Berjalan Ketika curah hujan tinggi dan banjir yang setiap tahun teralami. Memang perlunya meningkatkan sumber daya.
ORGANIZATIONAL CLIMATE ANALYSIS AND PERFORMANCE ON JOB SATISFACTION OF MEDICAL AND MEDICAL PERSONNEL AT THE REGIONAL GENERAL HOSPITAL OF CIAMIS DISTRICT Thomas Bustomi; Iwan Satibi; Rustandi .
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 2 (2021)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v7i2.33018

Abstract

This study aims to examine how the influence of organizational climate and performance on the job satisfaction of medical workers and medics at the Ciamis District General Hospital. The research uses quantitative research methods and refers to the theory of organizational climate and performance, which has six aspects: structure, standards, responsibility, rewards, support, commitment, and other items ranging from work accuracy, job reviews, etc. The population of this study were employees at the Tasikmalaya and Banjar City General Hospitals. A sample of 98 respondents was taken using proportional random sampling. They were collecting data using a questionnaire designed by the needs of research and observation. The results of this study indicate that the organizational climate and performance have a significant influence on the job satisfaction of medical workers and medics at the Ciamis District General Hospital. On the other hand, the dimensions of the structure, the dimensions of standards and the dimensions of commitment have no significant effect on the job satisfaction of medical workers and medics at the Ciamis District General Hospital. The organizational climate, especially human resources, is still limited at the Ciamis District General Hospital, showing the strength displayed by medical personnel and medical staff, where medical personnel can display ways and strategies in building structure, responsibility, support, commitment with all their subordinates, especially helping provide more effective care for all patients.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DETEKSI DINI PELAYANAN DASAR MASYARAKAT DI KOTA BEKASI Kamal Alamsyah; Taufiq Rachmat Hidayat; Thomas Bustomi
Khazanah Multidisiplin Vol 1, No 2 (2020): Khazanah Multidisiplin Vol 1, No 2 November (2020)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/km.v1i2.10312

Abstract

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat di Kota Bekasi dalam implementasinya masih belum dapat terlaksana secara efektif.. Metode penelitian yang digunakan adalah dekriptif analisis, sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan strategi studi kasus. Metode kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa metode ini diharapkan dapat diperoleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang diharapkan. Penggunaan metode penelitian kualitatif ini dirasakan sangat tepat dalam studi ilmu administrasi publik, terutama penelitian yang mencoba untuk mengkaji dan memahami suatu masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan faktor-faktor Implementasi Kebijakan Deteksi Dini Pelayana Dasar Masyarakat di Kota Bekasi belum berjalan secara efektif, dan ketidakefektifan ini menganggu kepada tingkat pelayanan masyarakat yang prima dan berkualitas di Kota Bekasi. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Deteksi Dini Pelayana Dasar Masyarakat di Kota Bekasi belum berjalan secara efektif, antara lain oleh faktor content of policy berkaitan dengan parameter resources commited (sumber-sumber daya yang digunakan), dan juga faktor contex of implementation berkaitan dengan parameter institution and rezim characteristic (lembaga dan karakteristik penguasa/pimpinan) sehingga tujuan dari kebijakan Deteksi Dini Pelayanan Dasar di Kota Bekasi belum dapat berjalan sesua harapan pemerintah dan masyarakat
Implementasi Kebijakan Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat Thomas Bustomi
Journal of Public Administration and Government Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/jpag.v3i1.137

Abstract

Reklame hadir ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang semakin massif, baik melalui media elektronik, media cetak maupun secara fisik terpampang dalam ruang gerak sehari hari. Kehadirannya , tanpa disadari oleh publik seolah-olah sebagi pelengkap tataruang saja, namum, dibalik itu tersimpan potensi pajak sebagai salah satu tulang-punggung otonomi daerah dalam bidang pendapatan asli daerah. Salah satu ruang di wilayah Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Padalarang banyak terhampar secara fisik kehadiran reklame, mulai dari kebutuhan primer dan sekunder, disisi lain terlihat pengeloaannya terutama pemasukan pajaknya belum optimal (BAPENDA KBB, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan pajak reklame yang membahas bagaimana proses implementasi kebijakan pajak reklame yang dilaksanakan oleh BPKD Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif survey. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, wawancara dan observasi. Informan penelitian ini adalah Kepala Bidang Pajak Daerah I, juga beberapa staff dan instansi yang terkait. Teknis analisis data menggunakan reduksi, sajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian, terdapat faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penerapan pajak reklame yakni pada indicator penyampaian dan kejelasan komunikasi, keterbatasan jumlah sumberdaya yang dimiliki dan kurangnya sosialisasi. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya melakukan koordinasi antar instansi terkait sehingga dapat mendukung dan memaksimalkan upaya pelaksanaan kebijakan serta meningkatkan sosialisasi kepada elemen-elemen yang berkepetingan. Billboards are present in the midst of increasingly massive people's lives, either through electronic media, printed media or physically displayed in their daily movement. Its presence, without realizing it by the public, is as if it were a spatial complement, however, behind it is the potential for taxes as one of the backbones of regional autonomy in the area of ​​regional original income. One of the spaces in the West Bandung Regency area in Padalarang District is the physical presence of billboards, ranging from primary and secondary needs, on the other hand, it can be seen that the management, especially the tax revenue, has not been optimal (BAPENDA KBB, 2019). This study aims to describe and analyze how the advertisement tax policy implementation process that discusses how the advertisement tax policy implementation process carried out by BPKD West Bandung Regency. The research method used a qualitative analysis approach using a descriptive survey research method. Data collection techniques through library research, interviews and observations. The informants of this research are the Head of Regional Tax I, as well as several related staff and agencies. The data analysis technique uses reduction, data presentation, and verification. The results of the study, there are inhibiting factors in the implementation of the advertisement tax implementation policy, namely the indicators of delivery and clarity of communication, limited number of resources owned and lack of socialization. The efforts made include coordination between related agencies so that they can support and maximize efforts to implement policies and increase socialization to interested elements.
Pendampingan Aparat Desa Dalam Pengelolaan Kopi Liberika Desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Thomas Bustomi; Andre Ariesmansyah; Iwan Satibi
COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2022): COMSEP : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.73 KB) | DOI: 10.54951/comsep.v3i1.168

Abstract

Cipasung village, located in Kuningan, West Java, is currently preparing to develop into a tourist village. Cipasung village icon with liberika coffee a which is a tourist attraction, therefore it is necessary to provided assistanced village officials and the village community. This Mentoring Program is believed to be a model for achieving improvement in Cipasung Rintisan Tourism Village Services, especially in the management of Liberika coffee, so that it can increase additional economic income, environmental and respect for the socio- cultural community. The type of tourism that can meet the three criteria above is a form of community- based tourism village. As a result of this mentoring activity, several activities have been carried out such as counseling and training in the field of institutional and community development in Cipasung Village to physical activities such as making and installing road signs to the tourist attraction of Cipasung Village. Assistance in the implementation of the results of counseling and training needs to be carried out until the community can be independent.
Penguatan Kelembagaan Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Dengan Memanfaatkan Potensi Wisata Di Desa Legok Jawa Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Thomas Bustomi; Soleh Suryadi; Bambang Heru P; Eddy Yusup SP; Heri Erlangga; Ade Irawan
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 3 No. 1 (2022): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v3i1.539

Abstract

Desa Legok Jawa Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran  belum banyak dikenal oleh wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Tetapi, perkembangan Desa sebagai daya tarik wisata mengalami perubahan setelah ada fasilitas nya lapangan Pacuan Kuda bertaraf internasional. Di mana, selama ini potensi Desa daya tariknya mengandalkan keindahan pesisir pantainya, tampak masyarakatnya pun kurang  cepat tanggap terhadap situasi tersebut, sehingga keberadaan potensi alam dan pengelolaannya belum melibatkan secara bersamaan dengan masyarakat sehingga  hasilnya perlu adanya dorongan kelembagaan baik Stakeholder pemerintah daerah maupun Shareholder dalam menggali potensi yang  positif, diharapkan terjadi peningkatan kunjungan wisatawan seiring dengan fasilitas yang ada. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode Focus Group Discussion ( FGD)  secara kelembagaan melibatkan stakeholders dan shareholders yang interaktif serta konstruktif . Hasil dari kegiatan ini, terlihat jumlah peserta yang hadir merepresentasikan tugas pokok organisasinya secara  kelembagaan dibidang kepariwisataa diwilayah adminstratif Kabupaten Pangandaran . Interaksi  peserta mengikuti kegiatan dan kesepahaman peserta secara konstruktif dan konseptual dalam bentuk dokumen rencana aksi. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah dalam  mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang berbasis masyarakat yang berkelanjutan serta memberikan penguatan kelembagaan tentang manfaat kepada pemerintah , dunia swasta dan masyarakat secara bertahap  dapat mendorong peran Good Governance , diperlukan peran aktif kepemerintahan dalam upaya mencari  kolaborasi secara kelembagaan potensi Desa Legok Jawa Kabupaten Pangandaran sebagai potensi Desa Wisata berkelanjutan pada khususnya dan Kabupaten Pangandaran pada umumnya. Kata kunci : Kelembagaan, Kebijakan Pariwisata, Potensi wisata
Pelayanan Persampahan di Kabupaten Buton Utara Muljaya Samari; Sofjan Aripin; Thomas Bustomi
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia Vol. 3 No. 1 (2022): June
Publisher : Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/jiapi.v3i1.71

Abstract

Sampah menjadi persoalan yang paling menarik perhatian di Kabupaten Buton Utara. Sejak mekar menjadi Daerah Otonom Baru, persoalan sampah di Kabupaten Buton Utara belum bisa tertangani. Banyak masyarakat mengeluh terkait penanganan sampah yang belum maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian ini mencoba melihat dua hal terkait permasalahan sampah di kabupaten Buton Utara yaitu terkait pelayanan sampah dan faktor penghambat pelayanan sampah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dari 10 indikator pelayanan belum semua indikator terlaksana dengan baik. Kesederhanaan prosedur, keamanan, tanggung jawab, kedisiplinan, kemudahan akses, kesopanan dan keramahan sudah dilaksanakan dengan baik. Indikator kejelasan, kepastian waktu, akurasi produk pelayanan publik, kelengkapan sarana dan prasarana, kenyamanan belum berjalan dengan baik. Ada beberapa faktor penghambat dalam proses pelaksanaan layanan sampah di kabupaten Buton Utara. Dari 6 indikator faktor yang mempengaruhi pelayanan persampahan di Kabupaten Buton Utara, ada 3 indikator yang paling mempengaruhi pelayanan persamapahan. 3 indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran, pendapatan pegawai yang masih rendah, dan kurangnya sarana prasarana yang digunakan dalam pelayanan persampahan.