Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.59
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Komunikasi Profesional Syntax Idea Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Journal of Public Administration and Government (JPAG) Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi PENGARUH SISTEM KEUANGAN DAN KEBIJAKAN MONETER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA ERA ORDE BARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Khazanah Multidisiplin JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Comsep : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat PASCIDEV: Pasundan Social Science Development
Bustomi, Thomas
Univeristas Pasundan
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
ORGANIZATIONAL CLIMATE ANALYSIS AND PERFORMANCE ON JOB SATISFACTION OF MEDICAL AND MEDICAL PERSONNEL AT THE REGIONAL GENERAL HOSPITAL OF CIAMIS DISTRICT Thomas Bustomi; Iwan Satibi; Rustandi .
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 2 (2021)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v7i2.33018

Abstract

This study aims to examine how the influence of organizational climate and performance on the job satisfaction of medical workers and medics at the Ciamis District General Hospital. The research uses quantitative research methods and refers to the theory of organizational climate and performance, which has six aspects: structure, standards, responsibility, rewards, support, commitment, and other items ranging from work accuracy, job reviews, etc. The population of this study were employees at the Tasikmalaya and Banjar City General Hospitals. A sample of 98 respondents was taken using proportional random sampling. They were collecting data using a questionnaire designed by the needs of research and observation. The results of this study indicate that the organizational climate and performance have a significant influence on the job satisfaction of medical workers and medics at the Ciamis District General Hospital. On the other hand, the dimensions of the structure, the dimensions of standards and the dimensions of commitment have no significant effect on the job satisfaction of medical workers and medics at the Ciamis District General Hospital. The organizational climate, especially human resources, is still limited at the Ciamis District General Hospital, showing the strength displayed by medical personnel and medical staff, where medical personnel can display ways and strategies in building structure, responsibility, support, commitment with all their subordinates, especially helping provide more effective care for all patients.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DETEKSI DINI PELAYANAN DASAR MASYARAKAT DI KOTA BEKASI Kamal Alamsyah; Taufiq Rachmat Hidayat; Thomas Bustomi
Khazanah Multidisiplin Vol 1, No 2 (2020): Khazanah Multidisiplin Vol 1, No 2 November (2020)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/km.v1i2.10312

Abstract

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat di Kota Bekasi dalam implementasinya masih belum dapat terlaksana secara efektif.. Metode penelitian yang digunakan adalah dekriptif analisis, sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan strategi studi kasus. Metode kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa metode ini diharapkan dapat diperoleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang diharapkan. Penggunaan metode penelitian kualitatif ini dirasakan sangat tepat dalam studi ilmu administrasi publik, terutama penelitian yang mencoba untuk mengkaji dan memahami suatu masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan faktor-faktor Implementasi Kebijakan Deteksi Dini Pelayana Dasar Masyarakat di Kota Bekasi belum berjalan secara efektif, dan ketidakefektifan ini menganggu kepada tingkat pelayanan masyarakat yang prima dan berkualitas di Kota Bekasi. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Deteksi Dini Pelayana Dasar Masyarakat di Kota Bekasi belum berjalan secara efektif, antara lain oleh faktor content of policy berkaitan dengan parameter resources commited (sumber-sumber daya yang digunakan), dan juga faktor contex of implementation berkaitan dengan parameter institution and rezim characteristic (lembaga dan karakteristik penguasa/pimpinan) sehingga tujuan dari kebijakan Deteksi Dini Pelayanan Dasar di Kota Bekasi belum dapat berjalan sesua harapan pemerintah dan masyarakat
Implementasi Kebijakan Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat Thomas Bustomi
Journal of Public Administration and Government Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/jpag.v3i1.137

Abstract

Reklame hadir ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang semakin massif, baik melalui media elektronik, media cetak maupun secara fisik terpampang dalam ruang gerak sehari hari. Kehadirannya , tanpa disadari oleh publik seolah-olah sebagi pelengkap tataruang saja, namum, dibalik itu tersimpan potensi pajak sebagai salah satu tulang-punggung otonomi daerah dalam bidang pendapatan asli daerah. Salah satu ruang di wilayah Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Padalarang banyak terhampar secara fisik kehadiran reklame, mulai dari kebutuhan primer dan sekunder, disisi lain terlihat pengeloaannya terutama pemasukan pajaknya belum optimal (BAPENDA KBB, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan pajak reklame yang membahas bagaimana proses implementasi kebijakan pajak reklame yang dilaksanakan oleh BPKD Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif survey. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, wawancara dan observasi. Informan penelitian ini adalah Kepala Bidang Pajak Daerah I, juga beberapa staff dan instansi yang terkait. Teknis analisis data menggunakan reduksi, sajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian, terdapat faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penerapan pajak reklame yakni pada indicator penyampaian dan kejelasan komunikasi, keterbatasan jumlah sumberdaya yang dimiliki dan kurangnya sosialisasi. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya melakukan koordinasi antar instansi terkait sehingga dapat mendukung dan memaksimalkan upaya pelaksanaan kebijakan serta meningkatkan sosialisasi kepada elemen-elemen yang berkepetingan. Billboards are present in the midst of increasingly massive people's lives, either through electronic media, printed media or physically displayed in their daily movement. Its presence, without realizing it by the public, is as if it were a spatial complement, however, behind it is the potential for taxes as one of the backbones of regional autonomy in the area of ​​regional original income. One of the spaces in the West Bandung Regency area in Padalarang District is the physical presence of billboards, ranging from primary and secondary needs, on the other hand, it can be seen that the management, especially the tax revenue, has not been optimal (BAPENDA KBB, 2019). This study aims to describe and analyze how the advertisement tax policy implementation process that discusses how the advertisement tax policy implementation process carried out by BPKD West Bandung Regency. The research method used a qualitative analysis approach using a descriptive survey research method. Data collection techniques through library research, interviews and observations. The informants of this research are the Head of Regional Tax I, as well as several related staff and agencies. The data analysis technique uses reduction, data presentation, and verification. The results of the study, there are inhibiting factors in the implementation of the advertisement tax implementation policy, namely the indicators of delivery and clarity of communication, limited number of resources owned and lack of socialization. The efforts made include coordination between related agencies so that they can support and maximize efforts to implement policies and increase socialization to interested elements.
INISIATIF OPEN DATA PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA BANDUNG Achdiat Achdiat; Thomas Bustomi; Endah Marlovia
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v12i2.3756

Abstract

Kota Bandung memulai penerapan inisiatif open data pada 11 Desember 2015. Open data bagi Kota Bandung adalah sebuah prinsip keterbukaan sebagai bagian dari perbaikan proses manajerial pemerintahan agar pengambilan keputusan berjalan efektif dan efisien. Sejak diterapkan, Pemkot Bandung telah memanfaatkan open data secara konkret, salah satunya untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara real-time (waktu nyata secara kuantitas) khususnya dalam bidang keuangan, perdagangan dan kesehatan. Penerapannya di sektor UMKM , ada banyak masalah yang dihadapi: keberlangsungan komitmen kepemimpinan, budaya birokrasi yang sebagian besar masih tertutup, kapabilitas yang rendah, kebijakan yang belum mendukung, standar dan kualitas data, kurangnya kegunaan, aksesibilitas data, dan juga kemampuan publik dari pengguna data untuk memahami dan memanfaatkan big data. Karenanya, penelitian ini secara teknis, ingin memahami tata kelola dalam penerapan open data di Kota Bandung dan proyeksi kedepan bagi UMKM dalam memanfaatkan open data untuk meningkatkan layanan dan produk melalui pemahaman big data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasilnya, dalam kasus Kota Bandung tata kelola open data banyak dipengaruhi oleh komitmen kepemimpinan politik yang akan menentukan tindakan dari komitmen tersebut: kerangka kebijakan / hukum, struktur kelembagaan dan kapabilitas pemerintah, pasokan data dan permintaan data, keterlibatan dan kemampuan komunitas untuk membuka dan memanfaatkan data, dana untuk program open data, infrastruktur dan pemanfaatan teknologi, cerita-cerita sukses dan pelibatan perguruan tinggi. Secara umum open data di Kota Bandung telah mencapai aspek transparansi, tetapi belum mencapai akuntabilitas dalam konsep pemerintahan terbuka. Disisi lain, sampai saat ini belum ada bukti yang cukup pemanfaatan open data bagi UMKM. Disarankan, dalam kasus sektor UMKM yang baru mengadopsi big data, memahami bahwa pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem tata kelola open data: Pemerintah, komunitas, NGO, media, perguruan tinggi, swasta dan publik sangat penting untuk mencapai nilai-nilai yang dijanjikan open data.
PARTISIPASI PUBLIK DALAM COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PROGRAM SISTER CITY BANDUNG DAN JEPANG DALAM MENANGGULANGI SAMPAH DI KOTA BANDUNG Thomas Bustomi; Andre Ariesmansyah; Asep Kusdiman
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13 No 1 (2022): Vol. 13 No. 1, Januari 2022
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v13i1.5037

Abstract

Partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan akan mendatangkan keuntungan, yakni memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi para pem- buat keputusan melalui pengembangan pembuatan kebijakan yang berkualitas, bahwa kondisi yang ada pada awal kolaborasi dapat memfasilitasi atau menghambat kerja sama di antara para pemangku kepentingan dan antara lembaga dan pemangku kepentingan. sumber daya untuk berpartisipasi, atau untuk berpartisipasi secara setara dengan pemangku kepentingan lainnya, proses tata kelola kolaboratif akan rentan terhadap manipulasi oleh aktor yang lebih kuat. Hasil observasi dan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa sampah yang berada di pasar tersebut belum dikelola dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari penumpukan sampah dan daya tampung (TPS) yang kurang memadai di pasar sehingga sampah tercecer dimana-mana. Di sisi lain pola perilaku pengguna pasar yang belum dan cenderung tidak memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan besrama dan partisipasi dalam pengelolaan sampah masih kurang dan terabaikan, Karakteristik sampah di Kota Bandung terdiri dari sampah Organik (Sisa-sisamakanan, sayur-sayuran, buah-buahan) dan sampah Anorganik (plastik, alumunium, logam). Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa bahwa secara umum karakteristik sampah masih dominan sampah organik yang sebetulnya sangat mudah di oleh untuk kepentingan pembangunan lingkungan; Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi public dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung dengan model sister city menunjukan bahwa faktor internal (pendidikan, pendapatan, kepedulian terhadap sampah, pengetahuan tentang sampah) sementara pengetahuan tentang sampah pada aspek (Jenis sampah) tidak mempengaruhi tingkat partisipasi public, demikian juga faktor eksternal meliputi (peraturan, bimbingan dan penyuluhan, dan fasilitas teknologi); Kondisi lingkungan (kondisi drainase) tidak mempengaruhi tingkat partisipasi public. Berjalan Ketika curah hujan tinggi dan banjir yang setiap tahun teralami. Memang perlunya meningkatkan sumber daya.
Pendampingan Aparat Desa Dalam Pengelolaan Kopi Liberika Desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Thomas Bustomi; Andre Ariesmansyah; Iwan Satibi
COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2022): COMSEP : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.73 KB) | DOI: 10.54951/comsep.v3i1.168

Abstract

Cipasung village, located in Kuningan, West Java, is currently preparing to develop into a tourist village. Cipasung village icon with liberika coffee a which is a tourist attraction, therefore it is necessary to provided assistanced village officials and the village community. This Mentoring Program is believed to be a model for achieving improvement in Cipasung Rintisan Tourism Village Services, especially in the management of Liberika coffee, so that it can increase additional economic income, environmental and respect for the socio- cultural community. The type of tourism that can meet the three criteria above is a form of community- based tourism village. As a result of this mentoring activity, several activities have been carried out such as counseling and training in the field of institutional and community development in Cipasung Village to physical activities such as making and installing road signs to the tourist attraction of Cipasung Village. Assistance in the implementation of the results of counseling and training needs to be carried out until the community can be independent.
Penguatan Kelembagaan Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Dengan Memanfaatkan Potensi Wisata Di Desa Legok Jawa Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Thomas Bustomi; Soleh Suryadi; Bambang Heru P; Eddy Yusup SP; Heri Erlangga; Ade Irawan
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 3 No. 1 (2021): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v3i1.539

Abstract

Desa Legok Jawa Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran  belum banyak dikenal oleh wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Tetapi, perkembangan Desa sebagai daya tarik wisata mengalami perubahan setelah ada fasilitas nya lapangan Pacuan Kuda bertaraf internasional. Di mana, selama ini potensi Desa daya tariknya mengandalkan keindahan pesisir pantainya, tampak masyarakatnya pun kurang  cepat tanggap terhadap situasi tersebut, sehingga keberadaan potensi alam dan pengelolaannya belum melibatkan secara bersamaan dengan masyarakat sehingga  hasilnya perlu adanya dorongan kelembagaan baik Stakeholder pemerintah daerah maupun Shareholder dalam menggali potensi yang  positif, diharapkan terjadi peningkatan kunjungan wisatawan seiring dengan fasilitas yang ada. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode Focus Group Discussion ( FGD)  secara kelembagaan melibatkan stakeholders dan shareholders yang interaktif serta konstruktif . Hasil dari kegiatan ini, terlihat jumlah peserta yang hadir merepresentasikan tugas pokok organisasinya secara  kelembagaan dibidang kepariwisataa diwilayah adminstratif Kabupaten Pangandaran . Interaksi  peserta mengikuti kegiatan dan kesepahaman peserta secara konstruktif dan konseptual dalam bentuk dokumen rencana aksi. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah dalam  mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang berbasis masyarakat yang berkelanjutan serta memberikan penguatan kelembagaan tentang manfaat kepada pemerintah , dunia swasta dan masyarakat secara bertahap  dapat mendorong peran Good Governance , diperlukan peran aktif kepemerintahan dalam upaya mencari  kolaborasi secara kelembagaan potensi Desa Legok Jawa Kabupaten Pangandaran sebagai potensi Desa Wisata berkelanjutan pada khususnya dan Kabupaten Pangandaran pada umumnya. Kata kunci : Kelembagaan, Kebijakan Pariwisata, Potensi wisata
Pelayanan Persampahan di Kabupaten Buton Utara Muljaya Samari; Sofjan Aripin; Thomas Bustomi
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia Vol. 3 No. 1 (2022): June
Publisher : Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/jiapi.v3i1.71

Abstract

Sampah menjadi persoalan yang paling menarik perhatian di Kabupaten Buton Utara. Sejak mekar menjadi Daerah Otonom Baru, persoalan sampah di Kabupaten Buton Utara belum bisa tertangani. Banyak masyarakat mengeluh terkait penanganan sampah yang belum maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian ini mencoba melihat dua hal terkait permasalahan sampah di kabupaten Buton Utara yaitu terkait pelayanan sampah dan faktor penghambat pelayanan sampah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dari 10 indikator pelayanan belum semua indikator terlaksana dengan baik. Kesederhanaan prosedur, keamanan, tanggung jawab, kedisiplinan, kemudahan akses, kesopanan dan keramahan sudah dilaksanakan dengan baik. Indikator kejelasan, kepastian waktu, akurasi produk pelayanan publik, kelengkapan sarana dan prasarana, kenyamanan belum berjalan dengan baik. Ada beberapa faktor penghambat dalam proses pelaksanaan layanan sampah di kabupaten Buton Utara. Dari 6 indikator faktor yang mempengaruhi pelayanan persampahan di Kabupaten Buton Utara, ada 3 indikator yang paling mempengaruhi pelayanan persamapahan. 3 indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran, pendapatan pegawai yang masih rendah, dan kurangnya sarana prasarana yang digunakan dalam pelayanan persampahan.
Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Thomas Bustomi; Soleh Suryadi
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2022): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v3i1.303

Abstract

Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada pasal 17 menjelaskan beberapa ketentuan dalam Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang. Sesuai Undang-undang 26 Tahun 2007 pasal 65 sebagaimana diubah pada Undang-undang Cipta Kerja nomor 11 Tahun 2020 menjelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, partisipasi dalam pemanfaatan ruang dan partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, pelibatan peran masyarakat sesuai amanat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang yaitu dalam rangka penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Peran masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah, dilaksanakan dalam bentuk penyampaian masukan dan kerja sama dalam perencanaan tata ruang di daerah. Pelibatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan rencana tata ruang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 pasal 57, dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah perencanaan. Masyarakat yang dilibatkan dalam hal ini adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat,instansi daerah. Kata Kunci : Peran serta masyarakat, Penataan Ruang Publik
Penguatan Disain Organisasi dalam Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Pasca Covid19 Kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa Barat Thomas Bustomi
Syntax Idea Vol 5 No 1 (2023): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v5i1.2054

Abstract

Development of leading sectors through innovation in increasing the competitiveness of leading business sectors. In this study, information was obtained that the West Bandung Regency government had difficulty determining priority leading sectors after the COVID-19 pandemic, where in determining sectoral leading sectors and the need to identify innovation needs in priority leading business sectors. The data collected includes secondary data and primary data through survey interviews and field observations to identify leading sectors through Location Quotient (LQ), Localization Index (LI) and Shiftshare analysis. Based on the analysis, it is obtained that the sectors that have fast growth with high competitiveness are the Education Services sector. Communication, Corporate Service Sector, Health Service Sector and Social Activities and Other Services. In these sectors that have fast growth but need improvement in order to have good competitiveness, it is necessary to have a pattern of relations between various sectors from an innovation system developed through organizational design to map out the process of developing policy relations in and the creation of institutional structures that complement each other in acceleration of West Bandung Regency RPJMD.
Co-Authors Achdiat Achdiat Ade Irawan Alamsyah, Kamal - Ariesmansyah, Andre Asep Kusdiman Bambang Heru Purwanto Denny Aditya Dwiwarman Denok Sunarsi Eddy Yusup SP Endah Marlovia Erlangga, Heri Hery Nariyah Iwan Satibi Muljaya Samari Pandji Santosa Rihfenti Ernayani Rustandi . Rustandi Rustandi Sofjan Aripin Suryadi, Soleh Tati Sarihati Taufiq Rachmat Hidayat Turmudzi, Didi