Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

2.981

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Journal on Education TELKA - Telekomunikasi, Elektronika, Komputasi dan Kontrol Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains

H.Irwan

Politeknik Transportasi SDP Palembang

Author-ID : 3805591

Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Economic Impact of 300 KWp PV Rooftop Penetration on Soy Sauce Companies Muhamad Fahmi Amrillah; Irwan Irwan; Dimas Pratama Yuda
TELKA - Jurnal Telekomunikasi, Elektronika, Komputasi dan Kontrol Vol 8, No 2 (2022): TELKA
Publisher : Jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/telka.v8n2.158-164

One of the greatest potentials of renewable energy is solar energy, which can produce electricity. The industry welcomed this to utilize solar energy to produce electricity through a PV rooftop system. The advantage of PV rooftops in producing electrical energy is in terms of investment costs that can eliminate the land component because it utilizes the roof of an industrial building as a place for PV rooftops to produce electrical energy. Soy Sauce companies, as one of the industries engaged in food, can utilize a PV rooftop with 300 kWp to produce electricity. The electrical energy produced by the PV rooftop can reduce 17,23% of the total electrical energy consumed by soy sauce companies in one day from PT. PLN electrical energy sources. A rooftop PV investment capacity of 300 kWp has a payback period of 12 years with an IRR value of 7% and a lifetime of using PV rooftop for 25 years.

Kajian Kebutuhan Prasarana dan Sarana Pendidikan Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang Irwan Irwan; Andri Yulianto; Doharman Lumban Tungkup; Surnata Surnata; Fadjrin Wira Perdana
Journal on Education Vol 5 No 1 (2022): Journal on Education: Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This official school was first established with the FTA 170 Project agreement between the Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the Republic of Indonesia on December 19, 1979. In an effort to meet the qualification needs in the field of river and lake transportation traffic, the River and Lake Transportation Training Center was formed (BPL LLASD) based on MENPAN Decree No. 537/5/MENPAN/10/87 dated October 5, 1987 and MENHUB Decree No. 231/HK.602/Phb-87 dated October 21, 1987 which only held short courses for students. In 1990, he received the Diploma III program in River, Lake, and Ferry Transport Traffic (LLASDP). Education and training as well as counseling are held through various training and counseling programs according to needs so that the programs implemented can run efficiently, optimally and effectively. One thing that is very important to realize the development of human resources is through the maximum participation of educational institutions, especially in the field of transportation. With the determination of the organizational structure, of course, we refer to the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia No. 3 of 2020 concerning National Higher Education Standards. The progress of Polytechnics has increased from year to year so that we have recruited cadets from one study program to 3 study programs, namely the D-III MTPD Study Program, the D-III Ship Engineering Study Program and the D-III Nautical Study Program. From the results of this increase, there is still a lack of infrastructure in the placement of cadets, especially in terms of class facilities with an imbalance between students and cadet facilities.

Larangan Mudik dalam Perspektif Hukum Progresif Dahlia Dewi Apriani; Suteki Suteki; Fadjrin Wira Perdana; Ferdinand Pusriansyah; Irwan Irwan; Yohan Wibisono
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2 No. 10 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Inkonsisten kebijakan mudik semakain memperdalam dan meruncing pad a tataran masyarakat, sehingga terjadinya polarisasi cara pandang masyarakat terhadap urgensi mudik yang sudah lama tertanam dalam sebagai realitas sosiokultural masyarakat Indonesia namun harus dilakukan meskipun bahaya pandemi Covid-19 mengancam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pandangan hukum progresif terhadap kebiajakan larangan mudik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengetahui dan menentukan bagaimana hukum itu berlaku sebagai norma atau das sollen. Hasil penelitian dijelaskan bahwa dalam perspektif Hukum Progresif, pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 untuk menghentikan kontroversi larangan mudik lebaran sekaligus menghadirkan kepastian hukum dalam perspektif Hukum Progresif adalah menegaskan cara pandang Pemerintah yang masih mendasarkan diri kepada ajaran ilmu hukum positif (analytical jurisprudence). Permenhub telah dengan sengaja “melokalisir” kebenaran hanya yang nampak secara tekstual dalam pasal-pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021, yang oleh Hukum Progresif justru hal itu dikritik karena sama sekali tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks (keadilan substantive). Dalam perspektif Hukum Proresif, maka hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Sehingga hukum harus memihak kepada kepentingan masyarakat (publik) dan demi kepentingan keadilan itu sendiri.

Kajian Implementasi Prinsip ‘Responsibility to Protect’ (R To P) dalam Praktik Internasional Kasus Genosida di Rwanda Ferdinand Pusriansyah; Fadjrin Wira Perdana; Yohan Wibisono; Irwan Irwan; Sri Kelana
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 02 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Persyaratan para founding fathers dalam konstitusi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan, tentunya menyiratkan bahwa baik lembaga maupun orangnya tidak kebal terhadap hukum. ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang berlaku, dalam hal melakukan tindak pidana pada umumnya termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk dalam jenis hak yang tidak dapat diganggu gugat, yaitu hak yang pelaksanaannya bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi walaupun dalam keadaan darurat. Negara-negara yang melanggar undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat ini akan dikutuk sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran HAM berat. Krisis kemanusiaan di abad 21 merupakan masalah yang menjadi tantangan besar di dunia global saat ini. Meluasnya kekerasan dan sikap apatis di suatu negara menjadi topik perbincangan terkini di era demokrasi yang membela nilai-nilai hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui sebuah kajian pustaka. Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan pengertiannya, penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang pada umumnya berupa informasi. Prinsip R to P dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus genosida di Rwanda. Argumennya adalah bahwa pemerintah Rwanda yang berkuasa tidak dapat menjalankan fungsinya melindungi keselamatan dan kehidupan warganya serta memastikan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, adalah tepat bagi masyarakat internasional untuk campur tangan di Rwanda atas nama kemanusiaan dalam bentuk komitmen politik dan moral yang disepakati oleh Negara-negara di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Imunitas Pejabat dalam Penanganan Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19 Yohan Wibisono; Fadjrin Wira Perdana; Irwan Irwan; Sri Kelana; Ferdinand Pusriansyah
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 02 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Perekonomian global sedang mengalami pelemahan akibat merebaknya wabah Covid-19 yang melanda sebagian besar populasi negara di dunia. Untuk mengekang penyebaran virus, negara-negara yang terkena dampak pandemi Covid-19 kini fokus untuk menahan penyebaran virus dan dampak sosial ekonominya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui imunitas Pejabat dalam penanganan dampak ekonomi Pandemi Covid-19 berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bersifat mutlak atau tidak. Berdasarkan fokus penelitian, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, kajian hukum yang relevan, dan literatur lainnya. Pendekatan perundang-undangan menjadi dasar penulisan ini, dengan fokus mengkaji undang-undang dalam kaitannya dengan isu-isu utama yang diangkat (core issues). Kesimpulan dari artikel ini adalah Perppu 1/2020 tidak serta merta memberikan kekebalan mutlak kepada penyelenggara Perppu, namun bersifat terbatas (bersyarat) dan proses hukum tetap berjalan agar tidak melanggar aturan hukum. Pejabat, Perppu Pendahuluan Perekonomian global sedang mengalami pelemahan akibat merebaknya epidemi Covid-19 yang melanda populasi sebagian besar negara di dunia. Jika ingin mengekang penyebaran virus, negara-negara yang terkena dampak pandemi Covid-19 kini fokus untuk menahan penyebaran virus dan dampak sosial ekonominya berbagai upaya dilakukan.

Penguatan Fungsi Keimigrasian dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Pengiriman Buruh Migran Non Prosedural di Wilayah Perbatasan Santoso Santoso; Fadjrin Wira Perdana; Irwan Irwan; Bambang Setiawan; Purboyo Purboyo
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 02 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Globalisasi yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia pada saat ini telah merubah pola mobilitas penduduk dari satu negara ke wilayah negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi penerbitan Dokumen Perjalanan Indonesia (DPRI) kepada buruh migran yang melewati PLBN sebagai jalur lintas pengiriman buruh migran untuk mencegah TPPO.

Politik Hukum Kebebasan Berserikat Pekerja/Buruh dalam Produk Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Sri Kartini; Fadjrin Wira Perdana; Irwan Irwan; Bambang Setiawan; Purboyo Purboyo
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 02 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Selama 40 tahun terakhir, keanggotaan dan pengaruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SB/SP) di hampir setiap negara di dunia telah menurun secara signifikan, tidak terkecuali Indonesia. Beberapa media massa Indonesia menyebutkan, penurunan keanggotaan SB/SP terkait dengan penurunan reputasi SB/SP di kalangan tenaga kerja Indonesia pasca reformasi. Trade Union Rights Center (TURC) menggunakan istilah non-manufaktur/kantor kerah putih untuk merujuk pada tenaga kerja “kontemporer” yang menolak menyebut diri mereka pekerja dan yang sering “secara sinis” menentang gerakan buruh. Padahal, melihat kembali sejarah perburuhan, semua manfaat yang diterima pekerja kantoran, seperti upah minimum, peraturan jam kerja, hak liburan, dan lain-lain, adalah akibat gerakan buruh yang seringkali mereka anggap remeh. Penelitian ini bertujuan untuk aktivitas/kegiatan/interaksi tersebut adalah upaya dari masing-masing pihak/subjek yang terlibat dalam hubungan industrial untuk memperjuangkan kepentingannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris.Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, jenis dan data sebagai data asli, data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan instansi terkait, seperti ILO Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Imigrasi, Asosiasi Pengusaha Indonesia dan PT. Mattel Indonesia. Pemberlakuan politik hukum yang ditetapkan dalam pasal-pasal konstitusi negara tentang serikat pekerja/buruh yang bebas. Adanya berbagai kebijakan penegakan menegaskan hubungan antara konfigurasi politik pemerintahan dan perumusan kebijakan untuk menegakkan kebebasan berserikat dan mengatur hak-hak pekerja/buruh untuk merumuskan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan. diumumkan. Perbedaan dimensi kebijakan perumusan hukum dan politik, kebebasan berserikat dan pelaksanaan hak berorganisasi dalam perumusan undang-undang ketenagakerjaan yang diundangkan oleh pemerintah pada periode yang berbeda berdampak pada pelaksanaan hubungan perburuhan.

Urgensi Constitusional Question dan Constitusional Complaint, Arti Penting Pemberian Kewenangan Tersebut Oleh Mahkamah Konstitusi Paulina M. Latuheru; Fadjrin Wira Perdana; Irwan Irwan; Bambang Setiawan; Driasko Budi Sidartha
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 02 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Sekitar dua dekade lalu, Indonesia memulai reformasi konstitusi. Era reformasi menawarkan harapan besar bagi penyelenggaraan negara yang lebih demokratis. Perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa reformasi ditandai dengan revisi UUD 1945. Revisi UUD tentunya untuk menyesuaikan dengan dinamika kehidupan ketatanegaraan, untuk meningkatkan kebutuhan praktik kenegaraan dan untuk memenuhi kebutuhan dan motivasi negara dan kehidupannya. Dengan demikian, prinsip keadilan dan ketertiban serta terwujudnya nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan, kemerdekaan dan kesejahteraan dapat terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk urgensi kewenangan MK dalam hal constitutional question dan constitutional complaint. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian masalah dilakukan dengan mempelajari norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus penelitian ini adalah pada bahan yang digunakan dalam penelitian. Konsep constitutional question sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara Baik secara konsepsional maupun yuridis konstitusional, mekanisme constitutional question dapat dilembagakan atau dikonstruksikan sebagai bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji UU terhadap UUD sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) 1945. Urgensi pelembagaan constitutional question di Indonesia constitutional question di MK RI menjadi penting dan urgen karena memang terdapat kebutuhan yang nyata untuk itu, baik ditinjau dari segi teoretis maupun empiris (praktis).

Disharmoni Politik Hukum Pengelolaan Pelabuhan dalam Peraturan Perundang-Undangan Pelayaran Dahlia Dewi Apriani; Fadjrin Wira Perdana; H.Irwan; Bambang Setiawan ; Surnata
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 10 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Pengaturan Hukum tentang penyelenggaraan pelabuhan berdasarkan sistem hukum di Indonesia dan untuk mengetetahui kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelabuhan Berdasarkan sistem Hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya yang berkaitan dengan implikasi pemberlakuan asas Cabotage dalam pelayaran Indonesia terhadap eksistensi perusahaan angkutan laut nasional dalam kegiatan perdagangan bebas. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum penyelenggaraan pelabuhan secara diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. Peraturan tersebut dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 112 ayat (2), Pasal 113, dan Pasal 210 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengatur mengenai Tatanan Kepelabuhanan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri, penarifan, pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, dan sistem informasi pelabuhan Penerapan UU No. 23 Tahun 2014, pada dasarnya bahwa pemerintah daerah menjalankan aturannya yaitu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Implementasi Prinsip Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif dalam Diplomasi Mengatasi Konflik Rohingya Siti Nurlaili Triwahyuni; Fadjrin Wira Perdana; Bambang Setiawan; Irwan Irwan; Yohan Wibisono
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 12 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Konflik internal pemerintah Myanmar dengan suku Muslim Rohingya adalah salah satu dari sekian banyak bentuk tragedi yang mematikan dan memilukan. Penderitaan suku Muslim Rohingya ini tentu berimplikasi pada situasi keamanan regional Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif dalam upaya diplomasi Indonesia mengatasi konflik Rohingya di Myanmar. Konflik terkait isu kemanusiaan di Myanmar yang menimpa etnis Rohingya telah menarik keprihatinan banyak masyarakat internasional juga masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaan politik luar negeri diplomasi dapat menjadi suatu nilai tawar (state branding) untuk membangun image sebuah Negara. Diplomasi yang sukses membutuhkan negosiasi yang efektif. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kepustakaan yang sumber datanya dianalisis dari buku dan jurnal terkait penelitian upaya diplomasi pemerintah Indonesia dalam mediasi konflik kemanusiaan di Myanmar. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa strategi diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam masalah konflik etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar, yakni pengajuan proposal kemanusiaan dan usulan formula 4+1 bagi masyarakat rohingya dimasa depan.

Co-Authors Andri Yulianto Bambang Setiawan Dahlia Dewi Apriani Dahlia Dewi Apriani Damaida Hatina Dimas Pratama Yuda Doharman Lumban Tungkup Driasko Budi Sidartha Fadjrin Wira Perdana Ferdinand Pusriansya Muhamad Fahmi Amrillah Muhammad Khairani Paulina Mutiara Latuheru Purboyo Purboyo Santoso Santoso Siti Nurlaili Triwahyuni Sri Kartini Surnata, Surnata Suteki Suteki Yohan Wibisono Yohan Wibisono

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search