Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Transportasi Darat Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains
Purboyo Purboyo
Politeknik Transportasi SDP Palembang, Indonesia
Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Neuroscience Physics Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
STUDI UTILITAS FASILITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN Chairul I Insan; Sukarno Sukarno; Anwar Tuip; Purboyo Purboyo; Sri Wahyuni
Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Transportasi Darat Vol 7 No 2 (2016): December 2016
Publisher : Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.204 KB)

Abstract

Dalam penentuan jumlah loket standar pelayanan penumpang dan kendaraan di pelabuhanTanjung Api – Api ada ketentuan yang dipakai oleh Jajaran Kementerian Perhubungan, namun di lain pihak ada teori antrian oleh Dr. Mukhlis ( 2000 ) yang dapat menghitung jumlah loket yang dibutuhkan dalam suatu pelabuhan yang diakui ke sahihannya. Berdasarkan hasil analisa data penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Tanjung Api – Api, sesuai perhitungan dari data yang diambil pada tanggal 23 April 2016 waktu pelayanan pada loket penumpang dipelabuhan penyeberangan Tanjung Api – Api didapatkan waktu pelayanan terlama 21 detik dan tercepat 5 detik dan waktu pelayanan rata – rata 12 detik/penumpang, berkaitan dengan SK Dirjen yang menentukan waktu pelayanan penumpang maksimum adalah 10 detik, maka hasil perhitungan menunjukkan bahwa loket yang tersedia 1 loket dan .perlu mendapatkan tambahan loket 1 lagi, karena komperensi perhitungan dengan standar Dirjen adalah 1,2 Dengan demikian teori antrian tersebut dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi waktu pelayanan loket dengan jumlah loket yang dibutuhkan.
ANALISIS KOMPARASI TARIF SEWA ANGKUTAN WISATA AIR DALAM KOTA PALEMBANG ( STUDI KASUS DERMAGA BKB KE TUJUAN WISATA MUSI ) Chairul I. Ilham; Anwar Tuip; Kusnendy Kusnendy; Purboyo Purboyo
Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Transportasi Darat Vol 8 No 1 (2017): June 2017
Publisher : Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.383 KB)

Abstract

Issue yang berkembang dalam pemberlakuan tariff angkutan wisata di sungai musi belum menggali aspek social ekonomi maupun financial harga(tariff) angkutan yang di gunakan atau diberlakukan pada saat ini. Pada penelitian ini dilakukan analisis dengan melakukan survai dan kajian perhitungan tariff yang ber indicator pada harga dalam rupiah perkilometer( KM 73 Tahun 2004), namun dilain pihak dilakukan juga kajian bagaimana share tariff yang diinginkan penumpang/wisatawan serta operator kapalnya sendiri. Dan sesungguhnya antara share harga yang ditawarkan operator bila dibandingkan dengan kemampuan membayar dan keinginan membayar penumpang (Willingness to pay and ablity to pay) bahwa nilai deviasi harga keduanya hamper tidak jauh berbeda atau sekitar 2,5-3,0 persen. Tetapi bila dibandingkan dengan hasil perhitungan yang berdasarkan tariff jarak(KM 73/2004), bahwa getek harganya Rp 192.600/kapal/trip dan speedboat Rp 179.760/kapal/trip. Harga ini lebih rendah sekitar 50 persen dari harga yang ditawarkan operator maupun keinginan dan kemampuan membayar penumpang wisata. Mengingat tingkat kesenjangan perhitungan yang cukup tinggi, maka perlu dikaji lagi ketentuan khusus untuk tariff kapal wisata.
EVALUASI FASILITAS DARATAN PELABUHAN PENYEBERANGAN TANJUNG KALIAN MUNTOK KABUPATEN BANGKA BARAT Chairul Insani I; Anwar Tuip; Bambang Setiawan; Purboyo Purboyo
Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Transportasi Darat Vol 9 No 2 (2018): December 2018
Publisher : Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (645.923 KB)

Abstract

Pelabuhan Crossing Tanjung Kalian, Muntok adalah Crossing Port yang melayani jalur Tanjung Kalian - Tanjung Api-api, yang dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bangka. Pelabuhan ini sangat erat kaitannya dengan peningkatan ekonomi dan perkembangan masyarakat Bangka-Belitung, karena perannya sebagai pintu gerbang untuk perdagangan dan pariwisata.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi fasilitas seperti keberadaan Gangway dan penempatan konter penjualan tiket untuk penumpang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016, dan Lampiran II Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Peraturan Nomor SK.2681 / AP / DRJD / 2006 tentang pengoperasian Pelabuhan Persimpangan pada tanggal 4 September 2006, prosedur untuk Layanan bagi Penumpang.Untuk meningkatkan kualitas layanan bagi pengguna jasa pelabuhan, perlu memperhatikan kondisi fasilitas darat pelabuhan yang ada sementara kondisi saat ini masih memiliki beberapa kerugian seperti tidak adanya gang yang digunakan untuk pejalan kaki ke dan dari kapal. Agar tidak mengganggu kendaraan yang akan keluar dari kapal, serta penempatan counter penumpang yang tidak cocok sehingga membuat penumpang enggan membeli tiket terlebih dahulu yang berakibat ketika kapal siap memuat mereka berdesakan untuk membeli tiket.
STUDI KARAKTERISTIK TRANSPORTASI ANGKUTAN JALAN DENGAN PENYEBERANGAN EDDI EDDI; CHAIRUL INSANI; BAMBANG BAMBANG; PURBOYO PURBOYO
Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Transportasi Darat Vol 10 No 1 (2019): June 2019
Publisher : Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1111.107 KB)

Abstract

Lintas Prajen- Palembang ilir , semakin hari mempunyai kecenderungan yang semakin meningkat dan hal ini memberikan dampak kepada kelancaran pelayanan jasa angkutan jalan pada lintas tersebut yan g sering mengalami kemacetan dan dampak lain dari tingginya volume lalu lintas tersebut turut pula membebani jaringan transportasi jalan di Terminal Plaju dan Pasar Mariana yang sudah mulai jenuh dan dilain pihak ada rencana dari Poltek trans SDP Palembang membangun Lab. Pelabuhan penyeberangan. Upaya mencarikan lintas alternatif dengan ide memanfaatkan angkutan sungai musi dari Prajen Banyuasin ke Palembang ilir (Sungai lais, Sako kenten, Lemabang), perlu dilakukan justifikasi secara ilmiah mengenai prospek kedepannya, dengan mengkaji faktor karaktristik system transportasi dengan tolok ukur Rasio Waktu Perjalanan (RWP) dan 47 Rasio Biaya Perjalanan (RBP). Setelah dikaji secara ilmiah dari jumlah perjalanan kendaraan Angkutan jalan umum pada tahun 2019, dengan sampel 3 persen yang dikerjakan oleh 15 orang surveyor didapatkan RWP untuk angkutan jalan lebih besar 307 persen untuk public transport persen dan 3,25 persen private cars bila dibandingkan penyeberangan. Sedangkan rasio biaya perjalanan (RBP) menghasilkan tingkat efektifitas angkutan jalan lebih lemah dari angkutan sungai dimana angkutan jalan lebih boros 25 persen , dari hasil pengkajian akan didapatkan nilai RWP dan RBP secara ilmiah yang menjelaskan bahwa lintas angkutan sungai lebih baik bila dibandingkan dengan lintas angkutan jalan. Dengan metode kajian yang cukup sederhana dan memanfaatkan data serta kesempatan yang ada, seyogyanya akan dapat membantu pemerintah untuk memberikan solusi lalu lintas angkutan orang dari dan ke Palembang ilir kedaerah Prajen/mariana.
Kewenangan ICC Mengadili Kejahatan Internasional yang Dilakukan Oleh Pemimpin Negara Oktriani Diani; Fadjrin Wira Perdana; Purboyo Purboyo; Sri Kelana; Driasko Budi Sidartha
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 02 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.842 KB) | DOI: 10.36418/jist.v3i2.374

Abstract

Hadirnya sebuah peradilan pidana internasional dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengadili para penjahat kemanusiaan. Sebelum adanya pengadilan pidana internasional beberapa peradilan sudah pernah didirikan untuk mengadili penjahat perang terkhusus setelah perang dunia kedua terjadi. Nuremberg Trial dan Tokyo Trial dibentuk untuk mengadili para pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada perang dunia kedua saat itu. Pemimpin negara adalah individu yang merupakan subjek hukum internasional dan berhak dimintakan pertanggungjawaban. Seorang individu dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar Pasal 25 Statuta Roma 1998 yang membahas mengenai tanggung jawab pidana seorang individu. Pasal 27 Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa tidak seorang individu yang dapat terbebas dari hukum nasional atau internasional yang berlaku, meskipun individu tersebut memiliki peranan penting dan imunitas di sebuah negara. Omar Al-Bashir dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena memenuhi unsur pertanggungjawaban tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ICC berwenang mengadili kejahatan internasional yang dilakukan oleh Pemimpin Negara yang terjadi di Dafur Sudan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Bahan hukum sekunder, yaitu publikasi hukum dari semua dokumen tidak resmi. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggali kerangka normatif dan teknik penelitian dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas ketentuan yurisdiksi International Criminal Court (ICC). Pasal 27 Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa tidak seorang individu yang dapat terbebas dari hukum nasional atau internasional yang berlaku, meskipun individu tersebut memiliki peranan penting dan imunitas di sebuah negara. Omar Al-Bashir dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena memenuhi unsur pertanggung jawaban tersebut.
Penguatan Fungsi Keimigrasian dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Pengiriman Buruh Migran Non Prosedural di Wilayah Perbatasan Santoso Santoso; Fadjrin Wira Perdana; Irwan Irwan; Bambang Setiawan; Purboyo Purboyo
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 02 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.202 KB) | DOI: 10.36418/jist.v3i2.375

Abstract

Globalisasi yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia pada saat ini telah merubah pola mobilitas penduduk dari satu negara ke wilayah negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi penerbitan Dokumen Perjalanan Indonesia (DPRI) kepada buruh migran yang melewati PLBN sebagai jalur lintas pengiriman buruh migran untuk mencegah TPPO.
Politik Hukum Kebebasan Berserikat Pekerja/Buruh dalam Produk Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Sri Kartini; Fadjrin Wira Perdana; Irwan Irwan; Bambang Setiawan; Purboyo Purboyo
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 02 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.566 KB) | DOI: 10.36418/jist.v3i2.380

Abstract

Selama 40 tahun terakhir, keanggotaan dan pengaruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SB/SP) di hampir setiap negara di dunia telah menurun secara signifikan, tidak terkecuali Indonesia. Beberapa media massa Indonesia menyebutkan, penurunan keanggotaan SB/SP terkait dengan penurunan reputasi SB/SP di kalangan tenaga kerja Indonesia pasca reformasi. Trade Union Rights Center (TURC) menggunakan istilah non-manufaktur/kantor kerah putih untuk merujuk pada tenaga kerja “kontemporer” yang menolak menyebut diri mereka pekerja dan yang sering “secara sinis” menentang gerakan buruh. Padahal, melihat kembali sejarah perburuhan, semua manfaat yang diterima pekerja kantoran, seperti upah minimum, peraturan jam kerja, hak liburan, dan lain-lain, adalah akibat gerakan buruh yang seringkali mereka anggap remeh. Penelitian ini bertujuan untuk aktivitas/kegiatan/interaksi tersebut adalah upaya dari masing-masing pihak/subjek yang terlibat dalam hubungan industrial untuk memperjuangkan kepentingannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris.Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, jenis dan data sebagai data asli, data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan instansi terkait, seperti ILO Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Imigrasi, Asosiasi Pengusaha Indonesia dan PT. Mattel Indonesia. Pemberlakuan politik hukum yang ditetapkan dalam pasal-pasal konstitusi negara tentang serikat pekerja/buruh yang bebas. Adanya berbagai kebijakan penegakan menegaskan hubungan antara konfigurasi politik pemerintahan dan perumusan kebijakan untuk menegakkan kebebasan berserikat dan mengatur hak-hak pekerja/buruh untuk merumuskan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan. diumumkan. Perbedaan dimensi kebijakan perumusan hukum dan politik, kebebasan berserikat dan pelaksanaan hak berorganisasi dalam perumusan undang-undang ketenagakerjaan yang diundangkan oleh pemerintah pada periode yang berbeda berdampak pada pelaksanaan hubungan perburuhan.
Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional Muhammad Khairani; Fadjrin Wira Perdana; Purboyo Purboyo; Driaskoro Budi Sidarta; Surnata Surnata
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 12 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.946 KB) | DOI: 10.59141/jiss.v2i12.479

Abstract

Kejahatan perang merupakan suatu istilah yang lebih tepat diartikan sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter. Dikatakan sebagai kejahatan karena tindakan tersebut melanggar hukum perang atau hukum humaniter internasional yang menimbulkan adanya tanggungjawab individu. Kejahatan perang dapat terjadi pada konflik bersenjata, hal tersebut dapat diakui dan dinyatakan dalam berbagai kasus yang terjadi dan telah memiliki suatu putusan dengan kekuatan hukum tetap maupun yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam lagi mengenai kriteria kejahatan perang di tinjau dari hokum internasional. Penelitian ini menggunakan metode metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif (yuridis normatif) yaitu pendekatan penelitian hukum (approach) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Hukum Perang (Humaniter) tidak bertujuan untuk melarang perang, atau untuk mengadakan undang-undang yang menentukan aturan permainan dalam perang, tetapi demi alasan kemanusian untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu dan untuk membatasi wilayah dimana kekuasaan konflik bersenjata diperbolehkan. Melalui alasan-alasan ini hukum humaniter disebut sebagai “peraturan tentang perang berperikemanusiaan”. Kesimpulan pada pembahasan di atas adalah hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Adapun dasar hukum yang dipakai dalam penulisan ini adalah Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Pasal 8 Statuta Roma 1998.  
SP3 KPK atas Kasus SKL Blbi dalam Perspektif Hukum Progresif Damaida Hatina; Fadjrin Wira Perdana; Purboyo Purboyo; Irwan Irwan; Sri Kelana
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 12 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.971 KB) | DOI: 10.59141/jiss.v2i12.483

Abstract

Korupsi    merupakan    masalah    yang serius   di   Indonesia.   Banyak   usaha   telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas  korupsi  namun  tampak  sia­sia. Banyak sekali komentar negatif bahkan umpatan-umpatan terhadap perilaku dan pelaku tindak pidana korupsi. Muak, jengkel, gregetan, putus asa, marah, dan hal-hal negatif lain atas langgeng dan menjamurnya perilaku korupsi. Terlebih dalam tayangan televisi, tersangka, terdakwa, dan bahkan terpidana seakan-akan menunjukkan show of force ataupun berperilaku sebagai celebrity Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana langkah KPK menghentikan penyidikan kasus SKL BLBI dalam perspektif hukum progresif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengetahui dan menentukan bagaimana hukum itu berlaku sebagai norma atau das sollen. Hasil penelitian dijelaskan bahwa dalam perspektif Hukum Progresif, SP3 atas Kasus SKL BLBI menegaskan cara pandang KPK yang masih mendasarkan diri kepada ajaran ilmu hukum positif (analytical jurisprudence). Resistensi dari kelompok masyarakat atas langkah KPK tersebut menegaskan posisi KPK yang tidak mampu menghadirkan keadilan substantif.  
Co-Authors Anwar Tuip BAMBANG BAMBANG Bambang Setiawan Chairul I Insan CHAIRUL INSANI Chairul Insani I Chairul Insani Ilham Damaida Hatina Driasko Budi Sidartha Driaskoro Budi Sidarta Eddi Eddi Fadjrin Wira Perdana H.Irwan Kusnendy Kusnendy Muhammad Khairani Oktriani Diani Santoso Santoso Sri Kartini Sri Wahyuni Sukarno Sukarno Surnata, Surnata