Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Publika

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA CIREBON (STUDI KASUS DI KANTOR DINAS PERHUBUNGAN) Widyanto Widyanto; Agus Supriyadi; Siti Khumayah
Jurnal Ilmiah Publika Vol 7, No 1 (2019): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v7i1.4029

Abstract

Terciptanya kualitas udara yang sehat diperlukan upaya-upaya pengendalian terhadap sumber-sumber pencemar udara dan terhadap kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara salah satunya adalah rokok. Untuk itu pemerintah kota Cirebon mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), maka setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi maupun sosial, dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok, faktor apa saja yang menjadi penghambat, dan upaya mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor Dinas Perhubungan kota Cirebon. Penelitian ini termasuk jenis kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi keperpustakaan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pegawai Dinas Perhubungan kota Cirebon. Studi keperpustakaan diperoleh dari referensi buku- buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen. Teknik analisis data kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Merilee S. Grindle. Dalam teori tersebut keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi peraturan daerah pelaksanaannya dinilai sudah cukup berhasil akan tetapi masih kurang optimal karena masih adanya oknum yang melanggar peraturan daerah tersebut meskipun demikian terdapat beberapa perubahan positif yang dirasakan baik oleh pegawai di Dinas Perhubungan kota Cirebon itu sendiri.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok
Analisis Pengawasan Kepala Terminal untuk Optimalisasi Fungsi Terminal Sumber di Kabupaten Cirebon Ria Apriliyani Putri; Rahmat Hidayat; Siti Khumayah
Jurnal Ilmiah Publika Vol 2, No 2 (2014): JURNAL PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v2i2.1483

Abstract

ABSTRACT The research that the writer did was about "Analysis of Supervision of the Head of the Terminal to Optimize the Function of Source Terminals in Cirebon District". Based on observations made by the author at the Cirebon Regency Source Terminal, there are symptoms that indicate that the Terminal Sumber function is not yet optimal as there are still many transporters who raise and lower passengers outside the terminal and the low number of public transport entering the terminal. These problems are caused by the lack of direct inspections and corrective actions in indirect supervision carried out by the Head of the Cirebon Regency Source Terminal.            Based on the above problems, the writer identifies the problem as follows: How to supervise the Head of the Terminal to optimize the function of the Source Terminal in Cirebon Regency and the Factors that support the supervision of the Head of the Terminal and Obstacles in the supervision of the Head of the Terminal to optimize the function of Source Terminals in Cirebon Regency.The supervision theory used is the theory of Sondang P. Siagian (2003: 115) which consists of direct supervision including direct inspection, on-the-spot observation, on-the-spot report. and indirect supervision including written reports and oral reports.            The method I use is descriptive survey research method using a qualitative approach, by taking the location of research at the Cirebon Regency Source Terminal, while the informant in this study is the Head of the Source Terminal, the Head of Terminal and Parking of the Transportation Department of Cirebon Regency, the officers at Sumber Terminal, public transport drivers and public transport passengers.In this study, it was obtained the results that the supervision of the Head of the Terminal to optimize the function of the Source Terminal in Cirebon Regency was not optimal, as seen from the fact that there were no sanctions in the Regional Regulations for officers who made mistakes or the drivers of Transportation who violated, also where the quantity or number of officers in the field still lacking, the number of passengers who switched to using private vehicles and the existence of a cator (motor tricycle), from facilities and infrastructure still inadequate, far from being feasible and comfortable.
PERAN PEMERINTAH DAERAH SELAKU PENYELENGGARA NEGARA DALAM KONFLIK AHMADIYAH DI KABUPATEN KUNINGAN Siti Khumayah
Jurnal Ilmiah Publika Vol 2, No 1 (2014): JURNAL PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v2i1.572

Abstract

Keyakinan Ahmadiyah menjadi polemik yang berkepanjangan. Keyakinan terhadap Ahmad Ghulam Mirza sebagai Nabi terakhir ummat Islam dan Kitab Tadzkirah sebagai kitab suci baru pengganti Al Quran menjadi masalah pokok perselisihan ummat Islam yang menimbulkan berbagai macam reaksi. Dua keyakinan pokok ini dianggap dan ditafsirkan oleh ummat Islam sebagai pelecehan dan penodaan agama, dengan melakukan bentuk reaksi antara lain : ancaman, penyerangan kegiatan-kegiatan ahmadiyah, penyerangan rumahrumah ibadah yang dianggap menjadi milik ahmadiyah, juga dibeberapa tempat melakukan dan mendesak MUI untuk mengeluarkan fatwa pelarangan dan pembubaran terhadap ajaran Ahmadiyah. Hal inilah yang kemudian menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat khususnya Pemerintah Daerah untuk turut andil menanganinya, untuk itu pada kesempatan ini, penulis memfokuskan penelaahan pada Peran Pemerintah Daerah selaku penyelenggara negara dalam konflik Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan. Penulis memfokuskan penelaahan terhadap hal diatas hanya terhadap :1) Bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat sekitar konflik; 2) Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam konflik; 3) Hambatan dalam mengimplementasikan Surat Kesepakatan Bersama. Teori yang digunakan adalah teori dari Mardikanto tentang Negara juga teori Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, adanya ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori hubungan masyarakat memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara: a) peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang bertikai; b) pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman agama dan kepercayaan. Sedangkan teori identitas menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain.