Garuda - Garba Rujukan Digital

ASPEK HUKUM BANK WAKAF MIKRO DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PESANTREN DI INDONESIA Siska Lis Sulistiani; Yunus, Muhammad; Bayuni, Eva Misfah
Jurnal Bimas Islam Vol 12 No 1 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam. Wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi sarana ibadah, pendidikan, pelayanan sosial dan pertahanan. Banyak pengembangan sektor ekonomi Islam atau perbankan syariah yang dikaitkan dengan wakaf, tidak terkecuali di tahun 2017 Pemerintah bersama OJK menginisiasi adanya Bank Wakaf Mikro sebagai upaya menjawab permasalahan kemiskinan, yang bekerjasama dengan lembaga berbasis pesantren di Indonesia. Istilah Bank wakaf mikro dipilih karena pihak pemerintah mengharapkan agar inti dari dana yang disebar ke masyarakat tetap terjaga intinya tanpa mengurangi manfaatnya, selain itu dinamai Bank Wakaf Mikro dikarenakan operasi BWM ini berada di lingkungan pesantren. Selama perkembangannya BWM ini, menggunakan istilah bank wakaf mikro dalam penamaan lembaganya akan tetapi dari dasar hukum dan bentuk dari badan hukumnya justru sangat jauh dari penamaannya.Badan hukum dari BWM ini adalah Koperasi, sedangkan izin usaha BWM adalah lembaga keuangan mikro syariah sehingga pengawasannya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan data sekunder dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Kata kunci: Hukum, Bank, Wakaf, Mikro, Indonesia. Abstract Waqf plays a very important economic and social role in Islamic history, waqf serves as a source of funding for religious facilities, education, social services and defense. Many developments in the Islamic economic sector or Islamic banking are associated with waqf, not least in 2017 The Government and OJK initiated the Micro Waqf Bank as an effort to address the problem of poverty, in collaboration with pesantren-based institutions in Indonesia. The term micro waqf bank was chosen because the government expects that the core of the funds distributed to the community is maintained intact without reducing its benefits, besides it is named the Micro Endowment Bank because the BWM operation is in the pesantren environment. During the development of this BWM, the term micro waqf bank was used in naming its institutions, but from the legal basis and form of legal entities it was very far from naming it. under the Financial Services Authority (OJK). This study uses a normative juridical research method using secondary data using qualitative descriptive analysis. Keywords: Law, Bank, Waqf, Micro, Indonesia.

Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Terhadap Stabilitas Besaran Moneter Dalam Sistem Moneter Ganda Di Indonesia Eva Misfah Bayuni; Ir Ascarya
Tazkia Islamic Finance and Business Review Vol. 5 No. 1 (2010)
Publisher : Institute for Research and Community Empowerment (LPPM TAZKIA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30993/tifbr.v5i1.42

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh instrumen moneter yaitu Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap stabilitas besaran moneter, komponen besaran moneter dan hubungan besaran terhadap IHK dalam sistem moneter ganda di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi Vector Auto Regression (VAR) dan Vector Error Correction Model (VECM). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah besaran moneter, SBI rate, SBIS return dan IHK. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perubahan pada besaran moneter stabil dalam jangka pendek. Perubahan pada SBI dan SBIS tidak terdefinisi dalam jangka panjang. Selanjutnya pada komponen besaran moneter, hanya tabungan yang stabil dan berpengaruh dalam jangka panjang. Sedangkan variabel lainnya, hanya stabil dan efektif dalam jangka pendek. Selain itu, hubungan perubahan besaran moneter dengan perubahan IHK hanya stabil dalam jangka pendek, dan tidak terdefinisi dalam jangka panjang.JEL Classifications : E5, E58, E42Keywords : SBI, SBIS, besaran moneter, dan sistem moneter ganda.

Aspek hukum Bank Wakaf Mikro dalam pengentasan kemiskinan berbasis pesantren di Indonesia Siska Lis Sulistiani; Muhammad Yunus; Eva Misfah Bayuni
Jurnal Bimas Islam Vol. 12 No. 1 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v12i1.86

Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam. Wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi sarana ibadah, pendidikan, pelayanan sosial dan pertahanan. Banyak pengembangan sektor ekonomi Islam atau perbankan syariah yang dikaitkan dengan wakaf, tidak terkecuali di tahun 2017 Pemerintah bersama OJK menginisiasi adanya Bank Wakaf Mikro sebagai upaya menjawab permasalahan kemiskinan, yang bekerjasama dengan lembaga berbasis pesantren di Indonesia. Istilah Bank wakaf mikro dipilih karena pihak pemerintah mengharapkan agar inti dari dana yang disebar ke masyarakat tetap terjaga intinya tanpa mengurangi manfaatnya, selain itu dinamai Bank Wakaf Mikro dikarenakan operasi BWM ini berada di lingkungan pesantren. Selama perkembangannya BWM ini, menggunakan istilah bank wakaf mikro dalam penamaan lembaganya akan tetapi dari dasar hukum dan bentuk dari badan hukumnya justru sangat jauh dari penamaannya.Badan hukum dari BWM ini adalah Koperasi, sedangkan izin usaha BWM adalah lembaga keuangan mikro syariah sehingga pengawasannya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan data sekunder dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Kata kunci: Hukum, Bank, Wakaf, Mikro, Indonesia. Abstract Waqf plays a very important economic and social role in Islamic history, waqf serves as a source of funding for religious facilities, education, social services and defense. Many developments in the Islamic economic sector or Islamic banking are associated with waqf, not least in 2017 The Government and OJK initiated the Micro Waqf Bank as an effort to address the problem of poverty, in collaboration with pesantren-based institutions in Indonesia. The term micro waqf bank was chosen because the government expects that the core of the funds distributed to the community is maintained intact without reducing its benefits, besides it is named the Micro Endowment Bank because the BWM operation is in the pesantren environment. During the development of this BWM, the term micro waqf bank was used in naming its institutions, but from the legal basis and form of legal entities it was very far from naming it. under the Financial Services Authority (OJK). This study uses a normative juridical research method using secondary data using qualitative descriptive analysis. Keywords: Law, Bank, Waqf, Micro, Indonesia.

ISLAMIC MONEY INSTEAD IMPLICATIONS BASED ON MACROECONOMIC AND SOCIAL VALUE VARIABLES IN INDONESIA Eva Misfah Bayuni; Muhammad Yunus; Mujahid Mujahid; Shifa Nurul Fadhilah; Yusuf Azis Yusrizal; Silvani Fauziyyah Adilla; Mujahid Al Haq
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

The purpose of this research is to find out the implications of Islamic Money Instead based on macroeconomic and social variables value in Indonesia. The used data is secondary data of 2010-2019 time series. The method of this research is using Vector Autoregressive and Vector Error Correction Model (VECM). E-views 9 program is used for processing data. The result of this research indicates that there are implications for a variety of Islamic Money Instead in Indonesia based on macroeconomic and social value variables in Indonesia on 1st model. GDP and inflation as macroeconomic variable have positive implication for Islamic Money Instead, meanwhile the exchange rate variable has negative implication on it. On 2nd model there are implications for Islamic Money Instead based on macroeconomic variable. GDP and inflation have positive implication and greater value than the 1st model. While the exchange rate has negative implication and has not a response for Islamic Money Instead shock. Furthermore, the 3rd model indicates that there is positive implication based on social value variable not only for zakat but also infaq shadaqah

KONTRIBUSI INSTRUMEN MONETER SYARIAH TERHADAP PENGENDALIAN INFLASI DI INDONESIA Eva Misfah Bayuni; Popon Srisusilawati
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2015) sebagai otoritas moneter tertinggi di Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menggunakan instrumen-instrumen moneter yang akan mencapai sasaran operasional yang berdampak pada sasaran utama kebijakan moneter di Indonesia yaitu inflasi.Sistem moneter ganda yang diterapkan di Indonesia, membuat instrumen-instrumen moneter konvensional berjalan beriringan dengan instrumen moneter syariah. Tujuan pada penelitian ini menganalisa tentang bagaimana kontribusi instrumen moneter syariah terhadap sasaran operasional untuk mencapai pengendalian inflasi di Indonesia. Bagaimana instrumen moneter syariah memiliki kontribusi yang besar atau justru tidak memiliki kontirbusi yang signifikan terhadap perannya untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode regresi simultan dengan menggunakan software Eviews 9. Hasil penelitian yang didapatkan; pertama yaitu instrumen moneter syariah yang diterapkan di Indonesia yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Reverse Repo Surat Berharga Syariah Negara, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Giro Wajib Minimum (GWM) pada Bank Syariah dan PUAS atau Pasar Uang antar Bank Syariah. Kedua, Pengendalian Inflasi di Indonesia menurut Syariah yaitu dengan menggunakan intrumen-instrumen moneter yang sesuai dengan industri perbankan syariah di Indonesia. Kontribusi instrumen-instrumen moneter syariah terhadap pengendalian inflasi di Indonesia masih sangat kecil. Hal ini berdasarkan hasil pengolahan pada penelitian ini bahwa instrumen moneter syariah hanya beberapa model yang berkontribusi. Nilai kontribusi yang dihasilkan pun sangat kecil dengan skala penilaian R Squared berkisar sangat lemah dan atau lemah.

Analisis Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh) terhadap Penerapan Tarif Pembatalan Order di Aplikasi Grab Meuthia Azzahra; Eva Misfah Bayuni
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 1, No. 2, Desember 2021, Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. One of many online transportation services which are widely used nowadays is Grab Indonesia. Based on the classification, the practice of online taxi is classified as ijarah amal or wages. In addition to their standard fees, Grab also charged order cancellation fees to its passengers. The fare that should be paid by passengers who cancel their orders is Rp1000 for Grab Bike and Rp3000 for Grab Car services. This regulation has been applied in Lampung and Palembang since June 17, 2019. Based on that, the author is moved to discover the Islamic law perspective on the order cancellation fee applied by Grab. So the title of this research is “The Analysis of Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 regarding the Order Cancellation Fee on the Grab Application”. This is a qualitative research that produces descriptive data. The data was collected using a literature study technique, namely through collecting information from the official Grab Indonesia website, books, papers, and digital news. The collected data is analyzed with interactive analysis techniques that consisted of data reduction, data presentation and conclusion. The result of this study is that the order cancellation fees charged by Grab are generally in line with the provisions of Fatwa DSN-MUI No. 43 of 2004. However, in terms of fee level, Grab charges the fee amount at the beginning of the transaction, which means that the fees charged do not necessarily reflect the actual losses suffered by the driver. The conclusion is that the level of fees charged doesn’t comply with the provisions of Fatwa DSN-MUI No. 43 of 2004. Salah satu dari sekian banyak layanan transportasi online yang paling sering digunakan saat ini adalah Grab Indonesia. Berdasarkan pembagiannya, praktik ojek online ini tergolong dalam ijarah amal alias upah-mengupah. Selain tarif operasional pada umumnya, pihak Grab juga memberikan tarif pembatalan order kepada penumpangnya. Tarif yang harus dibayar oleh penumpang yang membatalkan orderannya yaitu Rp1000 untuk Grab Bike dan Rp3000 untuk layanan Grab Car dan sejenisnya. Kebijakan ini mulai berlaku di kota Lampung dan Palembang sejak tanggal 17 Juni 2019. Berdasarkan hal tersebut, penulis tergerak untuk menganaliss bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tarif pembatalan order yang diterapkan Grab. Maka judul dari penelitian ini yaitu “Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh) terhadap Penerapan Tarif Pembatalan Order di Aplikasi Grab”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang hasilnya berbentuk data-data deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan informasi dari website resmi Grab Indonesia, buku-buku, karya tulis ilmiah, dan berita-berita elektronik. Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan teknik analisis interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa kebijakan tarif pembatalan order yang diterapkan Grab sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 43 tahun 2004 secara umum. Namun, jika dilihat dari segi besaran tarifnya, Grab menerapkan besaran tarif di awal transaksi, berarti tarif yang dibebankan tersebut belum tentu sama dengan kerugian riil yang dialami oleh pengemudi. Maka dapat disimpulkan bahwa besaran tarif yang dibebankan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004.

Hubungan Etika Kerja Islam dan Latar Belakang Pendidikan dengan Kinerja Agen Asuransi Syariah Monita Kharim Oktorini; Deden Gandana Madjakusumah; Eva Misfah Bayuni
Bandung Conference Series: Syariah Banking Vol. 1 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Syariah Banking
Publisher : UNISBA Press

Abstract.This study aims to find out the relationship of Islamic work ethic with agent performance, relationship of educational background with agent performance and to know the relationship simultaneously between Islamic work ethic and educational background with agent performance in Pru Khalifah PT.Prudential Sharia Insurance Bandung Branch.The research method in this study uses quantitative method, with primary data source and data processing using SPSS program. The results showed that there is a relationship between Islamic work ethic and agent performance based on the acquisition of Chi-Square test value P=0.00<0.05, there is a relationship between educational background and agent performance based on the acquisition of Chi-Square P test score= 0.34<0.05, and there is a concurrent relationship between Islamic work ethic and educational background with the performance of agents (employees) based on the significance of multiple correlation test values F Change = 0.000< 0.05. Abstrak. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui hubungan antara etika kerja Islam dengan kinerja agen, hubungan antara latar belakang pendidikan dengan kinerja agen dan untuk mengetahui hubungan secara bersamaan antara etika kerja Islam dan latar belakang pendidikan dengan kinerja agen di Pru Khalifah PT.Asuransi Jiwa Syariah Prudential Cabang Bandung. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan sumber primer dan pengolahan data menggunakan program Sofware SPSS 2.0. Hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan antara etika kerja Islam dengan kinerja agen berdasar pada perolehan nilai uji Chi-Square P = 0.00< 0.05, terdapat hubungan antara latar belakang pendidikan dengan kinerja agen berdasar pada perolehan nilai uji Chi-Square P = 0.34 < 0.05, dan terdapat hubungan secara bersamaan yakni antara variabel etika kerja Islam dan latar belakang pendidikan dengan kinerja agen (karyawan) berdasarkan perolehan signifikansi nilai uji korelasi berganda F Change = 0.000< 0.05.

Pengaruh Islamicity Performance Index terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2021 Niknik Noor Arafah; Eva Misfah Bayuni; Intan Manggala
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5198

Abstract. The performance of Islamic banks is an important one in the banking industry today because many customers trust Islamic banks to manage their finances. Islamicity Performance Index is a method to measure the performance of Islamic banks, not only in terms of finances but also by evaluating the principles of fairness, halalness, and chastity carried out by Islamic banks. The purpose of this study is to determine the effect of the Islamicity Performance Index on the financial performance of Islamic Commercial Banks in Indonesia for the 2017–2021 period. Sharia-compliant commercial banks that meet the criteria are Bank Muamalat, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, and BCA Syariah. This study employs quantitative methods that are processed with Microsoft Excel and SPSS 23. Data analysis in this study used multiple linear regression; independent variables in this study were the profit sharing ratio, the zakat performance ratio, the equitable distribution ratio, and Islamic income vs. non-Islamic income, as well as a dependent variable, namely financial performance (ROA). The results show that the profit sharing ratio has a significant negative effect on financial performance, while the zakat performance ratio, the equitable distribution ratio, and Islamic income vs. non-Islamic income have a significant positive effect on financial performance and have a coefficient of determination of 44.4%. Abstrak. Kinerja bank syariah adalah suatu yang penting dalam industri perbankan saat ini, karena banyak nasabah yang mempercayai bank syariah untuk mengelola keuangannya. Islamicity Performance Index merupakan metode untuk mengukur kinerja bank syariah, tidak hanya dari segi keuangan saja tetapi juga mengevaluasi prinsip keadilan, kehalalan dan kesucian yang dilakukan bank syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Islamicity Performance Index terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2021. Bank umum syariah yang memenuhi kriteria yaitu Bank Muamalat, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, dan BCA Syariah. Penelitian in menggunakan metode kuantitatif yang diolah dengan Microsoft Excel dan SPSS 23. Analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda, variabel independen pada penelitian ini yaitu Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, Equitable Distribution Ratio, dan Islamic Income vs Non Islamic Income serta variabel dependen yaitu kinerja keuangan (ROA). Hasilnya menunjukan bahwa Profit Sharing Ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan Zakat Performance Ratio, Equitable Distribution Ratio, dan Islamic Income vs Non Islamic Income berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, dan memiliki koefisien determinasi sebesar 44,4%.

Analisis Akad Wakalah terhadap Reksadana Syaraiah yang Diperjualbelikan pada Bukalapak dan Tokopedia Nur Wardatul Laela Afifah; Eva Misfah Bayuni; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5395

Abstract. Bukalapak and Tokopedia are e-commerce platforms that act as sales agents for Sharia Mutual Fund Participation Units as representatives, but in practice there are several pillars and conditions for wakalah contracts that are not yet clear. From these problems, the objectives of this study are as follows: To find out the provisions of wakalah contracts according to the provisions of fiqh muamalah, to find out the mechanism of sharia mutual funds traded on Bukalapak and Tokopedia and to know the analysis of wakalah contracts according to the provisions of fiqh muamalah to sharia mutual funds traded in Bukalapak and Tokopedia. The research method used is qualitative research with a library research approach and data analysis is carried out through descriptive analysis techniques. The results of the study indicate that the wakalah contract according to the provisions of the Muamalah Fiqh which is applied to sharia mutual fund investment activities is legally permissible, the mechanism of sharia mutual funds traded on Bukalapak and Tokopedia is relatively easy to do with cheap and affordable initial investment funds for all people, and the implementation of wakalah contracts in Sharia Mutual Fund investment activities traded on Bukalapak and Tokopedia are in accordance with the provisions according to Muamalah Fiqh. Abstrak. Bukalapak dan Tokopedia merupakan platform e-commerce yang bertindak sebagai agen penjualan Unit Penyertaan Reksadana syariah selaku wakil, namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa rukun dan syarat akad wakalah yang belum jelas pelaksanaannya. Dari permasalahan itu, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : untuk mengetahui ketentuan akad wakalah menurut ketentuan fikih muamalah, untuk mengetahui mekanisme reksadana syariah yang diperjualbelikan pada Bukalapak dan Tokopedia dan untuk mengetahui analisis akad wakalah menurut ketentuan fikih muamalah terhadap reksadana syariah yang diperjualbelikan pada Bukalapak dan Tokopedia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepusatakaan atau library research dan analisis data dilakukan melalui teknik deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad wakalah menurut ketentuan Fikih Muamalah yang diterapkan pada kegiatan investasi reksadana syariah hukumnya mubah, mekanisme reksadana syariah yang diperjualbelikan pada Bukalapak dan Tokopedia relatif mudah untuk dilakukan dengan dana investasi awal yang murah dan terjangkau bagi semua kalangan, serta pelaksanaan akad wakalah dalam kegiatan investasi Reksadana Syariah yang diperjualbelikan pada Bukalapak dan Tokopedia telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan menurut Fikih Muamalah.

Analisis Penerapan Peraturan OJK Nomor 35/PJOK 05/2018 Pada Pembiayaan Channeling di BPRS Riyal Irsyadi terhadap Koperasi Karyawan PT. Bakrie Autoparts Muhammad Asyraf Anshari; Eva Misfah Bayuni; Intan Manggala Wijayanti
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5702

Abstract. Channeling pattern where the position of the Cooperative as a liaison between the Bank and the members of the Cooperative. The liaison in this broad sense, namely assisting the Bank in all its activities, starting from selecting prospective customers, selecting good customer characteristics, helping to draw up agreements and the use of finances. In carrying out its function as an intermediation institution, namely expanding its financing to the economic sector and MSMEs, BPRS Riyal Irsyadi carries out Linkage program cooperation with BMT MFIs and KSPPS Cooperatives and Employee Cooperatives. The purpose of this study is to examine the conformity of the chaneling financing pattern scheme implemented by BPRS Riyal Irsyadi with OJK regulation Number 35 / PJOK 05/2018, this research uses qualitative research methods with descriptive methods, The results of this study the implementation of Channeling Financing run by BPRS Riyal Irsyadi must be guided by POJK No. 35 / POJK.05 / 2018, because this basis is an absolute thing carried out by BPRS as a guideline in carrying out these financing activities. In addition, the implementation of channeling financing at BPRS Riyal Irsyadi with the Employee Cooperative of PT Bakrie Autoparts that the financing activity is very beneficial for each party. And Analysis of the Application of POJK No.35 / POJK.05 / 2018 on Channeling Financing at BPRS Riyal Irsyadi with employee cooperatives PT Bakrie Autoparts the implementation of financing has not been fully in accordance with POJK No.35 / POJK.05 / 2018. Abstrak. Pola Channeling dimana kedudukan Koperasi sebagai penghubung antara Bank dengan anggota Koperasi. Penghubung pada dalam arti luas ini, yaitu membantu Bank pada seluruh kegiatannya, mulai dari pemilihan calon nasabah, menseleksi ciri nasabah yang baik, membantu menyusun perjanjian serta penggunaan keuangannya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, yakni memperluas pembiayaannya kepada sektor- sektor ekonomis dan UMKM, BPRS Riyal Irsyadi menjalankan kerjasama Linkage program dengan LKMS BMT dan Koperasi KSPPS maupun Koperasi Karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti terkait keseuaian skema pola pembiayaan chaneling yang dilaksanakan oleh BPRS Riyal Irsyadi dengan peraturan OJK Nomor 35/ PJOK 05/2018, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, hasil penelitian ini Pelaksanaan Pembiayaan Channeling yang dijalankan oleh BPRS Riyal Irsyadi harus berpedoman pada POJK No. 35/POJK.05/2018, karena dasar tersebut menjadi hal yang mutlak dijalankan oleh BPRS sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan tersebut. Selain itu Pelaksanaan Pembiayaan Channeling di BPRS Riyal Irsyadi dengan Koperasi Karyawan PT Bakrie Autoparts bahwa kegiatan pembiayaan tersebut sangat besar manfaatnya bagi masing- masing Pihak. Dan Analisis Penerapan POJK No.35/POJK.05/2018 pada Pembiayaan Channeling di BPRS Riyal Irsyadi dengan Koperasi karyawan PT Bakrie Autoparts pelaksanaan pembiayaannya belum sepenuhnya sesuai dengan POJK No.35/POJK.05/2018.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search