Articles
<![CDATA[IMPLEMENTASI HUKUM UNTUK PERLINDUNGAN SALES COUNTER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA NOMOR 1 TAHUN 1970 ]]>
<![CDATA[Deviera Dika Putri Harlapan]]>;
<![CDATA[Komang Pradnyana Sudibya]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (257.895 KB)
<![CDATA[Dalam pelaksanaan kegiatan di tempat kerja, kecelakaan kerja adalah salah satu kondisi yang sering terjadi secara tiba-tiba dan sulit untuk dihindari. Beberapa masalah yang sering muncul berkaitan dengan keselamatan kerja bagi pekerja pada bagian sales counter, sehingga menjadi pertanyaan apakah Undang-undang yang telah ada mampu memberikan perlindungan keselamatan bagi tenaga kerja, terutama yang bekerja di bagian Sales Counter dan bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja untuk melindungi keselamatan kerja bagi pekerja di bagian Sales Counter. Kata Kunci : Implementasi Hukum, Perlindungan sales counter, Keselamatan Kerja.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM REVISI UNDANG-UNDANG KPK YANG TIDAK TERMUAT DALAM PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[I Gede Arya Bhaskara]]>;
<![CDATA[Komang Pradnyana Sudibya]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (182.883 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i02.p15
<![CDATA[Karya ilmiah ini dibuat bertujuan sebagai bahan pembelajaran untuk mengetahui dan memahami proses pembentukan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta mengkaji politik hukum yang secara eksplisit maupun implisit terdapat pada Undang-Undang tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner yang dalam penulisannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan MK bernomor 79/PUU-XVII/2019 tidak terdapat cacat formil walaupun Undang-Undang a quo tidak termuat dalam prolegnas prioritas 2019. Kemudian politik hukum pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Naskah Akademik dan konsideran adalah untuk menciptakan peraturan yang mampu mengatasi hambatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sedangkan berdasarkan hakim konstitusi Wahiduddin Adams bahwa sulit untuk diterima berdasarkan common sense bahwa perubahan yang besar tersebut terjadi dalam waktu yang singkat pada momentum akan berakhirnya masa bakti berakhirnya DPR RI dan juga Presiden. This scientific work is intended as a learning material to know and understand the process of forming Law no. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission and examines the legal politics explicitly or implicitly contained in a quo Law. In order to achieve this goal, this paper uses the normative legal research method or doctrinal legal research which in writing uses a statutory approach (The Statute Approach). The results obtained from this study indicate that in the process of forming Law no. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission based on the Constitutional Court's decision numbered 79/PUU-XVII/2019 there are no formal defects even though the a quo Law is not contained in the 2019 priority prolegnas. Then the legal politics of a quo Law based on the Academic Manuscript and the preamble is to create regulations that are able to overcome obstacles in eradicating criminal acts of corruption while based on constitutional judge Wahiduddin Adams that it is difficult to accept based on common sense that such a big change occurred in a short time at the end of his term of office. the end of the DPR RI and also the President.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PENYITAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH NEGARA ]]>
<![CDATA[I Dewa Gde Oka Wibawa]]>;
<![CDATA[Komang Pradnyana Sudibya]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 12 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.321 KB)
<![CDATA[Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, dimana hanya kepemilikannya saja beralih sedangkan penguasaan tetap pada penguasaan pemberi fidusia selaku debitur. Dengan penguasaan tetap pada penguasaan debitur bisa saja debitur melakukan kejahata dengan menggunakan objek jaminan tersebut sehingga menyebabkan objek jaminan disita untuk keperluan penyidikan. Penyitaan benda jaminan fidusia akan merugikan kreditur apabila saat akan melakukan eksekusi, benda jaminan tersebut telah beralih penguasaannya. Akibat hukum penyitaan benda jaminan fidusia tidak menghapuskan jaminan fidusia sehingga debitur harus melunasi utangnya kepada kreditur, apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran utangnya maka debitur berkewajiban untuk mengganti benda jaminan fidusia yang bernilai setara. (Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Objek Jaminan Fidusia, Penyitaan)]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PENJAMIN TERHADAP DEBITUR YANG TIDAK DAPAT MEMENUHI PRESTASI KEPADA KREDITUR ]]>
<![CDATA[Cok Istri Ratih Dwiyanti Pemayun]]>;
<![CDATA[Komang Pradnyana Sudibya]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (249.785 KB)
<![CDATA[Dewasa ini kebutuhan manusia sangatlah beraneka ragam dan tingginya biaya hidup manusia. Sehingga dalam mendapatkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dapat dengan meminjam uang di Bank, koperasi, maupun orang lain. Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana tanggung jawab penjamin kepada kreditur apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya dan bagaimana upaya penyelesaian kredit apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil analisis menunjukan bahwa penjamin tidak bertanggung jawab secara mutlak karena terdapat jaminan kredit antara kreditur dan debitur, serta upaya penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kredit, Penjamin, Debitur, Kreditur]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN OVER CONTRACT RUMAH SEWAAN DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Dewa Gede Angga Windhu Wijaya]]>;
<![CDATA[Komang Pradnyana Sudibya]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (337.388 KB)
<![CDATA[Kebutuhan tempat tinggal khususnya rumah di Kota Denpasar semakin meningkat. Tetapi belakangan ini beberapa orang yang semula ingin mencari rumah sewaan untuk dijadikan tempat tinggal malah dipakai untuk suatu kegiatan bisnis. Dimana seseorang yang menyewa rumah sewaan kemudian disewakan kembali kepada orang lain. Tujuan dari penulisan sebuah karya ilmiah ini yaitu untuk bisa mengetahui bagaimanakah pelaksanaan over contract rumah sewaan di Kota Denpasar dan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan over contract rumah sewaan di Kota Denpasar. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah ini, metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode yuridis empiris yang merupakan suatu metode yang dimana dilakukan dengan cara observasi atau melakukan penelitian secara langsung untuk turun kelapangan agar mendapatkan suatu fakta-fakta dan kebenaran yang akurat. Mengenai hal bagaimana orang menyewakan kembali rumah sewaan adalah mereka menyewa rumah dari seorang pemilik rumah sewaan dalam jangka waktu yang cukup lama kemudian orang tersebut menyewakan kembali rumah sewaan tersebut kepada orang lain. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah secara umum tidak diperbolehkan jika orang yang menyewa rumah dari pemilik rumah menyewakan kembali rumah tersebut, akan tetapi dapat diperbolehkan apabila hal tersebut disetujui oleh pemilik rumah, kembali lagi pada isi kesepakatan perjanjian sewa-menyewa rumah yang dibuat oleh para pihak bersangkutan. Kata kunci : Pelaksanaan, over contract, rumah sewaan]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA SEORANG DOKTER DALAM KASUS MALPRAKTEK ]]>
<![CDATA[Kadek Riska Ernika]]>;
<![CDATA[Komang Pradnyana Sudibya]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 12 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (195.686 KB)
<![CDATA[Masyarakat pada umumnya menyebutkan malpraktek sebagai adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Kesalahan atau Kelalaian dokter dalam menangani pasien dikenal dalam ilmu kedokteran dengan Malpraktek Medis. Akibat kesalahan atau kelalaian tersebut bisa berakibat pasien tidak sembuh malahan bisa sakitnya tambah berat, mungkin cacat bahkan meninggal dunia. Faktanya, ada pasien yang mengalami kerugian dan mengakibatkan pasien tersebut cacat yang diakibatkan oleh dokter yang salah dalam menanganinya. Metode yang penulis gunakan ialah Metode Normatif. Kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini ialah bahwa pertanggungjawaban dokter terhadap pasien yang mengalami malpraktek yaitu diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan upaya pasien sebelum meminta ganti rugi ialah Mediasi yang dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kata Kunci : Tanggung Jawab Perdata, Dokter, Malpraktek]]>
<![CDATA[PENYALAHGUNAAN PENYEWAAN PENGINAPAN DI KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[Ni Putu Rika Efriyanti]]>;
<![CDATA[Komang Pradnyana Sudibya]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (324.412 KB)
<![CDATA[Belakangan ini sering dijumpai pemilik penginapan yang menyalahgunakan penginapan miliknya untuk disewakan kepada pihak-pihak yang tidak pantas untuk menyewa penginapan, seperti pasangan yang bukan merupakan suami istri yang digunakan sebagai tempat berbuat zina dan praktek prostitusi, anak-anak muda yang menyewa penginapan untuk memakai narkoba. Hal ini terjadi karena pemilik penginapan tersebut seakan-akan tidak mau tahu siapa yang menyewa penginapan milikinya, melainkan hanya memikirkan keuntungan usahanya tanpa memperhatikan dampak negative yang ditimbulkannya. Tujuan dari penulisan sebuah karya ilmiah ini yaitu untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan penyalahgunaan penyewaan penginapan di Kabupaten Badung dan bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan penyewaan penginapan di Kabupaten Badung. Metode yang dipergunakan dalam penulisan suatu karya ilmiah ini adalah metode yuridis empiris yaitu merupakan suatu metode yang dilakukan dengan melakukan penelitian secara langsung untuk turun kelapangan atau cara observasi agar mendapatkan suatu kebenaran dan fakta-fakta yang akurat. Perbuatan pemilik penginapan yang menyewakan penginapan kepada pihak penyewa yang menyewa penginapan untuk disalahgunakan dalam menjalankan usahanya secara umum dilarang karena menimbulkan dampak negative dalam masyarakat. Meskipun dilarang, akan tetapi tidak sedikit pemilik penginapan yang tetap memberikan izin untuk menyewakan penginapannya pada pihak penyewa yang menyalahgunakan penginapan miliknya tersebut. Kata kunci: penyewaan, penginapan, disalahgunakan.]]>
<![CDATA[PERAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA/BURUH DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yosephine Marcella]]>;
<![CDATA[Komang Pradnyana Sudibya]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (232.749 KB)
<![CDATA[Pembangunan Nasional menjadi salah satu pengamalan Pancasila serta pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk meningkatkan harkat marabat, kemampuan manusia, serta kepercayaan diri sendiri untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur terutama kedudukan dan peran penting tenaga kerja dalam perkembangan ekonomi sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Untuk menjamin kedudukan buruh membutuhkan suatu wadah agar menjadi kuat. Wadah itu adalah adanya serikat pekerja/buruh yang bertujuan untuk menyeimbangkan posisi buruh dan majikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitian yakni norma hukum. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu peran organisasi serikat pekerja/buruh dalam pembangunan perekonomian Indonesia yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kata Kunci : Pekerja/Buruh, Organisasi Serikat Pekerja/Buruh, Perekonomian Indonesia.]]>
<![CDATA[PENGATURAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PENANGGULANGAN COVID-19 ]]>
<![CDATA[Tembang Merah Sunny Socialista]]>;
<![CDATA[Komang Pradnyana Sudibya]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (423.987 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i11.p03
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar mekanisme pembentukan sanksi administratif pasca Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan menganalisis Pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan pengaturan sanksi denda administratif terhadap pelaku pelanggaran kebijakan penanggulangan COVID-19 yang diterapkan di wilayah Provinsi Bali ditinjau dari prespektif Hukum Tata Negara Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Kaidah perumusan sanksi administratif tidak boleh bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sebagai delegasi peraturan pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi serta memenuhi Teknik Penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menurut Lampiran II UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian daripada itu, Pengaturan Sanksi Denda Administratif Terhadap Pelaku Pelanggaran Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Bali diatur melalui berbagai Peraturan Peraturan Perundang-Undangan terkait Penanggulangan COVID-19 dan Kebijakan Pemerintah Pusat yang diturunkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali serta diatur lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur, dan dimuat Peraturan Daerah Kabupaten / Kota hingga didorong pelaksanaannya dengan Peraturan Desa melalui tindakan pengawasan kedisiplinan kepatuhan masyarakat oleh Satgas COVID-19 yaitu Satpol PP dan Pecalang yang ditunjuk dalam memberikan sanksi denda administratif kepada pelaku pelanggaran kebijakan COVID-19 di Bali. Pemberian sanksi denda administratif ini juga harus selaras dengan ketahanan masyarakat dengan memperhatikan rasa kemanusiaan mengingat dampak kesehatan masyarakat dan lumpuhnya perekonomian dalam situasi berkepanjangan akibat pandemi COVID-19. This study aims to understand the basic mechanism for the formation of administrative sanctions after Law no. 12 of 2011 concerning the Procedure for the Establishment of Legislation and analyzing the normative basis regarding the authority of the Bali Provincial government in issuing policies for setting administrative fines for perpetrators of violations of the COVID-19 response policy implemented in the Province of Bali in terms of the perspective of the Constitutional Law. using normative juridical research methods, the data used in this study is secondary data obtained from library research. Based on the results of the study, it was concluded that the rules for formulating administrative sanctions should not conflict with higher laws and regulations or as delegates for implementing regulations from higher regulations and meet the Techniques for Formulating the Formation of Legislations according to Attachment II of Law no. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. Then from that, the Regulation of Administrative Fines Against Perpetrators of Violation of the COVID-19 Response Policy in the Province of Bali is regulated through various Laws and Regulations related to COVID-19 Management and Central Government Policies which are revealed in the Bali Provincial Regulations and further regulated by Regulations. Governor, Governor's Instructions, and loaded with Regency / City Regulations so that their implementation is encouraged by Village Regulations through the action of monitoring community compliance discipline by the COVID-19 Task Force, namely Satpol PP and Pecalang who are appointed to provide administrative fines to perpetrators of COVID-19 policy violations in Bali . The imposition of administrative fines must also be in line with community resilience by paying attention to the sense of humanity given the impact of public health and the paralysis of the economy in a prolonged situation due to the COVID-19 pandemic.]]>
<![CDATA[TELAAH PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MEMENANGKAN BUKTI AUTENTIK (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR: 346/PDT.G/2014/PNDPS) ]]>
<![CDATA[Bima Kumara Dwi Atmaja]]>;
<![CDATA[Komang Pradnyana Sudibya]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i05.p03
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji teori hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara sengketa tanah antara I Wayan Suartika melawan Universitas Udayana yang telah diputus Hakim Pengadilan Negeri Denpasar melalui putusan No. 346/PDT.G/2014/PNDPS serta mengkaji kekuatan pembuktian Hak Pakai yang dimiliki oleh Universitas Udayana. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini, yang pertama bahwa kekuatan pembuktian Sertifikat Hak Pakai yang dimiliki oleh Universitas Udayana berdasarkan undang-undang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna jika dibandingkan dengan pipil yang dimiliki oleh I Wayan Suartika sehingga dalam memutus perkara ini, hakim tidak serta merta mengutamakan aspek kepastian hukum. Kedua yaitu Teori Keadilan merupakan teori yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut dimana Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar memenangkan pihak pemilik pipil yaitu I Wayan Suartika, karena apabila ditinjau dari pemberian kebaikan terbesar sesuai kondisi yang merupakan pernyataan John Stuart Mill terkait Keadilan, hakim menilai bahwa akan jauh lebih memberikan manfaat dan kebaikan bagi I Wayan Suartika apabila tanah tersebut adalah merupakan haknya dikarenakan sudah sejak dahulu dimanfaatkan oleh pihak I Wayan Suartika. Penelitian ini tidak mendukung atau menolak putusan hakim, melainkan hanya menelaah perspektif hakim dalam memutus perkara sengketa tanah yang dihadapkan pada bukti autentik. ABSTRACT This study aims to examine the legal theory used by judges in deciding land dispute cases between I Wayan Suartika and Udayana University which have been decided by Denpasar District Court Judges through decision No. 346/PDT.G/2014/PNDPS and examines the strength of evidence of usage rights owned by Udayana University. The research method used is empirical normative legal research through statutory, contextual and case approaches. The results of this study, the first is that the strength of proof of the Right to Use Certificate owned by Udayana University based on the law has perfect proof power when compared to the pipil owned by I Wayan Suartika so that in deciding this issue, the judge does not necessarily prioritize aspects of legal certainty . Second, the Theory of Justice is a theory used by judges in deciding the case where the Judge at the Denpasar District Court won the pipil owner, I Wayan Suartika, because when viewed from the provision of the greatest kindness according to the conditions which were John Stuart Mill's statement regarding Justice, the judge considered that it would far more beneficial and good for I Wayan Suartika if the land is his right because I Wayan Suartika has used it for a long time. This research does not support or reject the judge's decision, but only examines the perspective of judges in deciding cases that file land claims against authentic evidence.]]>
