Garuda - Garba Rujukan Digital

HAK WARGA NEGARA UNTUK TIDAK VAKSINASI COVID-19 KARENA FAKTOR PENYAKIT BAWAAN I Kadek Gaga Astika; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i06.p11

Studi ini memiliki tujuan untuk mengkaji kepastian hukum terhadap hak warga negara yang tidak melakukan vaksinasi Covid-19 dikarenakan oleh faktor penyakit bawaan. Pengkajian penelitian ini berdasar kepada dasar hukum dari perspektif nasional (Indonesia) dan Internasional. Metode penelitian hukum yuridis normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan pengkajian terhadap teori, asas-asas dan instrumen hukum yang berkaitan dengan objek kajian serta bagaimana dapat memberikan bekal informasi kepada para pembaca. Pendekatan komparasi hukum dan hukum secara historis merupakan pendekatan yang dilakukan di dalam metode penelitian ini. Hasil studi menunjukan bahwasannya berdasar kepada instrument yuridis baik dari perspektif internasional maupun nasional hak politik serta hak sipil (hak untuk hidup) sebagai sebuah non-derogable rights tidak boleh dikurangi dengan sebab apapun termasuk di dalamnya hak warga negara untuk tidak melakukan vaksinasi Covid-19. Kata Kunci: Vaksinasi Covid-19, Kepastian Hukum, Penyakit Bawaan, Hak Sipil dan Politik. ABSTRACT This study aims to examine the legal certainty of citizens' rights not to vaccinate against Covid-19 due to congenital disease faktors. This research study is based on the legal basis from a national (Indonesian law instrument) and from international law instrument perspective. Normative-Juridical legal method is the type of this research method by assessing theories, principles and legal instruments the relate with the object of study and how to provide information to the readers. In addition, the approach used in this study is a comparative approach to law and historical. The study result show that based on juridical instruments both from an international and national perspective, civil and political rights (right to life) as non-derogable rights should not be reduced for any reason, including the right of citizens not to vaccinate against Covid-19 due to congenital disesase faktors. Key Words: Covid-19 Vaccination, Legal Certainty, Congenital Disease, Civil and Political Rights.

TEORI KONSTITUSI INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 SEBAGAI TOLOK UKUR UNTUK MENCAPAI TUJUAN NEGARA Ni Wayan Mita Saskarani; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i07.p1

Tujuan dari penelitian ini adalah memahami mengenai konstitusi negara yang merupakan hukum negara dan hukum tertinggi yang digunakan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan negara, serta ingin mengetahui eksistensi dari teori konstitusi Indonesia setelah Perubahan UUD 1945 sebagai tolok ukur dalam mewujudkan tujuan nasional Negara Indonesia. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bahan kepustakaan maupun data sekunder yang terkait dengan konstitusi dan teori konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi menjadi pedoman suatu negara untuk menentukan kehidupan dan menciptakan kesejahteraan untuk rakyatnya. Korelasi antara konstitusi dengan negara yang begitu erat, bisa dilihat pada saat mencapai tujuan atau cita-cita negara memerlukan konstitusi karena negara dengan pokok sebagai adalah penyelenggara negara tidak dapat melakukan aksi kekuasaannya tanpa konstitusi. Sedangkan, teori konstitusi yang terkandung tersebut membawa restorasi dalam pelaksaanaan penyelenggaraan suatu negara dan kekuasaan pemerintahan dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan pemisahan kekuasaan untuk menghindari kekuasaan negara yang absolut. Bahkan, dalam proses perumusan konstitusi pun sama halnya dengan perumusan tujuan negara dengan teori konstitusi sebagai sebuah penjelasan ilmiah mengenai substansi dalam konstitusi yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam mewujudkan tujuan negara. Sehingga, teori konstitusi merupakan tolok ukur secara teori dalam mewujudkan tujuan negara. Kata Kunci: Teori Konstitusi, Tujuan Negara, Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 ABSTRACT The aim of this study is to comprehend the constitution which is the state law and supreme law as a guideline in achieving the objectives of the state and want to know the existence from constitutional theory after the change of the 1945 Constitution as the benchmark to achieving the objectives of the state. This study uses a normative research method that is analyzing library materials and secondary data related to the constitution and constitutional theory. The result proves that the constitution is the state guideline for determining public welfare. Relation between the constitution and the state is very close, to achieving the objectives of the state need a constitution because state administrators cannot exercise power without a constitution. Whereas, constitutional theory bring restoration in state administration and government power to avoid absolute state power. The process of formulating the constitution is the same as the formulation of the objectives of the state with constitutional theory as a scientific explanation about substance in the constitution made as to the benchmark in achieving the objectives of the state. So that, the constitutional theory is a benchmark in theory in achieving the objectives of the state. Keywords: Constitutional Theory, Objectives of the State, Indonesia, The 1945 Constitution.

PENGATURAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PENANGGULANGAN COVID-19 Tembang Merah Sunny Socialista; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar mekanisme pembentukan sanksi administratif pasca Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan menganalisis Pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan pengaturan sanksi denda administratif terhadap pelaku pelanggaran kebijakan penanggulangan COVID-19 yang diterapkan di wilayah Provinsi Bali ditinjau dari prespektif Hukum Tata Negara Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Kaidah perumusan sanksi administratif tidak boleh bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sebagai delegasi peraturan pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi serta memenuhi Teknik Penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menurut Lampiran II UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian daripada itu, Pengaturan Sanksi Denda Administratif Terhadap Pelaku Pelanggaran Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Bali diatur melalui berbagai Peraturan Peraturan Perundang-Undangan terkait Penanggulangan COVID-19 dan Kebijakan Pemerintah Pusat yang diturunkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali serta diatur lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur, dan dimuat Peraturan Daerah Kabupaten / Kota hingga didorong pelaksanaannya dengan Peraturan Desa melalui tindakan pengawasan kedisiplinan kepatuhan masyarakat oleh Satgas COVID-19 yaitu Satpol PP dan Pecalang yang ditunjuk dalam memberikan sanksi denda administratif kepada pelaku pelanggaran kebijakan COVID-19 di Bali. Pemberian sanksi denda administratif ini juga harus selaras dengan ketahanan masyarakat dengan memperhatikan rasa kemanusiaan mengingat dampak kesehatan masyarakat dan lumpuhnya perekonomian dalam situasi berkepanjangan akibat pandemi COVID-19. This study aims to understand the basic mechanism for the formation of administrative sanctions after Law no. 12 of 2011 concerning the Procedure for the Establishment of Legislation and analyzing the normative basis regarding the authority of the Bali Provincial government in issuing policies for setting administrative fines for perpetrators of violations of the COVID-19 response policy implemented in the Province of Bali in terms of the perspective of the Constitutional Law. using normative juridical research methods, the data used in this study is secondary data obtained from library research. Based on the results of the study, it was concluded that the rules for formulating administrative sanctions should not conflict with higher laws and regulations or as delegates for implementing regulations from higher regulations and meet the Techniques for Formulating the Formation of Legislations according to Attachment II of Law no. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. Then from that, the Regulation of Administrative Fines Against Perpetrators of Violation of the COVID-19 Response Policy in the Province of Bali is regulated through various Laws and Regulations related to COVID-19 Management and Central Government Policies which are revealed in the Bali Provincial Regulations and further regulated by Regulations. Governor, Governor's Instructions, and loaded with Regency / City Regulations so that their implementation is encouraged by Village Regulations through the action of monitoring community compliance discipline by the COVID-19 Task Force, namely Satpol PP and Pecalang who are appointed to provide administrative fines to perpetrators of COVID-19 policy violations in Bali . The imposition of administrative fines must also be in line with community resilience by paying attention to the sense of humanity given the impact of public health and the paralysis of the economy in a prolonged situation due to the COVID-19 pandemic.

URGENSI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PILKADA Dati Amaliyah; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji urgensi pembentukan badan peradilan khusus pilkada saat ini serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pembentukan badan peradilan khusus pilkada saat ini. Dalam studi ini metode penelitian yang digunakan adalah merupakan hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder serta dengan menggunakan teknik deskripsi. Hasil studi menunjukkan bahwa pembentukan badan peradilan khusus pilkada ini memanglah merupakan amanat daripada undang-undang. Akan tetapi hingga sampai dengan saat ini pembentukan badan peradilan khusus pilkada masih belum terealisasi, yang dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat terbentuknya lembaga tersebut. Terlebih lagi, dengan dikeluarkannya pula putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XX/2022 yang secara tidak langsung menghilangkan sifat kesementaraan yang diatur dalam UU No. 8 tahun 2015 atas kewenangan Mahkamah Kontitusi dalam menangani sengketa terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum termasuk didalamnya sengketa atas pilkada tersebut. Kata Kunci : Pilkada, Badan Peradilan Khusus, Sengketa, Pelanggaran ABSTRACT The purpose of this study is to examine the urgency of establishing a special judicial body for the current election and the factors that are obstacles in the formation of a special judicial body for the current election. In this study the research method used is normative law with a statutory approach and a legal concept analysis approach using primary and secondary legal materials and using descriptive techniques. The results of the study show that the formation of a special judiciary body for regional elections is indeed a mandate rather than a law. However, until now the formation of a special election court body has not been realized, which is due to several factors that have become obstacles to the formation of this institution. What's more, with the issuance of the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 85/PUU-XX/2022 which indirectly eliminates the temporary nature regulated in Law no. 8 of 2015 on the authority of the Constitutional Court in handling disputes related to disputes over the general election results including disputes over the local elections. Keywords: Regional Head Election, Special Judicial Body, Dispute, Violation

TELAAH PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MEMENANGKAN BUKTI AUTENTIK (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR: 346/PDT.G/2014/PNDPS) Bima Kumara Dwi Atmaja; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i05.p03

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji teori hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara sengketa tanah antara I Wayan Suartika melawan Universitas Udayana yang telah diputus Hakim Pengadilan Negeri Denpasar melalui putusan No. 346/PDT.G/2014/PNDPS serta mengkaji kekuatan pembuktian Hak Pakai yang dimiliki oleh Universitas Udayana. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini, yang pertama bahwa kekuatan pembuktian Sertifikat Hak Pakai yang dimiliki oleh Universitas Udayana berdasarkan undang-undang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna jika dibandingkan dengan pipil yang dimiliki oleh I Wayan Suartika sehingga dalam memutus perkara ini, hakim tidak serta merta mengutamakan aspek kepastian hukum. Kedua yaitu Teori Keadilan merupakan teori yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut dimana Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar memenangkan pihak pemilik pipil yaitu I Wayan Suartika, karena apabila ditinjau dari pemberian kebaikan terbesar sesuai kondisi yang merupakan pernyataan John Stuart Mill terkait Keadilan, hakim menilai bahwa akan jauh lebih memberikan manfaat dan kebaikan bagi I Wayan Suartika apabila tanah tersebut adalah merupakan haknya dikarenakan sudah sejak dahulu dimanfaatkan oleh pihak I Wayan Suartika. Penelitian ini tidak mendukung atau menolak putusan hakim, melainkan hanya menelaah perspektif hakim dalam memutus perkara sengketa tanah yang dihadapkan pada bukti autentik. ABSTRACT This study aims to examine the legal theory used by judges in deciding land dispute cases between I Wayan Suartika and Udayana University which have been decided by Denpasar District Court Judges through decision No. 346/PDT.G/2014/PNDPS and examines the strength of evidence of usage rights owned by Udayana University. The research method used is empirical normative legal research through statutory, contextual and case approaches. The results of this study, the first is that the strength of proof of the Right to Use Certificate owned by Udayana University based on the law has perfect proof power when compared to the pipil owned by I Wayan Suartika so that in deciding this issue, the judge does not necessarily prioritize aspects of legal certainty . Second, the Theory of Justice is a theory used by judges in deciding the case where the Judge at the Denpasar District Court won the pipil owner, I Wayan Suartika, because when viewed from the provision of the greatest kindness according to the conditions which were John Stuart Mill's statement regarding Justice, the judge considered that it would far more beneficial and good for I Wayan Suartika if the land is his right because I Wayan Suartika has used it for a long time. This research does not support or reject the judge's decision, but only examines the perspective of judges in deciding cases that file land claims against authentic evidence.

PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM MELALUI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO.757/PDT.G/2022/PN.JKT.PST DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA Agung Yoga Pratama Putra; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 03 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i03.p3

Tujuan ditulisnya penelitian ini untuk memperdalam pemahaman tentang keabsahan penundaan pemilihan umum dan dampak penundaan Pemilu dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini dianalisis dengan mengimplementasikan metode deskriptif dalam bentuk penelitian normatif yang mengadopsi pendekatan historis dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menerangkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunda rangkaian pemilihan umum adalah tidak ditemukan keabsahannya saat ditinjau dari konstitusionalitasnya terhadap UUD NRI 1945, kompetensi atas penyelesaian perselisihan proses Pemilu, kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan dalam proses Pemilu menurut undang-undang, dan alasan menunda Pemilu menurut undang-undang, dan lembaga yang berwenang untuk menunda Pemilu. UU Pemilu sebagai payung hukum penyelenggaraan Pemilu di Indonesia secara khusus mengatur bahwa menunda pelaksanaan pemilihan umum hanya dilaksanakan dalam lanjutan atau susulan. Hanya lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU), atau Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), dan Presiden yang dapat memutuskan untuk meunda Pemilu karena alasan mendesak yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penundaan Pemilu menyusul Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu telah mempengaruhi stabilitas konstitusi Indonesia, sehingga rawan korupsi, oligarki, dan melanggar hak konstitusional warga negaranya. Kata Kunci: Penundaan Pemilihan Umum, Demokrasi, Putusan PN Jakarta Pusat, Dampak Penundaan Pemilihan Umum. ABSTRACT The objective of this study is to gain a better understanding of the legitimacy of the postponed of elections and the impact of the postponed of elections using Central Jakarta District Court Decision No. 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. This study was analyzed by implementing descriptive style in the form of normative research adopting historical approach and statutory approach. The outcome of this study indicate that the Jakarta Central District Court Decision to postpone the step of elections is not justified, judging from the constitutionality of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, its jurisdiction and powers to settle electoral matters, the authority bodies with the power to void elections issues found in the electoral process under the law, and the reasons for restricting elections under the law. As a legal umbrella for conducting elections in Indonesia, the Act of Elections expressly stipulates that elections can only be postponed as a continuation or follow-up. Only the General Election Commission (KPU) or the Local General Election Commission (KPUD) and the President can decide to postpone elections on grounds of urgency that threaten the nation and the life of the state. The postponement of the elections following the Jakarta Central District Court Decision undermines Indonesia's constitutional stability, leaving it vulnerable to corruption, oligarchy, and undermining the constitutional rights of its citizens. Key Words: Election Postponement, Democracy, Jakarta Pusat District Court Decision, The Impact of Election Postponement

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN MINUMAN KERAS YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN.TIM) Bakti Dwika Azizi; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 02 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i02.p3

Studi kasus ini membahas mengenai bentuk perlindungan konsumen terhadap penjualan minuman keras yang diperdagangkan tidak sesuai dengan standar. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan library research. Hasil dari pembahasan ini menunjukan bahwa perlindungan konsumen seharusnya diberikan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, lalu hakim mempertimbangkan Pasal 62 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, namun unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Perlindungan Hukum, Pertimbangan Hakim. ABSTRACT This case study discusses forms of consumer protection against the sale of non-standard alcoholic beverages. This writing uses a normative juridical research method with a library research approach. The results of this discussion show that consumer protection should be provided in accordance with the Consumer Protection Act, then the judge considers Article 62 Paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Article 140 of Law Number 18 of 2012 concerning Food, but the elements are not met. Keywords: Consumer Protection, Legal Protection, Judge's Consideration.

JAMINAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PERUNDUNGAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF Crownabe Argentum; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Children are a state's future and should be treated as such by being safeguarded, protected, and guaranteed to get their rights to life in order to ensure their success as future leaders and contributors to society. Of course, some kids can actually act in ways that disrupt the lives of others their age and even put their lives in danger. As a general rule, this constitutes criminal behavior. Naturally, the resolution of crimes committed by adults and those committed by minors are handled in different ways. Law 11 of 2011 pertaining to the Criminal Justice System for Children addresses the punishment of minors specifically. When dealing with juvenile offenders, restorative justice is used to restore harmony between the juvenile offender and any juvenile victims for the greater good. This, of course, depends on the kindness and cooperation of young victims in diverting criminal cases involving children away from the court system. According to Law Number 11 of 2011 concerning the Criminal Justice System A. - son, this journal discusses the guarantee of protection obtained by child victims in cases of bullying when resolving criminal cases outside of court, or commonly called diversion.

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search