Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
I Ketut Sudjana
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
IMPLEMENTASI KATA ‘MENENTUKAN’ DALAM PASAL 67 UU RI NOMOR 3/2009 TERKAIT NOVUM SEBAGAI ALASAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar)? I Gde Satya Adhi Wicaksana; Ni Nengah Adiyaryani; I Ketut Sudjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.07, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada dasarnya upaya hukum terbagi menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Ketentuan Pasal 67 UU RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung menjadi dasar hukum bagi pihak yang mengajukan permohonan upaya hukum peninjauan kembali. Pada Pasal 67 huruf b dinyatakan bahwa “apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.” Disini terlihat bahwa bukti baru yang diajukan dalam permohonan upaya hukum peninjauan kembali harus bersifat menentukan. Ukuran terhadap kata ‘menentukan’ belum diatur secara jelas dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Selain itu apabila suatu permohonan peninjauan kembali dikabulkan, akan menimbulkan akibat hukum diantaranya status putusan sebelumnya serta pelaksanaan putusan, biaya eksekusi paksa dan mempengaruhi kedudukan Mahkamah Agung terkait istilah Judex Facti dan Judex Juris. Tujuan penulisan yakni untuk mengetahui apa yang menjadi landasan majelis hakim Peninjauan Kembali dalam mengimplementasikan kata ‘menentukan’ dalam Pasal 67 huruf b UU RI Nomor 3 Tahun 2009 serta mengetahui apa saja akibat hukum yang timbul apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan upaya hukum peninjauan kembali. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris melalui efektivitas hukum. Hasil pembahasan penelitian ini adalah mengenai kata menentukan pada surat bukti harus tergolong berkualitas, bersifat memiliki nilai hukum yang kuat dan Valid. Serta akibat hukum yang timbul apabila permohonan peninjauan kembali dikabulkan yakni status putusan sebelumnya, biaya pelaksanaan eksekusi secara paksa, dan akibat hukum terhadap kedudukan Mahkamah Agung terkait Judex Factie & Judex Juris. Kata Kunci: Upaya Hukum, Peninjauan Kembali, Bukti Baru, Judex Facti dan Judex Juris
KEKUATAN SURAT ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA Yudhistira Yudhistira; I Dewa Nyoman Sekar; I Ketut Sudjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 1 No 01 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The function of proof in law of criminal procedure is to find the truth andreinforces the conviction of judges to mistakes charged the defendant.In article 184paragraph (1) Indonesian law of criminal procedure, legal means of evidence shall be :the testimony of a witness, the testimony of an expert, a document, an indication, thetestimony of the accused. Age of increasingly sophisticated led to the rise of cyber crimeand in the process proving cybercrime requires electronic evidence, for exampleelectronic mail.
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI POLRESTA DENPASAR Caroline Andarini Dyah Ayu Puspitasari; I Dewa Made Suartha; I Ketut Sudjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judi telah menjadi penyakit turun-menurun dalam sejarah peradaban manusia,halini mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana perjudian. Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut, maka diangkatlah judul Proses Penyidikan Tindak PidanaPerjudian di Polresta Denpasar. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaanpenyidikan tindak pidana perjudian di Polresta, faktor-faktor yang menghambatpenyidikan dan upaya yang telah dilakukan Polresta Denpasar dalam menanggulangitindak pidana perjudian di Denpasar. Metode dari penelitian ini bersifat empris melaluipendekatan kasus dan pendekatan fakta. Kesimpulannya, pelaksanaan penyidikan tindakpidana perjudian di Polresta Denpasar sama halnya dengan penyidikan tindak pidanabiasa, faktor-faktor yang menghambat penyidikan disebabkan oleh aparat penegakhukum dan masyarakat, sedangkan upaya Polresta Denpasar dalam menanggulangitindak pidana perjudian di Wilayah Denpasar : Upaya promotif, Upaya preventif danUpaya represif.
TINJAUAN TERHADAP PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS IIB KARANGASEM Aditya Saputra; I Dewa Made Suartha; I Ketut Sudjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tinjauan terhadap pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIB Karangasem. Penelitian ini membahas tentang kondisi antara das sein dan das sollen, serta hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIB Karangasem. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada dua jenis pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu pembinaan kepribadian dan latihan keterampilan. Terlalu cepatnya perubahan peraturan perundang – undangan tentang pelaksanaan pembinaan, minimnya fasilitas pembinaan, kurangnya tenaga pengajar pembina, dan tidak tersedianya pendidikan formal menjadi faktor penghambat dalam efektifitas pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan kata lain, pelaksanaan pembinaan tersebut belum optimal dan masih terdapat hambatan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTIFITAS PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA SERTA PENGAWASAN DAN PENERAPAN SANKSI William Dwi K. P. Marbun; I Ketut Sudjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Aktifitas Perjudian Online di Indonesia Serta Pengawasan dan Penerapan sanksi. Aktifitas judi online adalah hal yang ilegal, tetapi aktifitas ini kerap terjadi dan kerap luput dari pantauan pihak berwenang karena pergerakan aktifitas nya terjadi di dalam dunia maya. Sehingga mengakibatkan dampak sosial yang kurang baik karena pada dasarnya perjudian adalah hal yang merugikan si pelaku dan orang disekitarnya contohnya kerugian sosial dan materil. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai hal pengawasan dan penerapan sanksi terhadap para pelaku terkait perjudian online ini yang berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Segala bentuk perjudian termasuk judi online adalah tidak dilarang oleh hukum, sementara pengawasan dari pemerintah terkendala oleh pergerakan judi online yangberlangsung di dunia maya, pemerintah hanya bisa menindak dengan memblokir situs-situs judi tersebut. kesimpulan dari penulisan ini adalah dengan Peraturan Perundang-Undangan maka pengawasan dapat diberlakukan dan para pelaku judi online dapat diberikan sanksi agar menimbulkan efek jera.
PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM BAP DI MUKA SIDANG PANGADILAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR) I Made Adhi Parwatha; I Ketut Keneng; I Ketut Sudjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the middle of court session investigation, to find a material truth, verification is an absolute thing to do, because an that case will investigating proof instruments. Beside of the accused rescind their information given before on the annoucement judicial procedure investigation when verification entering the court session investigation. Rescindation of the information given before will take influence in the time when judge considering the decision.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA TERHADAP PENYIMPANGAN PENYIDIKAN I Gst. Ag. Gd Surya Banyuning; I Gede Artha; I Ketut Sudjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 06, November 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lebih popular dikenal dengan KUHAP [ Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana ] telah di berlakukan dalam rentang waktu yang relative panjang arau lama, yakni sejak tanggal 31 Desember 1981. Namun demikian dalam pelaksanannya khususnya yang berkenaan dengan perlindungan atas hak hak tersangka masih cukup banyak hal yang belum sinkrone dengan maksud dan tujuan pembentuk undang undang tersebut. Sesuai dengan permasalahn yang diajukan maka metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian secara yuridis emepris yaitu melihat permasalahan dengan peneltian yang berupa usaha untuk menemukan hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan permasalahan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara yuridis emperis. Tugas dan wewenang penyidik diatur menurut ketentuan pasal 6 ayat (1) KUHP, sedangkan wewenang kepolisian Negara RI diatur dalam pasal 15 ayat (1) UU No. 28 tahun 1997. Kemudian hak-hak tersangka dalam proses penyidik diatur dalam pasal 50 – 68 KUHP. Undang undang yang diberlakukan adanya tindakan menyimpang penyidik dalam proses penyidik yaitu, pasal 17 KUHAP, pasal 52 KUHAP. Adapun Undang undang yang mengatur bentuk perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan yaitu pasal 31 UU pokok kekuasaan kehakiman ( UU No 14 tahun 1970 ), selanjutnya pasal 37 UU No. 14 tahun 1970.
PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT ( UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA ) I Gede Sadia Dwi Ratmaja; I Ketut Keneng; I Ketut Sudjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 1 No 01 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesiais a country oflaws thatgovernedtheconstitutionin 1945. In Indonesiathereare manyviolations committedby governments and society. One of the offensesthatneedtoget their attention andresolutionarecasesof humanrights violationsare heavy. In theeyes ofthe international community,Indonesiaconsidered lessattention tohumanrightsviolationsparticularlysevere.In Indonesia,rightsareregulated insomelegislation.Legislationin question, among others, Law No.39 Year1999 onHumanRights.To handlethecases ofhuman rightsviolationsThe heavymoldedLaw No.26 Year2000 onHuman RightsCourt. Lawnotprovide justiceto victimsand witnesses. So toshowthe seriousness ofthegovernmentissuedGovernment Regulation No.2 of 2002on Procedures forthe ProtectionofVictimsandWitnessesManusisaRights ViolationsInTheWeight. InadditionitalsoformedgovernmentregulationNo. 3 of 2002on Compensation, Restitution,andRehabilitationAgainstVictimsof Human Rights ViolationsThatWeight. The enactmentisexpectedrights of victimsand witnesses inhuman rights abusesTheweightcan be felt bothatthe stage ofinquiry, investigation, prosecution, during andafter atrialconducted. Ingovernment regulationsthere are someweaknessesthat needto get asettlementfrom thegovernment, bothofnorms andprocedures for grantingprotection.sowith improvementsin theregulationto provide protectionand fulfillment ofthe rights of victimsandwitnessesoptimally.
PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN RESOR GIANYAR I Gusti Ngurah Yudha Adi Pradana; I Gede Artha; I Ketut Sudjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.07, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang dari karya ilmiah ini ialah upaya untuk mencari solusi dalam penanganan perkara tindak pidana anak melalui pendekatan restorative justice, yang dilaksanakan dengan cara diversi. Restorative justice dianggap sebagai cara berfikir (paradigm) baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak. Adapun masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini pertama terkait bagaimana pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kepolisian Resor Gianyar dan kedua terkait apa hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian diversi di Kepolisian Resor Gianyar. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris. Dari hasil penelitian di peroleh kesimpulan bahwa pelaksanaan diversi oleh penyidik dalam menangani perkara anak, dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, pembimbing pemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Sebelum melakukan diversi, penyidik terlebih dahulu melakukan wawancara dengan pelaku untuk memahami motif pelaku melakukan tindak pidana. Adapun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan diversi di Kepolisian Resor Gianyar ialah belum adanya fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan diversi, dikarenakan belum adanya bantuan dari pemerintah untuk menyediakan segala fasilitas tersebut. Selain itu, faktor penghambat lainnya ialah belum terjadinya kerjasama antara Kepolisian Resor Gianyar dengan instansi yang terkait, seperti Dinas Sosial Kabupaten Gianyar, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar, Badan Pemerdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gianyar. Kata Kunci : Diversi, Tindak Pidana, Anak
PROSES PERSIDANGAN PENYIARAN SECARA LANGSUNG (LIVE) DI TELEVISI PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA Diah Vina Laoka Boru Sitorus; I Gede Artha; I Ketut Sudjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.07, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyiaran persidangan secara langsung di televisi merupakan sesuatu hal yang baru dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Salah satu asas yang terdapat dalam hukum acara pidana adalah asas terbuka untuk umum, prinsip inilah yang digunakan untuk mendasari penyiaran persidangan langsung di televisi. Namun terkait banyak hal yang harus dipertimbangkan terutama terkait dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat serta sistem peradilan di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam tulisan ini dibahas mengenai proses persidangan penyiaran secara langsung di televisi perspektif hukum acara pidana Indonesia. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui apakah penyiaran persidangan di televisi secara langsung diatur dalam hukum acara pidana Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian hukum normatif. Penyiaran persidangan secara langsung di televisi dianggap sebagai implementasi daripada asas terbuka untuk umum, namun dalam asas terbuka untuk umum tidak mengatur mengenai penyiaran langsung di televisi. Dalam hal ini terjadi kekosongan norma hukum terhadap penyiaran persidangan secara langsung di televisi baik dalam KUHAP maupun aturan lainnya. Hal ini juga menyebabkan terganggunya independensi dan Impartialitas sebuah lembaga peradilan, serta menimbulkan ketidakpastian kebebasan pers. Kata Kunci : Penyiaran Langsung, Persidangan, Hukum Acara Pidana
Co-Authors Aditya Saputra Anak Agung Ketut Sugiantara Caroline Andarini Dyah Ayu Puspitasari Dewa Ayu Sekar Vikanaswari Dewa Nyoman Sekar Diah Vina Laoka Boru Sitorus I Dewa Made Suartha I Dewa Nyoman Sekar I Gde Satya Adhi Wicaksana I Gede Artha I Gede Eggy Bintang Pratama I Gede Sadia Dwi Ratmaja I Gst. Ag. Gd Surya Banyuning I Gusti Agung Arya Wira Pratama I Gusti Ngurah Yudha Adi Pradana I Ketut Keneng I Made Adhi Parwatha I Putu Yogi Indra Permana I Wayan Sutarajaya Mazmur Septian Rumapea Ni Ketut Santi Sekarini Ni Komang Intan Novia Arsani Ni Nengah Adiyaryani Nico Yulianto Prabowo Nyoman A Martana Putu Benny Oktariani Putu Indah Dwi Lestari Martha Putu Joni Kusuma Atmaja William Dwi K. P. Marbun Yudhistira Yudhistira