Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
I Ketut Keneng
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PELAKSANAAN PERADILAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR) Windu Adiningsih; I Dewa Made Suartha; I Ketut Keneng
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, April 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akhir-akhir ini masalah kenakalan pada anak semakin banyak, kenakalan pada anak tetap merupakan persoalan yang hampir disemua negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Jenis perbuatan hukum yang sering dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian, dimana tindak pidana  ini diatur dalam Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ). Sehingga permasalahan ini akan dibahas dalam skripsi ini adalah keterlibatan institusi terkait dalam proses pemidanaan anak sebagai terdakwa tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Denpasar dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak dalam tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Denpasar. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan fakta. Keterlibatan Institusi terkait dalam Proses Pemidanaan Anak sebagai terdakwa tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Denpasar Lembaga yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak antara lain Lembaga Khusus Anak ( LPKA ), Lembaga Penempatan Anak Sementara ( LPAS ), Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial ( LPKS ), Balai Permasyarakatan ( BAPAS ), Advokasi / Pemberi bantuan hukum, dan Petugas Kemasyarakatan yang terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraaan Sosial. Dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak berdasarkan pertimbangan yang bersifat yuridis yang diambil dari fakta-fakta yang di muka persidangan, disamping pertimbangan yuridis hakim juga harus memutus dengan pertimbngan yang bersifat non yuridis yang diambil dari latar belakang, ekonomi dan psikologi anak. Dapat disimpulkan bahwa peradilan pidana anak merupakan peradilan khusus dari bagian sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia, hal ini bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERAMPOKAN DIDALAM TAKSI DITINJAU DARI PERSEPEKTIF VIKTIMOLOGI Putu Erik Hendrawan; I Ketut Keneng
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, September 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perampokan Di Dalam Taksi Ditinjau Dari Persepektif Viktimologi”. Berbagai macam kejahatan merupakan suatu gejala yang terjadi di masyarakat, salah satu kejahatan yang terjadi ialah kejahatan perampokan. Perampokan yang marak terjadi saat ini ialah perampokan didalam taksi. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perampokan didalam taksi serta bentuk-bentuk ganti kerugian terhadap korban. Metode penelitian yang digunakan ialah metoda hukum normatif yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach). Saat ini tindak pidana perampokan sering terjadi didalam angkutan umum. Lemahnya perhatian terhadap korban dan kurangnya pengetahuan mengenai hukum menyebabkan korban sering dilupakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korban dan pelaku tindak pidana tidak dapat dipisahkan, sebab pemerintah telah mengatur secara khusus mengenai perlindungan saksi dan korban. Ganti kerugian terhadap korban dapat dibagi menjadi 3 diantaranya ialah dengan cara pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan terhadap korban. Ganti kerugian dapat diajukan korban ke pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Alexander Imanuel Korassa Sonbai; I Ketut Keneng
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, April 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum pidana Indonesia. Latar belakang jurnal ini adalah beranjak dari adanya kekaburan norma pada pasal 27 ayat (3) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada kalimat mendistribusikan atau mentransmisikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah  pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku pelaku tindak pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum pidana dimasa yang akan datang di Indonesia. Metode pengelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang beranjak dari adanya kekaburan norma hukum dalam penelitian ini. Pasal 27 ayat (3) UU ITE saat ini masih digunakan untuk menghindari kekosongan hukum. Untuk meminta pertanggungjawaban pidanya maka harus memenuhi unsur tindak pidana, kesalahan,  kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pemaaf. Perlu dibuatkan bab khusus dan penjelasan lebih lanjut terhadap kalimat yang kabur dengan batasan.
PUBLIC POLICY SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA Anastasia Maria Prima Nahak; I Ketut Keneng
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dispute resolution through arbitration is not a new option for the parties to resolve their dispute in international trade sphere, but the decision is very hard to be implemented. Through normative method, this paper aims to discuss how the arrangement of international arbitration in the positive law of Indonesia and why public policy can be used as an excuse to cancel the arbitration decision. Although international arbitration have been arranged clearly, but the judges still refuse to execute the verdict on the ground that it is contradicted to Indonesian public policy. It can be concluded, with the ambiguity of norms regarding the definition of public policy, international arbitration decision becomes very difficult to be executed in Indonesia and Indonesian arbitration law consequently be doubted by the International community.
LEGALITAS SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM KASUS PIDANA Putu Rosa Paramitha Dewi; I Ketut Keneng
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul "Legalitas Short Messages Service (SMS) sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Pidana". Rumusan masalah jurnal ini berisikan tentang bagaimana legalitas Short Messages Service (SMS) sebagai alat bukti di persidangan dalam undang-undang dan syarat-syarat bagaimana Short Messages Service(SMS) dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan. Metode penelitian jurnal ini yaitu yuridis normatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu sebagaimana dikatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, serta Short Message Service (SMS) ini sebagai alat bukti petunjuk dimana SMS sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri. Syarat agar Short Messages Service (SMS) menjadi alat bukti dalam persidangan adalah selain sudah teregistrasinya nomor yang dipergunakan untuk SMS tersebut, juga keharusan penggabungan dengan alat bukti lain sebagai sebuah ketentuan adanya prinsip minimum alat bukti.
IMPLEMENTASI OTOPSI FORENSIK DI INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR DUDUT RUSTYADI; I DEWA MADE SUARTHA; I KETUT KENENG
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini berjudul : Implementasi Otopsi Forensik di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Makalah ini bersifat eksplanatoris yang menggunakan dua sumber data dari literatur-literatur dan dari peraturan perundangundangan dan pendekatan secara deskriptif analitik. Otopsi forensik adalah pemeriksaan terhadap mayat atas permintaan penyidik polisi untuk menentukan kelainan-kelainan yang dapat menyebabkan kematian pada korban meninggal. Pelaksanaan otopsi forensik diatur dalam pasal 133 dan 134 KUHAP yang inplementasinya di Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar mendapatkan hambatan-hambatan yang dapat ditinjau dari beberapa aspek antara lain dari peraturan perundang-undangan, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.
PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM BAP DI MUKA SIDANG PANGADILAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR) I Made Adhi Parwatha; I Ketut Keneng; I Ketut Sudjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the middle of court session investigation, to find a material truth, verification is an absolute thing to do, because an that case will investigating proof instruments. Beside of the accused rescind their information given before on the annoucement judicial procedure investigation when verification entering the court session investigation. Rescindation of the information given before will take influence in the time when judge considering the decision.
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP LEMBAGA PENYIARAN YANG MENYIARKAN KONTEN PORNOGRAFI Fadiah Almira Bya; I Ketut Keneng
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 06, November 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap  Lembaga Penyiaran Yang Menyiarkan Konten Pornografi". Rumusan masalah jurnal ini berisikan tentang bagaimana pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan konten pornografi. Penulisan jurnal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran bernuansa dan/atau berkonten pornografi dengan tujuan menarik penonton agar menaikkan rating siaran tersebut. Tujuan tulisan ini adalah mengetahui pengaturan yang berlaku terhadap lembaga penyiaran yang meyiarkan konten pornografi serta pertanggungjawaban pidana atas penyiaran konten pornografi. Tulisan ini menggunakan metode normatif yuridis. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga penyiaran yang menyiarkan pornografi adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Dengan melihat ketentuan pasal 54, pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan konten pornografi akan dibebankan kepada penanggungjawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan lembaga penyiaran atau pimpinan badan hukum lembaga penyiaran.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR) Maya Septia Budi Ayu Ningtias; I Dewa Made Suartha; I Ketut Keneng
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganegara, termasuk perlindungan terhadap anak-anak yang merupakan Hak Asasi Manusia. Anak merupakan suatu bagian dari masyarakat yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan secara khusus serta tidak dapat dilepaskan dari bantuan orang dewasa pada tahun-tahun permulaan kehidupannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, ketidakberdayaan yang dimiliki oleh anak-anak menjadikan mereka sering dipandang sebagai kelompok usia belia yang bodoh maka perlu diajar, tidak bertanggungjawab maka perlu didisiplinkan, belum matang maka perlu dididik, tidak mampu maka perlu dilindungi, dan sebagai sumber daya anak-anak sering dimanfaatkan. Perlindungan khusus merupakan hak yang harus diberikan kepada anak. Perlindungan khusus ini meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Hal ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT ( UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA ) I Gede Sadia Dwi Ratmaja; I Ketut Keneng; I Ketut Sudjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 1 No 01 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesiais a country oflaws thatgovernedtheconstitutionin 1945. In Indonesiathereare manyviolations committedby governments and society. One of the offensesthatneedtoget their attention andresolutionarecasesof humanrights violationsare heavy. In theeyes ofthe international community,Indonesiaconsidered lessattention tohumanrightsviolationsparticularlysevere.In Indonesia,rightsareregulated insomelegislation.Legislationin question, among others, Law No.39 Year1999 onHumanRights.To handlethecases ofhuman rightsviolationsThe heavymoldedLaw No.26 Year2000 onHuman RightsCourt. Lawnotprovide justiceto victimsand witnesses. So toshowthe seriousness ofthegovernmentissuedGovernment Regulation No.2 of 2002on Procedures forthe ProtectionofVictimsandWitnessesManusisaRights ViolationsInTheWeight. InadditionitalsoformedgovernmentregulationNo. 3 of 2002on Compensation, Restitution,andRehabilitationAgainstVictimsof Human Rights ViolationsThatWeight. The enactmentisexpectedrights of victimsand witnesses inhuman rights abusesTheweightcan be felt bothatthe stage ofinquiry, investigation, prosecution, during andafter atrialconducted. Ingovernment regulationsthere are someweaknessesthat needto get asettlementfrom thegovernment, bothofnorms andprocedures for grantingprotection.sowith improvementsin theregulationto provide protectionand fulfillment ofthe rights of victimsandwitnessesoptimally.
Co-Authors Alexander Imanuel Korassa Sonbai Anastasia Maria Prima Nahak Brian Edward Samuel Sorongan Desak Nyoman Tri Putra Dewi DUDUT RUSTYADI Fadiah Almira Bya Gede Adi Nugraha I Dewa Ayu Trisna Anggita Pratiwi I Dewa Made Suartha I Gede Agus Pande Wirajaya I Gede Sadia Dwi Ratmaja I Ketut Sudjana I Made Adhi Parwatha Maya Septia Budi Ayu Ningtias Ngakan Agung Ari Mahendra Ni Made Dwi Nurmahayani Nyoman Fatma Sari Putu Erik Hendrawan Putu Indah Dwi Lestari Martha Putu Rosa Paramitha Dewi S.L.P. Dawisni Manik Pinatih Windu Adiningsih