Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.77
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Transformasi JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik) (e-Journal) Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Solidaritas
Sri Riris Sugiyarti
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PENILAIAN KINERJA DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Sugiyarti, Sri Riris
Transformasi Vol 14, No 21 (2011): Transformasi
Publisher : Transformasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract   One of the important issues that develop on the sidelines of a revolving future issue of democratization reforms is a matter of the ability of local governments in providing services to people in the region. Issues - issues concerning the need to increase the ability of the organizers of the local government, both  personal and organizational capabilities, such as in a programming problem, preparation of work plans an integral part of efforts to improve government management to good governance. Public Service is any service activity conducted by the organizers of the Public Service as an effort to fulfill the needs of the service recipient or the implementing provisions of the legislation. The nature of public services is the provision of Quality Service with improved quality of service to the community which embodies the Government Apparatus obligations as Abdi society. Government through the bureaucracy in carrying out public services to the community should also be adhered to the principle - the principle of service publk namely: Transparency, Accountability, Conditional, Participatory, Equality & balance of rights and obligations. Local governments through public service agencies must be able to perform public service professionals. Development Strategy by the Local Government Public Service must be performed continuously to meet the needs and increase public satisfaction through 7 Simple Strategic for Success. Local governments in carrying out public service should always make corrections on - constantly including the renewal of Organizational Performance of public services based on changes in organizational culture, organizational structure, resource development and leadership bureaucrats who have the vision and mission development, increase the capacity of local government policy in public service .   Key word :  Development, Public service, Government
MANAJEMEN SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Sugiyarti, Sri Riris
JURNAL EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN Vol 12, No 1 (2012): Ekonomi dan Kewirausahaan
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (43.072 KB)

Abstract

ABSTRACT One of main causes for multicrisis in Indonesia are mismanagement and moral hazard problem in every sektors. Political situation and economy is a two sides which linked each other. So far, executives in government mostly see politics and economy as the effort to gain power for individuals or groups, fully ignoring the essential task for manager to maintain the country using good management principles which will enable to rise sustainable value of creation. Keywords: Good governance, political paradigm, management paradigm, economic development.
MENUJU PELAYANAN PUBLIK BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) Sugiyarti, Sri Riris
Transformasi Vol 14, No 23 (2012): Transformasi
Publisher : Transformasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Corruptionis anact ofembezzlement ofstateresourcesbygovernment officials, collusion, the act of agovernment officialor politician andprivate businesses conduct covert cooperation by utilizing public cresources for personal or group interests, while nepotism deliberate attemptby an officer to take advantage of his position to benefit position, rank and career your self ,family or friends close by unfair an dunlawful. Keywords: Corruption; Collusion; Nepotism; Service
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGRAJIN GITAR DI DESA MANCASAN, BAKI, KABUPATEN SUKOHARJO MENUJU PASAR GLOBAL Sugiyarti, Sri Riris; wijayati, hasna
ADI WIDYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 4, No 1a (2020): Adi Widya Special Edition
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/awpm.v4i1a.3861

Abstract

Industri gitar di Desa Mancasan, Baki, Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi besar. Mayoritas pelaku industri adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Namun, produksinya telah menembus pasar ekspor. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana memberdayakan komunitas pengrajin gitar di Desa Mancasan, Baki, Kabupaten Sukoharjo menuju pasar global. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan objek penelitian adalah UMKM pengrajin gitar di Desa Mancasan, Baki, Sukoharjo. Sumber data primer dan sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif untuk mendapatkan jawaban dari perumusan masalah. Hasil penelitian dipetakan ke dalam empat aspek, berupa : bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan, dan dilengkapi dengan strategi ekspor. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran dalam mengelola keempat aspek ini, walaupun belum maksimal. Peran terbesar pemerintah dalam pengembangan manusia terletak pada bimbingan teknis, sedangkan dalam aspek bina usaha dalam hal mendirikan badan usaha yang legal. Dalam strategi ekspor, hanya beberapa bisnis yang dapat menembus pasar ekspor. Sementara mayoritas UKM telah mencoba memperluas pasar ekspor tetapi masih dalam proses.
Kepemimpinan Kota Surakarta 2020 – 2025 Identifikasi Karakteristik Calon Wali Kota Surakarta Berdasarkan Persepsi Masyarakat Suwardi, Suwardi; Sugiyarti, Sri Riris; Novaria, Rachmawati
JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol 6 No 2 (2020): JPAP Jurnal Penelitian Administrasi Publik
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jpap.v6i2.4298

Abstract

Dua hal yang hendak dijawab oleh riset ini adalah karakter kepemimpinan Kota Surakarta, dan peta political personal tokoh politik. Tahapan awal penelitian adalah mewawancarai tokoh kota dari berbagai latar belakang bidang. Hasilnya digunakan untuk menentukan desain riset yang kemudian dipakai untuk melakukan survei uji publik. Survei ini memiliki besaran sampel sebanyak 758 responden dengan margin error sebesar 5% pada tingkat signifikansi 95% dan dengan kerapatan 50:50. Hasil riset menemukan lima indikator, yaitu (1) profesi pengusaha, (2) generasi x dan y; (3) ideologi nasionalis, dan (4) sikap anti korupsi, sebagai karakter kepemimpinan yang paling banyak diinginkan oleh masyarakat. Sedangkan tokoh Kota Surakarta dengan political personal yang tinggi, yaitu: Gibran Rakabuming, Achmad Purnomo, dan Teguh Prakosa.
Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Surakarta Mahmudah, Umi; Pramono, Joko; Sugiyarti, Sri Riris
Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Solidaritas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi politik adalah salah satu indeks yang paling berpengaruh. dalam.suatu spektrum negara yang berasas system kerakyatan (demokrasi). Maksudnya adalah, dikatakan negara demokrasi bilamana penguasa (pemerintah yang berkuasa) memberikan, keleluasaan yang seluas-luasnya terhadap rakyat untuk andil atau berpartisipasi dalam kegiatan berpolitik. Pada saat pelaksanaan Pilpres tahun 2019 di tingkat kota Surakarta mutlak membutuhkan partisipasi politik seluruh kalangan masyarakat termasuk juga para penyandang disabilitas. Mengingat para penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas yang kurang diperhatikan keberadaanya. Selain itu juga para penyandang disabilitaspun kurang aktif dalam berpartisipasi disetiap kegiatan pemilu yang dilaksanakan di kota Surakarta mulai dari bergabung dalam kelompok kepentingan, kegiatan kampanye serta pemberin suara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karena adanya kurangnya pemahaman pendidikan politik di kalangan masyarakat terkait pentingnya partisipasi politik dikalangan penyandang disabilitas serta ketidakhadiran dari beberapa penyandang disabilitas dalam berpartisipasi politik. Penulisan dari skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pilpres tahun 2019 di tingkat kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori bentuk partisipasi politik konvensional Abramson dan Hardwick. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pilpres tingkat kota Surakarta tahun 2019 adalah hanya berpartisipasi politik dalam kegiatan pemberian suara. Selain itu minimnya intensitas dari partisipasi politik penyandang disabilitas dalam bergabung tim sukses atau relawan demokrasi dan mengikuti kegiatan kampanye secara langsung. Agar para penyandang disabilitas berkenan untuk mengikuti kegiatan politik hendaknya para penyelenggara pemilu memberi fasilitas khusus misalnya kursi roda disetiap TPS untuk menunjang dalam kegiatan pemilu, memberi petugas khusus untuk penjemputan para penyandang disabilitas untuk menuju TPS, agar kegiatan pemilu menjadi salah satu kegiatan yang adil untuk segala kalangan termasuk penyandang disabilitas. Jumlah DPT penyandang sebanyak 1042 dan hanya sebanyak 529 orang yang ikut berpartisipasi dalam pilpres tahun 2019 ditingkat kota Surakarta dengan keseluruhan persentase sebanyak 51%. Kata kunci: Partisipasi Politik, Penyandang Disabilitas.
Indeks Kinerja Pemerintahan Desa Bumiharjo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri (Studi Kasus di Desa Bumiharjo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri) Pratiwi, Wika; Sugiyarti, Sri Riris
Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Solidaritas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, bertujuan untuk mengukur kinerja unit pelayanan publik yang diukur menggunakan 9 indikator. Pemerintahan Desa Bumiharjo di dalam kinerjanya masih ditemukan berbagai permasalahan, terutama permasalahan dalam sumber daya manusia yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan dari Perangkat Desanya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Indeks Kinerja Pemerintahan Desa Bumuharjo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri. Teori yang digunakan untuk mengukur indeks kinerja pemerintahan desa bumiharjo yaitu menggunakan PERMENPAN-RB No 38 tahun 2012 tentang pedoman penilaian kinerja unit pelayanan publik.Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan penulis menggunakan Purposive Sample. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini secara umum Penilaian Kinerja Pemerintahan Desa Bumiharjo mendapat nilai 672 dari nilai total 1000 , hal ini dapat dikatakan baik karena dalam komponen penilaian yang telah di atur dalam PERMENPAN-RB nomor 38 tahun 2012 yang mencakup Visi, Misi,Motto mendapatkan penilaian baik dengan skor 47 dari 50; Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan mendapatkan penilaian baik dengan skor 200 dari 250; Sistem, Mekanisme,dan Prosedur mendapatkan penilaian cukup dengan skor 50 dari 100; Sumber Daya Manusia mendapatkan penilaian baik dengan skor 155 dari 170; Sarana dan Prasarana Pelayanan mendapatkan penilaian baik dengan skor 55 dari 80; Penanganan Pengaduan mendapatkan penilaian cukup dengan skor 40 dari 100; Indeks Kepuasan Masyarakat mendapatkan penilaian kurang dengan skor 0 dari 100; Sistem Informasi Pelayanan Publik mendapatkan penilaian baik dengan skor 55 dari 70; Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan mendapatkan penilaian baik dengan skor 70 dari 80. Kata Kunci : Kinerja, Pemerintahan Desa, PERMENPAN-RB No 38 Tahun 2012.
KINERJA ORGANISASI KANTOR PENGELOLA PASAR KECAMATAN PURWANTORO KABUPATEN WONOGIRI Tamam, Taufiq; Suranto, Joko; Sugiyarti, Sri Riris
Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Solidaritas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

INTISARI Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja organisasi Kantor Pengelola Pasar Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri, penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Subyek penelitian adalah beberapa pengelola pasar serta beberapa pengguna layanan pasar yang dalam hal ini adalah pedagang dan pengunjung pasar, teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu: (1) wawancara, (2) observasi tersamar, dan (3) dokumentasi. Disini peneliti menggunakan pendapat dari Agus Dwiyanto, dkk guna mengukur kinerja birokrasi publik berdasar adanya indikator penilaian, yang secara lebih lanjut sebagai berikut: (1) produktivitas, (2) kualitas layanan, (3) responsibilitas, (4) responsivitas, dan (5) akuntabilitas. Hasil penelitian secara keseluruhan dikatakan baik, ditunjukkan dari hasil berikut: (1) Kinerja organisasi Kantor pengelola pasar Kecamatan Purwantoro dilihat dari produktivitas dikatakan baik dan sesuai dengan perencanaan dan efisiensi pelaksanaan program; (2) Kinerja organisasi Kantor pengelola pasar kecamatan Purwantoro dilihat dari kualitas layanan belum sesuai dengan keinginan pengguna layanan yang menginginkan fasilitas fisik pasar nyaman, aman dan kondusif; (3) Kinerja organisasi Kantor pengelola pasar kecamatan Purwantoro dilihat dari Responsivitas dikatakan baik dan sesuai dengan keinginan pengguna layanan serta harapan pengelola pasar dalam memberikan pelayanannya yang cepat dan tepat; (4) Kinerja organisasi Kantor pengelola pasar kecamatan Purwantoro dilihat dari Responsibilitas dikatakan baik dan sesuai dengan keinginan pengguna layanan serta harapan pengelola pasar dalam memberikan pelayanan prima dan sesuai dengan prinsip/kebijakan yang ada; (5) Kinerja organisasi Kantor pengelola pasar kecamatan Purwantoro dilihat dari Akuntabilitas dikatakan baik dan sesuai dengan keinginan pengguna layanan dan harapan pengelola pasar dalam konsisten pelaksanaan program dan laporan pertanggung jawaban sehingga dalam hal pencapaian prestasi memperoleh nilai dengan rata-rata 85,00 pada tahun 2016. Kata kunci: Kinerja, Organisasi, Publik
PENILAIAN KINERJA DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Sugiyarti, Sri Riris
Transformasi Vol 14 No 21 (2011): Transformasi
Publisher : Transformasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract   One of the important issues that develop on the sidelines of a revolving future issue of democratization reforms is a matter of the ability of local governments in providing services to people in the region. Issues - issues concerning the need to increase the ability of the organizers of the local government, both  personal and organizational capabilities, such as in a programming problem, preparation of work plans an integral part of efforts to improve government management to good governance. Public Service is any service activity conducted by the organizers of the Public Service as an effort to fulfill the needs of the service recipient or the implementing provisions of the legislation. The nature of public services is the provision of Quality Service with improved quality of service to the community which embodies the Government Apparatus obligations as Abdi society. Government through the bureaucracy in carrying out public services to the community should also be adhered to the principle - the principle of service publk namely: Transparency, Accountability, Conditional, Participatory, Equality & balance of rights and obligations. Local governments through public service agencies must be able to perform public service professionals. Development Strategy by the Local Government Public Service must be performed continuously to meet the needs and increase public satisfaction through 7 Simple Strategic for Success. Local governments in carrying out public service should always make corrections on - constantly including the renewal of Organizational Performance of public services based on changes in organizational culture, organizational structure, resource development and leadership bureaucrats who have the vision and mission development, increase the capacity of local government policy in public service .   Key word :  Development, Public service, Government
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGRAJIN GITAR DI DESA MANCASAN, BAKI, KABUPATEN SUKOHARJO MENUJU PASAR GLOBAL Sri Riris Sugiyarti; hasna wijayati
Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 1a (2020): Adi Widya Special Edition
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/awpm.v4i1a.3861

Abstract

Industri gitar di Desa Mancasan, Baki, Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi besar. Mayoritas pelaku industri adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Namun, produksinya telah menembus pasar ekspor. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana memberdayakan komunitas pengrajin gitar di Desa Mancasan, Baki, Kabupaten Sukoharjo menuju pasar global. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan objek penelitian adalah UMKM pengrajin gitar di Desa Mancasan, Baki, Sukoharjo. Sumber data primer dan sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif untuk mendapatkan jawaban dari perumusan masalah. Hasil penelitian dipetakan ke dalam empat aspek, berupa : bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan, dan dilengkapi dengan strategi ekspor. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran dalam mengelola keempat aspek ini, walaupun belum maksimal. Peran terbesar pemerintah dalam pengembangan manusia terletak pada bimbingan teknis, sedangkan dalam aspek bina usaha dalam hal mendirikan badan usaha yang legal. Dalam strategi ekspor, hanya beberapa bisnis yang dapat menembus pasar ekspor. Sementara mayoritas UKM telah mencoba memperluas pasar ekspor tetapi masih dalam proses.
Co-Authors Anak Agung Ketut Sudharmawan Aris Tri Haryanto Bagoes Ahmad Ramadhan Damayanti Suhita Gustin Ayu Putri Wijaya Hasna Wijayati Ivana Yandika Almira Joko Pramono Joko Suranto Novaria, Rachmawati Pratiwi, Wika Suwardi Suwardi Tamam, Taufiq Wijayati, Hasna