Articles
<![CDATA[KEWENANGAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Komang Gede Dianaputra]]>;
<![CDATA[I Wayan Parsa]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Juni 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.338 KB)
<![CDATA[With the existence of the local autonomy, all sectors which are the implementation are the authority of central government, nowadays that authority to local government. Time have pushs the local gorenment to increase the autonomous execution in a transportation sector hence from as well as the quality. Because of the transfer of the authority from the central govenment to the local government based on local regulation, the issues that will be discussed are how about the authority to the periodic assesment of the vehicles in Denpasar city, after the enactmen of the local regulation of Denpasar city, and what are the obstacles in the implementation of the vehicles assesment in Denpasar city. The method which is used is the normative legal method. Concerning the authority of the Denpasar city in the periodic assesment of the vehicles are already enacted in the local regulation of Denpasar city. That also the same for the obstacles, which are persounels, equipments and also the find that already tried to solve by the government.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Kadek Yudiana]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>;
<![CDATA[CokordaaDalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (197.38 KB)
<![CDATA[Pendaftaran tanah sebagai wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan atas kepemilikan tanah. Pendaftaran merupakan langkah awal untuk dapat diterbitkannya tanda bukti hak atas tanah. Dalam pelaksanaanya, pemerintah telah menyelenggarakan program pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadik. Untuk mempercepat proses pendaftaran tanah melalui Program Nasional Agraria sejak tahun 1981 dan pada tahun 2017 diganti dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum sehingga dapat meningkatkan kesejahtraan dan kemakmuran masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pendaftaran tanah sistematis lengkap dan bagaimana efektifitas pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Buleleng sehingga program ini dapat berjalan secara efektif dan meminimalisir hambatan-hambatan dalam pelaksanaanya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode dimana aspek-aspek-aspek yang berkaitan digambarkan lengkap dengan masalah dibahas untuk diperoleh kebenaran serta kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini, bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur secara berjenjang dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Akan tetapi terdapat pertentangan norma mengenai norma pengumuman data fisik dan yuridis dalam hal jangka waktu. Dalam implementasinya terdapat faktor-faktor penghambat diantaranya faktor hukum, fasilitas dan faktor masyarakat dimana program ini dilaksanakan yaitu di Kabupaten Buleleng. Kata Kunci : Efektifitas, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kabupaten Buleleng.]]>
<![CDATA[PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN SEMPADAN SUNGAI DI KABUPATEN GIANYAR ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Agung Cynthia Febriyanti]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudiarta]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.518 KB)
<![CDATA[Tulisan ini berjudul pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai di Kabupaten Gianyar. Adapun yang melatar belakangi tulisan ini adalah adanya pelanggaran terhadap garis sempadan sungai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Nomor 16 tahun 2012 sehingga perlu adanya tindakan pemerintah untuk menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan dan guna menciptakan tata ruang Kabupaten Gianyar yang baik, maka perlu adanya pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tindakan serta faktor yang mempengaruhi Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai di Kabupaten Gianyar. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis-empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu terdapat 12 jenis tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai dan faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai di Kabupaten Gianyar yaitu faktor pendorongnya adalah faktor undang-undang, faktor penegak hukum dan faktor sarana dan prasarana. Sedangkan faktor-faktor penghambatan dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai di Kabupaten Gianyar dipengaruhi oleh faktor masyarakat. Kata Kunci: Pengendalian, Pemanfaatan ruang, kawasan sempadan sungai.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DI DESA ANTAP KECAMATAN SELEMADEG KABUPATEN TABANAN ]]>
<![CDATA[I Made Indrayana]]>;
<![CDATA[I Wayan Parsa]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.555 KB)
<![CDATA[Penulisan ini membahas tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan. Permasalahan yang terjadi ialah pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Antap kurang optimal karena program kerja Desa dalam bidang pembangunan yang ada di Desa Antap terjadi ketimpangan dan tidak merata di masing-masing wilayah. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa. Penulisan ini menggunakan metode empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa peran BPD malaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Antap dalam perencanaan bersama Kepala Desa menyusun arah dan kebijakan umum, dalam pelaksanaan program kerja desa khususnya dalam pembangunan dilakukan dengan monitoring dan turun langsung ke lapangan, dalam laporan pertanggungjawaban BPD memeriksa untuk diperbaiki dengan memberi tanda centang pada yang salah. Selain itu dalam melaksanakan pengawasan BPD menemukan kendala-kendala yang menghambat BPD didalam melaksanakan pengawasan yaitu mekanisme, komunikasi dan sumber daya.]]>
<![CDATA[SISTEM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ]]>
<![CDATA[Yurika Maharani]]>;
<![CDATA[Ibrahim R.]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (30.244 KB)
<![CDATA[Penulisan ini membahas tentang pembentukan peraturan Desa berdasarkanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut terdapatnorma kabur sebagaimana pada Pasal 69 ayat (9) yang menyatakan bahwarancangan peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.Berdasarkan hal tersebut timbul masalah hukum yang akan dikaji adalahbagaimanakah pengaturan dan pembentukan dalam pembuatan peraturan Desaserta bagaimana bentuk konsultasi dan partisipasi masyarakat Desa dalampembentukan peraturan Desa. Penulisan normatif dengan pendekatan peraturanperundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Kesimpulan yangdiperoleh adalah masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan ataumemberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desadalam proses penyusunan peraturan Desa. Kewenangan penyusunan peraturandesa sebagai pelaksanaan otonomi desa tentunya tidak terlepas dari urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM ATAS DIBATALKANNYA PERATURAN DAERAH MELALUI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI ]]>
<![CDATA[A. A. Ngurah Wiradarma]]>;
<![CDATA[Putu Gede Arya Sumerthayasa]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.384 KB)
<![CDATA[Ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah menyebutkan pembatalan suatu peraturan daerah melalui Peraturan Presiden,namun ketentuan Pasal 47 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kewenangan membatalkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Permasalahannya apakah dengan dibatalkannya peraturan daerah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri memiliki kekuatan hukum yang sah? dan bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan ?Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.Secara yuridis kekuatan hukum pembatalan Perda yang ditetapkan dengan Kepmendagri belum final sebagai keputusan pembatalan Peraturan Daerah oleh pemerintah, karena dalam UU. No. 32 Tahun 2004 harus dalam bentuk Perpres. Hingga saat skripsi ini diselesaikan undang-undang tersebut masih dalam masa transisi sejak diundangkan pada 2 Oktober 2014, sehingga dalam skripsi ini masih lebih mengacu pada ketentuan yang diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.]]>
<![CDATA[STATUS KEPEMILIKAN ATAS SATUAN RUMAH SUSUN ]]>
<![CDATA[Anak Agung Ngurah Arya Winata]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Januari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (123.891 KB)
<![CDATA[Property rights of the ownership over the land unit of flats, which is built up on land of building rights over the management rights, where the terms of the extension of ownership rights over the land have to obtain approval of the extension by the holder of management rights. The problem is how the status of ownership of property rights over units if flats, if doesn’t have obtain approval of the extension. This legal research is a normative research through the study of legislation the act No. 16 of 1985 jo. The act No. 20 of 2011 and government regulation No. 4 of 1988 about the flats. The conclusion of this research is not explained about the status of ownership the property rights over the units of flats, if doesn’t have approval of the extension which cause nullification of a building rights over the land of management rights.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK PADA PERUSAHAAN FACEBOOK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Anak Agung Putu Ramadiffa Okaboy Narashima]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (356.701 KB)
<![CDATA[Di Indonesia, perkembangan teknologi menjadi sangat pesat, munculnya teknologi komputer yang kemudian dilanjutkan dengan munculnya internet membawa dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Dimana manusia sangat bergantung pada teknologi dan hal ini membuat teknologi menjadi dasar kebutuhan bagi setiap orang. Penelitian pada tulisan ilmiah ini menggunakan jenis metode penulisan hukum normatif, yakni penelitian hukum yang memfokuskan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan pendekatan fakta. Facebook di Indonesia merasa belum menjadi Bentuk Usaha Tetap di Indonesia walaupun facebook tersebut telah memiliki kantor operasional di Indonesia. Terkait pengenaan pajak, transaksi perdagangan secara elektronik dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pelaku usaha maupun badan yang menjalankan perdagangan secara elektronik wajib tunduk kepada ketentuan perpajakan di Indonesia karena dianggap memenuhi kehadiran secara fisik dan melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia. Kata Kunci: Globalisasi, Pajak, Bentuk Usaha Tetap]]>
<![CDATA[IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XV/2017 TERHADAP PENUNJUKAN KUASA WAJIB PAJAK ]]>
<![CDATA[Gusti Ayu Dwi Cahyani]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (373.247 KB)
<![CDATA[Salah satu tugas negara adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam menjalankan tugasnya diperlukan pembiayaan yang cukup besar, biaya tersebut dapat diperoleh dari pemungutan pajak. Pajak dipungut bukan hanya kepada orang melainkan juga badan hukum yang dikenakan pajak sesuai dengan Undang-Undang disebut sebagai wajib pajak. Wajib Pajak dalam perpajakan bukan hanya memiliki kewajiban, tetapi juga memiliki hak. Pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam prakteknya seringkali dihindari karena berbagai alasan. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak memberikan keringanan berupa penunjukan seorang kuasa untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Penunjukan kuasa pada awalnya sangat membantu, tetapi seiring dengan berubahnya Peraturan yang ada penunjukan kuasa menimbulkan permasalahan yaitu terdapatnya pembatasan terhadap hak setiap orang. Berdasarkan uraian tersebut, jurnal ini ditulis untuk menjawab dua permasalahan, yaitu pengaturan penunjukan kuasa wajib pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan pengaturan penunjukan kuasa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XY/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan penunjukan kuasa wajib dalam Pasal 32 ayat (3a) dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga terjadi kekosongan norma hukum. Kata Kunci : Wajib Pajak, Penunjukan, Kuasa Wajib Pajak]]>
<![CDATA[PENERAPAN PERDA TATA RUANG KABUPATEN BANGLI TERKAIT KETENTUAN SEMPADAN JURANG DI SEPANJANG JALAN RAYA PENELOKAN KINTAMANI ]]>
<![CDATA[Ni Putu Trisniari Muliarsi]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.028 KB)
<![CDATA[Tulisan ini berjudul “ Penerapan Perda Tata Ruang Kabupaten Bangli Terkait Ketentuan Sempadan Jurang di Sepanjang Jalan Raya Penelokan Kintamani” Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan peraturan Perundang-undangan, pendekatan fakta, pendekatan analisis konsep hukum. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah 1. apakah daerah di sepanjang jalan raya penelokan kintamani merupakan dinding kaldera Gunung Batur sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Huruf d Perda Kabupaten Bangli? 2. apakah bangunanbangunan di sepanjang jalan raya penelokan kintamani memenuhi kreteria bangunan yang diperbolehkan pada sempadan jurang menurut Pasal 77 Perda Kabupaten Bangli? Dan untuk mengentahui sanksi hukum apa yang dapat di terapkan terhadap bangunan yang melanggar ketentuan sempadan jurang. Kesimpulan yang diperoleh adalah Bahwa disepanjang Jalan Raya Penelokan Kintamani tersebut merupakan sempadan jurang dinding kaldera gunung batur. Bangunan-bangunan yang ada di sempadan jurang di jalan raya penelokan kintamani tersebut tidak memenuhi Kreteria sempadan jurang pada Pasal 77 dalam Peda Kab. Bangli. Dalam praktek dilapangan belum ada sanksi hukum yang diterapkan dalam pelanggaran tata ruang khususnya pada bangunan-bangunan yang melanggar Sempadan Jurang di Jalan Raya Penelokan Kintaman.]]>
