Articles
<![CDATA[The Challenges of Water Pollution: Enforcement of Water Pollution Control ]]>
<![CDATA[Utama, I Made Arya]]>;
<![CDATA[Suharta, I Nengah]]>
<![CDATA[ Hasanuddin Law Review VOLUME 4 ISSUE 1, APRIL 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Hasanuddin University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (413.782 KB)
|
DOI: 10.20956/halrev.v4i1.1414
<![CDATA[Water demand continues to increase, while its availability was increasingly limited due to pollution. Therefore, the issue of legal sanction in the management of water resources was interesting to be examined because of the void of norm related to the sanction of administrative, civil and criminal sanction in Article 87-120 of Act Number 32 of 2009. So, this research was qualified into normative legal research with legal material from result of library research. The type of administrative legal sanctions were more effectively applied to protect water resources from pollution. Administrative Legal Sanction was not implemented through the judges, more easily and quickly implemented in providing protection against water resources, compared with sanctions of Criminal Law and Civil Law.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNA OBAT PCC DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ni Putu Ari Apriani]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.07, No. 04, Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penyalahgunaan obat PCC (Paracetamol Caffein Carisoprodol) yang terjadi pada tahun 2017 di Indonesia berdampak terhadap kesehatan psikis dan fisik, terlebih lagi korban penyalahgunaan obat PCC adalah anak-anak dibawah umur. Pelaku penyalahgunaan obat PCC harus dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Penelitian ini mengemukakan permasalahan mengenai bagaimana letak unsur kesalahan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap korban penyalahgunaan obat PCC (Paracetamol Caffein Carisoprodol) dan permasalahan kedua bagaimana pertanggungjawaban terhadap korban penyalahgunaan obat PCC (Paracetamol Caffein. Carisoprodol). Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan pelaku peredaran serta memproduksi obat PCC diberikan pidana penjara dan pidana denda. Pelaku penyalahgunaan obat PCC bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menjalani sanksi rehabilitasi. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, PCC, Pemidanaan]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN ]]>
<![CDATA[Luh Komang Ary Widianthi]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 05, Juli 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Anak adalah masa depan bangsa dan penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa yang harus mendapatkan perlindungan. Perlindungan bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Peran serta masyarakat, lingkungan, keluarga didalam mendukung para korban mendapatkan perlindungan sangatlah diperlukan dalam tinjauan yuridis tentang urgensi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan. Permasalahan dari penelitian ini adalah apa urgensi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan serta bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dimana penelitian ini hanya menggunakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Urgensi Perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan perlu dilindungi karena anak masih perlu bimbingan dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Dalam kebijakan Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan menurut hukum yang berlaku di Indonesia telah cukup memberikan jaminan perlindungan secara hukum terhadap korban yang dapat dilihat dari adanya KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.]]>
<![CDATA[PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Dwi Andarijati]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Korupsi adalah masalah dalam perekonomian bagi setiap bangsa didunia, baik dalam lingkungan pemerintahan maupun lingkungan swasta, dimana di Indonesia sendiri, kejahatan tindak pidana korupsi sudah merupakan kejahatan yang luar biasa, sehingga penanganannya memerlukan upaya khusus, baik dari proses peradilannya maupun dari penegak hukumnya. Di Indonesia kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dimiliki oleh 3 instansi penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hal ini timbul permasalahan terkait pengaturan batas waku penyidikan yag dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi serta terkait tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi apabila tidak terdapat cukup bukti dalam penyidikan KPK. Terkait dalam Undang-undang KPK tidak terdapat pengaturan mengenai batas waktu penyidikan dalam suatu pemeriksaan tindak pidana korupsi mengakibatkan suatu proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK tidak dapat maksimal sesuai dengan kewenangannya. Serta apabila dalam suatu pemeriksaan tidak dapat cukup bukti pada suatu tindak pidana korupsi kewenangan KPK sebagai lembaga penyidik juga terhalang oleh kewenangannya yang tidak dapat melakukan penghentian penyidikan.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR TERHADAP PENJABARAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG APBD ]]>
<![CDATA[I Komang Juliarta]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Wairocana]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, April 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Regional Parliament (House of Representatives) in this case supervising in order to create good governance, oversight will be able to create a clean government and protected from corruption. Instead of that, the institution that participating in corrupt practices would not be able to do good supervision, the monitoring should be done properly by the existing rules. Further legal action formulated on How Denpasar Government in elaborating or implementing regulation Regional Head of Budget and How forms surveillance conducted Denpasar City Council on the elaboration and implementation of the Regulation of Regional Head of Budget. types of research used in writing this paper is a type of normative legal research. Major Regulation No. 44 in 2011 on the translation of Revenue and Expenditure Denpasar formed because given its strategic presence Regulation District / City of budgets, and oversight by parliament to Denpasar Denpasar District Regulation on the translation of budget oversight shaped Politics Policy.]]>
<![CDATA[Kewenangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Menangani Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparat Pemerintahan ]]>
<![CDATA[I Nyoman Adidiatmika]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan studi ini adala untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan dalam menangani penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jenis metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif yang penelitiannya berfokus pada peraturan yang berlaku, dengan pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa aparat pengawasan intern pemerintahan memiliki kewenangan yang sangat besar dalam hal penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1), dan bentuk penyalahgunaan wewenang yang menjadi kewenangan aparat pengawasan intern pemerintahan diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 yaitu: penyalahgunaan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, serta berindak secara sewenang-wenang. Kata Kunci: Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan, penyalahgunaan Wewenang, Pemerintah. ABSTRACT The purpose of this study is to find out and examine the authority of the Government Internal Oversight Apparatus in dealing with the abuse of authority by the government in terms of Law Number 30 Year 2014 concerning Government Administration. The type of method used is a normative legal research method whose research focuses on applicable regulations, with an approach that is the statute approach. The results of this study indicate that the internal control apparatus of government has a very large authority in terms of abuse of authority by the government regulated in Article 20 paragraph (1), and the form of abuse of authority which is the authority of the internal control apparatus of the government is regulated in Article 17 and Article 18 namely: Abuse goes beyond authority, confuses authority, and acts arbitrarily. Key Word: Government Internal Control Apparatus, abuse of Authority, Government.]]>
<![CDATA[PENGATURAN MENGENAI PENCANTUMAN PENANDAAN DALAM BAHASA INDONESIA PADA PRODUK KOSMETIK IMPOR ]]>
<![CDATA[Ni Kadek Gita Suryaning Asri]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.257 KB)
<![CDATA[Karya ilmiah ini berjudul “Pengaturan Mengenai Pencantuman Penandaan dalam Bahasa Indonesia Pada Produk Kosmetik Impor”. Latar belakang dari penulisan karya ilmiah ini adalah mengingat banyaknya pelaku usaha yang memproduksi ataupun memperdagangkan produk kosmetik impor di Indonesia tanpa memuat penandaan dalam bahasa Indonesia pada produk kosmetik tersebut, menyebabkan konsumen kesulitan dalam memahami, menggunakan, serta mengetahui bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Sehingga tidak jarang konsumen dirugikan atas penggunaan produk kosmetik tersebut. Berdasarkan hal tersebut, terdapat permasalahan apakah produk kosmetik impor dapat tidak mencantumkan penandaan dalam bahasa Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah Keputusan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik dan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetik merupakan dasar yang mewajibkan produk kosmetik impor yang beredar di Indonesia untuk memuat penandaan dalam bahasa Indonesia pada produk kosmetik tersebut. Kedua, sanksi hukum yang diberikan dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP MUSNAHNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT ]]>
<![CDATA[Ida Bagus Gde Surya Pradnyana]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.416 KB)
<![CDATA[Penulisan ini berjudul “Tanggug Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit”. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara kreditur dan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian kredit. Jaminan adalah merupakan sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian atas pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur. Keberadaan jaminan merupakan persyaratan untuk memperkecil resiko dalam menyalurkan kredit. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, melalui pendekatan undang-undang. Dalam penulisan ini permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana tanggug jawab debitur terhadap hilangya objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Kesimpulan yang diperoleh adalah debitur tetap bertanggungjawab mengembalikan pinjaman kredit walaupun benda jaminan fidusia tersebut diasuransikan maupun tidak diasuransikan. Jika benda jaminan fidusia diasuransikan maka debitur tetap mempertanggungjawabkan pengembalian pinjaman kredit melalui perusahaan asuransi kepada kreditur, walaupun tidak dibayar sepenuhnya oleh perusahaan asuransi dimana benda jaminan diasuransikan. Sisa dari pinjaman kredit yang belum lunas tetap dilunasi oleh pihak debitur sesuai dengan isi perjanjian, jika benda jaminan fidusia tidak diasuransikan maka debitur bertanggung jawab penuh mengembalikan pinjaman kredit. Hal ini dikarenakan debitur telah terikat dalam perjanjian kredit dengan kreditur, walaupun benda jaminan fidusia musnah.]]>
<![CDATA[PENGATURAN MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Samuel Yohenson Yoce Matthews]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.056 KB)
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis adanya indikasi kekaburan norma dalam pengaturan mengenai modifikasi kendaraan bermotor di Indonesia pada bagian bengkel yang berwenang untuk melakukan modifikasi kendaraaan bermotor yang diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor serta mengemukakan gagasan konseptual untuk mengatasi kekaburan norma tersebut. Penelitian ini beranjak dari pandangan penulis sebagai salah satu pegiat modifikasi sepeda motor, yang melihat adanya indikasi kekaburan norma pada peraturan tersebut dimana hanya diatur bahwa modifikasi kendaraan bermotor wajib dilaksanakan oleh bengkel umum yang ditunjuk menteri yang bertanggungjawab di bidang industri, akan tetapi tidak terdapat penjelasan lanjutan mengenai penunjukkan bengkel tersebut. Sementara dalam kenyataannya, banyak bengkel yang melakukan kegiatan modifikasi sepeda motor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa terdapat kekaburan norma pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 33 Tahun 2018 pada bagian bengkel yang ditunjuk menteri dan untuk mengatasi hal tersebut penulis berpendapat bahwa perlu dibuat suatu peraturan baru yang secara spesifik mengatur mengenai modifikasi kendaraan. The goals of this research are to analyze the indication of vagueness of norm in the regulation about vehicle modification in Indonesia regarding the workshop that is allowed to do vehicle modification which was regulated in the Minister of Transportation Regulation No. PM 33 Year 2018 concerning the Testing of Motorized Vehicle Types and to propose conceptual ideas to overcome that vagueness of norm. This research started from the author’s view as one of motorcycle modification activists, that saw the obscurity of norm on that regulation where it only regulated that vehicle modifications are allowed to be done by vehicle workshops that were chosen by the minister that was responsible in industrial matter, but there were no further explanations regarding the appointment of the vehicle workshop. While in reality, there are many workshops that do motorcycle vehicle modifications. The research method that is used in this research is the juridical normative method that used statute approach and conceptual approach. This research found that vagueness of norm does exist on Article 4 verse (2) Minister of Transportation Regulation No. PM 33 Year 2018 concerning the Testing of Motorized Vehicle Types regarding the workshop that is allowed to do vehicle modification an to overcome that problem author believes that new regulation that specifically regulates vehicle modification is need to be made.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU ]]>
<![CDATA[Anak Agung Ketut Junitri Paramitha]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (193.04 KB)
<![CDATA[Dalam penulisan ini membahas mengenai “Perlindungan Hukum TerhadapKonsumen atas Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku” , tujuan daripenulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadapkonsumen atas klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian baku. Metodepenulisan yang digunakan adalah normatif dimana penelitian ini hanya menggunakanpenelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Melaluihasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa untuk melindungi masyarakatatau konsumen dari ketidakadilan yang terdapat dalam klausula eksonerasi dalamperjanjian baku, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan konsumen Pasal 18 yang berisi larangan dalam menerapkan danmencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dan sanksi dalampelanggaran tersebut sudah ditentukan dalam Pasal 62 ayat (1).]]>
