Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

KAJIAN FEMINISME TERHADAP PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Zakki Adlhiyati; Itok Dwi Kurniawan; Soehartono Soehartono; Harjono Harjono; Sri Wahyuningsih Yulianti; Ismawati Septiningsih
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Volume 9 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.197 KB) | DOI: 10.33061/jgz.v9i2.4532

Abstract

Terjadi perubahan atas eksistensi perempuan sebagai suatu subjek yang independen. Hal ini terlihat dari adanya perubahan relasi antara perempuan dengan laki-laki pada saat ini. Meskipun demikian, Undang-undang Perkawinan (UUP) ternyata belum memberikan perlindungan kepada perempuan atas kesetaraan gender. UUP masih membedakan hak serta kewajiban perempuan dengan laki-laki terkait persyaratan poligami UUP focus pada ketidakmampuan fisik perempuan sebagai alasan poligami. Ketentuan-ketentuan tersebut menempatkan perempuan pada posisi inferior. Feminisme menghendaki adanya pengakuan terhadap perempuan sebagai subjek yang mandiri dengan persamaan status, hak dan kewajiban dengan laki-laki. Oleh sebab itu perlu adanya perubahan pola pikir Negara dan pemberian pengakuan kepada perempuan sebagai suatu subjek yang independen, dari situ diharapkan negara dapat memberikan kesetaraan gender kepada perempuan.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI KELAYAKAN WAKIL KELAS DALAM GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (Putusan Nomor 86/Pdt.G/2014/PN.Skt) Farah Jihan Shahab; Zakki Adlhiyati
Verstek Vol 10, No 3: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i3.70055

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan kelayakan seseorang menjadi wakil kelas (Class Representative) dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) serta untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang terjadi dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang diajukan oleh wakil kelas (Class Representative) tidak memenuhi kelayakan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara atau indepht interview dengan hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan Penelitian ini diperoleh hasil bahwa wakil kelas diangap memenuhi kelayakan apabila ada kesamaan fakta dan dasar hukum dengan anggota kelas yang diwakilinya, wakil kelas tinggal dalam satu wilayah yang sama, wakil kelas memiliki kemampuan mengelola kelas, wakil kelas memiliki kemampuan finansial untuk menanggulangi biaya pemberitahuan, wakil kelas dianggap kredibel, jujur, dan terpercaya. Jika wakil kelas dianggap tidak layak maka gugatannya tidak dapat diterima, sehingga dapat dilakukan dengan mengganti wakil kelas dengan subyek lain yang dianggap layak.
PERBANDINGAN PENDAPAT HUKUM HAKIM ATAS SENGKETA HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-Hki/2021) Noer Ilmi Tari Wibowo; Zakki Adlhiyati
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.71135

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar perbedaan atas pertimbangan hukum hakim Pengadilan Niaga dengan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara mendeskripsikan suatu masalah hukum secara rinci kemudian menganalisanya. Berdasarkan pembahasan ini diperoleh hasil bahwa dalam memutuskan perkara sengketa merek “STRONG” pada tingkat pertama maupun tingkat kasasi memiliki pertimbangan hukum hakim yang berbeda. Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti dan sistem first to file yang dianut di Indonesia sedangkan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Tergugat didasarkan bahwa merek milik Tergugat juga sudah terdaftar sehingga Tergugat juga memiliki alas hak untuk menggunakan merek tersebut. Serta menurut Hakim Agung, house mark dari produk pasta gigi milik PT Unileber Indonesia ini ialah PEPSODENT STRONG 12 JAM sedangkan milik Penggugat ialah FORMULA STRONG sehingga sudah sangat jelas terlihat perbedaannya dan kata “STRONG” sendiri juga merupakan kata keterangan bukanlah kata temuan Penggugat.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Sengketa; MerekThis study aims to determine the basis of differences in the legal considerations of judges of the Commercial Court and the Supreme Court. This research is a normative legal research with case studies. The type of data used is secondary data. The technique used in collecting legal materials in this research is document study or literature study. This study uses an analytical technique descriptive analysis method, namely by describing a legal issue in detail and then analyzing it. Based on this discussion, it was found that in deciding the "STRONG" brand dispute case at the first level and the cassation level the judges had different legal considerations. The Commercial Court Judge granted the Plaintiff's lawsuit based on evidence and the first to file system adopted in Indonesia while the Supreme Court Judge granted the Defendant's cassation request based on the fact that the Defendant's trademark had also been registered so that the Defendant also had the right to use the mark. And according to the Supreme Court Judge, the house mark of PT Unileber Indonesia's toothpaste product is PEPSODENT STRONG 12 JAM, while the Plaintiff's is STRONG FORMULA, so the difference is very clear and the word "STRONG" itself is also an adverb, not the words found by the Plaintiff.Keywords: Judge's Consideration; Dispute; Brand
STUDI TENTANG PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR HAKIM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO Annisa Mutiara Sari; Zakki Adlhiyati
Verstek Vol 11, No 1: JANUARI - APRIL 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.71649

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa alasan banyaknya kegagalan mediasi dengan mediator hakim dan untuk mengetahui perspektif hakim selaku mediator dalam proses mediasi sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan merupakan data primer yaitu hasil wawancara dengan Bapak Candra Nurendra A., SH.,KN, M.Hum., selaku hakim mediator di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan data sekunder berupa studi putusan perkara Nomor 74/Pdt.G/2018/Pn Skh dan studi putusan Nomor 14/Pdt.G/Pn Skh serta studi kepustakaan. Teknik untuk pengumpulan data adalah wawancara dan studi kepustakaan dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini memperoleh hasil bahwa penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah para pihak yang saling emosi, kuasa hukum yang menghambat proses mediasi karena ada beberapa kuasa hukum yang memilih memenangkan perkara di Pengadilan, ketidak hadiran salah satu pihak dalam proses mediasi, masyarakat banyak yang tidak paham akan manfaat mediasi, kedua belah pihak yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan dan memiliki ambisi untuk menang. Perspektif hakim selaku mediator, menurutnya cara untuk menengahi para pihak yang bersengketa harus memahami terlebih dahulu apa yang menjadi keinginan para pihak bisa dengan cara kaukus serta mengajak para pihak untuk berfikir dengan kepala dingin, tenang, dan menjaga ketertiban pada saat mediasi berlangsung serta menunjukan sikap yang lemah lembut agar para pihak dapat meredam emosi sehingga seorang mediator harus bisa meyakinkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa dalam bentuk komunikasi verbal, selain itu seorang mediator harus bersikap sabar dengan situasi yang ada.Keywords: Perdata; Mediasi; Sengketa Tanah; Litigasi.This article aims to analyze the reasons for the many failures of mediation with judge mediators and to find out the perspective of judges as mediators in the land dispute mediation process at the Sukoharjo District Court. In this study using descriptive empirical legal research. The type of data used is primary data, namely the results of interviews with Mr. Candra Nurendra A., SH., KN, M.Hum., as a mediator judge at the Sukoharjo District Court and secondary data in the form of a study of case decisions No. 74/Pdt.G/2018/ Pn Skh and study of decision No. 14/Pdt.G/Pn Skh and study of literature. Techniques for collecting data are interviews and literature studies with qualitative data analysis techniques. Based on this research, it was found that the settlement of land disputes at the Sukoharjo District Court were parties who were mutually emotional, attorneys who hindered the mediation process because there were several attorneys who chose to win cases in court, the absence of one of the parties in the mediation process, many people who do not understand the benefits of mediation, both parties have conflicting interests and have the ambition to win. From the perspective of the judge as a mediator, according to him, the way to mediate between the disputing parties is to understand in advance what the parties wish to do, by caucusing and inviting the parties to think with a cool head, be calm, and maintain order during mediation and show a positive attitude. gentle so that the parties can reduce their emotions so that a mediator must be able to convince both parties to the dispute in the form of verbal communication, besides that a mediator must be patient with the existing situation. Keywords: Civil; Mediation; Land dispute; Litigation.
Penalaran Hukum: Bagaimana Merek Terkenal Diposisikan Melalui Positivisme Hukum Achmad Achmad; Zakki adlhiyati
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17, No 1 (2023): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.55-68

Abstract

Legal protection for well-known mark needs to be examined. Indonesia has tried to conform its legal system with international law, most notably the Paris Convention and the TRIPS Agreement. However, the court’s decision indicates that the well-known mark remains unfavourable. This paper aimed to analyse judges’ rationale when they rejected a lawsuit against a well-known trademark in Indonesia which was the trademark dispute of “Starbucks” and Pierre “Cardin”. This study was conducted using legal research methods and it examined legal materials from judges’ decisions and literature review. Therefore, knowing the judge’s rationale for dismissing the claim is essential. In the first case, the plaintiff’s documented evidence was insufficient to establish the respondent’s bad faith, but the judge’s justification for rejecting the lawsuit was insufficient either. Meanwhile, in the second case, the judge denied the claim based on ne bis in idem, which aims to reach legal certainty, so the judge can lean more toward positivism. The positivism requires clear rules so as not to cause multiple interpretations. However, trademark and geographical indication law does not give complete regulations on well-known marks. As a result, problems and conflicts frequently arise in practice when it comes to the protection of well-known marks.