Garuda - Garba Rujukan Digital

Pelestarian Lingkungan dan Pemanfaatan Sampah Plastik di Desa Wasuemba Kecamatan Wabula Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara La Gurusi; Samsu Samsu; La Asiri; Junaid Gazalin
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 20 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

This service aims to encourage community involvement in the process of environmental protection and actions that can be taken by the community to reduce plastic waste pollution. The targets in this service are to build the Plastic Waste Awareness Community Movement, to build a creative community effort by utilizing and managing plastic waste and to become a model as a Waste Awareness Village and a solution to the national plastic waste problem. The location of this community service activity was carried out in Wasuemba Village, Wabula District, Buton Regency.

Counseling on ITE Law Violations in Using Social Media in Saragi Village, Buton Regency Edy Nurcahyo; La Gurusi; Hadi Supriyanto; Kaswandi; La Ode Muhammad Karim; Zubair; Samsul; Afsalun Arman; Nanda Prastika; Revalina Nur Aliyah Priadi; Jusni
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari Vol. 2 No. 1 (2023): January, 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jpmb.v2i1.2883

Legal counseling on violations of the ITE Law in using social media in the Saragi sub-district aims to create public awareness in social media wisely and avoid violations of the ITE Law. Forms of violation of the Information and Electronic Transaction Law in using social media have been regulated in Law no. 19 of 2016 Jo Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Legal counseling on violations of the ITE Law in social media uses a statutory approach by first examining legal materials related to violations of the ITE Law in social media. Public awareness to be wise in using social media must always be increased in order to create social order in society.

Election Supervision: Identity Politics In Election Dynamics In Baubau City Eko Satria; L.M. Ricard Zeldi Putra; Samsul Samsul; Yayan Serah
Jurnal Hukum Volkgeist Vol. 7 No. 2 (2023): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v7i2.3371

Democracy is perhaps the most commonly heard term in many parts of the world. Especially in countries where the people yearn for a government that reflects the will of the people. Democratic elections must be kept away from forms of identity politics that can undermine the value of democracy. Misused identity politics can be destructive, with this instrument is not fulfilled, it will interfere with the legitimacy of the election results. This research uses descriptive qualitative normative legal research with library data collection techniques. The author's data analysis technique in this research uses logical and systematic analysis. The organization of elections in Indonesia, especially regional elections, must be treated appropriately. In Baubau City, the possibility of identity politics will continue to grow. Given the difficulty of exploiting identity politics in the campaign slogans of election participants, the Election Supervisory Body (Bawaslu) must also be pro-active in coordinating with the General Election Commission (KPU), especially related to unifying understanding of the dangers of identity politics, election organizers in Indonesia, must formulate firmer regulatory measures to control excessive negative impacts. At least strengthen restrictions that discuss the substance of campaign material and what can and cannot be strictly regulated

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN PASARWAJO DAN PEMATANGAN LAHAN RAWAN BENCANA DI KABUPATEN BUTON Samsul
JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research Vol 1 No 02 Desember (2022): JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research
Publisher : JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pembangunan Jalan lingkungan Pasarwajo dan Pematangan Lahan Rawan Bencana termasuk dalam kategori pembangunan untuk kepentingan umum. Dengan demikian, prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Salah satu point penting dari pengadaan tanah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yaitu menganai ganti rugi yang layak dan adil. Namun yang menjadi persoalan dalam proses pengadaan tanah jalan lingkungan Pasarwajo adanya prosedur yang keliru. Sehingga menyebabkan masalah.Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana prosedur pengadaan tanah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta bagaimana prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkungan pasarwajo dan pematangan lahan rawan bencana. Penelitian yuridis empiris dengan metode analisis kualitatif sebagai pisau bedahnya. Hasil penelitian ini adalah Prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dimulai dari tahap perencanan, persiapan, pelaksanaan serta penyerahan hasil. Pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lingkugan Pasarwajo dan Pematangan Lahan Rawan Becana tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021.

Pendampingan Desain Kawasan Wisata Mangrove Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buton La Pande Jurumai; Afri Ahyarky Abidin; Dian Puteri Nurbaity; Elvina Sari Taufiq; Samsul; La Sianto
Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi November 2023
Publisher : FKIP Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36709/amalilmiah.v5i1.106

Untuk mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPARDA) Daerah Kabupaten Buton tahun 2021-2026. Program pengabdian ini bertujuan mengajak, mengarahkan, membina pemuda dalam hal ini Karang Taruna Kelurahan Awainulu untuk menggali potensi wisata daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan Awainulu. Metode yang digunakan, yaitu observasi kawasan, sosialisasi, koordinasi, dan penyelesaian administras. Pengabdian ini menghasilkan master plan kawasan wisata mangrove, gambar 3D wisata mangrove, sarana olahraga, sumber pendanaan, serta rekomendasi pengembangan potensi kawasan dari pemerintah daerah berupa rekomendasi, penyampaian, dan himbauan dari instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Buton, Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit III Lakompa dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buton. Dimungkinkan terjalin koordinasi baik antara seluruh stakeholders yang berkaitan dengan melakukan beberapa langkah seprti identifikasi masalah, penyusunan rencana strategis bersama, transparansi dan akuntabilitas dalam semua aktivitas, melibatkan masyarakat, kolaborasi dengan pihak eksternal, penyuluhan dan pendidikan kepada seluruh stakeholders tentang pentingnya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan mensejahterakan.

Penyuluhan Hukum Tentang Akses Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Samsul Samsul; La Gurusi; Edy Nurcahyo; La Asiri; Herianto Herianto; Nurdin Nurdin; Dedi Purnama; Iman Sartoni Baidi; La Ode Muhammad Muzli; Abimayu Abimayu; La Pande Jurumai
ANOA: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS TEKNIK Vol 1 No 02 (2023): Edisi Juni Tahun 2023 ANOA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik
Publisher : FAKULTAS TEKNIK UMKENDARI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/anoa.v1i02.224

Ketentuan UU Bantuan Hukum tidak sepenuhnya terwujud dan masih terdapat tantangan dalam penerapannya. salah satu faktor penghambat terlaksananya undang-undang tersebut yaitu pengetahuan masyarakat terhadap adanya aturan yang menjamin hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Pada umumnya mayarakat belum familiar dengan Bantuan hukum dan Organisasi Bantuan Hukum. Tujuan dalam pengebadian ini yaitu agar masyarakat yang berada di Desa Kondowa mengetahui adanya akases pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang miskin dan permohon bantuan hukum ditujukan melalui Organisasi Bantuan Hukum. Adapun penggunaan metode dalam pengabdian ini yakni penyuluhan dengan menjelaskan kepada masyarakat Desa Kondowa tentang pemahaman bantuan hukum, jenis bantuan hukum yang dapat diberikan, hak-hak serta kewajiban bagi yang menerima bantuan hukum, selain itu larangan serta sanksi yang memberikan bantuan hukum. Penyuluhan akses hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan. Hal tersebut dapat diketahui setelah dilasanakan kegiatan penyuluhan yang mendapat atensi tinggi dari masyarakat serta sangat bersyukur atas informasi bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu.

Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Desa Melalui Pembangunan dan Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Watiginanda Samsul Samsul; La Gurusi; Eko Satria; Edy Nurcahyo; La Asiri; Herianto Herianto; Nurdin Nurdin; La Pande Jurumai; Dandi Kurnianto; La Adilani
ANOA: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS TEKNIK Vol 2 No 01 (2023): Edisi Desember Tahun 2023 ANOA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik
Publisher : FAKULTAS TEKNIK UMKENDARI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/anoa.v2i01.445

One of the objectives of rural development, as emphasized in Article 78, paragraph (1) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, is to improve the welfare of rural communities and the quality of human life, as well as poverty alleviation through the development of local economic potentials and the sustainable utilization of natural resources and the environment. The development and enhancement of local economic potentials can realize the economic self-reliance of the village. Watiginanda Village needs to undertake strategic initiatives, including the development and improvement of the local economy. Community service is conducted through the method of data collection and mapping of the local economic potentials of Watiginanda Village, which can be built and developed by the village government. In conclusion, Watiginanda Village has local potentials that can elevate its status from a developing village to an advanced village, including agricultural, fisheries, and tourism potentials. Key Word: Self-reliance, development, and local economy

Penyuluhan Hukum Tentang Akses Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Samsul Samsul; La Gurusi; Edy Nurcahyo; La Asiri; Herianto Herianto; Nurdin Nurdin; Dedi Purnama; Iman Sartoni Baidi; La Ode Muhammad Muzli; Abimayu Abimayu; La Pande Jurumai
ANOA: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS TEKNIK Vol 1 No 02 (2023): Edisi Juni Tahun 2023 ANOA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik
Publisher : FAKULTAS TEKNIK UMKENDARI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/anoa.v1i02.224

Ketentuan UU Bantuan Hukum tidak sepenuhnya terwujud dan masih terdapat tantangan dalam penerapannya. salah satu faktor penghambat terlaksananya undang-undang tersebut yaitu pengetahuan masyarakat terhadap adanya aturan yang menjamin hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Pada umumnya mayarakat belum familiar dengan Bantuan hukum dan Organisasi Bantuan Hukum. Tujuan dalam pengebadian ini yaitu agar masyarakat yang berada di Desa Kondowa mengetahui adanya akases pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang miskin dan permohon bantuan hukum ditujukan melalui Organisasi Bantuan Hukum. Adapun penggunaan metode dalam pengabdian ini yakni penyuluhan dengan menjelaskan kepada masyarakat Desa Kondowa tentang pemahaman bantuan hukum, jenis bantuan hukum yang dapat diberikan, hak-hak serta kewajiban bagi yang menerima bantuan hukum, selain itu larangan serta sanksi yang memberikan bantuan hukum. Penyuluhan akses hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan. Hal tersebut dapat diketahui setelah dilasanakan kegiatan penyuluhan yang mendapat atensi tinggi dari masyarakat serta sangat bersyukur atas informasi bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu.

Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Desa Melalui Pembangunan dan Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Watiginanda Samsul Samsul; La Gurusi; Eko Satria; Edy Nurcahyo; La Asiri; Herianto Herianto; Nurdin Nurdin; La Pande Jurumai; Dandi Kurnianto; La Adilani
ANOA: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS TEKNIK Vol 2 No 01 (2023): Edisi Desember Tahun 2023 ANOA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik
Publisher : FAKULTAS TEKNIK UMKENDARI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/anoa.v2i01.445

One of the objectives of rural development, as emphasized in Article 78, paragraph (1) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, is to improve the welfare of rural communities and the quality of human life, as well as poverty alleviation through the development of local economic potentials and the sustainable utilization of natural resources and the environment. The development and enhancement of local economic potentials can realize the economic self-reliance of the village. Watiginanda Village needs to undertake strategic initiatives, including the development and improvement of the local economy. Community service is conducted through the method of data collection and mapping of the local economic potentials of Watiginanda Village, which can be built and developed by the village government. In conclusion, Watiginanda Village has local potentials that can elevate its status from a developing village to an advanced village, including agricultural, fisheries, and tourism potentials. Key Word: Self-reliance, development, and local economy

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search