Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Indonesian Journal of Criminal Law SIGn Jurnal Hukum Journal of Lex Generalis (JLG) Bina Hukum Lingkungan
Satrih Satrih
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Lex Generalis (JLG)

 1 
Efektivitas Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yusnita Yusnita; Muhammad Syarief Nuh; Satrih Hasyim
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.915 KB) | DOI: 10.52103/jlg.v1i7.284

Abstract

Penelitian bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi dan faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Penerapan pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar terlaksana kurang efektif, karena peran penuntut umum masih menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembuktian. Hal ini dapat diketahui dari keterangan beberapa informan dalam hal ini Hakim dan Panitera Muda Tipikor sebagai salah satu aparat yang berkompeten dalam memeriksa perkara gratifikasi. Selain itu, substansi dari sistem hukum di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian terbalik sehingga penerapan dari pembuktian terbalik tersebut tidak dapat diterapkan secara efektif. Faktor substansi hukum, struktur hukum, pengetahuan hukum, budaya hukum, dan kesadaran hukum kurang berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of reverse evidence in corruption cases and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the author's study found that: The application of reverse evidence in the criminal act of corruption in the Makassar District Court was not effective, because the role of the public prosecutor is still very important in the proving process. This can be seen from the statements of several informants, in this case the Judge and the Young Registrar of Corruption as one of the competent apparatus in examining cases of gratification. In addition, the substance of the legal system in Indonesia does not explicitly regulate reverse proof so that the application of reverse evidence cannot be applied effectively. Factors of legal substance, legal structure, legal knowledge, legal culture, and legal awareness have little effect on the effectiveness of the implementation of reverse evidence in corruption cases in the Makassar District Court.
Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Ananda Eka Saputra; Baharuddin Badaru; Satrih Satrih
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.701 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim atas pemberian putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana narkotika, mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim sehingga memberikan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana narkotika. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini menggambarkan yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalm menjatuhkan putusan bebas yakni sesuai dengan ketentuan dalam pasal 191 (1) KUHAP, yakni tidak terbukti secara sah dan diputus bebas. Sebagai saran untuk mencegah Majelis Hakim melakukan putusan bebas kepada terdakwa, maka jaksa penuntut umum dalam membuat dakwaan dan tuntutan harus lebih cermat, jelas dan teliti dalam memasukkan pasal dan memperhatikan unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa. The research objective to analyze the basis of the judge's legal considerations for giving an acquittal to the defendant of a narcotic crime, to find out and analyze the factors that form the basis of the judge's legal considerations so as to give an acquittal to the defendant of a narcotic crime. This research is a legal research conducted with an empirical approach. The results of this study illustrate that the basis for the judge's legal considerations in imposing an acquittal is in accordance with the provisions in Article 191 (1) of the Criminal Procedure Code, which is not legally proven and acquitted. As a suggestion to prevent the Panel of Judges from making an acquittal to the defendant, the public prosecutor in making indictments and charges must be more careful, clear and thorough in entering articles and paying attention to the criminal elements committed by the defendant.
Co-Authors Ananda Eka Saputra Baharuddin Badaru Kailwa Kailwa La Ode Husen Muhammad Syarief Nuh Nasrullah Nasrullah Yusnita Yusnita