Garuda - Garba Rujukan Digital

Pelaksanaan Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Nasrullah, Narullah
Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang296

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan diversi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Gorontalo. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan penekanan pada fakta yuridis yang ada di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat pelaksanaan diversi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu diversi menekankan pada pemulihan kembali seperti pada keadaan yang semula, dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari stigma anak sebagai pelaku kejahatan dan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak tersebut dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi di wilayah hukum provinsi Gorontalo belum efektif dikarenakan masih banyak perkara anak, ditangani secara prosedur formal dengan kata lain gagal atau tidak dilaksanakan diversi. The research objective is to analyze the implementation of diversion of criminal cases committed by children in the Gorontalo Legal Area. This type of research is empirical juridical research with an emphasis on juridical facts in the field. The results showed that the nature of the implementation of diversion in criminal cases committed by children, namely diversion emphasizes recovery back to its original state, motivated by the desire to avoid the stigma of children as perpetrators of crime and avoid negative effects on the child's psyche and development in their involvement in the system. criminal justice. The implementation of diversion in the jurisdiction of Gorontalo province has not been effective because there are still many cases of children, handled in a formal procedure, in other words failing or not being carried out by diversion.

KARAKTERISTIK MINERALOGI BIJIH BESI DAERAH KADONG-KADONG, KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI SELATAN Alam Budiman Thamsi; Hasbi Bakri; Harwan Harwan; Nasrullah Nasrullah; Muhammad Aswadi
Jurnal Pertambangan Vol 5 No 4 (2021): November 2021
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya

Bijih besi di Indonesia tersebar di antaranya di Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Pada Pulau Sulawesi telah dilakukan penelitian terkait bijih besi, di antaranya di daerah Lappadata, Bontocani, Tanjung, dan Pakke yang berada di Kab. Bone. Sedangkan bijih besi di daerah Kadong-Kadong Kab. Luwu belum dilakukan penelitian sehingga hal inilah yang mendasari dilakukannya penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis mineral bijih, mineral ikutan, tektur secara mikroskopis dan paragenesa bijih besi. Metodologi penelitian dilakukan dengan sampling di lapangan dan analisis laboratorium yaitu analisis X-Ray Diffraction (XRD) dan analisis Mineragrafi, dengan memadukan informasi lapangan yang keseluruhannya dikaji, dianalisis, serta disintesis secara komprehensif buat mendefinisikan kesimpulan. Pada daerah penelitian terdapat perbukitan yaitu perbukitan bergelombang kuat dan bergelombang sedang. Intrusi batuan beku pada daerah penelitian adalah dike. Mineral bijih yang dijumpai pada stasiun 1 secara mikroskopis yaitu Magnetit, Hematit, Goetit, Pirit, Pirolusit, Kuarsa. Mineral bijih pada stasiun 2 secara mikroskopis yaitu Goetit, Magnetit, Hematit, Pirit, dan Kuarsa. Mineral bijih yang dijumpai pada stasiun 3 yaitu Hematit, Magnetit, Goetit, Siderit dan Kovelit. Tekstur bijih diidentifikasi dengan menggunakan analisis mineragrafi pada sayatan poles. Tekstur primer bijih yang diamati berbentuk tekstur intergrowth, tekstur replacement, tekstur granular, tekstur open space filling, dan tekstur inklusi akibat pendinginan magma. Komposisi mineral bijih besi yaitu terdiri mineral Magnetit, Hematit, Siderit, dan Goetit. Mineral ikutan terdiri atas mineral Kuarsa, Pirit dan Kovelit. Paragenesa berdasarkan kenampakan tekstur mineral daerah penelitian yaitu dimulai dari pembentukan mineral Magnetit, Siderit, Hemati, Pirit kemudian Geotit dan Kovelit.

DIMENSI ETIS SEBAGAI PENGUATAN SYARAT MENJADI PIMPINAN KPK Nasrullah Nasrullah
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 5 No. 2 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 2 Maret 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v5i2.8

ABSTRAK Para pimpinan KPK yang memiliki integritas, kemampuan, dan rekam jejak yang mumpuni akan mempengaruhi eksistensi dari lembaga KPK itu sendiri, namun dari sejarahnya, beberapa pimpinan akhirnya harus diberhentikan dengan tidak terhormat, karena menghadapi proses hukum. Oleh karena itu, sebelum diangkat menjadi pemimpin, seorang calon harus mengedepankan kesadaran etis saat mendaftar sebagai pemimpin. Penelitian ini bertujuan mengurai lebih lanjut tentang dimensi etis sebagai penguatan syarat menjadi Pimpinan KPK. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek permasalahan. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Hermeneutik dan Interpretasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPK dalam menjalankan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dicapai dengan penguatan dimensi etis. Adapun dimensi etis yang dimaksudkan terdiri dari perspektif yuridis, religius, dan indigenous peoples yang mesti hidup pada kepribadian setiap pimpinan KPK. Dilain sisi, diperlukan peranan Pansel untuk mengeksplorasi Pasal 29 huruf f dan huruf g UU No. 19 Tahun 2019, mengingat dua butir tersebut berkaitan erat terhadap prilaku etis calon pemimpin KPK di masa lalu. Dengan dasar kesimpulan tersebut, disarankan kepada aktor-aktor yang memiliki semangat dan niatan mulia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu memiliki kesadaran etis sebelum mendaftarkan dirinya sebagai calon pimpinan KPK. Kata kunci: dimensi etis; indigenous peoples; komisi pemberantasan korupsi; religius. ABSTRACT KPK commissioners who have integrity, capability, and track records will influence the existence of the KPK itself. However, from its history, several commissioners had to be dishonorably dismissed because they were faced with legal processes. Therefore, before being appointed as a leader, a candidate must prioritize ethical awareness when registering as a leader. This study aims to further parse the ethical dimension as a reinforcement of the requirements to become a KPK Commissioner. This research uses a normative approach that focuses on studying the legal and regulatory norms associated with the object of the problem. The technical analysis used in this study is the Hermeneutic and Interpretation analysis methods. The results showed that KPK commissioners in carrying out the task of preventing and eradicating corruption can be achieved by strengthening the ethical dimension. The ethical dimension in question consists of juridical, religious, and indigenous peoples perspectives that must be embodied in the personality of each KPK commissioner. On the other hand, the selection committee needs to examine more specifically related to Article 29 letter f and letter g of Law no. 19 of 2019, considering that two points are closely related to the ethical behavior of candidates for KPK leadership in the past. It is recommended that actors who have high enthusiasm and intentions in eradicating corruption need to have ethical awareness before registering to become a candidate for KPK commissioner. Keywords: ethical dimensions; corruption eradication commission; indigenous peoples; religious.

Putusan Hakim terhadap Pemberian Sanksi di Bawah Batas Minimal pada Tindak Pidana Narkotika Nasrullah Nasrullah
SIGn Jurnal Hukum Vol 2 No 1: April - September 2020
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v2i1.59

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kekuasaan Kehakiman dalam putusan hakim terhadap pemberian sanksi di bawah batas minimal pada tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Makassar sejak tiga bulan terakhir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dimana merupakan metode yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan penelitian studi empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Negara hukum bertujuan mewujudkan kepastian hukum dalam masyarakat, dimana setiap tindak kejahatan termasuk tindak pidana narkotika sebagai bagian dari Tindak Pidana Luar Biasa (Extra Ordinary Crime) akan diberikan putusan oleh hakim berdasarkan UU yang mengaturnya. Sehingga hakim dalam memberikan pertimbangan putusan tindak pidana narkotika, tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009. Akan tetapi, terdapat putusan hakim terhadap pemberian sanksi di bawah batas minimal pada tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Makassar sejak tiga bulan terakhir. Sehingga dalam hal ini hakim telah menciderai asas-asas pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 juga mengabaikan upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sebagai bagian dari Tindak Pidana Luar Biasa (Extra Ordinary Crime). Diharapkan Mahkamah Agung lebih responsif dalam meninjau setiap putusan hakim di Pengadilan Negeri. Hal itu diperlukan demi pembangunan dan penegakan hukum yang lebih objektif, jujur, dan tidak berpihak.

Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Terhadap Disiplin Pegawai Di Pemerintah Kota Palopo Ilham Rasjid; Said Sampara; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terhadap disiplin pegawai di Pemerintah Kota Palopo; dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terhadap disiplin pegawai di Pemerintah Kota Palopo. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terhadap disiplin pegawai di Pemerintah Kota Palopo terlaksana kurang efektif yang pada umumnya ditanggapi kurang efektif, terutama yang aturan yang termuat dalam Pasal 229, yakni: (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS; (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin; (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin; (4) Hukuman disiplin pegawai negeri sipil dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum; dan (2) Faktor kualitas PNS, perilaku PNS, kesejahteraan PNS, struktur hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, dan sanksi hukum berpengaruh terhadap kurang efektifnya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terhadap disiplin pegawai di Pemerintah Kota Palopo, sehingga ketujuh faktor tersebut perlu dimaksimalkan pelaksanaannya. The objectives of this study analyzing the effectiveness of Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants on employee discipline in the Palopo City Government; and factors that influence the effectiveness of the implementation of Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants on employee discipline in the Palopo City Government. This research is a descriptive study with an empirical juridical approach. The research method used is descriptive method. The results showed that: (1) Government Regulation Number 11 Year 2017 concerning Management of Civil Servants on employee discipline in the Palopo City Government was implemented less effectively which was generally responded to less effectively, especially those rules contained in Article 229, namely: (1) To ensure the maintenance of order in the smooth implementation of duties, civil servants must comply with the discipline of civil servants; (2) Government Agencies are obliged to implement discipline enforcement of PNS and carry out various efforts to improve discipline; (3) Civil servants who commit disciplinary violations are disciplined; (4) The disciplinary punishment for civil servants is imposed by the official in charge of punishment; and (2) Factors of quality of civil servants, behavior of civil servants, welfare of civil servants, legal structure, legal culture, legal knowledge, and legal sanctions affect the ineffectiveness of the implementation of Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants on employee discipline in the City Government of Palopo, so the seven factors need to be maximized in their implementation.

Perbandingan Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam & Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Achmad Ghifari Azis; Syahruddin Nawi; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis bagaimana persamaan dan perbedaan kedudukan hak waris anak luar kawin berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan berdasarkan KUHPerdata. Jenis penelitian ini tergolong tipe penelitian hukum normatif (doctrinal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak luar kawin menurut ketentuan Hukum Islam yaitu pasal 186 yang menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya. Oleh karena itu anak yang tidak bernasab kepada ayahnya tidak dapat saling mewarisi. Sedangkan menurut KUHPerdata waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/ibunya. Persamaan kedudukan waris anak luar kawin dalam Hukum Islam dan KUHPerdata, yaitu sama-sama dilahirkan diluar perkawinan, yang tidak mempunyai nasab kepada ayahnya sedangkan perbedaannya dalam Hukum Islam, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibu dan keluarga ibunya sedangkan menurut KUHPerdata waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. The research objective is to analyze how the similarities and differences in the position of the inheritance rights of children outside of marriage are based on the provisions of Islamic law and based on the Civil Code. This type of research is classified as normative (doctrinal) law research. The results showed that the position of outside marriage children according to the provisions of Islamic law, namely article 186, which states that children born outside of marriage only have an inherited relationship with their mother and their mother's family. Therefore, children who do not have a passion for their father cannot inherit each other. Meanwhile, according to the Civil Code, inheritance only applies to children outside of wedlock who are recognized by the father and / mother. The similarity in the inheritance of children outside of wedlock in Islamic Law and the Civil Code, namely that both are born outside of marriage, who do not have a lineage to their father while the difference is in Islamic law, children outside of marriage only have an inherited relationship with their mother and their mother's family, while according to the Civil Code, inheritance only applies to out of wedlock children who are recognized by the father and / or mother.

Analisis Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar Muhammad Naufal Isrul; Hambali Thalib; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.679 KB)

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Faktor yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar adalah faktor keluarga hal ini dapat kita lihat banyak orang tua dengan sengaja mengajarkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor di usia yang sangat dini, faktor sosial di mana lingkungan pergaulan berpengaruh pembentukan perilaku anak sehingga melanggar peraturan lalulintas dan faktor pendidikan dimana ikut berperan di dalam pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku agar anak tidak melakukan pelanggaran lalulintas Upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar adalah Upaya Pre-emtif memberikan himbauan dan arahan dalam upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalulintas oleh anak melalui dunia pendidikan, preventif dalam hal pengawasan dengan cara melakukan sweeping kepada para pelanggar lalu lintas termasuk pada pelanggar lalu lintas oleh anak, Represif menindaki anak yang melakukan pelanggaran lalulintas dengan menilang guna memberikan efek jera agar tidak melakukan pelanggarana.. The research objective is to analyze the factors that cause children to commit traffic violations in Makassar City. The research method uses empirical normative legal research. The results of this study indicate that: The factors that cause children to commit traffic violations in Makassar City are family factors, we can see that many parents deliberately teach their children to drive motorized vehicles at a very early age, social factors in which the social environment influences the formation of behavior children so that they violate traffic regulations and educational factors which play a role in scientific education and behavior education so that children do not commit traffic violations. efforts to prevent traffic violations by children through the world of education, preventive in terms of supervision by means of sweeping traffic offenders including traffic offenders by children, Repressive acts on children who commit offenses traffic rules by speeding a ticket to provide a deterrent effect so as not to commit offenders.

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Muh. Wahyu Zhadiq S; Hambali Thalib; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.37 KB)

Tujuan penelitian menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana perkosaan dan faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak. Metode yang digunakan peneliti di sini adalah penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif empiris Hasil penelitian bahwa Penerapan sanksi pidana terhadap perkosaan yang dilakukan oleh anak adalah dimana hakim dalam memutuskan perkara pidana No :154/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks terhadap ABH I dan ABH II Hakim telah memberikan putusan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi pelaku maupun keadilan bagi korban tindak pidana yang dimana menjadi penyeimbang terhadap asas legalitas yang hanya mengejar kepastian hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan anak adalah faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor media sosial dengan meningkatnya kekerasan seksual seperti perkosaan dan pencabulan ini disebabkan maraknya situs-situs Porno di internet yang dengan mudah diakses. The research objective is to analyze the application of criminal sanctions against children who commit the crime of rape and what factors are behind the criminal act of rape committed by children. The method used by the researcher here is that the author uses the empirical normative legal research type. The results of the study are that the application of criminal sanctions against rape committed by children is where the judge decides criminal cases No: 154 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN.Mks against ABH Judge I and ABH II have given decisions that uphold the principle of justice for perpetrators and justice for victims of criminal acts which are a counterweight to the principle of legality which only pursues legal certainty. Factors that influence the occurrence of criminal acts of rape committed by children are family factors, environmental factors and social media factors with the increase in sexual violence such as rape and sexual abuse due to the rise of porn sites on the internet that are easily accessible.

Efektifitas Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pelayaran: Studi Di Pangkalan Utama TNI AL V Surabaya Aco Harsandi; Syahruddin Nawi; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.172 KB)

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran tidak pidana pelayaran di wilayah kerja Pangkalan Utama TNI AL V Surabaya dan faktor faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan pada tiga instansi yaitu Pangkalan Utama TNI AL V Surabaya, Kantor Syahbandar Utama Tanjung Perak Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelaksanaan penerapan sanksi administrasi terhadap kapal yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran belum efektif hal ini dikarenakan penerapan sanksi tersebut hanya dapat diterapkan jika kapal tersebut mengalami suatu kecelakaan kapal dimana kecelakaan kapal tersebut mengancam keselamatan kapal dan jiwa manusia, kecelakaan kapal tersebut berupa, kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan dan kapal kandas. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh pada palekasanaan penerapan sanksi administrasi adalah faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum serta faktor sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the effectiveness of the application of administrative sanctions against non-criminal violations of shipping in the working area of the TNI AL V Surabaya Main Base and the factors that influence it. This research was conducted at three agencies, namely the TNI AL V Surabaya Main Base, Tanjung Perak Surabaya Main Syahbandar Office and the Tanjung Perak State Prosecutor's Office in Surabaya. The results show that: the implementation of administrative sanctions against ships that commit violations as regulated in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping has not been effective, this is because the application of these sanctions can only be applied if the ship has a ship accident where the ship accident threatens safety ships and human souls, ship accidents in the form of ship sinking, ship on fire, ship collision and ship aground. The factors that affect the palekasanaan application of administrative sanctions are legal substance factors, law enforcement factors, legal structure factors, legal culture factors and facilities and infrastructure factors.

Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalagunaan Narkoba Di Wilayah Kepolisian Resort Bone Achmad Alfian Nurrochim; La Ode Husen; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.932 KB)

Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Bone dan Faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum kabupaten Bone. Hasil penelitian bahwa Efektivitas penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten bone masih kurang efektif. Hal ini terbukti dengan penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang relatif singkat berdasarkan data dari PN Kabupten bone. Aspek akhlak penegak hukum yang eksklusif, minimnya mutu serta jumlah pangkal energi petugas penegak hukum, keterbatasan alat serta infrastruktur semacam tidak terdapatnya penyediaan fitur teknologi, minimnya anggaran operasional dalam melakukan penguatan hukum dengan alat penal ataupun non prenal. The research objective to analyze the effectiveness of criminal sanctions against perpetrators of narcotics crimes in the Bone Police jurisdiction and the factors that influence them. The research method uses empirical juridical research methods. This research was carried out in the jurisdiction of Bone district. The results of the study show that the effectiveness of law enforcement on criminal acts of narcotics abuse in Bone Regency is still less effective. This is evidenced by the relatively short imprisonment of perpetrators of abuse and illicit trafficking of Narcotics based on data from the Bone District District Court. The moral aspects of exclusive law enforcement, the lack of quality and number of energy bases for law enforcement officers, limited tools and infrastructure such as the absence of providing technological features, the lack of an operational budget in strengthening the law with penal or non-prenal tools.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search