Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Kebijakan Pengaturan Tata Ruang (Studi Tentang Analisis RTRW Di Kota Malang) Suyeno, Suyeno; Sekarsari, Retno Wulan
JU-ke: Jurnal Ketahanan Pangan Vol 2, No 1 (2018): JU-Ke
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.336 KB)

Abstract

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah daerah dalam mengatur tata ruang wilayahnya. Kota Malang dalam melaksanakan hal tersebut mengacu pada RTRW Kota Malang tahun 2010-2030. Rencana ini merupakan perbaikan dari kebijakan sebelumnya yang mengalami beberapa penyimpangan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini telah sesuai dengan rencana peruntukkannya untuk kawasan pemukiman, perindustrian dan pergudangan, dan fasilitas umum. Namun untuk ketersediaan ruang terbuka hijau masih belum memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Dalam perkembangannya, wilayah Kota Malang yang menjadi konsentrasi pelaksanaan pembangunan adalah di Kecamatan Sukun dan Kedungkandang. Beberapa proyek pemerintah yang ada dalam RTRW belum sepenuhnya dilaksanakan pada tahun 2017 ini. Key words : RTRW Kota Malang, Kawasan, Pembangunan
Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Antar Kecamatan Di Kabupaten Kediri Sekarsari, Retno Wulan; Suyeno, Suyeno
JU-ke: Jurnal Ketahanan Pangan Vol 2, No 1 (2018): JU-Ke
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.336 KB)

Abstract

Implementation of Inter-Sub-Regency Road Development Policy in the Regency of Kediri (A Study on the Public Construction Office of Kediri Regency). This research is conducted based on the numerous criticisms addressed to the road development policy that has been implemented in the Kediri Regency. All this time, the road development policy in the Regency of Kediri has been considered discriminative towards the rural community. The Bina Marga Public Construction Office as the implementer of road development policy, under the authority of the Regency, has been putting higher priority on the road developments from the Regency capital to the sub-regency capitals, inter-sub-regency capital, and from the sub-regency capitals to villages. Meanwhile, the rural road developments (inter-village connecting roads and in-village roads) tend to be put aside. As a result, the rural community must develop the roads independently. The higher the self-supporting level in developing the roads is, the lower the allocation of financial aids for road development from the Regency Government of Kediri given to those villages will be. Keyword: Road Development Policy; Policy Implementation
Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Terhadap Produktivitas Kerja Kepala Dinas Kesehatan Di Kota Malang Jawa Timur Afifuddin, Afifuddin; Suyeno, Suyeno
JU-ke: Jurnal Ketahanan Pangan Vol 2, No 1 (2018): JU-Ke
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.336 KB)

Abstract

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia penting peranannya untuk menopang kerja aparatur pemerintah dan administrasinya yang tinggi dan kompetensi yang mencakup kompetensi manajerial dan teknis serta kompetensi kepemimpinan khusus bagi pemegang jabatan struktural, sebagai salah satu prasyarat bagi terciptanya manajemen pemerintahan dan pembangunan. Kurang profesionalnya sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Kota Malang terutama di Dinas Kesehatan menjadi kendala dalam rangka pencapaian produktivitas kerja pegawai secara maksimal. Kualitas sumber daya manusia ini merupakan faktor yang sangat menentukan tingkat keberhasilan pemerintah Daerah. Dengan menggunakan metode eksplanasi (explanatory research), sesuai dengan tujuan penelitian ini yang akan menjelaskan hubungan antara dua variabel, yaitu pendidikan dan pelatihan dengan produktivitas kerja Kepala Dinas. Adapun hasilnya menyebutkan bahawa mutu pegawai naik maka produktivitas kinerja Kepala Dinas Kesehatan menurun, karena proses pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tidak dibutuhkan lagi jika pegawai sudah bermutu. Sehingga fungsi kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan tidak lagi berjalan secara maksimal karena pegawai sudah memahami tugas dan fungsi masing-masing. Oleh karena itu produktivitas kepala dinas hanya sebagai pengendali. Sedangkan proses pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pada aspek dimensi pengembangan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan akan berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja  Kepala Dinas Kesehatan di Kota Malang Jawa Timur, dalam artian apabila dimensi pengembangan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan ditingkatkan maka produktivitas kerja Kepala Dinas Kesehatan di Kota Malang Jawa Timur juga meningkat. Key words : pendidikan dan pelatihan, produktivitas kinerja, pengembangan sikap, tingkah laku, keterampilan, pengetahuan.
Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) Di Kota Malang Suyeno, Suyeno; Sekarsari, Retno Wulan
JU-ke: Jurnal Ketahanan Pangan Vol 2, No 2 (2018): JU-Ke
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.336 KB)

Abstract

The Malang City has been carrying out a Car Free Day program since 2011 which is held every Sunday at 5:30 to 10:00 which aims to reduce the use of motorized vehicles in the city of Malang, with the reduced use of motorized vehicles which hopefully can reduce the level of air pollution in the city Malang, especially on Jalan Idjen which is a vital area for many motorized vehicles every day. However, every policy that is implemented by the government cannot be perfectly perfect especially in its implementation and always has advantages and disadvantages. In this study using descriptive - qualitative research methods. The process of collecting data is obtained from 3 ways, namely in-depth interviews with related parties, observation and collection of related documents. Car Free Day implementation that has been implemented by the government in accordance with the Governor Regulation No. 12 of 2016 in which the Car Free Day is held on Sundays from 05:30 to 10:00. the results of Car Free Day activities were able to reduce vehicle users in the city of Malang besides that from the Car Free Day activities were also able to improve the economy of traders who sell in the area of Car Free Day. However, there are still some shortcomings of the management of Car Free Day, such as rubbish on Jalan Idjen caused by visitors and traders, the emergence of several congestion points due to Jalan Idjen being closed. Therefore, this study aims to evaluate the policy of Car Free Day which is carried out along Jalan Idjen Malang. This evaluation is related to how the implementation of Car Free Day in the City of Malang, the impact of the Car Free Day program to the policies applied by agencies related to the procurement of Car Free Day in the City of Malang.
Optimalisasi Sektor Agropolitan Provinsi Jawa Timur Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Lokal Di Masa Pandemi Covid 19 Putra, Langgeng Rachmatullah; Ilyas, Taufiq Rahman; Suyeno, Suyeno
JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol 7 No 2 (2021): Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jpap.v7i2.4451

Abstract

Optimization of the agropolitan sector as an effort to recover the economy  impact of the covid 19 pandemic is strategic step teken by the East Java Provincial Government. Empowerment of the agropolitan community is an option considering its position as the spearhead of agricultural commodities. All these actions must be carried out through the development of an efficient system. The research method used is literature study by compiling data, then analyzing data, and finally drawing conclusions.  The conclusions for these strategic steps including the following ; 1) Maximizing of writted regulation in institusional strengthening in the agropolitan sector, 2) Expanding cooperation between local, central goverment, financial institution, BUMN, and all related group. 3) Product Diversification, 4) Marketing Education, 5) Digital Marketing, 6) Ease of acces to capital sector. Then the advice that can be given is that the government must be consistent in supporting and providing assistance to the agropolitan community in developing agropolitan areas for local economic recovery.
Implementasi Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan Berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di Kecamatan Mandau Suyeno Suyeno; Andy Fefta Wijaya; Imam Hanafi
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 1 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (563.077 KB)

Abstract

Tuntutan pelayanan air bersih yang berkualitas, berprosedur jelas, dilaksanakan dengan segera dan dengan biaya yang pantas hingga saat ini selalu menjadi perhatian utama pemerintah. Lemahnya koordinasi dan kelembagaan dapat menimbulkan pengelolaan sumber daya air tidak efisien. Keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan air bersih di Indonesia, mulai terjadi pada tahun 90-an, seiring dengan semakin menurunnya peran pendanaan dari pemerintah pusat. Fenomena pengelolaan sumber daya air di wilayah Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada tahun 1997 sudah dikelola dengan bekerjasama dengan pihak swasta yaitu dengan PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) atau dulu lebih dikenal masyarakat sebagai PT.Caltex Pasific Indonesia. Tujuan Pemerintah melakukan kerjasama adalah untuk pengadaan sarana air bersih wilayah Duri. Kerjasama ini dilaksanakan secara terpadu guna mencapai kebutuhan pelayanan air bersih sebesar minimum 80 liter/detik. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pelayanan air bersih wilayah perkotaan di PDAM Cabang Duri Kabupaten Bengkalis serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pelayanan air bersih wilayah perkotaan di PDAM Cabang Duri Kabupaten Bengkalis. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data yang didapat dianalisis dengan model interaktif berdasarkan kelima variabel fokus penelitian yaitu (1) komunikasi dan koordinasi; (2) dukungan sumber daya; (3) karakteristik organisasi pelaksana; (4) lingkungan kebijakan; dan (5) disposisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi sebagai jalur penghubung antar aktor yang dapat menumbuhkan tercapainya disposisi yang baik. Dukungan sumber daya memberikan pengaruh yang besar terhadap tercapai tidaknya tujuan kebijakan pelayanan air bersih wilayah perkotaan di PDAM Cabang Duri dibandingkan dengan kelima variabel yang telah dikaji. Karakteristik organisasi pelaksana dan lingkungan kebijakan memberikan kontrol dan dukungan tercapainya tujuan kebijakan lebih baik lagi. Sedangkan disposisi kebijakan menunjukkan kemapuan implementor dalam menanggapi dan merepresentasikan kebijakan. Tidak menutup kemungkinan dari kelima variabel tersebut menumbuhkan faktor pendukung dan penghambat yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memodifikasi kebijakan untuk mengatasi permasalah yang timbul. Kata kunci: air bersih, implementasi, kebijakan, lingkungan, pelayanan, sumber daya
MANIFESTASI KEBIJAKAN SURAT EDARAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) Suyeno Suyeno; Iis Khoirun Nisa’
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4, No 2 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2391.513 KB) | DOI: 10.33474/yur.v4i2.11239

Abstract

The growth of science and technology continues to accelerate enormously, technology advances not just years, months or days but hours, even minutes, primarily relating to information and communication based on online media and communication. The effects of the development of science and technology are widespread in many areas of life. In the development of technology, there are both negative and positive effects. The country's development goal, or the public ministry, has been referred to in the opening of the national development act to protect the entire nation and the whole of Indonesia, promote public welfare, clean up its life and contribute to world peace. The number 20 years of 2003, section 1 of the national education system states that education is a conscious and planned effort to bring about the learning and learning environment in order to enable learners to actively develop their own potential, but thus in the universe was jolted by the covid-19 pandemic. The ministry of education and culture of the republic of Indonesia has issued a 2020 bill number 4 on implementing education policies in emergency deployment of coronavirus disease (covid-19) at the second point in the home-learning process. The role of parents is crucial in the development of learners,  the community / parents participate in accompanying and supporting all efforts in the field of education. This pandemic is an important factor in the sustainability of the online learning process. Education is a process to increase dignity by having the potential of self, intelligence and interest in talents in accordance with the ability of learners. Students also have a positive impact on the development of developed nations, education needs to anticipate global competition in the field of science and technology
IMPLEMENTASI PROGRAM URBAN FARMING DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT PERKOTAAN (Studi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang) Shinta Devy Setyaningrum; Nurul Umi Ati; Suyeno Suyeno
Respon Publik Vol 15, No 4 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.706 KB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan pelaksanaan program urban farming salah satu wujud dari upaya pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan dalam hal kebutuhan mereka dibidang pangan. Dengan program ini dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga serta memotivasi mereka membentuk kelompok pertanian guna membangun dirinya menjadi lebih mandiri dan maju. latarbelakang penulis membuat penelitian ini didasarkan pada hasil pengematan awal penulis melihat dari masalah pergeseran lahan pertanian akibat pembangunan infrastruktur di Kota Malang cukup menganggu bagi kondisi pangan dan gizi masyarakat, oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi program urban farming dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan dan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program urban farming di Kota Malang. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan perpanjangan pengeamatan, meningkatan ketekunan, treangulasi, diskusi, analisis negative, membercheck yang bertujuan unutk mengecek keabsahan data penelitian. Analisi data dalam penelitian ini menggunakan lima komponen yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, pedoman observasi, catatan lapangan, rekaman wawancara. Hasil peneltian ini menunjukan bahwa (1) pelaksanaan program urban farming di Kota Malang sudah sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Wahab (2014:125). (2) implementasi program urban farming di Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan Penanggungan dilakukan dengan baik. hal ini sudah sesuai dengan yang dipaparkan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno (2014:159-168) dalam model-model implementasi kebijakan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi. (3) faktor pendukung yang sudah sesuai deng apa yang sudah dijelaskan oleh Edwards III bahwa ada 4 poin yang dapat mendorong kebrhasilan implementasi kebijakan yang diantanya adalah: (1) komunikasi (2). sumber daya (3). Sikakp birokrasi dan pelayanan (4). Struktur organisasi dan tata aliran kerja birokrasi. Kata Kunci : Implementasi, program urban farming, di Kota Malang.
STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA BOON PRING DENGAN PENDEKATAN COMMUNITY DEVELOPMENT (Studi Pada Desa Wisata Boon Pring Andeman, Turen Kabupaten Malang) Talitha Iria Shafani; Afifuddin Afifuddin; Suyeno Suyeno
Respon Publik Vol 13, No 2 (2019): RESPON PUBLIK
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (98.5 KB)

Abstract

Pada penelitian ini bertujuan memaksimalkan pengembangan Desa Wisata Boon Pring yang melibatkan peran aktif masyarakat beserta sumber daya lokal yang ada. Bahwa adanya perubahan menuju kearah yang lebih baik pada aspek fisik, ekonomi, sumber daya manusia, dan sosial budaya yang dirasakan masyarakat akibat adanya Wisata Boon Pring. Pada Strategi Pengembangan Desa Wisata Boon Pring dengan Pendekatan Community Development ditinjau dari 4 (empat) aspek yaitu : 1) Aspek Fisik : seperti pembangunan prasaranan fisik berup pemasangan pembangkit listrik dengan memanfaatkan potensi energy setempat, pembangunan jalan, rumah ibadah sosial, dan sarana lainnya yang dibutuhkan masyarakat.. 2) Aspek Ekonomi : pengembangan usaha kecil dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam setempat. 3) Aspek Sumberdaya Manusia : pemberian beasisiwa peningkatan pengetahuan siswa di bidang pendidikan dan program penyuluhan program UKM. 4) Aspek Sosial-Budaya : pelestarian budaya setempat, peningkatan kesehatan masyarakat.Kata Kunci : Community Development, Strategi, Pengembangan, Desa Wisata Boon Pring
INOVASI PROGRAM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL GOVERNMENT (Studi Kasus pada Pengadilan Agama di Kota Malang) Devi Permana; Slamet Muchsin; Suyeno Suyeno
Respon Publik Vol 15, No 1 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.588 KB)

Abstract

Di era yang serba digital seperti sekarang ini, menjadi sebuah tuntutan bagi pelayanan publik manajemen administrasi pemerintahan khususnya administrasi perkara di Pengadilan Agama, disamping mengelola dan menata berkas perkara yang asli oleh bagian kepaniteraan dan staf lainnya, perlu juga mengelola dan  menata berkas perkara berbasis digital yang dikerjakan oleh bagian khusus yang menangani Teknologi Informasi (TI) perkara yang terintegrasi dengan dokumen atau berkas perkara asli di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi program pelayanan publik berbasis digital government pada Pengadilan Agama Kota Malang, dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan inovasi program pelayanan publik berbasis digital government di Pengadilan Agama Kota Malang. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program inovasi pelayanan publik berbasis digital government pada aplikasi SIMPEL, SIPP, AVIKA, dan Case Card di Pengadilan Agama Kota Malang sudah diterapkapkan dengan dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Faktor pendukungnya adalah dari pimpinan itu sendiri yang mendukung inovasi program aplikasi, keinginan sumber daya manusia yang menjalankan pengelolaan data berbasis teknologi dan keinginan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pihak. Didukung dengan sarana dan prasarana perangkat lunak yang tersedia di Pengadilan Agama Kota Malang, Sedangkan faktor penghambatnya adalah SDMnya yang masih gaptek, masih belum ada pembaharuan sarana dan prasarana, kendala karena adanya jaringan internet yang trouble dan biasanya listrik mati saat mengoperasikan aplikasi tersebut.  Kata Kunci: Inovasi Program, Pelayanan Publik, Digital Government, Pengadilan Agama Kota Malang.