Garuda - Garba Rujukan Digital

Sistem Pengelolaan BUMDes dalam Pembangunan Tambak Milik Desa Lhok Euncien Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara Iryani, Lisa; Mauliza, Riska
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 1, No 2 (2020): Kebudayaan, Keberagaman, dan Pembangunan
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v1i2.3117

The Lhok Euncien Village Government established BUMDes as the driving force for the economy in the village, but its management has not been efficient. This is because the pond land which is a BUMDes business asset is handed over to a third party due to limited capital, so that BUMDes managers cannot work effectively and efficiently as they should. This research is focused on planning, organizing, mobilizing, and monitoring, as well as the obstacles faced in the BUMDes Lhok Euncien Village program. In addition, it also examines the limitations of capital and Human Resources (HR) and public awareness of the BUMDes program. This research uses descriptive research with qualitative methods. The results showed that at the planning stage, the pond had been purchased as an asset of BUMDes, but the limited capital to manage it was left to a third party. At the organizing stage, it was carried out according to the procedure, but it did not work and went according to plan. The mobilization stage is still constrained by a lack of concern from the village government, BUMDes managers, and the community about the problems faced. While at the supervision stage, BUMDes supervisors only supervise annual reports. Meanwhile, the obstacles faced are related to limited capital and the lack of human resources and public concern for the development of BUMDes businessesÂ AbstrakPemerintah Desa Lhok Euncien membentuk BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi di desa, namun dalam pengelolaannya belum efisien. Hal ini disebabkan karena lahan tambak yang menjadi aset usaha BUMDes diserahkan pada pihak ketiga karena keterbatasan modal yang dimiliki, sehingga pengelola BUMDes tidak dapat bekerja secara efektif dan efisien sebagaimana mestinya. Penelitian ini difokuskan pada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, serta hambatan yang dihadapi dalam program BUMDes Desa Lhok Euncien. Selain itu juga dikaji keterbatasan modal serta Sumber Daya Manusia (SDM) dan kepedulian masyarakat terhadap program BUMDes. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan sudah membeli lahan tambak sebagai aset BUMDes, namun keterbatasan modal untuk mengelola sehingga diserahkan pada pihak ketiga. Pada tahap pengorganisasian sudah dilakukan sesuai prosedur, namun tidak berfungsi dan berjalan sesuai rencana. Tahap penggerakan masih terkendala kurangnya kepedulian dari pemerintah desa, pengelola BUMDes, serta masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi. Sementara pada tahap pengawasan, pengawas BUMDes hanya mengawasi laporan tahunan saja. Sedangkan hambatan yang dihadapi terkait dengan keterbatasan modal serta minimnya SDM dan kepedulian masyarakat terhadap perkembangan usaha BUMDes.

Strategi Pengrajin Tepas Bambu Gampong Buket Teukuh Kabupaten Bireuen Mempertahankan Keberlangsungan Usaha Iryani, Lisa; Suzanna, Poppy; Sufi, Sufi
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 2, No 2 (2021): Multidimensi Problematika Masyarakat
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v2i2.6082

Para pengrajin tepas bambu di Gampong Buket Teukuh Kabupaten Bireuen masih menjalan roda usaha mereka secara tradisional. Praktis tidak banyak inovasi yang dilahirkan dari kerajinan tepas bambu, sedangkan modal usaha yang dimiliki sangat terbatas. Minimnya program-program pemberdayaan yang diinisiasi oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa terhadap para pengrajin membuat usaha ini jalan di tempat. Penelitian kualitatif ini menggambarkan bahwa selama ini para pengrajin tepas bambu di Gampong Buket Teukuh memiliki strategi dalam mempertahankan keberlangsungan usaha mereka walau minim dukungan pemerintah. Realitasnya mereka membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan para agen. Keberadaan agen membantu para pengrajin mendapatkan modal dalam membeli bahan baku tepas bambu yang dibutuhkan serta memasarkan produk-produk yang dihasilkan ke pasar-pasar pekan di wilayah pantai timur Aceh. Modal sosial ini sudah terjalin lama, bersifat resiprokal, dan dibangun atas dasar rasa saling percaya.

Penyaluran Gas LPG Bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara: Kebijakan Pemerintah versus Mekanisme Pasar Sufi, Sufi; Safriana, Riski; Iryani, Lisa
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 2, No 2 (2021): Multidimensi Problematika Masyarakat
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v2i2.5518

It is no secret that 3 Kg LPG gas is difficult to access for the underprivileged. These commodities often experience scarcity and price increases at the retail level. In addition, the middle-class group also consumes 3 kg of LPG gas. This study uses a qualitative approach with a descriptive analysis research type. The results showed that 3 Kg LPG gas should be distributed to underprivileged communities who have been recorded with proof of ID cards and family cards. However, there was fraud in the distribution process which caused a scarcity of 3 Kg LPG gas. LPG gas was even sold for more than the highest specified retail price. This commodity is sold freely at retail kiosks in Matangkuli District, North Aceh Regency. Gas prices follow a demand and supply mechanism. The local government is not serious about controlling violations of the gas distribution process for poor families. As a result, market forces beat the policies formulated by the government.Â ABSTRAKSudah bukan rahasia umum gas LPG 3 Kg sulit diakses oleh masyarakat kurang mampu. Komoditas ini acapkali mengalami kelangkaan dan kenaikan harga di tingkat pedagang eceran. Selain itu, gas LPG dinikmati pula oleh kelompok kelas menengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gas LPG 3 Kg seharusnya disalurkan kepada masyarakat kurang mampu yang sudah terdata dengan bukti KTP dan KK. Namun terjadi kecurangan baik oleh oknum pihak pangkalan maupun agen yang menyebabkan kelangkaan gas LPG 3 Kg. Gas LPG bahkan dijual melebihi HET (harga eceran tertinggi) yang ditentukan. Komoditas ini dijual bebas di kios-kios eceran di Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara dengan mengikuti mekanisme permintaan dan penawaran, sementara pemerintah daerah tidak cukup serius mengendalikan pelanggaran proses distribusi gas untuk keluarga miskin. Alhasil kecerdikan pasar selalu bisa melampaui kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah.

Pengawasan Objek Wisata Pulau Seumadu dari Pelanggaran Syari'at Islam oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe Sufi Sufi; Husnul Faizah; Lisa Iryani
RESAM Jurnal Hukum Vol 7, No 2 (2021): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32661/resam.v7i2.54

Pelanggaran syariat Islam masih sering terjadi di objek wisata Pulau Seumadu Kota Lhokseumawe. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe di objek wisata Pulau Seumadu. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengawasan langsung dilaksanakan dengan menempatkan personil Satpol PP dan WH di lokasi wisata Pulau Seumadu dan melakukan patroli rutin ketika menyambut hari besar keagamaan. Adapun pengawasan tidak langsung dengan mengandalkan laporan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe dalam menangani pelanggaran konsep pariwisata islami yaitu melakukan pencegahan (preventif) dengan memberikan sosialisasi tentang ruang lingkup syariat Islam. Sementara upaya penindakan (represif) dilakukan jika ditemukan pelanggaran berupa sanksi di tempat, penahanan, persidangan, dan pembinaan sesuai pedoman operasi Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe.

Sistem Pengelolaan BUMDes dalam Pembangunan Tambak Milik Desa Lhok Euncien Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara Lisa Iryani; Riska Mauliza
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 1, No 2 (2020): Kebudayaan, Keberagaman, dan Pembangunan
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v1i2.3117

The Lhok Euncien Village Government established BUMDes as the driving force for the economy in the village, but its management has not been efficient. This is because the pond land which is a BUMDes business asset is handed over to a third party due to limited capital, so that BUMDes managers cannot work effectively and efficiently as they should. This research is focused on planning, organizing, mobilizing, and monitoring, as well as the obstacles faced in the BUMDes Lhok Euncien Village program. In addition, it also examines the limitations of capital and Human Resources (HR) and public awareness of the BUMDes program. This research uses descriptive research with qualitative methods. The results showed that at the planning stage, the pond had been purchased as an asset of BUMDes, but the limited capital to manage it was left to a third party. At the organizing stage, it was carried out according to the procedure, but it did not work and went according to plan. The mobilization stage is still constrained by a lack of concern from the village government, BUMDes managers, and the community about the problems faced. While at the supervision stage, BUMDes supervisors only supervise annual reports. Meanwhile, the obstacles faced are related to limited capital and the lack of human resources and public concern for the development of BUMDes businesses AbstrakPemerintah Desa Lhok Euncien membentuk BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi di desa, namun dalam pengelolaannya belum efisien. Hal ini disebabkan karena lahan tambak yang menjadi aset usaha BUMDes diserahkan pada pihak ketiga karena keterbatasan modal yang dimiliki, sehingga pengelola BUMDes tidak dapat bekerja secara efektif dan efisien sebagaimana mestinya. Penelitian ini difokuskan pada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, serta hambatan yang dihadapi dalam program BUMDes Desa Lhok Euncien. Selain itu juga dikaji keterbatasan modal serta Sumber Daya Manusia (SDM) dan kepedulian masyarakat terhadap program BUMDes. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan sudah membeli lahan tambak sebagai aset BUMDes, namun keterbatasan modal untuk mengelola sehingga diserahkan pada pihak ketiga. Pada tahap pengorganisasian sudah dilakukan sesuai prosedur, namun tidak berfungsi dan berjalan sesuai rencana. Tahap penggerakan masih terkendala kurangnya kepedulian dari pemerintah desa, pengelola BUMDes, serta masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi. Sementara pada tahap pengawasan, pengawas BUMDes hanya mengawasi laporan tahunan saja. Sedangkan hambatan yang dihadapi terkait dengan keterbatasan modal serta minimnya SDM dan kepedulian masyarakat terhadap perkembangan usaha BUMDes.

Strategi Pengrajin Tepas Bambu Gampong Buket Teukuh Kabupaten Bireuen Mempertahankan Keberlangsungan Usaha Lisa Iryani; Poppy Suzanna; Sufi Sufi
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 2, No 2 (2021): Multidimensi Problematika Masyarakat
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v2i2.6082

Para pengrajin tepas bambu di Gampong Buket Teukuh Kabupaten Bireuen masih menjalan roda usaha mereka secara tradisional. Praktis tidak banyak inovasi yang dilahirkan dari kerajinan tepas bambu, sedangkan modal usaha yang dimiliki sangat terbatas. Minimnya program-program pemberdayaan yang diinisiasi oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa terhadap para pengrajin membuat usaha ini jalan di tempat. Penelitian kualitatif ini menggambarkan bahwa selama ini para pengrajin tepas bambu di Gampong Buket Teukuh memiliki strategi dalam mempertahankan keberlangsungan usaha mereka walau minim dukungan pemerintah. Realitasnya mereka membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan para agen. Keberadaan agen membantu para pengrajin mendapatkan modal dalam membeli bahan baku tepas bambu yang dibutuhkan serta memasarkan produk-produk yang dihasilkan ke pasar-pasar pekan di wilayah pantai timur Aceh. Modal sosial ini sudah terjalin lama, bersifat resiprokal, dan dibangun atas dasar rasa saling percaya.

Penyaluran Gas LPG Bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara: Kebijakan Pemerintah versus Mekanisme Pasar Sufi Sufi; Riski Safriana; Lisa Iryani
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 2, No 2 (2021): Multidimensi Problematika Masyarakat
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v2i2.5518

It is no secret that 3 Kg LPG gas is difficult to access for the underprivileged. These commodities often experience scarcity and price increases at the retail level. In addition, the middle-class group also consumes 3 kg of LPG gas. This study uses a qualitative approach with a descriptive analysis research type. The results showed that 3 Kg LPG gas should be distributed to underprivileged communities who have been recorded with proof of ID cards and family cards. However, there was fraud in the distribution process which caused a scarcity of 3 Kg LPG gas. LPG gas was even sold for more than the highest specified retail price. This commodity is sold freely at retail kiosks in Matangkuli District, North Aceh Regency. Gas prices follow a demand and supply mechanism. The local government is not serious about controlling violations of the gas distribution process for poor families. As a result, market forces beat the policies formulated by the government. ABSTRAKSudah bukan rahasia umum gas LPG 3 Kg sulit diakses oleh masyarakat kurang mampu. Komoditas ini acapkali mengalami kelangkaan dan kenaikan harga di tingkat pedagang eceran. Selain itu, gas LPG dinikmati pula oleh kelompok kelas menengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gas LPG 3 Kg seharusnya disalurkan kepada masyarakat kurang mampu yang sudah terdata dengan bukti KTP dan KK. Namun terjadi kecurangan baik oleh oknum pihak pangkalan maupun agen yang menyebabkan kelangkaan gas LPG 3 Kg. Gas LPG bahkan dijual melebihi HET (harga eceran tertinggi) yang ditentukan. Komoditas ini dijual bebas di kios-kios eceran di Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara dengan mengikuti mekanisme permintaan dan penawaran, sementara pemerintah daerah tidak cukup serius mengendalikan pelanggaran proses distribusi gas untuk keluarga miskin. Alhasil kecerdikan pasar selalu bisa melampaui kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah.

PERAN PROMOSI DALAM MEMEDIASI LINGKUNGAN PEMASARAN ONLINE TERHADAP PERILAKU PEMBELIAN ONLINE (STUDI DI KOTA LHOKSEUMAWE) Lisa Iryani
Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Program Studi Administrasi Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/njiab.v1i2.1086

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranpromosi dalam memediasi lingkungan pemasaran onlineterhadap perilaku pembelian online pada masyarakat KotaLhokseumawe. Penelitian ini dilakukan di Kota Lhokseumawe,sampel yang diambil sebanyak 110 responden dengan metodepurposive sampling dan pengumpulan data dilakukan melaluipenyebaran kuesioner. Metode analisis data yang digunakanadalah berupa analisis jalur disertai Uji Sobel digunakan untukmenguji hipotesis yang dirumuskan. Hasil penelitan inimenunjukkan bahwa lingkungan pemasaran online secara positif dan signifikan mempengaruhi perilaku pembelian konsumen online. Lingkungan pemasaran online berpengaruh positif dansignifikan terhadap promosi. Promosi berpengaruh positif secarasignifikan terhadap perilaku pembelian konsumen online.Terakhir, promosi dapat memediasi secara signifikan lingkunganpemasaran online terhadap perilaku pembelian konsumenonline.

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS PADA BUDIDAYA BIBIT IKAN LELE DI GRUGOK KABUPATEN ACEH UTARA Lisa Iryani
Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Administrasi Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/njiab.v2i2.3029

Strategi bisnis secara fungsional berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi, strategi distribusi, strategi organisasi, strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan. Budidaya ikan lele merupakan pemasok bibit ikan lele yang berlokasi di Grugok Kabupaten Aceh Utara. Usaha yang telah dilakukan oleh peternak ikan lele ini sudah berjalan selama 10 tahun. Sehingga dirasa perlu untuk menganalisa bagaimana strategi pengembangan bisnis yang diterapkan pada peternakan bibit ikan lele yang berlokasi di Grugok Kabupaten Aceh Utara. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan bisnis yang diterapkan pada peternakan bibit ikan lele di grugok kabupaten aceh utara.Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif. Data penelitian diperoleh dari observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu informan kunci yaitu pengusaha bibit ikan lele sebanyak 1 orang dan informan utama yaitu konsumen dan pelanggan yang membeli bibit ikan lele. Penentuan informan utama dilakukan secara aksidental yaitu penentuan informan secara kebetulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa faktor internal yang menjadi kekuatan peternakan bibit ikan lele adalah produk berkualitas, variasi produk, promosi yang modern, adanya potongan harga, karyawan yang rajin, dan peralatan yang memadai. Sedangkan yang menjadi kelemahan adalah lokasi kurang strategis, jumlah karyawan kurang. Faktor eksternal yang menjadi peluang peternak ikan lele adalah tidak ada usaha sejenis di sekitar lokasi usaha, penawaran sesuai dengan keinginan pelanggan, sedangkan faktor eksternal yang merupakan ancaman peternakan bibit ikan lele adalah persaingan dengan pembisnis baru maupun yang sudah ada, banyak pesaing menawarkan harga yang lebih murah, harga pakan yang relatif tinggi. Strategi yang dapat dijalankan peternakan bibit ikan lele untuk mengembangkan bisnisnya adalah meningkatkan kenyamanan pelanggan, Meningkatkan kualitas produk, menciptakan produk yang menghasilkan ikan lele pejantan lebih tinggi persentasenya dibanding betina, menambah jumlah karyawan agar karyawan dapat bekerja secara maksimal, meningkatkan dan menambah kegiatan promosi.

RESPONSIBILITAS PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE DALAM PENGELOLAAN PABRIK ES DAN GUDANG IKAN DI PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) PUSONG KOTA LHOKSEUMAWE Lisa Iryani
Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Vol 4, No 1 (2021): Negotium Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2021
Publisher : Program Studi Administrasi Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Pusong Fish Landing Base (PPI) of Lhokseumawe City is one of the main infrastructures in supporting capture fisheries business, namely the construction of an Ice Factory and fish warehouse in 2009 and completed in 2011 with Special Autonomy and DAK funds of around Rp. 2 billion more. The management of the Pusong Ice Factory was chaotic, so that later the impact of the arrears in the electricity bill was a power cut by PLN, so the factory stopped operatingThis study aims to analyze and describe the responsibility of the Lhokseumawe City government in managing the Pusong fish landing base and the causes of the non-optimal management carried out by the Lhokseumawe City government. The methodology used in this study is a qualitative method through observation, interviews and documentation. In this study, it was found that the alleged weak analysis of the planning for the construction of the Lhokseumawe Pusong ice factory resulted in the provision of facilities and infrastructure at the ice factory being inadequate to produce ice blocks in large quantities and not in accordance with the standards for an ice factory. The lack of optimal elaboration of appropriate policies and the lack of qualified human resources in managing the ice factory at PPI Pusong Lhokseumawe.

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search