Articles
<![CDATA[INTERNALISASI PRINSIP ETIKA PROFESI KE DALAM NORMA HUKUM POSITIF SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN FIGUR HUKUM KEPERAWATAN ]]>
<![CDATA[Arrie Budhiartie]]>;
<![CDATA[Joni Emirzon]]>;
<![CDATA[Muhammad Syaifuddin]]>
<![CDATA[ JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 18 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pasundan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (356.764 KB)
|
DOI: 10.23969/litigasi.v18i2.1023
<![CDATA[The code of ethics is a moral rule for people with professions that serve as a code of conduct (guidelines) in applying science and knowledge to the community. The code of ethics is not a legal norm. Violation of ethical principles will has given the moral and ethics sanctions by professional organizations and is not punishable by law. One of those professions that are bounded to a code of conduct is the nursing profession. Nursing ethics is a measure of professional conduct based on moral values which are believed; those come from universal values and from the local or national characteristics of social and cultural values. But the tendency of change in view of the nursing service that originally is altruism towards services of a commercial nature led to opportunities for moral degradation becomes larger. It required political law that aims to protect the interests of society as a recipient of nursing services through deregulation values and ethical principles into legal norms. The final goal of re-regulation on ethics to the law norms is to provide legal protection and legal certainty in order to create order and social justice have been based on Pancasila. Keywords: ethical code, morality, legal norm, nurse.]]>
<![CDATA[FUNGSI ASAS KESETARAAN PROFESI TERHADAP PENGEMBANGAN FIGUR HUKUM KEPERAWATAN DALAM SISTEM HUKUM KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Arrie Budhiartie]]>;
<![CDATA[Muh Nasser]]>
<![CDATA[ SOEPRA Vol 3, No 2: Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Soegijapranata Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (328.359 KB)
|
DOI: 10.24167/shk.v3i2.1013
<![CDATA[Asas hukum, merupakan suatu bagian dari tatanan sistem hukum yang selalu ada di dalam maupun di balik keberadaan sistem hukum itu sendiri. Asas hukum memberikan arah terhadap lahirnya perumusan berbagai kaedah hukum dan kaedah perilaku, sekaligus berfungsi sebagai suatu batu uji terhadap keabsahan suatu kaedah hukum. Demikian halnya dengan hukum keperawatan, melalui keberadaan UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, penetapan asas-asas hukum di dalamnya tidaklah terlepas dari nilai-nilai etis yang menjadi karakteristik khusus pelayanan kesehatan keperawatan. Salah satu asas hukum tersebut adalah asas otonomi profesi yang menjadi landasan filsafati pendukung asas kesetaraan yang menjiwai keberadaan UU Keperawatan. Asas otonomi memberikan landasan terbentuknya kaedah-kaedah hukum yang memberikan perlindungan terhadap kebebasan dalam menjalankan fungsi-fungsi kolaboratif, komplementer, dan mandiri keperawatan berdasarkan wewenang profesinya. Asas otonomi ini diharapkan mampu mengembangkan sistem hukum kesehatan yang berkeadilan profetik dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan kesehatan nasional. ]]>
<![CDATA[Kebijakan Rumah Sakit dalam Sistem Pengelolaan Kesehatan Lingkungan: Rumah Sakit, Kesehatan Lingkungan, Limbah, Kebijakan ]]>
<![CDATA[Nur Halimah]]>;
<![CDATA[Arrie Budhiartie]]>;
<![CDATA[Fitria]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v1i1.8853
<![CDATA[Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki fungsi mencakup pelayanan, pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan, dimana dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah rumah sakit yang mengandung B3. Oleh karena itu diperlukan pengaturan agar kesehatan lingkungan di sekitar rumah sakit dapat tetap terjaga. Penelitian ini bertujuan untuk membahas masalah mekanisme pengelolaan kesehatan lingkungan rumah sakit melalui kebijakan intern untuk nantinya memahami makna tanggung jawab rumah sakit di bidang pengelolaan kesehatan lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dimana dilakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul, agar mendapat kesimpulan melalui Teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) mekanisme pengelolaan kesehatan lingkungan rumah sakit berdasarkan aturan internal rumah sakit (2) kebijakan rumah sakit dalam menyelenggarakan kesehatan lingkungan merupakan upaya perlindungan kesehatan masyarakat dan lingkungan di sekitar rumah sakit agar tetap terjaga yang berdasarkan dari peraturan perundang-undangan yang terkait]]>
<![CDATA[PENGATURAN PEMBUATAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA BERDASARKAN KONSEP TATA RUANG PERKOTAAN ]]>
<![CDATA[Meri Puspita Sari]]>;
<![CDATA[Arrie Budhiartie]]>;
<![CDATA[Ivan Fauzani Raharja]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v1i3.8854
<![CDATA[Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Jambi adalah instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan yang bersifat konkuren. Tugas dari Dinas ini  ialah menberikan pelayanan terhadap penanaman modal dan pelayanan perizinan serta non perizinan di Kota Jambi. Dalam pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khususnya izin usaha pada hiburan umum yang memanfaatkan ruang perkotaan harus berdasarkan konsep dari tata ruang perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuatan dan penegakan sanksi administrasi terhadap penerbitan SITU khususnya izin usaha hiburan umum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerbitan SITU Kota Jambi tidak didasarkan pada konsep tata ruang yang telah diatur didalam PERDA. Hal ini terjadi karena dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi terdapat ketidakjelasan norma yang mengakibatkan timbulnya penafsiran dan pemahaman yang berbeda terhadap persyaratan pembuatan SITU. Hal ini disebabkan oleh (1) adanya norma yang melahirkan ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menimbulkan kerugian pada masyarakat berupa gangguan di wilayah tempat usaha tersebut berdiri, (2) adanya tindakan terhadap penegakan hukum administrasi yang berupa keputusan. Saran untuk pejabat pemerintah Kota Jambi yang berwenang untuk merevisi atau memperbaiki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi mengenai isi dalam pengaturan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa serta ketentuan perizinan agar usaha-usaha yang memanfaatkan ruang Kota Jambi dapat terarah sehingga terpenuhinya hak-hak dan kewajiban masyarakat sekitar khususnya Kota Jambi dalam pembangunan, pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang Kota Jambi.]]>
<![CDATA[SANKSI ADMINISTRASI BAGI PERAWAT YANG BEKERJA TANPA MEMILIKI SIPP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI BAHAR KABUPATEN MUARO JAMBI ]]>
<![CDATA[Fazlur Rahman Setiadi]]>;
<![CDATA[Arrie Budhiartie]]>;
<![CDATA[Fitria]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v1i2.11024
<![CDATA[Perawat dalam melakukan peraktik keperawatannya di pusat pelayanan kesehatan pribadi maupun pusat pelayanan kesehatan seperti di Rumah Sakit wajib memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, izin tersebut dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan yang berbentuk STR dan izin dari Pemerintah daerah yang berbentuk SIPP. Penelitian dengan judul “Sanksi Administrasi Bagi Perawat Yang Berperaktik Tanpa Surat Izin dI Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambiâ€, memiliki rumusan masalah Bagaimana Mekanisme Pengawasan Terhadap Perawat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan Bagaimana Bentuk sanksi Administrasi Bagi Perawat yang Berperaktik di Rumah Sakit Tanpa Memiliki SIPP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagai mana penerapan pengawasan terhadap perawat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi administrasi bagi perawat yang berprakrik di rumah sakit tanpa memiliki SIPP. Penelitian ini berbentuk Yuridis Empiris dan menggunakan data primer dan data sekunder serta melakukan analisis Deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap perawat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan sangat kurang, karena masih banya perawat yang belum memiliki izn yang berbentuk STR dan SIPP berperaktik di Rumah Sakit. Walaupun sudah ada pengaturan sanksi administrasi di perundang-undangan tapi sankis tersebut belum ada yang diberikan pada perawat. Karena pengawasan yang kuranglah perawat tanpa memiliki izin dapat berkerja di Rumah Sakit.]]>
<![CDATA[Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kota Jambi ]]>
<![CDATA[Ersa Yuhana]]>;
<![CDATA[Arrie Budhiartie]]>;
<![CDATA[Eko Nuriyatman]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v3i1.11379
<![CDATA[Penulisan artikel ini bertujuan untuk memaparkan tentang kualitas pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dan menggunakan data primer dan data sekunder dengan pendekatan analisis deskriptif. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini terjadi dikarenakan masih banyak di temukannya pelayanan yang kurang maksimal dan bahkan masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan yang di lakukan baik petugas itu sendiri maupun oleh masyarakatnya. Meskipun pemerintah telah merancang peraturan perundang-undangan terkait prosedur yang harus di taati oleh semua pihak, namun ternyata hal tersebut belum mampu mengatasi masalah yang terjadi. Beberapa permasalahan tersebut di sebabkan karena minimnya pengawasan, kurang ketatnya sistem pengendalian kinerja petugas dan lain sebagainya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan peran pemerintah dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pembuatan Surat Izin Mengemudi serta didukung dengan cara menerapkan asas transparansi agar sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan tersebut dapat di ketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.]]>
<![CDATA[UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN MELALUI SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL KOTA JAMBI ]]>
<![CDATA[Novia Ayu Tantri]]>;
<![CDATA[Arrie Budhiartie]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v2i2.11422
<![CDATA[This paper was written to find out how the one-stop integrated service system at the Jambi City Investment Agency can improve the process of better licensing services. Reform of public service policies, especially in matters of licensing, is an activity that encourages the development of the formal economic sector. Therefore, it is necessary to know how to regulate the one-stop integrated licensing service procedure at the Jambi City One Stop Integrated Investment Service, to know what are the constraints in the implementation of one-stop integrated services at DPMPTSP Jambi City, and how the efforts to increase licensing are carried out at the One Integrated Investment Office Jambi City Door.]]>
<![CDATA[PERMASALAHAN PENATAAN RUANG DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TATA RUANG ]]>
<![CDATA[B.M. Habibullah Tarigan]]>;
<![CDATA[Ranty Meilani Putri]]>;
<![CDATA[Arrie Budhiartie]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v2i1.11448
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja permasalahan penataan ruang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang memiliki ciri untuk menggambarkan fakta tentang permasalahan yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang seimbang. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa permasalahan penataan ruang terdiri dari permasalahan dalam proses penyusunan rencana tata ruang (prosedur penyusunan rencana tata ruang dan prosedur penetapan rencana tata ruang), permasalahan dalam implementasi rencana tata ruang, dan permasalahan dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Dapat dijelaskan bahwa penataan ruang belum optimal menjadi instrumen keterpaduan program dalam mendorong terselenggaranya pembangunan yang efektif dan efisien; penataan ruang belum sepenuhnya dijadikan instrumen yang mampu menjawab isu-isu dan permasalahan pembangunan wilayah dan kota; penataan ruang belum didukung oleh kelembagaan yang dapat mengkoordinasi berbagai sektor termasuk pembiayaan pembangunan; dan masih kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan belum efektifnya penegakan hukum dalam mengatasi penyimpangan yang terjadi pada pemanfaatan ruang.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Industri Pengasapan Karet di Kota Jambi ]]>
<![CDATA[Rts. Fanny Inayah]]>;
<![CDATA[Arrie Budhiartie]]>;
<![CDATA[Rustian Mushawirya]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v3i2.13296
<![CDATA[This article discusses the Enforcement of State Administrative Law Against Hazardous Waste Treatment in the Crumb Rubber Industry in Jambi City. The purpose of this study was to determine the proper and proper mechanism for processing hazardous waste in the rubber smoking industry, in addition to knowing the government's legal actions against perpetrators of violations of hazardous waste processing in Jambi City. The research method used is empirical juridical, namely research that emphasizes in terms of observation, which seeks to observe legal facts that apply in society, where it requires knowledge to be observed and proven openly. The results of the study indicate that there is a conflict between das sollen and das sein regarding the treatment of B3 waste from the Rubber Smoking Industry in Jambi City in accordance with Jambi City regulations Number 7 of 2017 which states that the location for storing B3 waste is required to be free from flooding and not prone to natural disasters. there are buildings that are rusty, emitting noise, vibration and also the smell produced by the B3 waste. Therefore, it is necessary for the government's role in the B3 waste treatment mechanism in accordance with applicable regulations and the government's role in providing administrative law enforcement against perpetrators of B3 Waste Treatment violations.]]>
<![CDATA[Implementasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Pendahuluan ]]>
<![CDATA[Sriningsih Hasimi Sri]]>;
<![CDATA[Arrie Budhiartie]]>;
<![CDATA[Ivan Fauzani Raharja]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v2i3.13736
<![CDATA[This study aims to find out and analyze how the implementation of Sungai Penuh City Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises in Sungai Penuh City; to find out how the authority of Sungai Penuh City Government in efforts to empower Micro, Small and medium enterprises and how the licensing mechanism for Micro, Small and Medium Enterprises. The research method used is empirical juridical and the procedure for sampling is done by purposive sampling. Data collection techniques used through field studies, data obtained directly from the field through respondents. Data analysis in this study used descriptive analysis techniques. The author formulates the formulation of the problem how the authority of the Sungai Penuh City Government in efforts to Empower Micro, Small and Medium Enterprises and how the licensing mechanism for Micro, Small and Medium Enterprises is based on the Sungai Penuh City Regional Regulation. The results of the research that the author obtained were the authority of the Sungai Penuh City Regional Government in the Implementation of Micro, Small and Medium Enterprises. The research method used is empirical juridical and the procedure for sampling is done by purposive sampling. Data collection techniques used through field studies, data obtained directly from the field through respondents. Data analysis in this study used descriptive analysis techniques. The author formulates the formulation of the problem how the authority of the Sungai Penuh City Government in efforts to Empower Micro, Small and Medium Enterprises and how the licensing mechanism for Micro, Small and Medium Enterprises is based on the Sungai Penuh City Regional Regulation. The results of the research that the author obtained were the authority of the Sungai Penuh City Regional Government in the Implementation of Micro, Small and Medium Enterprises Empowerment seen from the criteria and the implementation of empowerment did not run as it should. This is because the business criteria listed in the Ragional Regulation state that the criteria that enter into Small Business are those who have a net income of fifty million rupiah. In Fact, Small Business actors registered in Sungai Penuh City have a net income pf twenty million rupiah. The licensing mechanism has also not run optimally because thre are still many Micro, Small and Medioum Bussines actros who do not register business permits.]]>
