Articles
<![CDATA[Legal Protection for The Parties Shopee Paylater Service Users ]]>
<![CDATA[Sania Puspita Anggraini]]>;
<![CDATA[Hardian Iskandar]]>;
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>
<![CDATA[ Syiar Hukum Volume 20, No 1 (2022) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/shjih.v20i1.9573
<![CDATA[With the development of technology in the payment system, electronic money has various forms: Paylater. Paylater is now in great demand by the public because it can make it easier for them to make transactions and complete payments later. In addition, the interest provided is quite affordable. This study aims to find out and explain the form of legal standing, legal protection, and legal consequences for Shopeepaylater users. The study results found that the parties' legal position in Shopeepaylater is that the user acts as the recipient of the loan, and the Shopee acts as the lender. Legal protection in shopeepaylater uses repressive or settlement protection methods generally. This protection is in fines, imprisonment, and other additional penalties. The legal consequences when performing a Default following the agreed agreement that the Shopeepaylater service user will have their Shopeepaylater limit reduced, record late payments in the OJK SLIK (Financial Information Service System of the Financial Services Authority), etc.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM KEBERLAKUAN BPJS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERLINDUNGAN DAN KEAMANAN KERJA ]]>
<![CDATA[Fahrul Ramdan Suwandi]]>;
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>
<![CDATA[ SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan Vol. 2 No. 1 (2022): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Lafadz Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54443/sibatik.v2i1.539
<![CDATA[Perlindungan dan keamanan terhadap tenaga kerja sangatlah penting terhadap pekerja karena sejalan dengan pelaksanaan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2) tentang hak warga Negara atas pekerja dan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Mempertimbangkan betapa pentingnya peran ketenagakerjaan terhadap badan atau badan milik perusahaan milik Negara dan swasta dalam membantu pekerja mendapatkan hak-haknya. Rumusan masalah yang akan diangkat penulis dalam penulisan ini adalah bagaimanakah urgensi BPJS ketenagakerjaan terhadap perlindungan dan keamanan kerja dan bagaimanakah perlindungan hukum tenaga kerja di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah bahwa BPJS Ketenagakerjaan berperan penting bagi pemberi usaha maupun penerima usaha karena jaminan sosial yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS memberikan perlindungan dan keamanan kerja bagi pekerja. Maka dari itu mengingatkan kepada pemberi usaha agar menerapkan jaminan sosial yang sepenuhnya atau sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap pekerja, bahwa pentingnya jaminan sosial terhadap pekerja agar terciptanya hak-hak dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DALAM SISTEM PENGUPAHAN TENAGA KERJA PT. CITRA BANGUN KARYA ]]>
<![CDATA[Virgianty Febri Wulandari]]>;
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>
<![CDATA[ SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan Vol. 2 No. 1 (2022): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Lafadz Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54443/sibatik.v2i1.540
<![CDATA[Pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja, pemerintah telah menetapkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hal ini dimaksudkan agar menjamin hak-hak dasar para pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan para pekerja/buruh serta keluarganya. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan diberikan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, dan peraturan perundang-undangan. Upah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pekerja/buruh. Rumusan masalah yang akan diangkat penulis dalam penulisan ini adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum tenaga kerja dalam sistem pengupahan bagi tenaga kerja PT. CitraBangun Karya dan bagaimana pelaksanaan jaminan sosial terhadap sistem pengupahan tenaga kerja PT. Citra Bangun Karya. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dalam sistem pengupahan tenaga kerja/karyawan PT. Citra Bangun Karya dan bagaimana jaminan sosial terhadap sistem pengupahan tenaga kerja/karyawan PT. Citra Bangun Karya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka]]>
<![CDATA[Kekaburan Norma Terhadap Perusahaan Yang Lalai Dalam Pemberian Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Bagi Pekerja ]]>
<![CDATA[Kemas Abdul Aziz]]>;
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>
<![CDATA[ Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 14 No 2 (2022): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[State of Islamic Institute Langsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/jurisprudensi.v14i2.5260
<![CDATA[In order to improve the welfare of workers, the Government realizes Legal Certainty to provide benefits for workers with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The legal basis, however, should be a foothold for the worker to acquire his rights and not be disqualified for unilateral interests. And vice versa, companies will be cautious because of their policies in legal oversight. This research is legal research using normative legal research methods. The results of the study concluded that there is no firmness from the regulations of Law Number 13 of 2003 for companies that are negligent in providing guarantees for workers.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar BPOM ]]>
<![CDATA[Putri Ameliani]]>;
<![CDATA[Hardian Iskandar]]>;
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>
<![CDATA[ AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 4 No 2 (2022): Hukum dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah INSURI Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.2062
<![CDATA[Cosmetics are a series of products used to beautify oneself in various forms including liquid, powder, solid, foam and cream. But the distribution of cosmetics is worrying, because not a few of the cosmetics circulating in the market have not been registered with BPOM, so the contents in them may not be safe and can still be consumed. If consumers are not careful with the composition of the ingredients of the products used and it turns out that the products used have not been BPOM, it will be dangerous for their health, because cosmetic products contain chemicals that must be in accordance with the levels of use, therefore the purpose of this paper is to discuss how BPOM's role in dealing with the problem of cosmetic products that have not been registered with BPOM. By using normative research methods to find a way out of this problem of violating consumer rights, it is necessary to strictly enforce it so that business actors are more aware of the products being sold and business actors who violate them will be subject to administrative sanctions or criminal sanctions.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Regulasi Cryptocurrency Terhadap Tindak Pidana Kejahatan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Damar Gondo Arwono]]>;
<![CDATA[Hardian Iskandar]]>;
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>
<![CDATA[ Amnesti Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purworejo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37729/amnesti.v5i1.2759
<![CDATA[Saat ini perkembangan teknologi memiliki kemajuan yang sangat cepat. Salah satu perkembangaan teknologi tersebut adalah adanya cryptocurrency sebagai mata uang virtual yang dapat dijadikan alat tukar resmi, namun cryptocurrency tersebut belum memiliki kepastian hukum yang jelas dalam mengatur kegiatan transaksi virtual tersebut sehingga dapat menimbulkan permasalahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau regulasi cryptocurrency khususnya terhadap tidak pidana di Indonesia. Untuk mecapai tujuan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian pengadaan aktivitas pembayaran di Indonesia diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan transaksi pembayan, dimana peraturan belum terdapat regulasi terkait penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Sehingga cryptocurrency belum memiliki perlindungan hukum.]]>
<![CDATA[Public Participation in the Law-Making Process in Indonesia ]]>
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>;
<![CDATA[Sukardi Sukardi]]>;
<![CDATA[Radian Salman]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Volume 30, Number 1, June 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jmh.v30i1.14813
<![CDATA[Participation from the general public is an essential component that must be taken into account during the legislative process. It is essential to the operation of laws in a country and includes the participation of society in the legislative process. This is particularly important in terms of the rule of law, the hierarchy of legal norms, and the operation of the law in its entirety. The purpose of this research is to evaluate the significance of public participation in the legislative process in Indonesia as well as the potential repercussions of excluding this procedure from the legislative process. For the purpose of carrying out this research, normative legal research that takes both a statutory and conceptual strategy was utilized. According to the findings, public participation offers a variety of possibilities for involvement, in accordance with the requirements of Article 96 of Law Number 11 of 2012 on the Formation of Regulations (UU P3). Due to this, the importance of public participation cannot be overstated, despite the restricted channels through which members of the public can communicate their thoughts and goals.]]>
<![CDATA[PEMANFAATAN WEBSITE SISTEM INFORMASI DESA (SID) DI ERA DIGITAL DESA KALIPADANG, KECAMATAN BENJENG, KABUPATEN GRESIK ]]>
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>;
<![CDATA[Rahmat Agus Santoso]]>;
<![CDATA[Sukaris Sukaris]]>;
<![CDATA[Andi Rahmad Rahim]]>;
<![CDATA[Muhammad Ilham Rizaldi]]>;
<![CDATA[Yan Ubaidilah Muttaqin]]>
<![CDATA[ DedikasiMU : Journal of Community Service Vol 5 No 2 (2023): DedikasiMU Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/dedikasimu.v5i2.5676
<![CDATA[Website sepertinya sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi sebuah organisasi, instansi, perusahaan komersil, dan lain sebagainya termasuk desa. Kebutuhan tersebut biasanya tidak hanya untuk promosi, E-commerce, namun juga bisa sebagai Sistem informasi. Sistem Informasi yang berkaitan dengan informasi berita terkait desa tersebut. Sistem informasi ini bergerak dalam bidang apapun yang menyangkut terkait informasi desa, sehingga sangat membutuhkan alternatif komunikasi melalui media massa dengan jaringan internet yang lebih luas, seperti halnya website sekaligus untuk memberikan informasi ataupun berita yang berkaitan dengan desa.Untuk itu dalam pembuatan artikel ini, penulis membuat website sebagai alternatif komunikasi melalui media massa dengan jaringan internet secara online. Dalam perancangan website penulis menggunakan metode pengembangan Rapid Application (RAD). Website dinilai efektif sebagai media alternatif untuk memberikan informasi terhadap masyarakat, selain itu dengan adanya sistem informasi desa secara online ini, diharapkan dapat meningkatkan informasi dan berita seputar desa kepada Masyarakat. Hal ini dilihat dari kebutuhan masyarakat terhadap informasi tentang informasi dan berita yang semakin lama semakin canggih, sehingga dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu kebutuhan masyarakat tersebut di bidang IT. Salah satunya adalah dengan website.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI URGENSI DAN EKSISTENSI NILAI-NILAI PANCASILA BAGI PESERTA DIDIK DI LINGKUNGAN KAMPUNG ILMU KABUPATEN BOJONEGORO ]]>
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>;
<![CDATA[Muhammad Roqib]]>;
<![CDATA[Ira Ayu Widianti]]>;
<![CDATA[Khafidah Khafidah]]>
<![CDATA[ DedikasiMU : Journal of Community Service Vol 5 No 2 (2023): DedikasiMU Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/dedikasimu.v5i2.5611
<![CDATA[Negara Indonesia merupakan Negara yang bersifat multikultural, hal ini terbukti dengan banyaknya ragam suku, ras, agama, serta aneka budaya yang ada di dalamnya. Banyaknya ragam budaya ini tercermin dalam semboyan Pancasila yakni Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pancasila sebagai dasar Negara harus mampu menjadi jiwa bagi setiap perilaku pribadi-pribadi bangsa. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, Bangsa Indonesia akan lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi permasalahan. Oleh karena itu perlu diwujudkannya Pancasila dalam hidup bermasyarakat untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermartabat dan berbudaya tinggi. Hal inilah yang diharapkan dapat diterapkan nilai–nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan Pancasila diharapkan keindahan Pancasila dapat hidup berdampingan dan bahkan menyatu pada generasi muda khususnya para peserta didik dapat mengembangkan nilai-nilai masyarakat dan berpikir kritis dalam menyelesaikan semua permasalahan kehidupan dan pengamalan Pancasila modern. Dalam kehidupan sehari-hari, pengamalan Pancasila tidak disertai dengan sanksi hukum, melainkan wajib, oleh karena itu setiap orang Indonesia dikaitkan dengan cita-cita yang terkandung di dalamnya.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM KEDUDUKAN KEPALA OTORITA DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Lulut Sulistiono]]>;
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.503
<![CDATA[Menurut Undangundang Nomer 3 Thn 2022 mengenai pembahasan IKN disahkan berbagai kalangan masyarakat mempertanyakan eksistensi undangundang IKN secara formil maupun materil apalagi presiden mengangkat serta mengesahkan Kepala Otoritas serta wakil Kepala Otorita IKN yang di tunjuk langsung oleh Presiden atas dasar hak prerogatif. Yang menjadi pertanyaan yakni tugas, wewenang serta kedudukan Kepala Otoritas dalam pemindahan IKN. Apabila ditinjau dari aspek Desentralisasi, tentu hal ini sudah mengenai dengan sistem Negara sebagai kesatuan yang berbentuk Republik serta juga Otonomi Daerah. Penelitian ini yakni bentuk dari penelitian hukum yang memakai metode penelitian hukum secara normatif. Hasil penelitian menyimpulkan, tidak ada ketegasan serta penjelasan detail dari peraturan undangundang Nomer 13 Thn 2022 mengenai tugas, wewenang serta kedudukan Ketua Otorita IKN]]>
