Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
4.681
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Media Hukum JUSTITIA JURNAL HUKUM Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial JOURNAL EQUITABLE Unes Law Review Gorontalo Law Review Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Jurnal Justiciabelen Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam INNOVATION RESEARCH JOURNAL AMNESTI : Jurnal Hukum DedikasiMU: Journal of Community Service Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan
Dodi Jaya Wardana
Universitas Muhammadiyah Gresik
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
ASPEK HUKUM PRESIDENSIAL THRESHOLD DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA Fahmi Idris; Dodi Jaya Wardana
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.559

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan amanat konstitusi, menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam penerapannya, presiden memiliki kewenangan yang signifikan. Namun, di negara-negara lain yang menganut sistem presidensial, hanya menerapkan sistem dwi partai. Sebagai negara yang terdiri dari beragam suku dan budaya, Indonesia berharap agar sistem ketatanegaraannya sesuai dengan sistem presidensial pada umumnya. Harapan tersebut sedikit demi sedikit terwujud melalui penerapan presidensial threshold yang diharapkan dapat menyederhanakan sistem multi partai yang berlaku di Indonesia. Namun, penerapan presidensial threshold dalam pemilihan presiden di Indonesia sebenarnya memiliki sejarah yang menakutkan terhadap dinamika politik di Indonesia. Pada pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019, terjadi perpecahan di antara pendukung calon presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden di tahun-tahun tersebut hanya menghadirkan dua calon yang kontestasinya sangat ketat. Oleh karena itu, para akademisi menganggap bahwa presidensial threshold dengan angka 20% di kursi parlemen atau 25% dari suara sah nasional terlalu tinggi dan khawatir akan memunculkan perpecahan dalam kontestasi pemilihan presiden di tahun 2024.
The Making of Law Non-Participatory and Its Impact on Democracy Dodi Jaya Wardana
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2023): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v7i1.17565

Abstract

The formation of laws in Indonesia today, both formally and materially, is still prone to deviations (controversy) by not involving public participation and not being open. This will result in problems in the form of legislative corruption, buying and selling articles, law products with weak legitimacy to Judicial Review. Public participation in the process of forming laws is an important element, because laws that are formed in a participatory manner are in line with democratic rule of law and meet the legal needs of society. Democracy. The focus of the study and analysis carried out in this research is related to the formation of an omnibus law (Cipta Kerja) which is considered undemocratic so that it poses a danger (legal consequences) and various responses from the community ranging from community rejection, students to workers who hold demonstrations. (demo) in various regions, then the submission of a judicial review at the constitutional court, then the inclusion of bills that are not important into the national legislation program and the existence of corruption in legislation in the law-making stage. This research is a normative legal research that aims to find solutions to legal issues and problems that arise in Indonesia in it, so that the results to be achieved then provide a prescription on what should be on the issues raised. The approach used is the law approach and the concept approach. The results of this study show that the process of forming the Omnibus law (Cipta Kerja) is full of interests, in this case the Government, DPR to Entrepreneurs so that it is not transparent (closed) and the lack of public participation which results in violations of democratic values and the constitution.Keywords: Formation of Laws; Not Participatory; Democracy.
ASPEK HUKUM PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Subiyanto Ismail; Dodi Jaya Wardana
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.608

Abstract

Sesuai dengan putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, MK tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung, karenaPasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945. Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menentukan bahwa penyelesaian sengketa hasil Pilkada langsung menjadi kewenangan badan peradilan khusus. Namun sebelum badan peradilan khusus tersebut dibentuk, maka MK masih berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung. Kewenangan MK tersebut adalah kewenangan konstiturional yang bersifat sementara untuk mengisi kekosongan hukum (Rechtvakum). Oleh karena itu pembentuk undang-undang haru segera membentuk badan peradilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung.
PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA PEMASARAN PRODUK UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 DESA SEMBAYAT Assuratul Aini; Dodi Jaya Wardana
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan (JPML) Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/jpml.v1i1.4225

Abstract

The purpose of this program is to provide knowledge to MSME actors in Sembayat Village, Manyar District, Gresik Regency about how to promote a MSME product or service on a Social Media Platform that is simple and easy to understand by the Sembayat Village community. The method used is BIMTEK (Technology Guidance), assistance and strengthening in the production process through this method the production process will be effective and efficient, so as to produce quality products. Business development can be done by expanding marketing. Facebook and Instagram are one of the media that can be used to do marketing in the home industry. Through one of the platforms above, home industry owners can develop their business with a wider market, so that businesses can still thrive in the midst of a pandemic.
Tindak Pidana Pencurian Ringan dan Upaya Hukumnya dalam Proses Tuntutan Pemidanaan Fresiella ‘Arsy Mahdavika Putri; Iffahdah Pratama Hapsari; Dodi Jaya Wardana
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3211

Abstract

This research is motivated by observational data, where crimes of petty theft are very widespread in Indonesia, how can a person be qualified as a perpetrator of a crime of petty theft, then what are the efforts of the prosecutor in dealing with criminal acts of petty theft, so that injustice does not occur like the case of Minah's grandmother, grandma asiani, grandpa samirin and many more. researcher what are the efforts of prosecutors in dealing with the crime of petty theft in order to create justice and adjust situations or conditions so that they are relevant to life in this era. then analyzed descriptively so that conclusions can be drawn.
Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia Alifiyah Fitrah Rahmadhani; Dodi Jaya Wardana
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1056

Abstract

Pelanggaran HAM berat di Indonesia merupakan fenomena yang terus membayangi keadaan keadilan di Indonesia. Sampai saat ini, banyak kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru. Namun, belum dapat ditangani secara pertanggung jawaban yang jelas dan adil sesuai dengan standar hukum HAM internasional. Pemulihan hukum tetap menjadi kendala serius bagi Indonesia dan meskipun proses reformasi telah berlalu 25 tahun sejak tahun 1998 hingga 2023, upaya untuk mewujudkan, memajukan dan melindungi hak asasi manusia tetap harus dilakukan. Dengan demikian, masalah dari penelitian ini adalah : Apakah faktor yang menyebabkan pelanggaran HAM berat di Indonesia belum terselesaikan sampai saat ini? Dan Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan agar pelanggaran HAM berat di Indonesia dapat terselesaikan? Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan. Sehingga hasil dari penelitian dapat mengetahui faktor tidak terselesaikannya pelanggaran HAM berat di Indonesia serta upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di Indonesia.
Keabsahan Bertindak Menurut Penilaian Sendiri Anggota Polisi Terhadap Pengamanan Massa Suporter Sepak Bola Muhammad Belva Althofurrahman; Dodi Jaya Wardana
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1079

Abstract

The Kanjuruhan Tragedy Is the second biggest tragedy in the world, this tragedy killed 134 (one hundred and thirty-four) people, and this tragedy occurred because of the shooting of 45 shots of tear gas by the police. Security Regulation as a tool that may not enter the stadium area, while the Republic of Indonesia Police also has its own rules regarding tear gas to control the masses, the difference between these rules will be discussed in this article, regarding the legitimacy of the use of tear gas itself because in the rules there is an opacity of laws and rules that should be used in a football match, the method used in this article is a normative juridical method, namely reviewing legal aspects, principles, rules, doctrines, and others. This research contains a study of law that is conceptualized as a norm or rule that is applied to the social sphere.
Co-Authors Alifiyah Fitrah Rahmadhani Andi Rahmad Rahim Anita Handayani Assuratul Aini Damar Gondo Arwono Edy Safitri Fahmi Idris Fahrul Ramdan Suwandi Fresiella ‘Arsy Mahdavika Putri Hardian Iskandar Ifahda Pratama Hapsari Iffahdah Pratama Hapsari Ira Ayu Widianti Kemas Abdul Aziz Khafidah Khafidah Kiki Andrian Lulut Sulistiono Moch Rizky Giri Moh. Rafiqi Luthfi Rahman Muhammad Belva Althofurrahman Muhammad Ilham Rizaldi Muhammad Roqib Nur Fauziyah Putri Ameliani Radian Salman Rahmat Agus Santoso Rizkyfia Desya Anindyta Sania Puspita Anggraini Subiyanto Ismail Sukardi . Sukardi Sukardi Sukaris Suri Oktavian Virgianty Febri Wulandari Yan Ubaidilah Muttaqin