Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.658
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Public Policy and Management Review
Endang Larasati Setianingsih
Departemen Administrasi Publik
Arts Humanities

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PENINGKATAN RETRIBUSI PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG Pratiwi Novie Zoelanda; Endang Larasati Setianingsih; Herbasuki Nurcahyanto
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34879

Abstract

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah, karena semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin banyak peluang daerah tersebut untuk dapat mengembangkan potensi daerahnya. Kota Semarang merupakan daerah yang memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah yang besar, salah satu sumbernya berasal dari retribusi parkir. Penerimaan retribusi parkir Kota Semarang selama periode enam tahun terakhir belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena banyaknya juru parkir liar, kurangnya pengawasan serta sumber daya yang kurang optimal. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Perhubungan sebagai pihak yang mengelola retribusi parkir ialah dengan melakukan intensifikasi retribusi parkir dan ekstensifikasi retribusi parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi parkir sudah terlaksana dengan cukup baik. Untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaannya yaitu pengetahuan tentang azas-azas organisasi, pengawasan, jumlah pegawai, serta sarana dan prasarana. Saran yang diberikan ialah melakukan pengawasan rutin dan menjangkau keseluruh wilayah titik parkir di Kota Semarang dan penegasan sanksi dalam menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
MANAJEMEN PARIWISATA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN DI ERA COVID-19 Yunus Rasyid Sulthoni; Endang Larasati Setianingsih; Dyah Lituhayu
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34722

Abstract

Kabupaten Kebumen mempunyai potensi-potensi pariwisata yang harus terus dikembangkan agar dapat memberikan manfaat yang besar kepada Daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang baik. Pada realitasnya, objek wisata milik Pemkab. Kebumen terus mengalami penurunan kunjungan wisatawan. Adanya pandemi Covid-19 berdampak pada kunjungan wisatawan Kabupaten Kebumen mengalami penurunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses manajemen pariwisata serta faktor sumber daya yang mempengaruhi proses manajemen pariwisata. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses manajemen pariwisata Disparbud Kabupaten Kebumen di era Covid-19 belum berjalan dengan baik dari segi perencanaan dan pengawasan. Pada perencanaan, adanya refocusing anggaran mengakibatkan belanja modal untuk sektor pariwisata tidak dapat dilaksanakan dari pembangunan untuk pengembangan dan kegiatan event promosi yang telah direncanakan ditiadakan serta keterbatasan lahan. Pada pengawasan, ditemukan kotornya area pantai yang dikelola Disparbud Kabupaten Kebumen sehingga pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh masih kurang baik. Faktor sumber daya yang mendukung yakni kualitas SDM yang memadai, tersedianya SOP dan kajian perencanaan pengembangan objek wisata, perubahan pola promosi menjadi reminding. Faktor penghambat yakni kuantitas pegawai belum mencukupi, minimnya anggaran, belum adanya kajian pengukuran hasil kegiatan event pariwisata, kotornya objek wisata khususnya area pantai yang dikelola, minimnya sarpras dalam promosi pariwisata serta kurang terawatnya permainan anak pada pantai yang dikelola, dan target sasaran promosi pariwisata masih bersifat regional dan belum mampu meluas hingga nasional.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH APIK AMANAH KELURAHAN LANGENSARI KABUPATEN SEMARANG Kiki Oktaviana; Hardi Warsono; Endang Larasati Setianingsih
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 4: Oktober 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i4.35960

Abstract

Until now, the government has not been able to overcome the problem of waste management. Therefore, the waste bank program was formed to create a community participation-based waste management system. One of the areas in Semarang Regency that implements the program is Langensari Village by forming the Apik Amanah Waste Bank, but community participation is suspected to be not optimal. This study aims to describe community participation in the Apik Amanah Waste Bank, identify factors related to community participation and analyze the efforts that have been made to increase participation. The approach used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of the study show that the community participates in decision-making enough, but in implementation, utilization of results and evaluation is not optimal. The level of community participation is at a pseudo degree (tokenism). The driving factors for community participation are knowledge, support from the government and community leaders, competent waste bank human resources and the acquisition of incentives, while the inhibiting factors are work and limited infrastructure. Efforts to increase community participation are carried out by establishing regulations; appeals through the Regent's SE, 3R campaigns, invitations by waste bank administrators; and education through the Adiwiyata School Program and outreach
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI DESTINASI WISATA AIR ALAM MUNCUL KECAMATAN BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG Adela Salshabila; Endang Larasati Setianingsih; Dyah Lituhayu
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39841

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di wisata Air Alam Muncul dengan mengacu pada Perda Kab. Semarang No. 8 Tahun 2019 dan mengidentifikasi faktor implementasi menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan alat analisis software Atlas.ti. Hasil penelitian yaitu implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di wisata Air Alam Muncul meliputi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas wisata ditemukan permasalahan pada keterbatasan anggaran dan keterbatasan lahan untuk melakukan pengembangan. Pada pembangunan aksesibilitas wisatawan meliputi penyediaan dan pengembangan sistem transportasi berupa angkutan umum, serta penyediaan dan pengembangan sarana penunjang transportasi. Terdapat permasalahan dalam penggunaan transportasi publik karena masih ada desa/kelurahan yang tidak dapat diakses dan belum adanya kerja sama lebih lanjut dengan implementor lain. Faktor penghambat yaitu sumber daya, sikap para pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, politik. Rekomendasi peneliti yaitu implementator membentuk skala prioritas pembangunan dan menerapkan sikap sense of urgency sehingga anggaran yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal, memperluas kerja sama dengan perusahaan swasta untuk efisiensi anggaran dan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk memperluas jalur Bus Trans Jateng.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KUOTA PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN Maftuchatur Rohmah; Dyah Lituhayu; Endang Larasati Setianingsih
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39846

Abstract

Penyandang disabilitas memiliki ruang dan hak pekerjaan, salah satunya hak bekerja di instansi pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan kuota bagi penyandang disabilitas untuk bekerja di pemerintah daerah Kebumen berdasarkan Perda Kab Kebumen No 9 Tahun 2020 serta mengindentifikasi faktor penghambat dan pendorong mengacu pada teori implementasi Van Meter Van Horn. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan alat bantu analisis software atlas ti. Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan kuota pekerja disabilitas di pemerintah daerah Kebumen belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. BKPSDM telah mengalokasikan kuota formasi khusus disabilitas pada penerimaan CPNS, tetapi formasi tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi kuota 2% untuk penyandang disabilitas. Penyediaan pemenuhan hak pegawai hanya berupa ramp dan kursi roda, tidak ada toilet khusus disabilitas dan alat pendukung kerja. Faktor penghambatnya yaitu peraturan bupati yang belum terbentuk, kurangnya sumber daya, adanya sistem birokrasi top down, perbedaan persepsi pelaksana, dan sikap pelaksana yang kurang tanggap. Faktor pendukung yaitu komitmen pelaksana serta lingkungan sosial dan politik. Rekomendasi peneliti yaitu Dinas Sosial perlu mengembangkan mekanisme kerja berupa pembagian tugas kepada staf dan penetapan prioritas penanganan masalah agar peraturan bupati sebagai pelaksanaan Perda No 9 Tahun 2020 dapat segera diselesaikan.
EVALUASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI PROVINSI JAWA TENGAH Tazkia Rizky Widiana; Dyah Lituhayu; Endang Larasati Setianingsih
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41066

Abstract

Banyaknya populasi gelandangan dan pengemis di Provinsi Jawa Tengah yang diakibatkan sulit terpenuhinya kebutuhan hidup dan ketidakmampuan bersaing untuk memiliki mata pencaharian normatif. Hal ini perlu diberikan penanganan melalui kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan dilaksanakan oleh Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo. Namun, masih ditemukannya penerima manfaat purna bina yang belum dapat mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis dan menganalisis faktor penghambat yang terjadi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya program rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo dilihat dari empat kategori dampak yaitu dampak psikologis, dampak ekonomi, dan dampak lingkungan hidup belum dapat tercapai keberfungsian sosialnya. Tetapi, penerima manfaat purna bina merasakan secara positif dari dampak sosial. Faktor penghambat seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, durasi waktu program yang singkat, metode pelaksanaan kegiatan program hanya berfokus pada hasil, dan pelaksanaan program rehabilitasi sosial yang bersifat top down. Saran yang diberikan adalah pemberian program rehabilitasi sosial disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat, melibatkan para stakeholder yang berpengalaman, dan meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk mengembangkan program rehabilitasi sosial.
ANALISIS PELAYANAN PERIZINAN TENAGA KESEHATAN DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI CERDAS LAYANAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOGIRI Artika Mukti Barokah; Endang Larasati Setianingsih; Dyah Lituhayu
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41238

Abstract

This study aims to analyze the quality of health worker licensing services with the application of an integrated service intelligent information system for the public (SICANTIK) at DPMPTSP Wonogiri Regency as well as identify and analyze the driving and inhibiting factors of service quality using service quality theory according to Zeithaml, Parasuraman and Berry with the help of data analysis in the form of software Atlas.ti. The results indicate which the quality of health worker licensing services is still not optimal in the dimensions of tangible, reliability and responsiveness. The problems found include unfulfilled facilities, inaccuracy in the timing of license issuance, lack of ability and accuracy of employees, slow response and rejection of applicant data. The inhibiting factors are network disruptions and errors in the SICANTIK application system, maintenance, limited competence of implementing resources in the IT field and not optimal communication and socialization. The recommendation is a priority scale can be determined in developing facilities and infrastructure and providing supporting facilities, conducting training and increasing employee capacity regarding the use of the SICANTIK application system and conducting socialization effectively and on target
MISMANAGEMENT DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA SEMARANG Vidyadhari Prastita Larasati; Dyah Lituhayu; Endang Larasati Setianingsih
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41067

Abstract

Abstract. Cases of violence experienced by women and children are increasing every year. Protection of women and children is an agenda that must be implemented, one of which is through preventing violence. This study aims to analyze the management and inhibiting factors for preventing violence against women and children conducted by DP3A Semarang City. This research uses qualitative methods by collecting data through observation, interviews and documentation. The research results show that mismanagement still occurs because the implementation of management functions is not optimal. The planning stages set objectives based on the Semarang City RPJMD. The formulation of violence prevention plans is carried out using open management principles involving JPPA, PPTK, and the Children's Forum. The implementation of violence prevention activities is prioritized in areas with high levels of violence according to the mapping results. DP3A has not yet formed an SOP for preventing violence. At the organizing stage there is a Women and Children Protection Division which is tasked with preventing and handling violence. Coordination was carried out involving LPMK, PKK, Health Service, Education Service, Babinsa, Babinkamtibmas, and Psychologists. At the briefing stage, coaching is carried out for PPTK and JPPA. Democratic leadership is implemented by the Head of DP3A in an effort to direct its members. Communication is carried out both directly and indirectly through social media. The stages of supervision are carried out in a top down manner by reviewing written reports and providing corrective actions. Inhibiting factors consist of the quantity and quality of human resources, limited budget, absence of SOPs, lack of public awareness, and underutilization of IT in violence prevention methods. Recommendations that can be given are adding employees, reviewing the budget, forming SOPs, and utilizing IT
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA KOTA LAMA SEMARANG Alfirdania Saphira Dewi; Endang Larasati Setianingsih; Tri Yuniningsih
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41467

Abstract

The policy for preserving cultural heritage buildings in the Old City of Semarang is the background for this research. Problems that arise: How is the implementation of the policy or preserving cultural heritage buildings in the Old City of Semarang? What are the policy actors for preserving cultural heritage buildings in the Old City of Semarang? The aim of the research is to analyze the content of the policy for preserving cultural heritage buildings in the Old City of Semarang and to analyze the policy factors for the revitalization of the Old City of Semarang. Efforts to answer the problems and objectives of the research were carried out using Donald Van Meter and Van Horn's theory of public policy implementation to see whether or not the implementation of the policy for preserving cultural heritage buildings in the Old City of Semarang was effective. To see the factors that influence policy, researchers used George Edward's theory which consists of 4 variables What was observed were communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research used descriptive qualitative methods. The object of the research is the policy for preserving cultural heritage buildings in the Semarang Old City area. The results of the research show that the Semarang City Regional Government has implemented the contents of Regional Regulation No. 2 of 2020 concerning the Preservation of Semarang Old City cultural heritage buildings in which the Semarang City Government and the stakeholders involved have implemented the Protection, Development and Utilization of the Old City Area well. Apart from that, the actors involved in this policy are members of BPK2L, the Culture and Tourism Service, PUPR Director General of Human Settlements, the Transportation Service, the Civil Service Police Unit, and the Spatial Planning Service. Supporting factors for implementing the policy for preserving cultural heritage buildings in the Old City of Semarang include good communication with the community and between stakeholders. Based on its resources, there are still many individual buildings that are difficult to preserve. It is hoped that the Semarang City Government can review the lists of cultural heritage buildings in the Old City of Semarang so that they can be arranged neatly, cleanly and orderly. So that it is not only cultural heritage buildings that are of interest to many tourists
DIMENSI-DIMENSI DALAM KETIDAKOPTIMALAN PENERAPAN APLIKASI ALPUKAT BETAWI DI KOTA JAKARTA TIMUR Nicodemus Dimetrio; Endang Larasati Setianingsih; Dyah Lituhayu
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41116

Abstract

Kemajuan teknologi informasi selaras dengan perkembangan zaman. Dengan munculnya berbagai macam web dan aplikasi, aktivitas manusia sehari-hari dipermudah dengan kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, ke seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, menggunakan Aplikasi Alpukat Betawi untuk menyediakan layanan kependudukan secara online. Penulis melakukan penelitian tentang Dimensi-Dimensi dalam Ketidakoptimalan Penerapan Aplikasi Alpukat Betawi di Jakarta Timur. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek-aspek yang tidak optimal pada penerapan Aplikasi Alpukat Betawi diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa empat masalah utama terkait implementasi kebijakan Aplikasi Alpukat Betawi telah diperhatikan. Namun, ada beberapa masalah yang belum terselesaikan, seperti kekurangan sumber daya manusia dan masalah implementasi seperti kendala teknis yang menghalangi pengguna dan pengelola. Menurut Teori Edward III, dalam hal faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan aplikasi alpukat betawi, bahwa faktor pendukungnya meliputi transparansi layanan kependudukan online, keamanan data pribadi, sosialisasi yang masif, dan kecepatan layanan kependudukan dengan hasil akhir PDF. Di sisi lain, faktor penghambatnya meliputi smartphone pengguna yang tidak kompetitif, masalah keterjangkauan jaringan, dan kurangnya penggunaan teknologi oleh pengguna layanan. Kata Kunci : Ketidakoptimalan, Penerapan, Aplikasi Alpukat Implementasi
Co-Authors Adela Salshabila Alfirdania Saphira Dewi Alya Farah Fadhilah Artika Mukti Barokah Dyah Lituhayu Hardi Warsono Herbasuki Nurcahyanto Ida Hayu Dwimawanti Kiki Oktaviana Maftuchatur Rohmah Nicodemus Dimetrio Pratiwi Novie Zoelanda Tazkia Rizky Widiana Tri Yuniningsih Vidyadhari Prastita Larasati Yunus Rasyid Sulthoni