Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum Jurnal Geuthee Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Joong-Ki
Robby Waluyo Amu
Universitas Gorontalo
Humanities Education Energy Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
The Law Enforcement against Alcoholic Drinks Habits Leni Dwi Nurmala; Robby Waluyo Amu; Dince Aisa Kodai; Nurwita Ismail; Yusrianto Kadir
Jurnal Daulat Hukum Vol 5, No 2 (2022): June 2022
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v5i2.19099

Abstract

The problem of alcohol abuse in various circles, both in society and among teenagers, has become a problem that continues to experience a very significant increase and tends to increase every year. When teenagers or people have the habit of consuming liquor, it can lead to crime, in various forms that vary greatly, for example juvenile delinquency, fights, the emergence of juvenile gangs, thuggery, immoral acts and others. Juridically there is no prohibition of liquor or alcoholic beverages, but only on the regulation of procurement, distribution, sale and control. The existing laws and regulations in Indonesia have not been able to fully accommodate to be able to control the circulation of alcoholic beverages because some of the regulations that have been spread have not been specifically and comprehensively able to suppress the circulation and even prevent alcoholic beverages in the community. As a result, regulations at the lowest level (regional regulations) can only carry out prevention locally at the provincial level which has regional regulations concerning the Control and Supervision of alcoholic beverages, such as Gorontalo Provincial Regulation No. 16 of 2015. The Gorontalo Provincial Government considers it very important that the control and supervision of the circulation of alcoholic beverages must be carried out in order to prevent disturbances to peace, order and public security.
POLICE DISCRETION IN INVESTIGATION OF TRAFFIC AFFECTS PERFORMED BY CHILD Leni Dwi Nurmala; Robby Waluyo Amu; Yusrianto Kadir
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v5i2.160

Abstract

The implementation of discretion by the police seems to be against the law, but it is a way out that is indeed given by law to the police in order to provide efficiency and effectiveness for the greater public interest, furthermore discretion should not be eliminated. Discretion cannot be removed and should not be eliminated. Discretion is an integral part of the role of the institution or organization. However, discretion can be limited and controlled, for example by tightening written orders and the existence of programmed decisions that are at least able to formulate and demand discretionary action. The problem is, unprogrammed decisions often appear and open the door wide for discretionary making. That the mechanism for applying police discretion to traffic crimes committed by children at the Police investigation level is that the traffic police visited the scene of the case and then sketched the scene of the case, helped victims, recorded witnesses, secured evidence of accidents such as vehicles, driver's licenses, and STNK, for a further investigation process, After that an investigation is carried out by the police to make a case analysis and discretion is carried out if the accident that occurs is minor and the perpetrator is a child who causes a minor accident and a single accident that can be resolved with material compensation, then an agreement is made between the two parties for solving traffic accident cases.
Membangun Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Leni Nurmala; Nurwita Ismail; Agustina Ali Bilondatu; Dince Aisa Kodai; Robby Waluyo Amu; Daud Rahim
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3: September 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v1i3.790

Abstract

Kehidupan rumah tangga menjadi lingkup domestik yang sulit untuk disentuh oleh masyarakat, perilaku atau kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan fakta sosial yang banyak terjadi saat ini. Sebagian besar perempuan dan anak-anak yang menjadi korbannya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi salah satu  alat yang digunakan dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap korbannya. Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum yang dilaksakan di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, pada Tanggal 18 Agustus 2022, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Adapun hasil yang diperoleh yakni kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang awam perihal tentang hukum.
Membangun Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Leni Nurmala; Nurwita Ismail; Agustina Ali Bilondatu; Dince Aisa Kodai; Robby Waluyo Amu; Daud Rahim
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3: September 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v1i3.790

Abstract

Kehidupan rumah tangga menjadi lingkup domestik yang sulit untuk disentuh oleh masyarakat, perilaku atau kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan fakta sosial yang banyak terjadi saat ini. Sebagian besar perempuan dan anak-anak yang menjadi korbannya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi salah satu  alat yang digunakan dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap korbannya. Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum yang dilaksakan di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, pada Tanggal 18 Agustus 2022, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Adapun hasil yang diperoleh yakni kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang awam perihal tentang hukum.
Analisis Pelaksanaan Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik Ditinjau Dari Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Provinsi Riau) Romiyasi Romiyasi*; Leni Dwi Nurmala; Robby Waluyo Amu
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25074

Abstract

Keterlambatan penanganan terhadap beberapa perkara  di Indonesia sering terjadi akibat dikembalikannya berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik dikarenakan berkas perkara dianggap belum lengkap berdasarkan penilaian dari penuntut umum. Berkas yang harus diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum adalah berita acara hasil pemeriksaan tersangka dan saksi tentang terjadinya peristiwa hukum. Berkas perkara yang disusun oleh penyidik akan menjadi dasar dalam penyusunan surat dakwaan dan menjadi dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan dalam persidangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni  yuridis normatif  empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi pada bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Di beberapa Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu, masih terjadi beberapa kali pengembalian berkas perkara. Pelaksanaan Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, pemeriksaan berkas perkara oleh Penuntut Umum bahwa terhadap berkas perkara yang dianggap belum lengkap maka sesuai ketentuan Pasal 110 maka akan dilakukan  pengembalian berkas perkara kepada Penyidik untuk melengkapi berkas perkara yang bersangkutan disertai  petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi baik mengenai kelengkapan formil maupun kelengkapan materiil.
Membangun Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Leni Nurmala; Nurwita Ismail; Agustina Ali Bilondatu; Dince Aisa Kodai; Robby Waluyo Amu; Daud Rahim
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3: September 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v1i3.790

Abstract

Kehidupan rumah tangga menjadi lingkup domestik yang sulit untuk disentuh oleh masyarakat, perilaku atau kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan fakta sosial yang banyak terjadi saat ini. Sebagian besar perempuan dan anak-anak yang menjadi korbannya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi salah satu  alat yang digunakan dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap korbannya. Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum yang dilaksakan di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, pada Tanggal 18 Agustus 2022, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Adapun hasil yang diperoleh yakni kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang awam perihal tentang hukum.
Co-Authors Agustina Ali Bilondatu Daud Rahim Dince Aisa Kodai Leni Dwi Nurmala Leni Nurmala Nurwita Ismail Romiyasi Romiyasi* Yusrianto Kadir Yusrianto Kadir