Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PENINGKATAN EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH: PRIVATISASI ATAU OPTIMALISASI BUMD ? Belajar dari Kasus Perusahaan Daerah Air Minum -, Nindyantoro -
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 1 No. 1 (2009)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (520.21 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v1i1.24188

Abstract

Efficient public service can be achieved by private or state company, depend on the competency of the service. There are some theories explain the public service efficiency; the ownership theory, public choice theory and organization theory. In the case of PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum - Municipal Waterworks), external and internal factors are the source of a non optimal service. External factors are: local government multi role (as operator and regulator), the double role as a company and official agency, monopolistic market, single shareholder, political driven tariff, and ineffective community control. Those external factors affect the internal PDAM such as work motivation based on sense of belonging and incentive structure, spirit of innovation, and service and customer orientation service. Therefore a clean water service regulation is required in order to get dynamic competition, tariff which support company financial condition and high efficiency followed by fair and broad scope of service. Keyword: privatization, efficiency, organization.
Status Keberlanjutan Wilayah Peternakan Sapi Potong untuk Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Bondowoso D. R. Ramadhan; Nindyantoro Nindyantoro; Suyitman Suyitman
Jurnal Peternakan Indonesia (Indonesian Journal of Animal Science) Vol 16, No 2 (2014): Jurnal Peternakan Indonesia
Publisher : Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jpi.16.2.78-88.2014

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dua hal; (1) status indeks keberlanjutan dan (2) lima dimensi keberlanjutan pembangunan agropolitan. Penentuan status keberlanjutan menggunakan Multidimensional Scaling (MDS) dengan pendekatan Penilaian Cepat Agropolitan (Rap-AGROSAPOT). Atribut sensitif mempengaruhi indeks keberlanjutan dan efek kesalahan ditentukan berdasarkan Leverage analisis dan uji Monte Carlo. Penentuan faktor kunci keberlanjutan diperoleh dengan analisis prospektif. Hasil analisis keberlanjutan menunjukkan bahwa dimensi ekologi (41,61%) dan infrastruktur teknologi (47,05%) statusnya kurang berkelanjutan. Dimensi ekonomi (57,73%) dan sosial budaya (58,05%) serta dimensi hukum-kelembagaan (75,46%) statusnya cukup baik. Berdasarkan analisis pada 70 atribut; ada 24 atribut sensitif yang perlu diperbaiki karena efek peningkatan nilai indeks keberlanjutan. Analisis prospektif menghasilkan lima faktor kunci daerah keberlanjutan, yaitu: (a) ketersediaan sarana dan prasarana agribisnis peternakan, (b) sistem pemeliharaan ternak, (c) ketersediaan pasar agro-ternak, (d) ketersediaan industri pakan, dan (e) sapi milik koperasi. Perbaikan peternakan sapi agropolitan merupakan basis utama untuk pengembangan Kabupaten Bondowoso kedepan.
ANALISIS LAND RENT DAN DAYA SAING PERTANIAN PADI ORGANIK DI KABUPATEN TASIKMALAYA Asti Istiqomah; Nindyantoro Nindyantoro; Novindra Novindra
Journal of Agriculture, Resource and Environmental Economics Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL EKONOMI PERTANIAN SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN
Publisher : Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (643.58 KB) | DOI: 10.29244/jaree.v2i1.25929

Abstract

Konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian merupakan ancaman nyata terhadap ketahanan pangan terutama bagi daerah penghasil pangan di Jawa Barat. Konversi lahan terjadi pada umumnya disebabkan land rent sektor pertanian rendah secara relatif dibanding dengan sektor lain seperti industri maupun perumahan. Pemerintah telah mengupayakan pencegahan konversi lahan pertanian melalui undang-undang lahan pertanian berkelanjutan. Kasus sistem pertanian padi organik yang diterapkan di Kabupaten Tasikmalaya merupakan praktek terbaik (best practices) bagaimana upaya pemerintah daerah meningkatkan land rent sektor pertanian melalui introduksi teknologi tesebut. Tingkat penerapan sistem pertanian organik di Tasikmalaya pada tahun 2012 sebesar 21% dari total luas lahan sawah yang tersedia yaitu 49.500 hektar. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh besarnya land rent padi organik per satu musim tanam per hektar adalah Rp 15.348.317 atau Rp 46.044.951 per tahun. Nilai Rasio Sumberdaya Domestik (DRC), menunjukkan bahwa usahatani padi organik yang dilakukan oleh petani telah efisien dan mempunyai keunggulan komparatif serta mampu bertahan tanpa bantuan atau intervensi pemerintah.
Analisis Multidimensi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia Prima Gandhi; Nindyantoro Nindyantoro; Irham Darmawan
CAKRAWALA Vol 16, No 1: Juni 2022
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v16i1.411

Abstract

Pertumbuhan jumlah penduduk dan ekonomi di Kota Bogor menyebabkan masifnya alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi bangunan. Dalam rangka mengurangi alih fungsi lahan danĀ  mendukung Sustainable Development Goals ke 2, Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Perda PLP2B) pada tahun 2019. Pasca Perda PLP2B dikeluarkan perlu diketahui indeks dan status keberlanjutan lahan sawahdi Kota Bogor. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis status dan indeks keberlanjutan lahan sawah di Kota Bogor berdasarkan dimensi ekologi, ekonomi, sosial budaya, teknologi, hukum dan kelembagaan. Metode penelitian menggunakan Multidimensional Scaling (MDS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai indeks keberlanjutan lahan sawah di Kota Bogor sebesar 42,86. Berdasarkan nilai indeks keberlanjutan, lahan sawah di Kota Bogor berstatus kurang berkelanjutansetelah satu tahun dikeluarkannya Perda PLP2B.
Persepsi Kelompok Tani Terhadap Multifungsi Sawah Dan Strategi Keberlanjutan Kebijakan PLP2B Di Kota Bogor Prima Gandhi; Nindyantoro Nindyantoro; Irham Darmawan; Rachmat Rachmat
AGRIEKSTENSIA Vol 21 No 2 (2022): AGRIEKSTENSIA: Jurnal Penelitian Terapan Bidang Pertanian
Publisher : Politeknik Pembangunan Pertanian Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34145/agriekstensia.v21i2.2182

Abstract

Luas lahan sawah di Kota Bogor terus menurun dari tahun ke tahun. Penyebab penurunan luas lahan sawah adalah kegiatan pembangunan pemukiman, industri dan infrastuktur publik. Alih fungsi lahan sawah terjadi di Kota Bogor. Untuk menahan laju alih fungsi lahan sawah pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Bogor No. 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Perda PLP2B). Agar kebijakan Perda PLP2B dapat berjalan dengan baik perlu diketahui persepsi ketua kelompok tani padi terhadap multifungsi lahan sawah serta strategi kebijakan keberlanjutan lahan sawah di Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan dua metode analisis yaitu analisis deskriptif skala likert dan analisis Preference Ranking Organization METHODs for Enrichment Evaluation (PROMETHEE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani padi memiliki perspektif yang baik yaitu masih merasakan berbagai manfaat dari keberadaan lahan sawah. Alternatif strategi kebijakan prioritas Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk menjaga keberlanjutan lahan sawah adalah dengan mengembangkan sumberdaya manusia (petani) dan pelayanan pertanian. The area of rice fields in the city of Bogor continues to decline. The cause of the decline in the area of rice fields is the development of residential, industrial, and public infrastructure. The conversion of paddy fields occurred in the city of Bogor. To restrain the rate of conversion of paddy fields, the government issued a policy in the form of Bogor City Regional Regulation No. 16 of 2019 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land (Perda PLP2B). For the PLP2B Regional Regulation policy to run well, it is necessary to know the perception of the rice farmer group leader towards the multifunctionality of paddy fields as well as the policy strategy for the sustainability of paddy fields in the city of Bogor. This study uses two analytical methods: descriptive analysis of the Likert scale and analysis of Preference Ranking Organization METHODs for Enrichment Evaluation (PROMETHEE). This study indicates scale that rice farmers have a good perspective,they still feel the various benefits of the existence of paddy fields. The alternative policy strategy of the local government of Bogor City to maintain the sustainability of paddy fields is to develop human resources (farmers) and agricultural services.