Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

ANALISIS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DI WADUK CIRATA Aceng Hidayat; Dewi Marisa Marits; Prima Gandhi
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 2 (2016): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu waduk di Jawa Barat yang berfungsi sebagai pembangkit lisrik Jawa-Bali adalah Waduk Cirata. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk ini juga memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Salah satu manfaat yang dirasakan masyarakat dari Waduk Cirata adalah manfaat ekonomi sektor perikanan tangkap. Beberapa stakeholder mempunyai kepentingan berbeda dalam pemanfaatan sumberdaya waduk. Sistem pengelolaan yang tepat dan dapat mewadahi seluruh kepentingan stakeholder sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan waduk. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengestimasi potensi ekonomi perikanan tangkap di Waduk Cirata, (2) menganalisis kelembagaan pengelolaan perikanan tangkap di Waduk Cirata, (3) menganalisis persepsi stakeholder terhadap aktivitas perikanan tangkap di Waduk Cirata. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis konten/isi kelembagaan dan analisis persepsi stakeholder menggunakan skala likert. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelembagaan pengelolaan perikanan tangkap Waduk Cirata hanya terdiri atas aturan formal saja. Aturan tersebut telah mengatur seluruh kebutuhan stakeholder pengelola dan pemanfaat sumberdaya ikan. Stakeholder yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan terdiri atas pemerintah, swasta, penegak hukum, akademisi, dan masyarakat. Perbedaan persepsi stakeholder terlihat antara pemerintah dan pelaku usaha yaitu mengenai kejelasan aturan main. Kondisi perikanan tangkap Waduk Cirata dari tahun 2010 sampai 2015 cenderung berfluktuasi. Potensi sumberdaya ikan Waduk Cirata pada tahun 2014 dan 2015 secara berturut-turut sebesar 3.511,38 ton dan 3.583,41 ton dengan nilai produksi sebesar 28,39 miliar rupiah dan 29,06 miliar rupiah.Kata kunci:  Waduk Cirata, stakeholder, Kelembagaan, Perikanan Tangkap
KEBIJAKAN UNTUK KEBERLANJUTAN EKOLOGI, SOSIAL, EKONOMI WADUK DAN BUDIDAYA KERAMBA JARING APUNG DI WADUK CIRATA Aceng Hidayat; Zukhruf Annisa; Prima Gandhi
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 3 (2016): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cirata merupakan nama waduk terbesar di Jawa Barat yang memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA) untuk pasokan listrik wilayah pulau Jawa dan Bali. Selain menyediakan pasokan listrik, waduk ini dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya keramba jaring apung (KJA), transportasi dan pariwisata. Aktivitas di perairan waduk yang melebihi daya dukung lingkungan menimbulkan permasalahan tersendiri yang dapat mengancam status keberlanjutan waduk  sebagai PLTA maupun sebagai perairan umum daratan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan waduk yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status keberlanjutan waduk dan keberlanjutan budidaya KJA dalam multidimensi keberlanjutan (ekologi, ekonomi dan sosial) dengan menggunakan analisis multidimentional scaling dengan alat analisis Rapid Appraisal for Fisheries Status (Rapfish), kemudian dilakukan analisis sensitivitas dan ketidakpastian menggunakan analisis Monte Carlo dan Leverage. Berdasarkan hasil penelitian status keberlanjutan waduk dan budidaya KJA termasuk dalam status kurang berkelanjutan. Status keberlanjutan Waduk Cirata lebih baik dari status keberlanjutan budidaya KJA yang terdapat di perairan waduk, hal ini dapat dilihat dari nilai indeks keberlanjutan budidaya KJA yang cenderung lebih besar. Atribut-atribut yang sensitif memerlukan respon kebijakan yang tepat demi terwujudnya pengelolaan waduk yang berkelanjutan. Kondisi keberlanjutan waduk dan budidaya KJA sangat mempengaruhi satu sama lain, yang artinya kondisi buruk salah satu elemen keberlanjutan akan menghambat terwujudnya keberlanjutan yang lainnya.
DAYA DUKUNG LINGKUNGAN DAN KELEMBAGAAN USAHA KERAMBA JARING APUNG (KJA) DI WADUK JATILUHUR Nurmala Fitri; Aceng Hidayat Hidayat; Prima Gandhi
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 3 (2016): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Waduk Jatiluhur menjadi penyedia air baku, pengairan lahan pertanian (irigasi), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), pengendali banjir bagian hilir waduk, tempat wisata dan budidaya perikanan khususnya budidaya ikan Keramba Jaring Apung (KJA). Manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dari keberadaan KJA antara lain adalah peningkatan pendapatan dan taraf hidup, perluasan kesempatan kerja, dan terpenuhinya kebutuhan konsumsi sumber protein ikan. Manfaat ekonomi yang dihasilkan KJA mendorong masyarakat untuk terus membangun KJA, sayangnya aktivitas KJA di Waduk Jatiluhur belum memerhatikan aspek daya dukung perairan sehingga terjadi penurunan kualitas air waduk. Perhitungan daya dukung Waduk Jatiluhur perlu dilakukan sebagai langkah awal dalam pengestimasian jumlah KJA maksimum agar dampak negatif dari aktivitas KJA dapat dihindari. Jumlah unit KJA intensif di Waduk Jatiluhur berdasarkan Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta II tahun 2014 sebanyak 23.000 KJA. Berdasarkan hasil perhitungan  dengan metode Beveridge dalam penelitian ini jumlah KJA sudah berlebih. Jumlah KJA optimal di Waduk Jatiluhur adalah 19.401 petak KJA. Pengelolaan Waduk Jatiluhur terkait KJA dilakukan oleh beberapa pihak dengan persepsi berbeda. Persepsi berbeda dapat mempengaruhi pengambilan keputusan atau pencapaian tujuan dari pengelolaan Waduk Jatiluhur terkait KJA. Maka, diperlukan identifikasi persepsi dari semua pihak agar meningkatkan produktivitas KJA dan mempertahankan atau memperbaiki kualitas lingkungan.
Analisis Kualitatif Nilai Ekspor Migas Indonesia Dan Kepemilikan Blok Migas Oleh Perusahaan Asing Di Indonesia Prima Gandhi
Journal of Agriculture, Resource and Environmental Economics Vol. 1 No. 1 (2014): Jurnal Ekonomi Pertanian Sumberdaya dan Lingkungan
Publisher : Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.989 KB) | DOI: 10.29244/jaree.v1i1.11302

Abstract

The post conference of Time Life Corp in Geneva and the enactment of the Foreign Investment Act of 1967, foreign corporations began to exploit oil and gas in Indonesia. At first, the foreign corporation only managed the upstream oil and gas business. However, the oil and gas Act number 22 of 2001 made the foreign corporations do the business in the downstream sector. Data from the Ministry of Energy and Mineral showed that there was 69.9 percent of foreign domination in the Indonesian oil and gas industry. Other data showed that the value of exports of oil and gas in Indonesia decreased by the end of July 2013. The existence of these two phenomena of economic resources made the author try to examine the relation between the ownership of oil and gas blocks by foreign companies and the level of oil and gas export value in Indonesia using qualitative methods with critical paradigm. As a result, the number of oil and gas companies in Indonesia was influenced by the attitudes and government regulations, the state of technology and state of the Indonesian economy. The low value of oil and gas exports was as the result of exporting crude oil price with lower pricecompared to that of processed oil. The existence and the number of foreign oil companies influenced the level of oil and gas export value of Indonesia. The more dominated growing number of foreign companies in Indonesia, the less export value of the Indonesian oil and gas would be.
Analisis Multidimensi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia Prima Gandhi; Nindyantoro Nindyantoro; Irham Darmawan
CAKRAWALA Vol 16, No 1: Juni 2022
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v16i1.411

Abstract

Pertumbuhan jumlah penduduk dan ekonomi di Kota Bogor menyebabkan masifnya alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi bangunan. Dalam rangka mengurangi alih fungsi lahan dan  mendukung Sustainable Development Goals ke 2, Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Perda PLP2B) pada tahun 2019. Pasca Perda PLP2B dikeluarkan perlu diketahui indeks dan status keberlanjutan lahan sawahdi Kota Bogor. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis status dan indeks keberlanjutan lahan sawah di Kota Bogor berdasarkan dimensi ekologi, ekonomi, sosial budaya, teknologi, hukum dan kelembagaan. Metode penelitian menggunakan Multidimensional Scaling (MDS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai indeks keberlanjutan lahan sawah di Kota Bogor sebesar 42,86. Berdasarkan nilai indeks keberlanjutan, lahan sawah di Kota Bogor berstatus kurang berkelanjutansetelah satu tahun dikeluarkannya Perda PLP2B.
Electricity saving receipt as electricity consumption efficiency innovation using behavioral economic science approach Prima Gandhi; Aceng Hidayat
Monas: Jurnal Inovasi Aparatur Vol. 4 No. 1 (2022): June
Publisher : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54849/monas.v4i1.93

Abstract

The demand for electrical energy in Indonesia continues to increase in line with the increase of population. The government through PT. PLN continues to increase the production of electrical energy using fossil energy sources. As a result of diminishing fossil energy sources, the government expects public participation to maintain the sustainability of the electrical energy supply by performing efficient use of electricity. One of the efforts that can be made and the goal of this research is to practice the innovation of electricity-saving receipts. The electricity-saving receipt innovation is an innovation that combines the concepts of behavioral economics, efficiency, self-control, and sustainable development. This innovation seeks to make the public know and be able to compare the electricity consumption of their household with those of nearby households. This research was performed using experimental method and the first conducted in Indonesia. The research design used is Pre-Experimental Design with the one-group pre-test and post-test design model. This research was conducted in Cihideung Udik Village, Ciampea District, Bogor Regency. Bogor Regency from March to July 2021. The choice of research location was done purposively. This study used primary and secondary data from PT. PLN. The result of this research is related to the knowledge of electricity subsidies with an increase of 45%. Likewise with the 3M movement (Turn Off, Unplug, and Set) shows an increase of 80%. Regarding the average use of electrical energy per KWH, it was decreased by 32 KWH for 900 VA power users and 34 KWH for 450 VA power users. The innovation of electricity-saving receipts is the realization of the 7th SDGs goal.
ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN PRODUSEN STROBERI SELAMA PANDEMI COVID 19 DI MAGELANG JAWA TENGAH Prima Gandhi; Wawan Oktariza; Muhammad Kahfi; Annisa Rizky
Journal of Management Small and Medium Enterprises (SMEs) Vol 15 No 2 (2022): JOURNAL OF MANAGEMENT Small and Medium Enterprises (SME's)
Publisher : Universitas Nusa Cendana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/jom.v15i2.6723

Abstract

Horticultural agribusiness such as fruits has local and international market share. Besides that, Fruit agribusiness supports the eighth Sustainable Development Goals (SDGs). One of the fruits that have become a commodity for agribusiness in Indonesia is the strawberry. Magelang Regency is a regency in Indonesia that produces strawberries. SOGA Farm Indonesia (SFI) located in Ngablak District is a strawberry producer that fulfills the demand for strawberries in Magelang Regency. To meet the demand for strawberries to income, SFI regulates the cropping pattern with a single row plant system to produce grade A strawberries and processes strawberries of below standard quality into strawberry jam. To determine financial feasibility, it is done by calculating the Net Present Value (NPV), Gross B/C, Net B/C, Internal Rate of Return (IRR), and Payback Period. The financial analysis results of these two businesses are feasible to increase SFI's income during the Covid 19 pandemic. Keywords: Income, Productivity, SDGs, Jam, Single Row Plant
Kelayakan Finansial dan Jaringan Sosial pada Keramba Jaring Apung, Haranggaol, Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara Prima Gandhi; Dahri Tanjung
Akuatiklestari Vol 5 No 2 (2022): Jurnal Akuatiklestari
Publisher : Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/akuatiklestari.v5i2.4249

Abstract

Penetapan kawasan Danau Toba sebagai tujuan wisata utama super prioritas membuat Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.4/213/KPTS/2017 tentang daya tampung beban pencemaran dan daya dukung Danau Toba untuk budidaya perikanan yaitu sebesar 10.000 ton per tahun dari 60.000 ton ikan budidaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan finansial dan jaringan sosial pembudidaya keramba jaring apung di Haranggaol Perairan Danau Toba. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Februari 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara finansial keramba jaring apung masih layak dibudidayakan dan terdapat tiga jaringan sosial pada pembudidaya keramba jaring apung di Haranggaol Danau Toba. Budidaya keramba jaring apung di Haranggaol merupakan praktik mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) ke 8 dan 14.
Persepsi Kelompok Tani Terhadap Multifungsi Sawah Dan Strategi Keberlanjutan Kebijakan PLP2B Di Kota Bogor Prima Gandhi; Nindyantoro Nindyantoro; Irham Darmawan; Rachmat Rachmat
AGRIEKSTENSIA Vol 21 No 2 (2022): AGRIEKSTENSIA: Jurnal Penelitian Terapan Bidang Pertanian
Publisher : Politeknik Pembangunan Pertanian Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34145/agriekstensia.v21i2.2182

Abstract

Luas lahan sawah di Kota Bogor terus menurun dari tahun ke tahun. Penyebab penurunan luas lahan sawah adalah kegiatan pembangunan pemukiman, industri dan infrastuktur publik. Alih fungsi lahan sawah terjadi di Kota Bogor. Untuk menahan laju alih fungsi lahan sawah pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Bogor No. 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Perda PLP2B). Agar kebijakan Perda PLP2B dapat berjalan dengan baik perlu diketahui persepsi ketua kelompok tani padi terhadap multifungsi lahan sawah serta strategi kebijakan keberlanjutan lahan sawah di Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan dua metode analisis yaitu analisis deskriptif skala likert dan analisis Preference Ranking Organization METHODs for Enrichment Evaluation (PROMETHEE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani padi memiliki perspektif yang baik yaitu masih merasakan berbagai manfaat dari keberadaan lahan sawah. Alternatif strategi kebijakan prioritas Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk menjaga keberlanjutan lahan sawah adalah dengan mengembangkan sumberdaya manusia (petani) dan pelayanan pertanian. The area of rice fields in the city of Bogor continues to decline. The cause of the decline in the area of rice fields is the development of residential, industrial, and public infrastructure. The conversion of paddy fields occurred in the city of Bogor. To restrain the rate of conversion of paddy fields, the government issued a policy in the form of Bogor City Regional Regulation No. 16 of 2019 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land (Perda PLP2B). For the PLP2B Regional Regulation policy to run well, it is necessary to know the perception of the rice farmer group leader towards the multifunctionality of paddy fields as well as the policy strategy for the sustainability of paddy fields in the city of Bogor. This study uses two analytical methods: descriptive analysis of the Likert scale and analysis of Preference Ranking Organization METHODs for Enrichment Evaluation (PROMETHEE). This study indicates scale that rice farmers have a good perspective,they still feel the various benefits of the existence of paddy fields. The alternative policy strategy of the local government of Bogor City to maintain the sustainability of paddy fields is to develop human resources (farmers) and agricultural services.
The Kelayakan Finansial Pendirian Bisnis Sosis Sapi PT XYZ di Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia P Gandhi; I S Purwana
PETERPAN (Jurnal Peternakan Terapan) Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Politeknik Negeri Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.805 KB) | DOI: 10.25181/peterpan.v5i1.2858

Abstract

Sausage products are one of the most popular animal-based foods that considerably contribute to daily human protein needs. As a positive response, PT XYZ, one of the meat processors in Bogor City, plans to establish a beef sausage business. The purpose of the study was to determine the financial feasibility of the proposed business by PT XYZ. Financial feasibility was based on cash flow analysis, profit and loss analysis, and business feasibility analysis. The latter was evaluated based on Net Present Value (NPV), Gross B/C, Net B/C, Internal rate of return (IRR), and payback period indicators. The proposed business showed NPV IDR 67,019,684.22, Gross B/C, of 1.03, a Net B/C of 3.14, an IRR of 66%, and a payback period of 2 Years. The beef sausage business proposed by PT XYZ was financially feasible in regard to those parameters.