<![CDATA[Kehadiran LPSE semestinya mampu membawa manfaat bagi para penggunanya karena proses pengadaan telah terstandardisasi, namun yang terjadi justru muncul permasalahan terkait transparansi dan efisiensi penggunaan e-procurement. Disamping itu, pemanfaatan e-procurement oleh masyarakat juga dirasa belum memaksimal karena ada “kecanggungan” ketika masyarakat berhadapan dengan mekanisme baru yang sarat teknologi. Padahal di tengah pandemi yang berlangsung, semestinya penggunaan layanan publik yang berbasis digital menjadi prioritas di masyarakat. Untuk memaksimalkan kinerja LPSE, maka perlu dirumuskan strategi atau optimalisasi e-procurement terkait pelayanan LPSE khususnya Kota Pariaman. Hal ini dirasa penting mengingat LPSE Kota Pariaman sempat meraih penghargaan National Procurement Award tahun 2018. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data primer yang didapatkan dari hasil wawancara mendalam dengan informan penelitian dan hasil observasi. Sedangkan data sekunder didapatkan dengan dokumentasi. Informan penelitian didapatkan dengan menggunakan teknik purposive. Fokus data penelitian ini yaitu memetakan aspek internal dan eksternal yang dapat digunakan untuk merumuskan strategi dalam pengoptimalan pelayanan LPSE. Teknik analisa dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yang disajikan dengan keknik deskriptif analitik. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, penulis menyimpulkan bahwa optimalisasi pengadaan barang dan jasa pada LPSE Kota Pariaman dapat dilakukan melalui; 1) Sumber Daya Manusia (SDM) dimana dibutuhkan analisis jabatan serta analisis beban kerja untuk memetakan kebutuhan SDM pengadaan di LPSE. SDM pengadaan harus memiliki kompetensi mulai dari lingkup pengetahuan, ketrampilan begitu juga dengan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan, 2) proses pengadaan, dimana pengoptimalan fungsi LPSE dapat terintegrasi khususnya selama proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak. Proses pengadaan memiliki potensi resiko yang mungkin terjadi, 3) Sistim Informasi dalam hal ini adalah yang telah terhubung dengan sistem lainnya. Hal ini guna memudahkan layanan penggadaan agar lebih cepat dan gampang bagi pengguna, 4) Independen dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), fokus independensi disini adalah mengurangi proses-proses yang dilakukan secara konvensional sehingga akan terbebas dari praktik KKN.Kata Kunci: Strategi, efektivitas, efisiensi, e-government, e-procurement]]>
