Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK: PERSIAPAN PILKADA 2020 DI KABUPATEM PASAMAN BARAT Riko Riyanda; Lara indah Yandri; Tesha Dwi Putri; Khairiyah Khairiyah; Didi Rahmadi
Menara Pengabdian Vol. 1 No. 1 (2021): Vol. 1 No. 1 Juni 2021
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.983 KB) | DOI: 10.31869/jmp.v1i1.2674

Abstract

Pendidikan dan sosialisasi politik kepada pemilih sangat penting dilakukan oleh KPUD Pasaman Barat terutama untuk meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat terkhusus di wilayahnya. Sebab, masyarakat yang mempunyak hak pilih perlu mengetahui dan memahami berbagai hak terkait dengan pilkada, misalnya untuk apa pemilihan diselenggarakan, apa saja tahapan-tahapan pilkada, siapa saja yang boleh ikut serta dalam pilkada, dan bagaimana tata cara menggunakan hak pilih dalam pemilu serta mengetahui dan memahami bentuk pelanggaran dalam pilkada. Para pemilih perlu mendapatkan pendidikan politik karena kehidupan politik di Indonesia saat ini masih menempatkan mereka sebagai obyek semata, termasuk target praktek politik uang. Mereka memerlukan pengetahuan mendalam mengenai hak mereka sebagai warga negara serta perlu dibantu memahami dan mencermati situasi serta kondisi politik pada level lokal maupun nasional. Salah satu pendidikan dan sosialisasi yang perlu dipahami oleh pemilih adalah bagaimana proses pemungutan suara itu dalam pemilu berjalan sehingga apa yang dipilih tidak sia-sia (golput). Metode pengabdian dilakukan dengan FGD (Focus Group Disscusion) antara tim pengabdi yang dihadiri oleh seluruh mahasiswa Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik dengan seluluh pimpinan Kominioner KPUD Pasaman Barat. Tujuan pengbadian ini adalah: memberikan pemahaman kepada mahasiswa ilmu politik tentahg pilkada yang lansgung didapat dari KPUD Pamasan Barat sebagai penyelenggara, yang kedua tujuan kegiatan ini adalah terjalin kerja sama berupa (MOU) antara Prodi Ilmu Politik Dengan KPUD Pasaman Barat. Adapun hasil dari FGD ini adalah: Mahasiswa mendapatkan pencerahan seputar pendidikan dan sosialisasi politik seputar pentingnya menggunakan hak pilih. Dengan begitu, diharapkan setelah adanya sosialisasi dapat mendorong mahasiswa terlibat sebagai penyelenggara pilkada. Bisa sebagai PPK, PPS, KPPS, Pengawas TPS, saksi, dan relawan demokrasi di pilkada serentak Tahun 2020.  Kata kunci: sosialisasi, pendidikan politik, FGD, kerja sama (MOU) 
Edukasi Kepemimpinan dan Gaya Komunikasi Efektif terhadap Siswa SMA Ananda Kota Batam Zuhdi Arman; Riko Riyanda; Raju Moh Hazmi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari Vol. 1 No. 7 (2022): October 2022
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jpmb.v1i7.1501

Abstract

OSIS dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala sekolah dimana memiliki badan kepengurusan. Siswa-siswa yang terlibat dalam badan kepengurusan OSIS haruslah lulus dari beberapa kriteria dan persyaratan, diantaranya memiliki keterampilan komunikasi dan memiliki jiwa kepimpinan. Komunikasi memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk sikap dan gaya kepemimpinan seseorang dalam suatu organisasi. Siswa harus diberikan pembekalan tentang sikap dan gaya kepemimpinan agar bisa mengarahkan, mengontrol para anggotanya dan bertanggungjawab supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Ada beberapa konflik yang timbul seperti adanya misunderstanding antar anggota, faktor struktur tugas maupun struktur organisasi contohnya ketidaksamaan keinginan antara bendahara dan ketua, faktor yang bersifat personal yaitu individu harus membuat keputusan yang menyangkut dirinya dan organisasi, faktor lingkungan seperti tidak adanya dukungan dari lingkungan atau pihak-pihak tertentu, perbedaan pendapat, kumpul tidak lengkap, banyak pengurus yang keluar, terjadi kesenggangan antar anggota, manajemen waktu yang kurang baik dan prestasi menurun.
PEMBINAAN PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIH PEMULA DI SMA MUHAMMADIYAH 1 PADANG Riko Riyanda; Khairiyah Khairiyah; Miftahul Jannah
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 3: September 2022
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v2i3.2000

Abstract

Berdasarkan informasi dari KPUD Kota Padang pada pilkada pemilihan gubernur di Kota Padang di tahun 2020 terdapat angka sekitar 52 persen pemilih, ada sekitar 47 persen yang tidak menggunakan hak pilihnya. Fenomena ini mengindikasikan rendahnya partispasi publik di Kota Padang. Objek dari pengabdian ini adalah para pemuda pemilih pemula di SMA Muhammadiyah 1 Padang. Metode pengabdian ini dalam bentuk pembinaan dimana tim pengabdi berusaha memberikan edukasi kepada pemilih pemula tentang pemilu melalui ceramah, diskusi dan simulasi. Output yang diperoleh pemilih pemula ini memiliki kesadaran tinggi untuk berpartisipasi menggunakan hak suaranya untuk memilih. Adanya edukasi politik dalam bentuk sosialisasi dan simulasi praktek dalam pemilu ini diharapkan dapat menciptakan pemilu yang demokratis dan berkualitas. Kemudian dari segi pendidikan politik siswa memahami bagaimana mewujudkan pemilu yang jujur, adil (JURDIL) langung, umum, bebas dan rahasia (LUBER) dapat tercapai dengan optimal
ADMINISTRATIVE PENAL LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Zuhdi Arman; Riko Riyanda
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 2 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v17i2.6426

Abstract

Environmental law enforcement in Indonesia is affected by Law Number 11 of 2020, which was passed to make it easier for investors to make investments in Indonesia by creating jobs.The purpose of this study is to determine the relationship between changes in environmental law enforcement in Indonesia following the passage of the Job Creation Law and changes in administrative penal law.This study employs normative law methods and literature study methods, which are followed by descriptive analysis methods.This study's findings demonstrate that Indonesia's environmental law enforcement has shifted under the Administrative Penal Law No. 32 of 2009, resulting in a regressive and ineffective approach to environmental protection and management.This is due to the fact that, following the passage of the Job Creation Law, most provisions for violations of administrative environment law first apply administrative sanctions.Aside from that, violations of administrative law that have an effect on the environment are the only ones that are eligible for criminal penalties.The characteristics of pollution and environmental damage that did not manifest at the time of the violation but many years later are not taken into account by the amendments to these provisions.
PENYEBAB MINIMNYA KETERWAKILAN CALEG PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN SIJUNJUNG PERIODE 2019-2024 Riko Riyanda; Zuhdi Arman; Riri Anggela
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 11 No 2 (2022): Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v11i2.3208

Abstract

Based on data from The Sijunjung Regency Statistics Agency in 2020, the total female population is 115,191 residents out of a total of 235,045 residents of sijunjung regency or around 49,01 percent. This large number is not accompanied by the large number of famale council members in The Sijunjung Regency DPRD, but in fact the womens representation is minimal. The existence of an affirmative action policy does not necessarily make the women able to fulfill the 30% quota for representation in parliament. This study aims to explain the causes of the lack of representation of women candidates in The Sijunjung Regency DPRD for the 2019-2024 period. Methods of data collection is done by interview and documentation, informant selection technique with purposive sampling. The results of this study: (1) The lack of representation of women is due to women having problems in their ability, credibility and accessibility that have not been fully tested in their electoral districts (2) From the recruitment and regeneration carried out by political parties, it is more instant without being planned with the maximum which results in male candidates men are more dominant in grabbing the attention of the people in their constituencies, (3) female candidates are also less creative in getting people’s votes, (4) female candidates do not have a special strategy in attracting public votes like the male candidates who are elected.
Strategi Pengembangan Atraksi Wisata Budaya Di Kampung Wisata Saribu Gonjong Eddi Novra; Riko Riyanda; Nelya Suita
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 18, No 1 (2024): Vol 18 No. 01 JANUARI 2024
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v18i1.4879

Abstract

Permasalahan penelitian ini adalah lemahnya SDM dalam pengembangan atraksi wisata budaya dan tidak banyaknya mengetahui tentang wisata budaya di Kampung Wisata Seribu Gonjong Kabupaten Lima Puluh Kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana strategi pengembangan atraksi wisata budaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terdiri dari pembuka adat maupun masyarakat yang tidak memiliki status di kaum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan komunikasi langsung melalui observasi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan diantara lain, Faktor-faktor Internal yang menjadi kelemahan Atraksi Wisata Budaya di Kawasan Kampung Wisata Saribu Gonjong: a) tidak banyak yang mampu meyelenggarakan acara adat ini, seperti pembuatan makanan adat yang lama hingga biaya yang besar menjadi kelemahan pada setiap acara, b) kurangnya regenerasi penyambung/penerus adat. Faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang Atraksi Wisata Budaya di kawasan Saribu Gonjong ialah: a) sanggar-sanggar seni yang ada di daerah Kampung Wisata Sarugo dapat menjadi salah satu peluang untuk memeriahkan setiap acara yang ada di kawasan tersebut, b) peran serta pemerintah  dapat membantu terselenggaranya acara adat dalam pendanaan. Faktor-faktor Eksternal yang menjadi Ancaman Atraksi Wisata Budaya di Kawasan Kampung Wisata Sarugo ialah tidak banyak remaja-remaja yang mau meneruskan dan melestarikan acara-acara adat.Kata kunci: strategi, pengembangan, atraksi wisata, wisata budaya
DINAMIKA POLITIK LOKAL DALAM PEMILIHAN ANGGOTABADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS) NAGARI TALU TAHUN 2020 Riko Riyanda; Lara Indah Yandri; Gusrianto Gusrianto
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 2 April 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i3.2333

Abstract

The BAMUS member selection system cannot be separated from the dynamics in local political developments at the Nagari regional level. The election of BAMUS members also creates a struggle for power, which is common in every round of general elections in Indonesia. Prospective BAMUS members use various methods in the election process to win the election and gain power at the root level. The implementation of the election of BAMUS members in Nagari Talu in 2020 is different from the election of BAMUS members in villages/nagari in general, because it was carried out directly for the first time in West Pasaman. The selection of Bamus members is guided by Minister of Home Affairs Regulation Number 110 of 2016 Challenges to Village Consultative Bodies. The election of Bamus members is carried out democratically with regional representatives and women's representatives. The purpose of this research is to understand the implementation of the BAMUS member election in Nagari Talu and to find out the dynamics of local politics in the 2020 BAMUS Nagari Talu member election. This type of research is descriptive qualitative. The informants in this research were 2 prospective members of Bamus, 1 member of the Bamus Election Committee and 2 traditional leaders. The research results show that the dynamics of local politics in the 2020 BAMUS Nagari Talu member election took the form of protests from several community figures. This cons lies in the aspect of determining the electoral system mechanism. This public figure protested because the mechanism for directly selecting Bamus members had eliminated some of the roles of ninik mamak in the nagari.Keywords: local politics, BAMUS, direct election