Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK: PERSIAPAN PILKADA 2020 DI KABUPATEM PASAMAN BARAT Riko Riyanda; Lara indah Yandri; Tesha Dwi Putri; Khairiyah Khairiyah; Didi Rahmadi
Menara Pengabdian Vol. 1 No. 1 (2021): Vol. 1 No. 1 Juni 2021
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.983 KB) | DOI: 10.31869/jmp.v1i1.2674

Abstract

Pendidikan dan sosialisasi politik kepada pemilih sangat penting dilakukan oleh KPUD Pasaman Barat terutama untuk meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat terkhusus di wilayahnya. Sebab, masyarakat yang mempunyak hak pilih perlu mengetahui dan memahami berbagai hak terkait dengan pilkada, misalnya untuk apa pemilihan diselenggarakan, apa saja tahapan-tahapan pilkada, siapa saja yang boleh ikut serta dalam pilkada, dan bagaimana tata cara menggunakan hak pilih dalam pemilu serta mengetahui dan memahami bentuk pelanggaran dalam pilkada. Para pemilih perlu mendapatkan pendidikan politik karena kehidupan politik di Indonesia saat ini masih menempatkan mereka sebagai obyek semata, termasuk target praktek politik uang. Mereka memerlukan pengetahuan mendalam mengenai hak mereka sebagai warga negara serta perlu dibantu memahami dan mencermati situasi serta kondisi politik pada level lokal maupun nasional. Salah satu pendidikan dan sosialisasi yang perlu dipahami oleh pemilih adalah bagaimana proses pemungutan suara itu dalam pemilu berjalan sehingga apa yang dipilih tidak sia-sia (golput). Metode pengabdian dilakukan dengan FGD (Focus Group Disscusion) antara tim pengabdi yang dihadiri oleh seluruh mahasiswa Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik dengan seluluh pimpinan Kominioner KPUD Pasaman Barat. Tujuan pengbadian ini adalah: memberikan pemahaman kepada mahasiswa ilmu politik tentahg pilkada yang lansgung didapat dari KPUD Pamasan Barat sebagai penyelenggara, yang kedua tujuan kegiatan ini adalah terjalin kerja sama berupa (MOU) antara Prodi Ilmu Politik Dengan KPUD Pasaman Barat. Adapun hasil dari FGD ini adalah: Mahasiswa mendapatkan pencerahan seputar pendidikan dan sosialisasi politik seputar pentingnya menggunakan hak pilih. Dengan begitu, diharapkan setelah adanya sosialisasi dapat mendorong mahasiswa terlibat sebagai penyelenggara pilkada. Bisa sebagai PPK, PPS, KPPS, Pengawas TPS, saksi, dan relawan demokrasi di pilkada serentak Tahun 2020.  Kata kunci: sosialisasi, pendidikan politik, FGD, kerja sama (MOU) 
PEMBINAAN PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIH PEMULA DI SMA MUHAMMADIYAH 1 PADANG Riko Riyanda; Khairiyah Khairiyah; Miftahul Jannah
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 3: September 2022
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v2i3.2000

Abstract

Berdasarkan informasi dari KPUD Kota Padang pada pilkada pemilihan gubernur di Kota Padang di tahun 2020 terdapat angka sekitar 52 persen pemilih, ada sekitar 47 persen yang tidak menggunakan hak pilihnya. Fenomena ini mengindikasikan rendahnya partispasi publik di Kota Padang. Objek dari pengabdian ini adalah para pemuda pemilih pemula di SMA Muhammadiyah 1 Padang. Metode pengabdian ini dalam bentuk pembinaan dimana tim pengabdi berusaha memberikan edukasi kepada pemilih pemula tentang pemilu melalui ceramah, diskusi dan simulasi. Output yang diperoleh pemilih pemula ini memiliki kesadaran tinggi untuk berpartisipasi menggunakan hak suaranya untuk memilih. Adanya edukasi politik dalam bentuk sosialisasi dan simulasi praktek dalam pemilu ini diharapkan dapat menciptakan pemilu yang demokratis dan berkualitas. Kemudian dari segi pendidikan politik siswa memahami bagaimana mewujudkan pemilu yang jujur, adil (JURDIL) langung, umum, bebas dan rahasia (LUBER) dapat tercapai dengan optimal
Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Pelayanan LPSE Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pembangunan Kota Pariaman Tesha Dwi Putri; Khairiyah Khairiyah
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 17, No 1 (2023): Vol 17 No. 01 OKTOBER 2023
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v17i1.4819

Abstract

AbstrakSebagai pilar utama reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, LPSEmerupakan sebuah platform elektronik yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dantransparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Pada dasarnya, kehadiran LPSE mampu membawa manfaat bagi para penggunanya karena prosespengadaan telah terstandardisasi, namun yang terjadi justru muncul permasalahan terkaitefektifitas dan efisiensi penggunaan e-procurement. Pemanfaatan e- procurement olehmasyarakat dirasa belum memaksimal karena ada “kecanggungan” ketika masyarakatberhadapan dengan mekanisme baru yang sarat teknologi. Disamping itu, implementasi e- procurement memerlukan biaya yang cukup besar, diantaranya biaya pengembangan sistem, biaya pelatihan pengguna, dan biaya pemeliharaan sistem, kemudian kurangnya kapasitasSDM yang memahami prosedur pengadaan secara elektronik. Hal ini kemudian akanberimbas dalam proses pengadaan yang menuntut ketepatan waktu selama prosespengadaan agar optimal dan dapat dimanfaatkan secara baik. Berdasarkan isu dan pengalaman di atas, maka tujuan penelitian ini untukmerekomendasikan kebijakan optimalisasi pelayanan LPSE Kota Pariaman. Untuk menjawabtujuan tersebut digunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian jenis penelitian digunakanpenelitian studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data primer yangdidapatkan dari hasil wawancara mendalam dengan informan. Sedangkan data sekunderdidapatkan dengan teknik dokumentasi. Informan penelitian didapatkan denganmenggunakan teknik purposive. Fokus data penelitian ini yaitu; memberikan rekomendasikebijakan terkait pengoptimalan pelayanan LPSE di Kota Pariaman. Teknik analisa dalampenelitian ini adalah analisa data kualitatif yang disajikan dengan Teknik deskriptif analitik. Bentuk rekomendasi kebijakan yang akan diberikan berupa; 1) pengoptimalan melaluiSumber Daya Manusia (SDM), 2) Proses Pengadaan, dan 3) Sistem Informasi. Kata Kunci: E-procurement; e-government; percepatan.