Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.578
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Inovasi : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen PERSPEKTIF Medium : Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah
Khasan Effendy
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN APLIKASI LAPOR! DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Akhmad Gibran Akbar; Khasan Effendy; Sampara Lukman
Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Vol 9 No 2 (2021): Medium Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau
Publisher : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/medium.2021.vol9(2).10072

Abstract

This research aimed to reveal how is the use of LAPOR! as an Information System in the Ministry of Home Affairs to manage Public Complaints.Researchers used qualitative methods to describe and gain a thorough and in- depth understanding of the use of the LAPOR! in the management of public complaints within the Ministry of Home Affairs. Based on the concept of the effectiveness of the use of information systems using the DeLone and McLean Model, the researcher can conclude that the LAPOR! have a positive impact and have proven effective in handling public complaints. Because with various technological features that allow accurate and real time communication between the reporter and the manager. The LAPOR! application! It is also considered to provide many benefits to the community, seen from the number of complaints received by the Ministry of Home Affairs from year to year which tends to increase.
PENGELOLAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT (Studi pada Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa ... Lu’luatu Zakiyah; Khasan Effendy; Kusworo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.954 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i1.373

Abstract

Retribusi IMB akan mencapai target dengan baik apabila pengelolaannya dijalankan dengan baik pula. Hal ini telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Kecamatan Jatinangor ditetapkan sebagai 42 Visioner Vol. 13 \ No. 1\ April 2021: 41–58 Kawasan Strategis Provinsi seharusnya dapat menunjukkan peningkatan dalam Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, namun hal ini tidak sejalan dengan fakta yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang telah dilaksanakan, mengetahui dan menganalisis kendalakendala yang ditemui dalam pelaksanaannya serta mengetahui dan menganalisis strategi atau konsep ideal yang tepat dalam pengelolaan Retribusi IMB. Teori yang digunakan adalah teori pengelolaan yang dikemukakan oleh Hasibuan (2008) yaitu fungsi manajemen: (1) Planning (Perencanaan), (2) Organizing (pengorganisasian), (3) Commanding (Pengarahan), (4) Coordinating (Pengoordinasian), (5) Controlling (Pengawasan). Penelitian ini juga menggunakan Metode kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi DPMPTSP dalam pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan belum optimal, karena ditemukannya ketidaksiapan masyarakat akan penerapan sistem pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan secara online. Selain itu pun sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sangatlah minim yang menyebabkan mengapa target realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam tiga tahun ke belakang selalu menurun. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menyampaikan beberapa strategi dalam Pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yaitu: Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan serta Meningkatkan Pengawasan. Memanfaatkanmedia informasi yang baik untuk meningkatkan jumlah wajib IMB. Memanfaatkan wilayah, karena sebagai Kawasan Strategis Pendidikan dalam meningkatkan pembangunan daerah. Serta meningkatkan sosialisasi agar masyarakat patuh dan wajib IMB.
ANALISIS KINERJA PENDAMPING LOKAL DESA DI DESA KARANGJAYA KECAMATAN NAMLEA KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU Muhammad Ikrom Seknun; Khasan Effendy; M. Irwan Tahir
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.973 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i2.424

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pendamping Lokal Desa di Desa Karangjaya Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku, kemudian untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan tugas Pendampingan di Desa Karangjaya Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi dari sumber data berupa person, place, dan paper. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Pendamping Lokal Desa di Desa Karangjaya kecamatan Namlea Kabupaten Buru belum maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Permendes PDTT No. 18 Tahun 2019 tentang pedoman Umum Pendampingan Masyarakat desa. Hal ini dikarenakan menurut teori menurut T.R. Mitchell, ditemukan kualitas kerja Pendamping Lokal Desa yang belum maksimal, ketepatan waktu yang belum maksimal, kurangnya inisiatif yang digagas oleh pendamping lokal desa, kemampuan yang belum memadai serta komunikasi yang dilakukan belum maksimal. Kinerja Pendamping Lokal Desa yang belum maksimal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya, sarana pendukung kerja yang belum memadai, serta lingkungan kerja yang belum sepenuhnya mendukung.
Faktor-faktor yang Menyebabkan Target Indeks Pembangunan Manusia Sulit Tercapai: Sebuah Analisis terhadap Lingkungan Strategis Iis Sandra Yanti; Muhammad Ilham; Khasan Effendy; Sampara Lukman
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 12 No 2 (2020): Public Service Innovation II
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v12i2.1353

Abstract

Human Development Index (HDI) is still used for determining the quality of human life in local government. In local government, specially in industrial region, HDI is to hard to be achieved. Bekasi regency as the biggest industrial region of the South-East Asia also has same problem about achieving HDI target annually. With qualitative method, this research tries to identify factors that causing HDI target of Bekasi Regency is not achieved in 2012-2017 period. Some results shows that the factors are natural environment, social environment, and task environment.
Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Buru Provinsi Maluku Maryam Trenggano; Khasan Effendy; Irwan Tahir; Sampara Lukman
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 12 No 2 (2020): Public Service Innovation II
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v12i2.1362

Abstract

This research analyzed the implementation processing of Remote Indigenous Communities Empowernment in Buru District by using variable of Van Horn, They are; 1) The policy standarts and objectives; 2) resources ; 3) the communication Among organizations; 4) the characteristic of the implementing agency; 5) sosial, economic and political conditions, 6) implementor disposition. Furthermore, the researcher identified factors that become strength and weakness in the implementation. After that, formulate strategies and models that can applied in the implementation of empowernment. This research used qualitative design with analysis descriptive approach. Informants are determined by purposive sampling. Data collection was carried out by observation, interview, and documentatiom methods. Furthermore, data analysis ia carried out by steps: data reduction, presenting data, drawing conclusions and analyzing new models. The result showed that the implementation of sosial Empowernment to the residents of Remote Indigenous Communities in Wanfudinar Village, Buru District went well, it can be seen in some indicators such as There were semi permanent houses for residents, and the other publik facilities. Ini addition, the implementation Empowernment was also seen through behavior changes of residents who increasingly received change, awareness of embracing religion. Based on the results, the researcher formulate a strategy implementation of Remote Indigenous Communities Empowernment with ASOCA analysis method, and Formulate MARYAM model. (Manage, Acceptable, Review, Yield, Accountability, Measurable) that supports three requirement in the design namely understanding ,commitment, and synergy.
EFEKTIVITAS PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Darius Stenly Tunu; Khasan Effendy; Devi Irena
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i3.646

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran tentang efektivitas pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pendelegasian kewenangan bupati kepada camat, untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambatm pendelegasian kewenangan bupati kepada camat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mengetahui dan menganalisis strategi untuk mengatasi faktor penghambat pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Teori yang digunakan adalah tujuh prinsip pendelegasian yang efektif yang dikemukakan oleh Wasistiono yang meliputi prinsip pendelegasian dengan hasil yang diharapkan, prinsip definisi fungsi, prinsip skalar, prinsip tingkat otoritas, prinsip kesatuan perintah, prinsip tanggung jawab yang mutlak, serta prinsip keseimbangan otoritas dan tanggung jawab. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pendelegasian kewenangan belum efektif karena kurangnya dukungan sarana dan prasarana, pembiayaan, personel serta dokumentasi yang jelas, serta kecenderungan instansi terkait mempertahankan tugas penting yang urusannya diserahkan kepada kecamatan. Oleh karena itu, dalam tesis ini penulis memberikan penjelasan mengenai strategi yang harus dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat adalah dengan menyusun dan menetapkan keputusan bupati yang baru mengenai pendelegasian kewenangan bupati kepada camat serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personel kecamatan guna meningkatkan sumber daya manusia di kecamatan.
Model pengelolaan badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desiwantara Desiwantara; Khasan Effendy; Udaya Madjid; Megandaru W. Kawuryan
INOVASI Vol 17, No 4 (2021): November
Publisher : Faculty of Economics and Business Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jinv.v17i4.10308

Abstract

Model pengelolaan BUMDes diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa di Kabupaten Bangka Tengah. Peneliti memilih metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini merupakan suatu strategi yang cocok untuk menggali informasi dan memahami kenyataan obyek penelitian secara mendalam dan detail. Kemudian peneliti juga menggunakan analisis SWOT untuk mempertajam analisisnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harus ada peranserta masyarakat dalam permodalan sehingga menumbuhkan rasa memiliki yang lebih besar terhadap setiap langkah usaha BUMDes; Pencatatan administrasi, pengelolaan serta perencanaan anggaran yang harus dikelola secara transparan dan akuntable; dan Manajemen kinerja yang dilakukan oleh BUMDes belum dilaksanakan dengan baik. Manajemen kinerja yaitu komunikasi antar pihak internal (pengurus/anggota) dan pihak eksternal BUMDes. Strategi BUMDes Desa Kurau Barat, Desa Padang Baru, dan Desa Munggu Kabupaten Bangka Tengah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah dengan Strategi Capital Partisipation of Community yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peningkatan evaluasi budgeting, accounting, ferformance management dan auditing yang menekankan pada partisipasi masyarakat desa.
Collaborative Governance dalam Kesiapsiagaan Bencana Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Evi Yunita Kurniaty; Khasan Effendy; Megandaru W. Kawuryan; Layla Kurniawati
PERSPEKTIF Vol. 13 No. 2 (2024): Perspektif April
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v13i2.11381

Abstract

This article aims to explain collaborative governance in Mount Sinabung disaster preparedness, focusing on the collaborative process. The problem centers on the Disaster Resilient Village which was formed by the Karo Regency BPBD, but during its establishment from 2019 to date, it has not implemented the Destana program in disaster preparedness. To answer this problem, the Collaborative Governance theory of Chris Ansell and Alison Gash is used. Data were collected through interviews and triangulation, as well as a literature review, and analyzed qualitatively. This study concludes the collaborative process of the Runggu of the Karo District Government on disaster management and the Runggu tradition in the village. Building trust by forming Destana and the Destana program that is included in the village budget. Commit to a joint agreement to prepare the documents for the Village Disaster Management Plan and Village Contingency Plan. Then the document is understood and implemented together according to their respective roles. This resulted in medium-term results in Gung Pinto Village receiving a Village Resilience rating in the Primary category. The findings from this study were that of the 14 villages formed, only 1 village could carry out the collaboration process well. With recommendations for the need for an empowerment process in collaborative governance in disaster preparedness at Mount Sinabung in Karo Regency, North Sumatra Province.
Co-Authors Akhmad Gibran Akbar Bambang Supriyadi Darius Stenly Tunu Desiwantara Desiwantara Devi Irena Evi Yunita Kurniaty Febtado Abdiansyah Iis Sandra Yanti Irwan Tahir Kusworo Layla Kurniawati Lu’luatu Zakiyah M. Irwan Tahir Madjid, Udaya Maryam Trenggano Megandaru W. Kawuryan Muhammad Ikrom Seknun Muhammad Ilham Sampara Lukman