Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BINAAN RUMAH TAHANAN PONDOK BAMBU, JAKARTA DALAM PEMENUHAN HAK-HAK TERSANGKA Sudiro, Amoury Adi; Suartini, Suartini
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jpm.v2i2.383

Abstract

AbstrakRumah Tahanan Pondok Bambu terletak di Jalan Pahlawan Revolusi, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Data penghuni rumah tahanan tersebut adalah dihuni 401 orang terdiri atas 380 narapidana, 16 tahanan dan lima orang anak di bawah umur. Permasalahan yang terjadi pada rumah tahanan adalah belum seluruhnya penghuni mengetahui hak-hak yang dia harus dapatkan ketika mereka dijadikan tersangka dan menjadi penghuni rumah tahanan. Hal ini disebabkan oleh karena ketidakpahaman mereka terkait undang-undang yang telah mengatur hak-hak tersebut. Negara melindungi warganya termasuk orang yang melakukan tindak pidana, dan mereka tetap memiliki hak-hak sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan selama masa tahanan atau ketika mereka menghadapi persidangan sampai pasca putusan hakim. Penyuluhan hukum dibutuhkan oleh para tersangka atau terdakwa karena terdapat banyak hak-hak yang seharusnya mereka peroleh, tetapi mereka tidak tahu bahkan mereka mengabaikannya karena ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan mereka terhadap hak-hak tersebut. Metode penyuluhan itu dilakukan dengan cara memberikan pemaparan dan konsultasi serta pendampingan terhadap hak-hak tersangka dengan tujuan pembinaan bagi tersangka atau terdakwa yang melibatkan para pemberi bantuan hukum sehingga nantinya dapat menghasilkan semangat pembinaan bangsa melalui pemenuhan hak-hak mereka.Kata Kunci: Pembinaan, Masyarakat, Rumah TahananAbstractPondok Bambu Detention House is located on Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu Village, Duren Sawit District, East Jakarta. Data on the occupants of the detention house is inhabited by 401 people consisting of 380 inmates, 16 detainees, and five underage children. The problem that occurs in a detention house is that not all residents know the rights that they must get when they are made suspects and become residents of detention. This is due to their lack of understanding regarding the laws governing those rights. The state protects its citizens including those who commit a criminal offense, and they retain the rights as stipulated in the legislation during the detention period or when they face trial until after the judge's decision. Legal counseling is needed by suspects or defendants because there are many rights that they should have, but they do not know even they are ignoring them because of ignorance or lack of knowledge about these rights. The counseling method is carried out by providing exposure and consultation as well as assistance to the rights of suspects to faster suspects or defendants involving legal aid providers so that later they can produce the spirit of national development through the fulfillment of their rights.Keywords: Coach, Detention house, Community.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BINAAN RUMAH TAHANAN PONDOK BAMBU, JAKARTA DALAM PEMENUHAN HAK-HAK TERSANGKA Amoury Adi Sudiro; Suartini Suartini
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jpm.v2i2.383

Abstract

AbstrakRumah Tahanan Pondok Bambu terletak di Jalan Pahlawan Revolusi, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Data penghuni rumah tahanan tersebut adalah dihuni 401 orang terdiri atas 380 narapidana, 16 tahanan dan lima orang anak di bawah umur. Permasalahan yang terjadi pada rumah tahanan adalah belum seluruhnya penghuni mengetahui hak-hak yang dia harus dapatkan ketika mereka dijadikan tersangka dan menjadi penghuni rumah tahanan. Hal ini disebabkan oleh karena ketidakpahaman mereka terkait undang-undang yang telah mengatur hak-hak tersebut. Negara melindungi warganya termasuk orang yang melakukan tindak pidana, dan mereka tetap memiliki hak-hak sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan selama masa tahanan atau ketika mereka menghadapi persidangan sampai pasca putusan hakim. Penyuluhan hukum dibutuhkan oleh para tersangka atau terdakwa karena terdapat banyak hak-hak yang seharusnya mereka peroleh, tetapi mereka tidak tahu bahkan mereka mengabaikannya karena ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan mereka terhadap hak-hak tersebut. Metode penyuluhan itu dilakukan dengan cara memberikan pemaparan dan konsultasi serta pendampingan terhadap hak-hak tersangka dengan tujuan pembinaan bagi tersangka atau terdakwa yang melibatkan para pemberi bantuan hukum sehingga nantinya dapat menghasilkan semangat pembinaan bangsa melalui pemenuhan hak-hak mereka.Kata Kunci: Pembinaan, Masyarakat, Rumah TahananAbstractPondok Bambu Detention House is located on Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu Village, Duren Sawit District, East Jakarta. Data on the occupants of the detention house is inhabited by 401 people consisting of 380 inmates, 16 detainees, and five underage children. The problem that occurs in a detention house is that not all residents know the rights that they must get when they are made suspects and become residents of detention. This is due to their lack of understanding regarding the laws governing those rights. The state protects its citizens including those who commit a criminal offense, and they retain the rights as stipulated in the legislation during the detention period or when they face trial until after the judge's decision. Legal counseling is needed by suspects or defendants because there are many rights that they should have, but they do not know even they are ignoring them because of ignorance or lack of knowledge about these rights. The counseling method is carried out by providing exposure and consultation as well as assistance to the rights of suspects to faster suspects or defendants involving legal aid providers so that later they can produce the spirit of national development through the fulfillment of their rights.Keywords: Coach, Detention house, Community.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PENDAFTARAN TANAH DAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH YANG TELAH DIDAFTARKAN Amoury Adi Sudiro; Ananda Prawira Putra
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v5i1.2370

Abstract

AbstrakTanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakatsebagai prasarana dalam bidang Perumahan, Perindustrian maupun Jalansebagai Kepentingan Umum. Tanah mempunyai nilai ekonomi yang cukuptinggi dan tanah dapat dinilai sebagai benda tetap yang dapat digunakansebagai tabungan karena nilai ekonomi pada tanah semakin tahun meningkatsebagai daya jual di masyarakat. Selain itu tanah merupakan tempatpemukiman dari sebagagian besar umat manusia, disamping sebagai sumberkehidupan bagi manusia yang mencari nafkah melalui usaha pertanian danperkebunan, yang akhirnya tanah juga dijadikan persemayaman terakhir bagiseseorang yang meninggal dunia.Kata Kunci: Hukum, Tanah, Kepemilikan
Efektivitas dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal Self Declare di Indonesia Saipul Rohman; Amoury Adi Sudiro
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1409

Abstract

The issuance of Government Regulation (PP) No. 39 of 2021 concerning the Implementation of the Halal Product Guarantee Field and Minister of Religion Regulation No. 20 of 2021 concerning Halal Certification for MSEs. Self Declare independent halal application service helps businesses to obtain halal certification effectively and efficiently. But in its implementation, there are several differences in the process of issuing halal certification and legal guarantees for registered products. In this study the authors used a legal methodology system Descriptive analysis method used for specifications. The data collection techniques used are direct observation and documentary research. Data conducted through empirical juridical data analysis strengthens the validity of the research to test the effectiveness and legal security of the self-declared halal certification process.
KESEIMBANGAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) Fathya Aprilianti; Amoury Adi Sudiro
Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v8i2.10898

Abstract

Berkembangnya informasi dan teknologi membawa perubahan dalam dunia perjanjian, yaitu dengan adanya kontrak elektronik, yang disebut sebagai kontrak baku karena isinya mengandung klausula baku yang telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha bermaksud memberikan kemudahan bagi para pihak membuat kontrak. Penggunaan aplikasi digital oleh konsumen mengandung syarat dan ketentuan yang berbentuk kontrak elektronik, dimana konsumen tidak mempunyai pilihan selain menyetujui atau menolak isi kontrak (take it or leave it). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder dengan pendekatan statute approach (pendekatan undang-undang). Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan contoh yang diambil dari klausula yang tercantum dalam lima kontrak elektronik (Tokopedia, Gojek, Instagram, WhatsApp, dan Bibit) bahwa keseimbangan para pihak dalam kontrak elektronik belum dapat terwujud, terlebih dari sisi konsumen karena isi kontrak lebih memuat preferensi penyedia layanan dan dalam hal penyedia layanan melepaskan tanggung jawabnya atas hal-hal yang menjadi kewajibannya. Upaya untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak adalah dengan penyedia layanan memberikan akses pengaturan pilihan (personalisasi aplikasi) untuk pengguna mengatur penggunaan aplikasi sesuai preferensinya.
Penguatan Pemahaman HAM Terhadap Anak Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Anak Siti Farhani; Amoury Adi Sudiro; Muhammad Khutub; Muhammad Fakhar Zidni
Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS) Vol 3, No 1 (2023): Desember 2023
Publisher : UniversitasAl Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/psn.v3i1.2570

Abstract

Kejahatan yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini sungguh meresahkan masyarakat, fenomena ini harus segera ditanggulangi sehingga tujuan dari penelitian ini adalah agar anak-anak yang berkonflik dengan hukum dapat segera ditangani dengan penanganan yang serius untuk mencegah keberlanjutan anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu mengumpulkan data-data yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, salah satunya mengenai kurangnya sosialisasi dan penerapan nilai-nilai hak asasi manusia terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan penerapan nilai-nilai hak asasi manusia terhadap anak merupakan hal yang penting dikarenakan anak akan memahami apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban, anak juga akan didorong mengenai pengetahuan dalam bersosialisasi di dalam lingkungan bermasyarakat, anak juga dapat melindungi dirinya dari hal-hal negatif yang terdapat dalam pergaulan bermasyarakat. Penelitian selanjutnya akan dilakukan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya penerapan pemahaman hak asasi manusia oleh anak, sehingga anak paham dan diharapkan dapat menurunkan angka anak yang berkonflik dengan hukum.Kata Kunci - Hak Anak, Hukum dan HAM, Tindak Pidana, Kenakalan Anak, Tindak Pidana Anak