Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

KONFLIK DAN INTEGRASI DALAM MASYARAKAT PLURAL: JAMBI 1970-2012 Lindayanti, Lindayanti; Zaiyardam, Zaiyardam
Paramita: Historical Studies Journal Vol 25, No 2 (2015): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v25i2.5129

Abstract

Jambi region was constituted by plural society. The social relations formed within a long period had created a conducive environment for plural society. The citizens were used to deal with people from different social and cultural background, and the differences of social class, religion, group and culture did not trigger conflict. Furthermore, interactions among ethnics, i. e. Melayu, Jambi, Minangkabau, Banjar, Bugis, Java and Batak even gave birth to new identity; the Jambi society. Nonetheless, the infiltration of big capital owners and trans-migration in 1990s had shaken this stability. The climax took place during the reformasi when a huge number of unrests surfaced, where society demanded the return of the land to the hands of people. It was important to build and employ attempts to lessen the tense and conflicts in this plural society. The local wisdom of Jambi people which has been formed for decades needed to be returned as a foundation for this attempt. Before capitalism dominated the life of the society, the values of local wisdom were proven to keep the plural society in harmony. Wilayah Jambi dihuni oleh masyarakat yang plural. Relasi sosial yang terjadi terbentuk dalam kurun waktu yang lama dan telah membentuk lingkungan yang kondusif untuk masyarakat plural. Penduduknya telah memiliki kesepahaman terhadap masyarakat dengan latar sosial dan budaya yang berbeda, dan perbedaan kelas, agama, kelompok, serta budaya tidak memicu terjadinya konflik. Lebih lanjut lagi, interaksi antara etnik Melayu, Jambi, Minangkabau, Banjar, Bugis, Jawa, dan Batak bahkan melahirkan identitas baru sebagai masyarakat Jambi. Akan tetapi, infiltrasi dari para pemodal besar dan transmigrasi pada tahun 1990-an telah mengguncang stabilitas yang ada. Puncaknya terjadi selama reformasi ketika sejumlah besar kerusuhan muncul, di mana masyarakat menuntut pengembalian tanah. Untuk itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengurangi ketegangan dan konflik dalam masyarakat. Kearifan lokal masyarakat Jambi yang telah dibentuk selama puluhan tahun perlu dikembalikan sebagai dasar untuk upaya ini. Sebelum kapitalisme mendominasi kehidupan masyarakat, nilai-nilai kearifan lokal yang terbukti untuk menjaga masyarakat plural dalam harmoni. 
DARI MUKJIZAT KE KEMISKINAN ABSOLUT: PERLAWANAN PETANI DI RIAU MASA ORDE BARU DAN REFORMASI 1970-2010 Zaiyardam, Zaiyardam; Lindayanti, Lindayanti
Paramita: Historical Studies Journal Vol 27, No 1 (2017): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v27i1.9188

Abstract

The research objective is to learn the unjustice economic policy. It is necessary look for alternative policies that favor the farmers. The research method was qualitative. The method was carried out through a series of interviews with resource persons who understand the problem. In addition, documentary method was used. The research found that the life of the poor peasants are deeply deprived. Their land, field, forest and jungle had been grabbed by the state and the capitalist. After being land grabbed, they serve as slaves and receive small wages which were only sufficient to survive. During the dry season, these slaves were told to burn the land. If caught, the charge falls on them. "Fire is done by the people of Badarai, which performed shifting cultivation," wrote the mass media, which is a mouthpiece for capitalists. If caught, they were left. Without sin, the business owner sent other slaves back to burn the forest in order to clear the land. Exact phrase Pope Francis, the capitalist is dirt of devils. Said it all. However, farmers fight back. The style of resistance like the wind on the high seas. Occasionally breezy. On the other full-time ripples. Sometimes like a hurricane, devastated. Waves of resistances came inexhaustibly with the aim of restoring their land robbed. For robbery, enslavement and burning that they had done, can the state and the capitalists be categorized as a terrorist?. In this context, this paper attempting to give a new perspective on the state and capitalist as terrorists. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari kebijakan ekonomi ketidakadilan. Hal ini terlihat diperlukan untuk kebijakan alternatif yang menguntungkan petani. Penelitian ini menemukan bahwa kehidupan para petani miskin sangat kehilangan tanah mereka, bidang, hutan dan hutan telah diraih oleh negara dan kapitalis. Setelah tanah menyambar, mereka melayani sebagai budak dan menerima upah kecil yang hanya cukup untuk bertahan hidup. Selama musim kemarau, budak tersebut diberitahu untuk membakar lahan. Jika tertangkap, biaya jatuh pada mereka. "Api yang dilakukan oleh orang-orang dari Badarai, yang dilakukan dengan perladangan berpindah," tulis media massa, yang merupakan corong kapitalis. Jika tertangkap, mereka ditinggalkan. Tanpa dosa, pemilik bisnis menyuruh hamba lain kembali untuk membakar hutan untuk membuka lahan. Frase yang tepat menurut Paus Francis, kapitalis adalah kotoran iblis. Namun, petani melawan. Gaya perlawanan seperti angin di laut lepas. Sesekali semilir, beriak di waktu lainnya. Kadang-kadang seperti badai yang menghancurkan. Gelombang resistensi datang tujuan memulihkan tanah mereka dirampok. Karena perampokan, perbudakan dan pembakaran bahwa mereka telah melakukan, bisa negara dan kapitalis dikategorikan sebagai teroris? Dalam konteks ini, tulisan ini mencoba untuk memberikan perspektif baru tentang negara dan kapitalis sebagai teroris. 
DARI MUKJIZAT KE KEMISKINAN ABSOLUT: PERLAWANAN PETANI DI RIAU MASA ORDE BARU DAN REFORMASI 1970-2010 Zaiyardam, Zaiyardam; Lindayanti, Lindayanti
Paramita: Historical Studies Journal Vol 27, No 1 (2017): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v27i1.9188

Abstract

The research objective is to learn the unjustice economic policy. It is necessary look for alternative policies that favor the farmers. The research method was qualitative. The method was carried out through a series of interviews with resource persons who understand the problem. In addition, documentary method was used. The research found that the life of the poor peasants are deeply deprived. Their land, field, forest and jungle had been grabbed by the state and the capitalist. After being land grabbed, they serve as slaves and receive small wages which were only sufficient to survive. During the dry season, these slaves were told to burn the land. If caught, the charge falls on them. "Fire is done by the people of Badarai, which performed shifting cultivation," wrote the mass media, which is a mouthpiece for capitalists. If caught, they were left. Without sin, the business owner sent other slaves back to burn the forest in order to clear the land. Exact phrase Pope Francis, the capitalist is dirt of devils. Said it all. However, farmers fight back. The style of resistance like the wind on the high seas. Occasionally breezy. On the other full-time ripples. Sometimes like a hurricane, devastated. Waves of resistances came inexhaustibly with the aim of restoring their land robbed. For robbery, enslavement and burning that they had done, can the state and the capitalists be categorized as a terrorist?. In this context, this paper attempting to give a new perspective on the state and capitalist as terrorists. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari kebijakan ekonomi ketidakadilan. Hal ini terlihat diperlukan untuk kebijakan alternatif yang menguntungkan petani. Penelitian ini menemukan bahwa kehidupan para petani miskin sangat kehilangan tanah mereka, bidang, hutan dan hutan telah diraih oleh negara dan kapitalis. Setelah tanah menyambar, mereka melayani sebagai budak dan menerima upah kecil yang hanya cukup untuk bertahan hidup. Selama musim kemarau, budak tersebut diberitahu untuk membakar lahan. Jika tertangkap, biaya jatuh pada mereka. "Api yang dilakukan oleh orang-orang dari Badarai, yang dilakukan dengan perladangan berpindah," tulis media massa, yang merupakan corong kapitalis. Jika tertangkap, mereka ditinggalkan. Tanpa dosa, pemilik bisnis menyuruh hamba lain kembali untuk membakar hutan untuk membuka lahan. Frase yang tepat menurut Paus Francis, kapitalis adalah kotoran iblis. Namun, petani melawan. Gaya perlawanan seperti angin di laut lepas. Sesekali semilir, beriak di waktu lainnya. Kadang-kadang seperti badai yang menghancurkan. Gelombang resistensi datang tujuan memulihkan tanah mereka dirampok. Karena perampokan, perbudakan dan pembakaran bahwa mereka telah melakukan, bisa negara dan kapitalis dikategorikan sebagai teroris? Dalam konteks ini, tulisan ini mencoba untuk memberikan perspektif baru tentang negara dan kapitalis sebagai teroris. 
KONFLIK DAN INTEGRASI DALAM MASYARAKAT PLURAL: JAMBI 1970-2012 Lindayanti, Lindayanti; Zaiyardam, Zaiyardam
Paramita: Historical Studies Journal Vol 25, No 2 (2015): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v25i2.5129

Abstract

Jambi region was constituted by plural society. The social relations formed within a long period had created a conducive environment for plural society. The citizens were used to deal with people from different social and cultural background, and the differences of social class, religion, group and culture did not trigger conflict. Furthermore, interactions among ethnics, i. e. Melayu, Jambi, Minangkabau, Banjar, Bugis, Java and Batak even gave birth to new identity; the Jambi society. Nonetheless, the infiltration of big capital owners and trans-migration in 1990s had shaken this stability. The climax took place during the reformasi when a huge number of unrests surfaced, where society demanded the return of the land to the hands of people. It was important to build and employ attempts to lessen the tense and conflicts in this plural society. The local wisdom of Jambi people which has been formed for decades needed to be returned as a foundation for this attempt. Before capitalism dominated the life of the society, the values of local wisdom were proven to keep the plural society in harmony. Wilayah Jambi dihuni oleh masyarakat yang plural. Relasi sosial yang terjadi terbentuk dalam kurun waktu yang lama dan telah membentuk lingkungan yang kondusif untuk masyarakat plural. Penduduknya telah memiliki kesepahaman terhadap masyarakat dengan latar sosial dan budaya yang berbeda, dan perbedaan kelas, agama, kelompok, serta budaya tidak memicu terjadinya konflik. Lebih lanjut lagi, interaksi antara etnik Melayu, Jambi, Minangkabau, Banjar, Bugis, Jawa, dan Batak bahkan melahirkan identitas baru sebagai masyarakat Jambi. Akan tetapi, infiltrasi dari para pemodal besar dan transmigrasi pada tahun 1990-an telah mengguncang stabilitas yang ada. Puncaknya terjadi selama reformasi ketika sejumlah besar kerusuhan muncul, di mana masyarakat menuntut pengembalian tanah. Untuk itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengurangi ketegangan dan konflik dalam masyarakat. Kearifan lokal masyarakat Jambi yang telah dibentuk selama puluhan tahun perlu dikembalikan sebagai dasar untuk upaya ini. Sebelum kapitalisme mendominasi kehidupan masyarakat, nilai-nilai kearifan lokal yang terbukti untuk menjaga masyarakat plural dalam harmoni. 
PENGUASA, PENGUSAHA, DAN PETANI: Kapitalisme Perkebunan Sawit, Distorsi Sosial Ekonomi, dan Perlawanan Petani di Indragiri Hulu, Riau, 1978–2010 Zaiyardam Zubir
Masyarakat Indonesia Vol 43, No 1 (2017): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v43i1.719

Abstract

The main subject of this research is about the practice of modern capitalism in form of large scale of oil palm plantation and the peasant resistance in the Indragiri Hulu, Riau. It started from the government policy to expand non-oil and gas industry. The local government in Riau responded the policy by allowing big entrepreneurs to invest their capital in plantation economy, and the palm oil plantation was the main form. The main question raised in this study is why the peasant society in Indragiri Hulu resisted the practice of plantation economy in this area. This study employs historical method by using primary and secondary sources. The primary sources mainly derived through oral historical method and secondary source colleted from various libraries in Pekanbaru, Rengat, Yogyakarta, and Jakarta. The important finding of this research is that the expansion of plantation capitalism in Indragiri Hulu created various problems, especially land issues, as low ompensation and land grabbing. The authority and the  businessmen also ignored local tradition related to land ownership like ulayat land, traditional arable forest and protected forest. This caused two form of resistant, closed and opened resistance. This research concludes that the practice of modern plantation based on traditional social and economic system triggered various anomalies They are includes: first, the weakening local community’s rights of land. Second, the violation of customry law by the capital owners especially those related to land. Third, the appearance of brokers that disadvantaged the peasant. Fourth, unbalanced relationships between the authority, the businessmen and peasant. Fifth, the emergence of peasant resistance against capitalism practice. Sixth, the rise of new sub-urban around the plantation.Keywords: authority, entrepreneur, peasant, resistance, plantation, palm oil ABSTRAKPermasalahan pokok penelitian ini adalah tentang perlawanan petani perkebunan sawit di Indragiri Hulu, Riau. Perlawanan petani ini tidak terlepas dari kebijakan nasional yang mendukung ekspansi industri non-migas. Usaha nonmigas yang dikembangkan pemerintah pusat adalah pembukaan perkebunan besar. Pembukaan perkebunan besar membutuhkan tanah yang luas sehingga investor mengembangkan usahanya sampai ke pelosok-pelosok seperti di Indragiri Hulu. Pengembangan perkebunan sawit itu membawa persoalan dalam masyarakat dan perlawanan petani. Studi ini mengkaji praktik kapitalisme perkebunan dan perlawanan masyarakat, khususnya petani di Indragiri Hulu.  Penulisan ini menggunakan metode sejarah dengan menggabungkan antara sumber tertulis dan sumber lisan, baik  primer maupun sekunder. Ekspansi kapitalisme perkebunan di Indragiri Hulu menimbulkan berbagai persoalan, terutama masalah tanah, seperti ganti rugi yang rendah dan perampasan tanah. Penguasa dan pengusaha juga mengabaikan nilai-nilai lokal menyangkut kepemilikan tanah, seperti tanah ulayat, hutan adat, dan hutan larangan. Hal ini menyebabkan munculnya dua bentuk perlawanan petani, yaitu tertutup dan terbuka. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah praktik kapitalis perkebunan yang didasarkan pada sistem ekonomi tradisional menimbulkan berbagai anomali dalam masyarakat, khususnya di kalangan petani. Anomali itu di antaranya, pertama, melemahnya hak atas kepemilikan tanah dari penduduk lokal (asli). Kedua, berlangsungnya pelanggaran terhadap hukum adat, terutama menyangkut tanah oleh pemilik modal. Ketiga, munculnya broker-broker yang merugikan petani. Keempat, terjadinya unbalanced relationships atau relasi yang tidak seimbang antara penguasa, pengusaha, dan petani. Kelima, perlawanan petani terhadap praktik kapitalisme di Indragiri Hulu. Keenam, adanya efek samping berupa kemunculan sub-sub-urban di pinggiran perkebunan besar.Kata kunci: penguasa, pengusaha, petani, perlawanan, perkebunan, sawit
Peta Konflik dan Konflik Kekerasan di Minangkabau Sumatera Barat Zaiyardam Zubir; Nurul Azizah Zayzda
Masyarakat Indonesia Vol 36, No 1 (2010): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v36i1.596

Abstract

The democratic transition from the New Order Regime towards the Reform Era was followed by a series of ethnic and religious conflicts in several regions. These conflicts appeared not only at the grassroots but also at the politicians and governments levels. This article explains the map, the causes and the forms of the conflicts within the Minangkabau, society in West Sumatra. Minangkabau society is one of the ethnic groups in Indonesia that consists of two regions (darek-rantau), with a matrilineal system known as orthodox Moslems that believes to the prophecy Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah. This article analyses the question of why during the Reform era the numbers of conflict in West Sumatra increased with high intensity. If the Paderi War history with its conflicts and violence aspects are inherent within the Minangkabau society, is there any mechanism within the local wisdom to solce these conflicts?Key Words : the mapping of conflict, causes and effects of conflict, physical violence, Minangkabau ethnic group, West Sumatra
Seni Tradisi di Pasaman: Yang Hilang dan Yang Bertahan Noni Sukmawati; Zaiyardam Zubir
Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Vol 4, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Sosial Mamangan ( Not Accredited)
Publisher : LPPM Universitas PGRI Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (563.631 KB) | DOI: 10.22202/mamangan.v4i2.1311

Abstract

There are five characters or area of art and culture live in Pasaman, generally. (1), art tradition in Minangkabau society; (2) Art and cultural traditions in society Tapanuli; (3) art and cultural traditions caused by cultural interaction between Minangkabau and Tapanuli / Mandahiling; (4) art and cultural traditions caused by influence of Islamic culture; and (5) new cultural art that is modern. Four characters and territory cultural art (except orgen tunggal), can live side by side in harmony until now, even for a few cases were found acculturation extraordinarily interesting, for example Ronggeng in District Duo Koto that live in both of Minangkabau and Mandahiling culture. In everyday life, the two major ethnic groups in Pasaman, the Minangkabau and Tapanuli / Mandahiling, also looks harmonious and culture can be considered harmonious. Start marginalization of various forms of traditional arts, in addition due to the onslaught of modern art or urban as a single organ, also due to the control of the religious values of IslamSecara garis besar ada lima karakter atau wilayah seni budaya yang hidup di Kabupaten Pasaman, yakni (1), seni tradisi yang tumbuh di lingkungan masyarakat Minangkabau; (2) seni budaya tradisi yang tumbuh di lingkungan masyarakat Tapanuli; (3) seni budaya tradisi yang tumbuh karena interaksi budaya Minangkabau dan Tapanuli/Mandahiling; (4) seni budaya tradisi yang tumbuh karena pengaruh budaya Islam; dan (5) seni budaya baru yang bersifat modern. Empat karakter dan wilayah seni budaya ini (minus seni budaya orgen tunggal), sampai sejauh ini terlihat bisa hidup saling berdampingan dengan harmonis, bahkan untuk beberapa kasus ditemukan bentuk-bentuk akulturasi budaya yang luar biasa menariknya, misalnya pada seni budaya ronggeng di Kecamatan Duo Koto, merupakan masyarakat yang hidup dalam dua dimensi kebudayaan, yakni Minangkabau dan Mandahiling. Dalam keseharian, dua kelompok etnik besar yang di Kabupaten Pasaman, yakni Minangkabau dan Tapanuli/Mandahiling, juga terlihat serasi dan secara kebudayaan bisa dianggap harmonis. Mulai terpinggirkannya berbagai bentuk kesenian tradisi tersebut, selain akibat gempuran seni modern atau urban seperti orgen tunggal, juga disebabkan adanya kontrol dari nilai-nilai keagamaan Islam
RONTOKNYA DOMINASI NEGARA DI TAMBANG BATU BARA OMBILIN SAWAHLUNTO Zaiyardam Zubir & Zulqayyim
Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Vol 3, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Sosial Mamangan ( Not Accredited)
Publisher : LPPM Universitas PGRI Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.572 KB) | DOI: 10.22202/mamangan.v3i2.95

Abstract

In various place at Indonesia, the problem concerning mine workings with people potentially trigger some conflict. This conflict will be manifest and make the corporate collapse. PT. Batubara Ombilin is not an exception, that have been in the prosperity from colonial era till Orde Baru era is also fall down. The fall of government enterprises followed by the influx of people in mining activity, which is known by a variety of forms such tambang rakyat, tambang tanpa izin and tambang liar. Since reformation era, there is a lot of change in mining world. People who only been a spectator become miner. The mining district claimed by the corporate, step by step become tambang rakyat. Conflicts can’t be avoid, lots occur at mining concession. Mining corporate can’t confront the amount of people power, with the result that tambang rakyat spread their invasion into corporate mine district. PT. Batubara Ombilin is one of the mining that in the end taken by people.
ANALISA KONFLIK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI RIAU ANTARA MASYARAKAT DENGAN PERUSAHAAN (STUDI TENTANG PTPN V, PT SRK 1980-2019) Sri Rahmi Utari; Zaiyardam Zubir; Lindayanti Lindayanti
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 2 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i2.2021.310-330

Abstract

Hadirnya perusahaan perkebunan kelapa sawit menyebabkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Pemicu permasalahan yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Pemicu konflik lainnya disebabakan karena perusahaan  merampasan tanah, tidak diberi ganti rugi,  ganti rugi yang rendah, koperasi sebagai wadah perusahaan diberhentikan, dan keterlambatan sisa hasil usaha (SHU) sehingga memicu terjadinya perlawanan masyarakat. Penulisan ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Dalam rangka pengumpulan data dilakukan dengan menggali informasi melalui wawancara terhadap pelaku dan saksi sejarah konflik perkebunan kelapa sawit, selain itu juga mengumpulkan arsip-arsip dokumen baik milik perusahaan (akta notaris), koleksi pribadi, Surat Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya data yang dikumpulkan dilakukan proses kritik terhadap sumber secara intern dan eksteren. Kemudian data yang melewati proses kritik intepretasi atsu penasiran melalui upaya analisa dan fakta-fakta sejarah dan terakhir penulisan sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bawah  konflik ini terdiri dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu perampasan tanah, internal yaitu koperasi yang tidak ada kejelasan dan ganti rugi yang tidak sampai ke masyarakat. Dampak positifnya yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat, berkurangnya angka pengangguran di Kecamatan Peranap, dampak negatifnya masyarakat kehilangan tanah ulayat adat dan tanah milik pribadi.
POTRET PEREMPUAN MINANGKABAU DALAM ERA GLOBALISASI; SEBUAH REFLEKSI zaiyardam zaiyardam
Kafa`ah: Journal of Gender Studies Vol 2, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/jk.v2i2.62

Abstract

In a global life today, the contradictions in life seems to be the law of nature. Life will continue to change, the changes that can form the remains such and the changes may also be permanent.The important fact is  when people get many blessings from God, and the grace that he or she used to get as asset to make changes. In the context of women, they who are lucky to do many actions toward people are not lucky, so it can  be a seed  for change. Every small shape, the seeds of change that take  place continuously, the power will be  toobstruct it. The effort to improve the quality of human life especially for women who are not fortunate to do with the plan. Copyright © 2012 by Kafa`ah All right reservedDOI : 10.15548/jk.v2i2.62