Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN PROGRAM BANTUAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH KOMUNAL (IPAL KOMUNAL) DI DESA MOLINGKAPOTO SELATAN KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN GORONTALO UTARA Ervin Abd. Rahman; Tety Thalib
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 5 No 2 (2018): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v5i2.32

Abstract

ABSTRAK Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas pemanfaatan program bantuan Instalasi pengolahan Air Limbah Komunal (IPAL Komunal) Di Desa Molingkapoto Selatan Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara menggunakan pedoman wawancara yang diajukan kepada sejumlah informan. Teknik analisa data menggunakan teknik analisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa Efektivitas Pemanfaatan Program Bantuan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal (IPAL Komunal) ditinjau dari segi Sosialisasi sudah dilakukan akan tetapi masih belum optimal karena masyarakat sangat membutuhkan sosialisasi dari pemerintah tentang pemanfaatan program bantuan IPAL tersebut, Efektivitas Pemanfaatan Program Bantuan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal (IPAL Komunal) ditinjau dari segi pemahaman masyarakat yang masih sangat kurang memahami pemanfaatan bantuan IPAL, Efektivitas Pemanfaatan Program Bantuan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal (IPAL Komunal) ditinjau dari segi perawatan dimana masyarakat masih saja tidak merawat IPAL dengan baik sehingga IPAL tersebut cepat rusak dan menimbulkan bau yang tidak sedap, Efektivitas Pemanfaatan Progam Bantuan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal (IPAL Komunal) di Desa Molingkapoto Selatan Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara masih kurang didasarkan pada sosialisasi kepada masyarakat, pemahaman, dan perawatan yang belum efektiktif untuk pemanfaatan bantuan IPAl. Disarankan: agar kegiatan sosialisasi lebih ditingkatkan lagi kepada masyarakat penerima bantuan IPAL Komunal, agar lebih meningkatkan pemahaman Masyarakat terkait manfaat bantuan IPAL, Perlu adanya perawatan IPAL agar IPAL tidak cepat rusak, perlu adanya Sosialisasi, Pemahaman, dan Perawatan Untuk Efektifnya Pemanfaatan bantuan IPAL tersebut. Kata Kunci: Pemanfaatan; Bantuan; IPAL Komunal
KUALITAS PELAYANAN PASIEN DI INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALOEI SABOE Tety Thalib; Iswan Sabidullah
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 4 No 2 (2017): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v4i2.54

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai kualitas pelayanan pasien di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Aloei Saboe. Metode penelitian digunakan dalam penelitian adalah jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun fokus penelitian terdiri dari: Kesederhanaan, Kejelasan dan Kepastian, Keterbukaan dan Responsif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) belum memenuhi unsur kesederhanaan. Hal ini terlihat dari beberapa keluhan masyarakat atau pasien yang menyatakan bahwa pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) masih tergolong sulit dan berbelit-belit. Bahwa kualitas pelayanan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) belum memenuhi unsur kejelasan dan kepastian. Hal ini terlihat dari beberapa keluhan masyarakat yang kebingungan harus memulai dari mana untuk mendapatkan pelayanan. Bahwa kualitas pelayanan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) belum memenuhi unsur kejelasan dan kepastian. Hal ini terlihat dari beberapa keluhan masyarakat yang kebingungan harus memulai dari mana untuk mendapatkan pelayanan. Bahwa kualitas pelayanan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) belum memenuhi responsif. Hal ini terlihat dari beberapa keluhan masyarakat yang belum mendapatkan penanganan lebih lanjut karena harus menunggu proses penyelesaian administrasi dan adanya keterbatasan tempat maupun sumber daya manusia. Kata Kunci: Kualitas, Pelayanan, Pasien, Instalasi Gawat Darurat
KINERJA PEGAWAI DINAS TATA KOTA DAN PERTAMANAN KOTA GORONTALO DALAM PENATAAN TAMAN KOTA Tety Thalib
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 3 No 2 (2016): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v3i2.74

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah membahas mengenai Kinerja Pegawai Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Gorontalo Dalam Penataan Taman Kota. Metode penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penunjukkan bahwa penataan taman kota yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Gorontalo dilihat dari segi kualitas kerja, efektivitas kerja, komitmen kerja dan responsivitas sudah kurang baik karena masih terdapat beberapa kendala seperti masih rendahnya kualitas kerja petugas yang masih terkesan menunda-nunda pekerjaan, fasilitas tampak sudah tidak berfungsi maupun masih kurang dari segi kuantitas sehingga menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, kurang maksimalnya koordinasi antara petugas dengan aparat Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Gorontalo serta rendahnya responsivitas petugas dalam mengambil inisiatif ketika terjadi masalah dan cenderung menunggu perintah dari pihak Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Gorontalo. Saran yang dapat diberikan kepada pihak Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Gorontalo untuk dapat memperhatikan empat faktor yakni perlu meningkatkan kualitas kerja, efektivitas kerja, komitmen kerja dan responsivitas agar kinerja petugas dalam penataan taman kota menjadi lebih maksimal dan membuat masyarakat senang bermain-main bersama anak-anak mereka. Kata Kunci: Kinerja, Pegawai, Penataan, Taman, Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI ORGANISASI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI DESA MONANO KECAMATAN BONE KABUPATEN BONE BOLANGO Tety Thalib
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 2 No 1 (2015): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v2i1.84

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang program pemberdayaan perempuan melalui organisasi PKK Desa Monano Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif pendekatan kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada program pemberdayaan perempuan melalui organisasi PKK dalam meningkatkan pendapatan melalui kegiatan yang dapat menggambarkan, memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak langsung, mengevaluasi program, cara‑cara yang digunakan, dan mengidentifikasikan penerapan kebijakan program dengan jelas Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut: Program PKK belum menggambarkan kenyataan sebenarnya bahwa keluarga kaum perempuan telah memperoleh program yang dapat mensejahterkan keluarganya. Belum memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga kaum perempuan. Belum dievaluasi secara berkesinambungan sehingga kurang memiliki dampak manfaat bagi kemandirian kaum perempuan. Belum menerapkan dengan baik cara‑cara yang digunakan sebagai metode dalam melaksanakan program yang dapat dipahami secara baik oleh kaum perempuan.Belum maksimal mengidentifikasi penerapan kebijakan program pemberdayaan dengan jelas tentang permasalahan yang dihadapi kaum perempuan. Berdasarkan hasil kesimpulan maka disarankan perlunya setiap program pemberdayaan perempuan di organisasi PKK, dapat mengidentifikasi penerapan kebijakan program pemberdayaan dengan jelas tentang permasalahan yang dihadapi kaum perempuan secara maksimal. Kata Kunci: Program, Pemberdayaan, Perempuan, Kesejahteraan, Keluarga
SISTEM PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RASKIN DI DESA BUTI KECAMATAN MANANGGU KABUPATEN BOALEMO Tety Thalib
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 1 No 1 (2014): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v1i1.111

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang sistem penentuan penerima Raskin di Desa Buti, Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan. Data dikumpulkan melalui observasi dan pencatatan juga data sekunder terkait masalah penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penentuan penerima manfaat sistem Raskin, melalui proses yang dimulai dengan mengidentifikasi tahap-tahap pengumpulan data sebagai kegiatan masyarakat miskin sesuai dengan kondisi obyektif sesuai dengan kriteria kemiskinan, belum dilaksanakan prosedur sebagaimana seharusnya yaitu melalui proses tahapan penyaringan, sebagai prioritas. strategi langkah berdasarkan peringkat sangat buruk, buruk dan hampir miskin, tidak dilakukan dengan mengklarifikasi data yang telah diidentifikasi. Sistem penentuan penerima Raskin, pada gilirannya, tidak dilakukan secara transparan, karena melalui proses tahapan pengumpulan data, dan penyaringan sesuai dengan kondisi masyarakat miskin yang berhak menerima. Data menggunakan keluarga miskin berdasarkan data yang sebelumnya dianggap tidak valid. Ini dibuktikan dengan hadirnya keluarga miskin yang tidak ditunjuk sebagai penerima program Raskin. Sebagian besar bantuan program Raskin diterima oleh warga yang mampu membeli beras. Dalam arti, tujuan dari program ini tidak tepat karena pemerintah lebih menekankan pada administrasi yang tepat, yaitu pertanggungjawaban mengembalikan harga beras sesuai dengan jumlah yang didistribusikan ke desa Kabupaten Buti Mananggu. disarankan perlunya pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas yang memadai untuk melakukan langkah-langkah pengumpulan data Pemerintah Desa, penyaringan dan penentuan keluarga miskin sesuai dengan kondisi kriteria obyektif. Kata Kunci: Sistem, Penentuan, Bantuan, Raskin
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA PONGONGAILA KECAMATAN PULUBALA KABUPATEN GORONTALO Tety Thalib; Andi Yusuf Katili
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 7 No 1 (2020): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v7i1.119

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah, sistem pendataan, verifikasi, dan pengawasan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian tentang sistem pendataan Program Keluarga Harapan di Desa Pongongaila belum optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang memenuhi syarat dan kriteria Program Keluarga Harapan (PKH) tetapi tidak terdata, sebaliknya masyarakat yang yang taraf hidup lebih baik tetapi terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan. Sistem verifikasi Program PKH di Desa Pongongaila belum optimal. Hal ini terlihat dari tidak transparannya petugas dalam melakukan kegiatan verifikasi yang menimbulkan kecurigaan masyarakat khususnya masyarakat yang tidak lolos verifikasi. Pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) belum optimal. Hal ini terlihat dari banyak pelanggaran dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), baik pelanggaran yang dilakukan oleh petugas dalam melakukan pendataan ataupun verifikasi maupun pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) seperti penyalahgunaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Disarankan, perlunya upaya perubahan dalam sistem pendataan khususnya pada petugas dengan melibatkan orang-orang independen atau petugas yang berasal dari luar Desa Pongongaila. Perlunya dilakukan upayan yang terbuka dan jujur dalam sistem verifikasi berkas calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Perlunya dilakukan pengawasan secara tuntas dengan melakukan pengecekan kebenaran atas kondisi yang dialami oleh masyarakat calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kata Kunci: Implementasi; Keluarga; Harapan
Implementation of Equality Education Program Policy at SPNF SKB Kaidipang, Bolaang Mongondow Utara Regency Masrifa Wengkeng; Lisda Van Gobel; Tety Thalib
Formosa Journal of Applied Sciences Vol. 1 No. 6 (2022): November 2022
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjas.v1i6.1807

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Equality Education Program in the Non-Formal Education Unit, Learning Activities Studio (SPNF SKB) Kaidipang, North Bolaang Mongondow Regency. From the results of the study, there are still several obstacles including: Communication that is still not well established between the government, identification officers and the community, then inadequate Human Resources, especially from educational backgrounds who still do not have a Diploma in Out of School Education, not to mention Facilities and Infrastructure The available resources have not met the needs, especially in the teaching and learning process and the bureaucracy. It is recommended that if there is a communication gap in an organization, an evaluation is immediately carried out, then it is necessary to hold training for officers in order to create good human resources, the availability of facilities and infrastructure in an organization must be adequate because it strongly supports the success of the programs that have been set. , and to achieve something that has been jointly determined, an orderly bureaucracy is needed. The Non-Formal Education Unit, Learning Activity Center (SPNF SKB) KAIdipang continues to strive to continue to improve good service to the community, foster community trust.
Faktor Penghambat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Melalui Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Iloheluma Dewy Fadlun Alhasni; Usan Bagou; Tety Thalib; Jamaluddin Arifin
Equilibrium: Jurnal Pendidikan Vol 11, No 1 (2023): EQUILIBRIUM : JURNAL PENDIDIKAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.963 KB) | DOI: 10.26618/equilibrium.v11i1.9733

Abstract

Abstract. Abstract. This study aims to determine the inhibiting factors for the distribution of direct cash assistance through village funds during the Covid-19 pandemic in Iloheluma Village. With research sub-focus namely budget limitations, budget delays, reference criteria for prospective recipients. This research uses a qualitative descriptive research type. Data collection techniques used are observation techniques, interviews and secondary data recording. In accordance with the type of research used, the data analysis technique used is a qualitative analysis technique. The results of the study show that, seen from the aspect of Budget Availability, it hinders. Because the available funds or budget are limited or insufficient to be distributed as a whole to the poor in the first year, namely 2020, so that in 2020 direct cash assistance through the Village Fund will be distributed to only 35 families out of 158 families of the poor in Iloheluma Village, Posigadan District. Viewed from the aspect of Budget Delays hampering, because the budget or Village Funds were late in entering the Village Cash Account of the Iloheluma Village Government through the Regional General Cash Account, this had an impact on the distribution of Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) to the poor who were affected by the pandemic or Covid-19 in Iloheluma Village experienced delays. Judging from the factors that hinder the Recipient Candidate Criteria Reference Standards. Because the reference criteria for potential recipients of Village Fund Direct Cash Assistance are unclear, so the village government in determining potential recipients, in the context of distributing Village Fund Direct Cash Assistance only refers to data on the list of poor people in Iloheluma Village. research on the Inhibiting Factors for the Distribution of Direct Cash Assistance through Village Funds during the Covid-19 Pandemic Period as seen from the factors of budget availability, budget delays, and standard reference criteria for prospective recipients hindering the distribution of Village Fund Direct Cash Assistance in Iloheluma Village.Keywords: Inhibiting Factors, Distribution, Direct Cash Assistance, Village Funds, Covid-19 PandemicAbstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Melalui Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Iloheluma. Dengan sub fokus penelitian yaitu Keterbatasan anggaran, keterlambatan anggaran, acuan kriteria calon penerima. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik Observasi, Wawancara dan pencatatan data sekunder. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, dilihat dari aspek Ketersediaan Anggaran menghambat. Karena Dana atau anggaran yang tersedia terbatas atau tidak mencukupi dibagikan secara keseluruhan kepada masyarakat miskin pada tahun pertama yaitu tahun 2020, sehingga pada tahun 2020 tersebut Bantuan langsung Tunai melalui Dana Desa yang disalurkan baru 35 kk dari 158 kk masyarakat miskin di Desa iloheluma Kecamatan Posigadan. Dilihat dari aspek Keterlambatan Anggaran menghambat, karena anggaran atau Dana Desa terlambat masuk Rekening Kas Desa Pemerintah Desa Iloheluma melalui Rekening Kas Umum Daerah, hal ini berdampak pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi atau Covid-19 di Desa Iloheluma mengalami keterlambatan. Dilihat dari faktor Standar Acuan Kriteria Calon Penerima menghambat. Karena acuan kriteria calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kurang jelas, sehingga pemerintah desa dalam menentukan calon penerima, dalam rangka penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa hanya mengacu pada data daftar warga miskin yang ada di Desa Iloheluma. Secara keseluruahn penelitian mengenai Faktor-Faktor Penghambat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Melalui Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 yang dilihat dari faktor ketersediaan anggaran, keterlambatan anggaran, dan standar acuan kriteria calon penerima menghambat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Iloheluma.
Faktor-Faktor Penghambat Motivasi Kerja Pegawai di Kantor Camat Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango Yoan Chrisfinarti Gobel; Tety Thalib; Sofyan Alhadar
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.11618

Abstract

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat motivasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Bulango Selatan. penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor penghambat motivasi kerja pegawai terjadi karena; (1) Adanya sikap acuh pegawai serta kurangnya tegasnya pimpinan dalam hal ini camat dalam mengambil keputusan bagi pegawai yang tidak disiplin; (2) Kondisi lingkungan kerja yang kurang mensuport serta belum adanya penghargaan baik berbentuk materil dan immateril merupakan faktor yang menjadi penghambat motivasi kerja pegawai di Kantor Camat Bulango Selatan; (3) Pengawasan yang dilakukan dalam hal ini camat belum berjalan dengan maksimal di Kantor Camat Bulango Selatan. Dengan demikian, motivasi kerja pegawai akan dapat meningkat apabila ditunjang oleh kesadaran secara internal pegawai dan support dari kondisi eksternal pegawai.
Sosialisasi Peningkatan Pendapatan Pelaku UMKM Kota Gorontalo Yahya Antu; Tety Thalib; I Kadek Satria Arsana; Non Endey; Fadly Binolombangan
Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia Vol. 4 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) AMIK Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35870/jpni.v4i1.148

Abstract

Importance of UMKM For the development of the region, the village agreed to provide guidance to the community so that they are optimistic about doing business and do not give up easily when faced with failure. . You need to keep your marketing strategy in place. This non-profit service aims to provide the community with the knowledge to increase their income through their MSME business. The method used by this service is socialization. With regards to implementation outcomes, the community understands what is given by resource personnel: innovating and enhancing business leadership to increase profits. Governments can make efforts to facilitate access to capital for implementers of communities, especially MSMEs, and to provide technical guidance for the establishment of new MSMEs within subdistrict governments.